INFO HIDUP SEHAT

Sabtu, 30 April 2011

Bondowoso Jadi Kabupaten PAUD

Anatara News : Sabtu, 30 April 2011




Bondowoso (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mendeklarasikan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Jatim), menjadi kabupaten pendidikan anak usia dini (PAUD) karena pertumbuhan pendidikan prasekolah di daerah itu sangat pesat.

"Bondowoso memiliki kepedulian yang luar biasa pada perkembangan PAUD," katanya pada acara sosialisasi gerakan PAUD holistik-intregratif di Bondowoso, Sabtu.

Menurut dia, anak-anak Indonesia yang saat ini masih mengenyam PAUD akan menjadi pemimpin bangsa ini pada 2045 atau satu abad perayaan Indonesia merdeka. Mereka akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden.

"Kami ingin memberikan bonus pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti lewat anak-anak yang sekarang ada di PAUD. Kami ingin membangun anak-anak ini, seperti Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang sejak kecil tidak pernah terkontaminasi macam-macam," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu.

Ia mengemukakan, anak usia dini memiliki ribuan sel otak yang satu sama lain belum semuanya tersambung dengan baik. Dengan rangsangan lewat PAUD, maka sel-sela otak itu tersambung secara sempurna, sehingga kelak mereka menjadi manusia yang kreatif.

Nuh menyadari bahwa dunia pendidikan selalu banyak menghadapi masalah, termasuk di tingkat PAUD ini. Misalnya, kesejahteraan guru PAUD yang masih dari yang kita harapkan.

"Padahal, sejahtera itu bukan yang diperlukan oleh guru, tapi syarat menjadi guru," ujarnya, berfilosofi.

Pada kesempatan itu, Mendiknas menyerahkan bantuan senilai Rp945 juta untuk PAUD di Bondowoso. Dana sebesar itu, Rp580 juta untuk TK pembina, Rp160 juta untuk TK pedesaan, Rp150 juta untuk rintisan TK pembina kabupaten dan Rp55 juta untuk rintisan TK pembina kecamatan.

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, dalam kesempatan itu mengemukakan bahwa PAUD itu menjadi penentu bagi kualitas anak di tingkat pendidikan berikutnya.

Kalau di PAUD sudah beres, lanjut dia maka di SD, SMP dan selanjutnya, anak-anak akan menjadi manusia yang beres.

"Ibarat makanan setengah jadi, maka kalau racikannya sudah bagus selanjutnya akan mudah, tapi jika racikan awal sudah tidak benar, maka selanjutnya akan susah," paparnya.

Ia juga sepakat bahwa kesejahteraan guru PAUD ke depan harus diperhatikan karena hal tersebut akan memengaruhi kualitas pendidikan dan hasilnya.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni melaporkan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerahnya mendapatkan prestasi nomor dua secara nasional setelah Kota Gorontalo.

Saat ini, kata Amin Said, di Bondowoso terdapat 1.121 PAUD formal maupun nonformal dengan 2.033 guru dan 40.000 lebih anak didik.

"Kami memperhatikan perkembangan PAUD itu karena pendidikan di jenjang itu merupakan fondasi untuk pendidikan selanjutnya," ujarnya.
(T.KR-MSW/C004)

HARI JADI: UML Teguhkan Sikap Cerahkan Bangsa

Pendidikan Lampost : Jum'at, 29 April 2011





BANDAR LAMPUNG (Lampost): Universitas Muhammadiyah (UM) Lampung meneguhkan sikap sebagai gerakan pencerahan untuk menciptakan karakter bangsa cerdas dan bermartabat melalui dunia pendidikan.

Hal itu disampaikan Rektor UM Lampung Agus Pahrudin pada peringatan hari lahir ke-24 UML, di aula K.H. Ahmad Dahlan, lantai III kampus setempat, Kamis (28-4).

Rektor mengemukakan karaker buruk yang menggejala di masyarakat menandai kondisi kehidupan sosial budaya kita telah berubah dramatis dan fantastis.

Bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, membakar manusia hidup-hidup di keramaian kota, mutilasi, perang atarkampung, dan suku dengan tingkat kekejaman yang biadab.

Dalam tiga dekade ini, menurut Agus, Indonesia mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, alam manusia, dan budayanya. “Kami kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan karakter sebagai bangsa.”

Dengan berbagai persoalan ini, rektor memandang perlunya upaya meneguhkan kembali sikap Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan pencipta karakter bangsa yang cerdas dan bermartabat.

Rektor mengingatkan hakikat pendidikan adalah upaya sadar dan sistematis yang dilakukan tidak hanya untuk memanusiakan manusia, tetapi juga agar manusia menyadari potensinya sebagai khalifah di muka bumi yang pada gilirannya menjadikan mansuia bertakwa, beriman, berilmu, dan beramal saleh.

Berdasar prespektif yang dipaparkan, UM Lampung berupaya melakukan peningkatan kinerja pendidikan dengan dua pilar utama, yakni peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta meningkatkan tata kelola, pencitraan publik di masyarakat.

UM Lampung resmi berdiri 24 April 1987, berdasar surat kopertis nomor 1087/BL.03.02/Kop.III/87 dengan akta notaris boor 183 tanggal 24 April 1987. UM Lampung memiliki empat fakultas; Teknik, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Psikologi, dan Tarbiyah. (MG14/S-

Melemahnya Karakter Picu Radikalisme

Pendidikan Lampost : Jum'at, 29 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Lemahnya pemahaman keagamaan dan konsep kebangsaan menjadi penyebab radikalisme tumbuh subur di kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) yang mengemuka beberapa waktu ini di kalangan pelajar maupun mahasiwa bukan semata persoalan politis, melainkan lebih kepada kian lemahnya karakter bangsa,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Agus Pahrudin usai menghadiri peringatan 24 tahun UML, di kompleks kampus setempat, Kamis (28-4).

Lemahnya penanaman karakter bangsa, menurut Agus, menunjukkan belum optimalnya fungsi pendidikan, baik secara formal di sekolah, informal di keluarga, maupun nonformal di masyarakat, yang semuanya merupakan satu kesatuan utuh.

"Dengan melihat persoalan ini kita tidak bisa menyalahkan sekolah, karena tanggung jawab pendidikan itu menyeluruh, baik formal, informal, maupun nonformal," kata Pahrudin.

Yang perlu diluruskan dalam pendidikan karakter ini, kata dia, pemahaman dari pendidikan karakter, yang tidak bisa diselesaikan dengan perubahan kurikulum.

"Persoalan karakter itu bukan persoalan konten dari kurikulum ataupun materi pembelajaran. Karakter itu bukan sesuatu yang diajarkan, melainkan sesuatu yang ditanamkan," kata dia.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan revitalisasi pelajaran Agama. Pelajaran Agama tak akan ditekankan pada hafalan semata, tetapi juga diterjemahkan dalam perilaku.

Pernyataan Mendiknas ini merespons maraknya gerakan radikal Negara Islam Indonesia yang menjalar pada pelajar dan mahasiswa di sekolah dan universitas di Tanah Air.

Hal-hal yang sifatnya pemikiran, terutama yang radikal itu, tidak bisa dilawan atau dicegah dengan hal yang bukan pemikiran. Jadi, pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran," kata Nuh, di sela-sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28-4).

Nuh juga mengatakan sudah saatnya kampus-kampus membuka ruang untuk diskusi, utamanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat radikal. Dialog, kata Nuh, memungkinkan terjadinya pertukaran ide sehingga dapat melahirkan pemikiran yang lebih segar. Nuh mangatakan saat ini ruang dialog di kampus-kampus masih kurang.

Pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei mendatang, Nuh dalam pidatonya juga akan menekankan pentingnya bagi sekolah untuk memberikan ruang bagi aktivitas positif. Nuh mengimbau agar pihak sekolah menggunakan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar sekolah untuk hal-hal positif, seperti pramuka, dan sebagainya. (MG14/S-1)

NII Masuk Tiga Kampus di Lampung

Utama lampost : Jum'at, 29 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Aktivis Negara Islam Indonesia (NII) gencar merekrut kader di tiga perguruan tinggi di Lampung. Mahasiswa yang terjaring diminta membayar biaya jihad hingga jutaan rupiah.

Hal itu diungkapkan David Satria Jaya, mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Unila) angkatan 2004. "Saya ingin berbagi pengalaman tentang rekrutmen NII di kampus," kata David, Kamis (28-4).

David mengungkapkan selain di Unila, aktivis NII juga bergerak di kampus DCC dan Universitas Malahayati. Rekrutmen kader NII di kampus-kampus berawal dari hubungan pertemanan. Jika mahasiswa target tertarik menjadi kader, sejumlah aktivis NII lainnya segera masuk dan menghubungi mahasiswa tersebut. Ujung dari kaderisasi itu, si mahasiswa diminta membayar dana hingga jutaan rupiah untuk membantu perjuangan mewujudkan NII.

Kepada Lampung Post, David mengaku menjadi target rekrutmen NII sejak awal 2011. Awalnya, David berkenalan dengan ZW, mahasiswa DCC, melalui Facebook. Mereka berkenalan karena sama-sama berasal dari Way Kanan. ZW kemudian memperkenalkan David dengan Arf, yang juga mengaku lulusan DCC dan belakangan diketahui David sebagai juru rekrut NII.

David menuturkan dalam upaya merekrut dirinya dan ZW, Arf dibantu mahasiswi yang mengaku dari Universitas Malahayati. Sejak pertama kali bertemu mereka berdiskusi intens tentang agama. "Ia bercerita tentang negara yang hak dan batil. Indonesia adalah negara batil karena hukumnya buatan manusia. Jika tertarik saya diajak untuk bermigrasi ke negara yang akan menegakkan hukum Allah," ungkap aktivis PMII itu.

David menjelaskan rekrutmen NII berlangsung secara bertahap. Selain bertemu di beringin Unila, mereka juga berdiskusi di sebuah rumah makan cepat saji di Jalan Zainal Pagaralam hingga jam dua pagi. "Arf memaparkan dalil Alquran dan penafsirannya dengan konteks sekarang," ujarnya.

Pada pertemuan selanjutnya, Arf menawarkan David untuk pindah kewarganegaraan. Pindah bukan dalam arti fisik, melainkan pemikiran. Untuk itu ia akan dibawa kepada pejabat NII di Jawa bersama beberapa rekan lainnya. Namun, untuk bermigrasi setiap kader baru harus mengeluarkan biaya jihad. Besarnya tidak ditetapkan, tapi rata-rata membayar Rp2 juta kepada pejabat NII. Arf sendiri mengaku membayar Rp2,5 juta ketika ia direkrut dua tahun lalu. "Sejak awal saya tak tertarik masuk NII. Saya hanya ingin mengetahui cara rekrutmen NII," ujar David yang kos di Jalan Bumimanti II, Kampungbaru itu.

Harus Waspada

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tauhidi mengimbau sekolah dan perguruan tinggi mewaspadai jaringan NII. Ia mengaku belum menerima laporan tentang pelajar dan mahasiswa di Lampung yang menjadi korban rekrutmen NII. Karena itu, ia menilai pusat penanggulangan krisis (crisis center) di kampus belum diperlukan. "Tetapi harus tetap waspada," kata dia.

Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Agus Pahrudin tidak menepis kemungkinan aktivis NII menelusup di kalangan pelajar dan mahasiswa. Terlebih dalam situasi sekarang krisis karakter kebangsaan makin mengemuka. Menurut dia, pelajar dan mahasiswa yang berada pada usia muda biasanya sedang mencari jati diri dan eksistensi. "Mereka rentan godaan seperti NII," kata dia.

Sementara itu, mantan petinggi NII Lampung kemarin dipanggil ke Polda Lampung. Kepada petugas, ia membeberkan beberapa nama anggota NII di Lampung yang masih aktif, di antaranya Mrz (petinggi NII versi Komandeman Wilayah IX) Lampung. Juga SR, pengurus masjid Ryd Jn, Kedaton, yang juga pengusaha warnet di Bandar Lampung. "Saya dipanggil di ruangan Kasubdit sekitar satu jam," ujarnya.

Dia menjelaskan Mrz sering memberikan ceramah di berbagai tempat. Sedangkan SR kerap memberikan ceramah di stasiun televisi lokal di Lampung, "Kalau enggak salah setiap menjelang magrib," katanya.

Jumat, 29 April 2011

Kontroversi Ujian Nasiona;

UN Sekarang Ringan, Kata Anak Itu.
Oleh : Fachruddin

Mengapa kamu tidak belajar ... ?, Padahal sekarang sedang UN ... ? Tanyaku.
Santai aja Oom, UN sekarang ini ringan ... ! jawabnya datar.
Ringan bagaimana ... ? Aku jadi penasaran.
Dari hari pertama pilihan jawaban didiktekan ... ! Katanya tampa malu.

Selanjutnya kemenakan yang sengaja dikirim orang tuanya untuk sekolah di kota agar lulus dengan kualitas tinggi itu bertutur bahwa mereka sangat bergembira karena selama mengikuti UN ini ada separo dari soal itu yang isi jawabannya didiktekan oleh guru. Separuhnya lagi itu usaha kami sendiri sendiri. Kemenakan ku itu sekolah di SMA swasta yang cukup ternama.

Menurut kemenakanku itu ada kerjasama yang baik antara guru pengawas silang yang berasal dari sekplah lain itu. Tahu sama tahu katanya, karena murit di sekolah lainpun demikian adanya. Yang harus diatur adalah agar jangan tertangkap tangan oleh pengawas independen. Sedangkan petugas monitoring UN biasanya hanya datang sebentar saja, sudah itu menghilang. Dan sekalipun ada dari pihak Kepolisian, nampaknya hanya duduk di kejauhan belaka.

Banyak prilaku sekolah swasta yang demikian, mereka sangat berhajat dengan jumlah kelulusan yang maksimal, karena ini dapat dijadikan kampanye kepada masyarakat. Kelulusan 100% pada sekolah tersebut akan membangkitkan minat dan kepercyaan masyarakat untuk menyekolahkan anak anaknya di sana.

Nampaknya ada yayasan yang memerintahkan demikian, maka para guru dengan mengorbankan kehormatannya, terpaksa melanggar peraturan yang ada demi prestise yang akan dicapai oleh sekolah dimana tempat mereka mengajar. Tetapi jangan keliru pernah di suatu sekolah pada tahun 2009 ternyata 100% tidak ada yang lulus, juga diakibatkan oleh praktik yang sama. Para guru berusaha mendiktekan jawaban soal kepada muruid murid mereka yang sedang mengikuti UN. ternyata jawaban yang didiktekan itu keliru, bukan untuk mata pelajaran yang sedang di UNkan pada hari itu.

Prilaku yang diperankan oleh guru pada saat UN pada umumnya adalah berupa perintah dari pihak yang memiliki kemampuan untuk mengatur para guru, ditambah oleh rasa sayang sang guru kepada siswa dengan cara yang salah.

Berikut ini adalah tulisan tulisan yang diambilkan dari HI News.

===================================================

kekecawaan guru
oleh: MEHRA B


Jangan melulu disalahkan guru pada saat UN, kebanyakan guru juga frustasi atas kebijakan atasan di dinas penddikan untuk kepentingan gengsi daerah.Banyak siswa yang tidak menghargai guru dikarenakan semua nasehat yang saban hari diberikan guru kepada muridnya tidak didengar lagi. Kebanyakan siswa mengaharapkan kunci jawaban yang dikirim kepada mereka satu hari sebelum ujian berlangsung.dan itu terus berlangsung jika saja Kementrian Pendidikan Nasional terus mempertahankan syarat kelulusan berdasar UN. Pak mentri dan pasukannya didinas Pendidikan Kabupaten/Kota boleh saja ngoceh tidak ada bocor soal ujian karena melihat ruang dan didinding kantor tempat bekerja. Tapi jika mau melihat jeritan guru di lapangan, sungguh hampir semua guru( jika tidak dipaksakan dari atasannya ) tidak akan melakukan kecurangan dalam ujian Nasional, sebab murkanya bukan ke menteri dan pasukannya, tetapi ke guru itu sendiri, mau tau ucapan murid ketika guru menasihatinya. alah............ jawaban melalui sms akan dikirim sehari sebelum ujian, untuk apa belajar...pak?



UN, Kebijakan Tanpa Visi\
oleh: Sahat H Pakpahan

Meskipun terus menuai pro-kontra, UN tetap dilaksanakan. Meskipun masyarakat melalui gugatan citizen law suit-nya telah menang 3-0 terhadap pemerintah, namun UN tetap dilaksanakan. Meskipun Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan pemerintah dan menyatakan bahwa pemerintah telah lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN, pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana, sekaligus akses informasi yang lengkap di daerah sebelum pelaksanaan UN, UN tetap dilaksanakan. Meskipun logika pedagogik dan logika hukum menyatakan bahwa UN tidak tepat untuk dijadikan syarat kelulusan, UN tetap dilaksanakan.

Ngotot nya pemerintah untuk tetap melaksanakan UN ini menyebabkan UN sebatas rutinitas bagi bangsa ini. Alhasil agenda nasional ini selalu menjadi acara tahunan yang diikuti dengan diskusi dan perbincangan yang hangat oleh berbagai kalangan termasuk media.

Inilah akibatnya jika sebuah kebijakan yang berkaitan dengan masa depan bangsa tidak dilandasi dengan visi yang jelas. Kebijakan tanpa visi tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan dari tahun ke tahun berkaitan dengan pelaksanaan UN. Jika tahun lalu ada ujian ulang bagi yang tidak lulus, tahun ini justru tidak ada.

Mencuatnya selalu kasus pelaksanaan UN dari tahun ke tahun adalah sebuah ekses dari manajemen pendidikan kita yang tidak visioner, pembentukan kebijakan publik yang dilakukan secara eksklusif, dan menganggap siswa semata-mata sebagai objek.

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu memenuhi semua standar sarana pendidikan Indonesia. Selama standar sarana pendidikan di bumi Indonesia belum terpenuhi, tidak bisa diharapkan hasil evaluasi yang standar.

Standar nasional di negeri ini mensyaratkan adanya standar isi, proses, pendidik, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan, sebelum akhirnya berbicara tentang standar penilaian (evaluasi) pendidikan. Jika semua itu belum dipenuhi oleh pemerintah, maka kita hanya akan terus berputar-putar pada permasalahan seputar UN itu sendiri.







Ritual Sebelum UAN
oleh: FIkri Aulia Rachman



Ritual Sebelum UAN Datang

UAN memang penuh dengan kontroversi, baik dalam pelaksanaan ujiannya maupun di luar ujian. Apapun dilakukan untuk mendapatkan hasil nilai UAN terbaik yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan rating sekolah tersebut. Di beberapa sekolah, selalu diadakan ritual sebelum UAN yaitu doa bersama atau muhasabah dengan mengundang seluruh elemen dalam sekolah tersebut. Ritual tersebut rutin dilakukan sebelum para siswa melaksanakan ujian UAN, harapannya agar mental para siswa siap untuk menghadapi kawah candradimuka pendidikan Indonesia. Di salah satu SMA Negeri yang cukup terpandang di Jakarta bahkan mengadakan doa bersama semalam suntuk!

Kegiatan tersebut dimulai dari ashar hingga keesokan harinya. Acaranya terdiri dari doa bersama, muhasabah, sholat malam dan lainnya. Tujuannya memang baik, namun efek samping yang ditimbulkan malah tambah buruk. Doa bersama semalam suntuk itu dilakukan 3 hari sebelum UAN, mental siswa memang menjadi lebih kuat dan optimis, namun kelelahan yang ditimbulkan akibat mengikuti acara tersebut malah membuat siswa menjadi drop. Siswa hanya bisa menuruti agenda sekolah karena acara tersebut diwajibkan oleh Kepala Sekolah dan bila ada yang tidak hadir maka siap-siap akan terkena sanksi.

Semua sekolah di Indonesia berusaha melakukan hal apapun untuk menunjang keberhasilan UAN para anak didiknya. Namun yang terkadang dilupakan adalah memisahkan antara tujuan dan cara. Tujuan memang baik untuk meluluskan para siswa dengan nilai terbaik dan juga menaikkan rating sekolah, tetapi cara yang digunakan oleh beberapa sekolah terkadang salah kaprah.

Dari kegiatan doa bersama tersebut, banyak siswa kelelahan dan akhirnya malah drop ketika UAN berlangsung. Memang belum diketahui hasilnya sampai sekarang, namun dapat diprediksi bahwa siswa tersebut tidak optimal dalam mengisi lembaran ujian yang paling penting dalam masa 3 tahun pendidikan di sekolah tersebut.

Alangkah baiknya, pihak sekolah mengupayakan yang terbaik bagi para anak didiknya sehingga tidak membuat kesalahan atau blunderI dikemudian hari. Dan semoga UAN tidak hanya dianggap sebagai ujian pendidikan semata tetapi juga sebagai ujian dan pelajaran hidup untuk para pemuda bangsa di kemudian hari.

Orang yang patuh kepada proses belajar, tidak pernah takut ujian karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dan orang yang paling ikhlas untuk gagal adalah orang yang telah mencoba yang terbaik. Yang terbaik saja bisa gagal, apalagi jika tidak belajar, maka apapun hal terburuk yang kita miliki, itu adalah modal terbaik.

Sehingga mungkin bukan kita menunggu sesuatu untuk memulai, tetapi memulai dengan apa adanya sekarang. Karena perjalanan naik dimulai dimanapun kita berada dan kalau kesabaran itu sulit untuk kita, maka gunakan ketidak-sabaran itu untuk menyegerakan keberhasilan. Jadi jangan mensyaratkan sabar dulu untuk jadi orang hebat, semua ini bisa diawali bahkan dari proses UAN.

Beberapa saran untuk para anak didik yang kesulitan dalam menghadapi UAN :

Jika kamu pemarah, pemarahlah -tetapi gunakan kemarahan itu untuk kurang belajar, untuk kurang tidur dan bekerja, dan untuk mentenagai belajar karena sedang marah.



Jika kamu termasuk orang yang ngantuk ketika membaca buku; sikapmu terhadap buku itu harus diperbaharui. Kamu harus melihat bahwa yang ada dalam buku itu mewakili pemikiran orang2 besar sebelumnya. Maka apabila buku itu dibuka, kamu masuk kepikiran jendela orang2 besar..

Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian, karena Ujian itu selalu diniatkan untuk melihat apakah kita pantas untuk naik





Memaksa Terjadinya Kecurangan
oleh: J Rivel


Sungguh aneh, di saat pemerintah menekankan pendidikan karakter, justru pemerintah sendiri mencorengnya. Tidak konsisten. Sebagai contoh, pemerintah selalu ngotot dalam pelaksanaan ujian nasional (UN), padahal berbagai elemen telah menolaknya dan bahkan mahkamah konstitusi (MK) juga menolak. Pemerintah menganggap pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan dapat mendorong pelajar lebih berkualitas. Kenyataannya tak seperti itu.

Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan siswa telah mengerdilkan arah pendidikan. Sekolah-sekolah hanya fokus mempersiapkan siswanya mampu menjawab soal-soal UN. Artinya tujuan pendidikan yang sejati untuk menjawab persoalan, berubah menjadi menjawab soal-soal. Padahal, orang yang bisa menjawab soal-soal belum tentu bisa menjawab persoalan.

Selain itu, menjelang ujian hingga pengumuman kelulusan, ketakutan menghantui siswa. Ada memang yang biasa-biasa saja karena mereka yakin pasti lulus. Pasalnya kunci jawaban diberikan menjelang dan saat UN berlangsung. Tapi yang pasti, siswa dikorbankan.

Tidak menjadi rahasia lagi, pelaksanaan UN selalu mempraktikkan kecurangan-kecurangan. Mayoritas siswa peserta ujian yang penulis tanya, mengakuinya. Bahkan guru-guru juga mengakuinya. Tapi memngapa, pemerintah seolah-olah menutup mata? Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tak tahu?

Pemerintah selalu mengatakan menjamin tidak adanya kebocoran soal dan menindak tegas pelaku kecurangan. Tapi persoalannya adalah, kebijakan UN yang dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa memaksa terjadinya kecurangan. Dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru-guru berupaya menjaga nama baik daerah dan sekolah masing-masing serta juga demi siswa. Sehingga, seandainya pun hukuman bagi pelaku kecurangan adalah tembak mati, bisa dipastikan kecurangan akan tetap ada.

Mungkinkah sistem pendidikan menghasilkan generasi berkarakter jika siswa sendiri diajari curang? Atau setidaknya siswa menyaksikan praktek-praktek pembohongan. Generasi berkarakter yang jujur sangatlah sulit lahir dari sistem yang tak jujur. Kebohongan hanya melahirkan kebohonngan baru. Dan yang kita takutkan adalah generasi bangsa ini menjadi pemimpin yang tidak jujur seperti halnya pejabat sekarang ini yang asyik melakukan praktik korupsi.

Oleh sebab itu, sudah saatnya UN sebagai penentu kelulusan, dihapuskan. Kalau pun tetap diselenggarakan, hendaknya bukan lagi sebagai penentu kelulusan, melainkan sebagai pemetaan kemampuan siswa di seluruh daerah.



Ada yang Tak Percaya Diri
oleh: niar

Ujian nasional untuk siswa SMU sudah dilaksanakan seminggu yang lalu. Dan sekarang waktunya ujian nasional untuk siswa SMP. Dan lantas mengapa ujian ini selalu dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial? Sedangkan dari tujuannya jelas bahwa ujian ini untuk mencapai standarisasi – nilai tertentu yang harus dicapai siswa berdasarkan proses belajar yang sudah dilakukannya selama kurun waktu tiga tahun. Jelas dari sini tidak ada yang salah. Bahkan sesuatu yang patut mendapat dukungan karena proses belajar siswa mau tidak mau harus ada standarisasinya – harus ada ukuran nilai untuk menyatakan keberhasilan siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Dan karenanya guru, siswa, semua berupaya untuk mencapai nilai yang telah ditetapkan tersebut. Bimbingan-bimbingan belajar semakin marak. Les-les privat semakin gencar. Sekolah-sekolah semakin giat melakukan pemantapan-pemantapan – mengadakan jam tambahan untuk latihan soal. Semua seakan termotivasi – terbius untuk mencapai standarisasi tersebut – untuk lulus ujian nasional. Dan karenanya setiap orang – setiap siswa, setiap guru, bahkan setiap orangtua, dan setiap sekolah menjadi merasa bertanggungjawab atas kelulusan ini. Guru seakan diuji kualitas mengajarnya, dan sekolah seakan dinilai keberhasilannya.

Guru terpacu atas anak didiknya. Melakukan berbagai macam metode pengajaran yang sesuai – yang diminati siswa, dan dimengerti secara baik oleh siswa. Begitu juga sekolah. Terus melakukan pengawasan – penilaian atas metode-metode pengajaran yang dilakukan guru. Apakah sesuai dan dimengerti oleh siswa. Lalu sekolah juga memikirkan bentuk-bentuk pengajaran lain yang mampu mendorong siswa untuk lulus ujian nasional. Dan pada akhinya semua seakan memiliki tanggung jawab besar atas pengajaran yang dilakukannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah rasa tanggung jawab tersebut serta tujuan ujian yang sekiranya baik itu mengapa dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan?

Barangkali pertentangan ini memiliki alasan. Alasan atas suatu ketidakpercayaan diri oknum-oknum yang tidak mampu mengelola pengajaran di lingkungannya dengan baik. Sehingga dibuatlah sebuah wacana bahwa ujian nasional tampak tidak diperlukan lagi sekarang ini. Dan ketidakpercayaan diri ini jualah yang dimanfaatkan oknum lain yang tidak bertanggungjwab untuk mencari-cari celah – mencari peluang – mencari kesempatan untuk bisa meraup untung dengan jalan mencuri-curi soal ujian – mencari – bernego dengan pihak terkait, setelah itu dijual pada pihak tertentu yang begitu berminat dan membutuhkan. Alhasil ada soal ujian yang bocor, kunci-kunci jawaban beredar sebelum ujian berlangsung, dan bahkan ada yang tertipu jutaan rupiah demi membeli soal ujian. Dan mungkin akibat ini semua, ujian nasional pun dianggap tidak layak – kontroversial disebabkan ulah mereka yang tidak bertanggungjawab atas dunia pendidikan kita.







Kontroversi Ujian Nasional: Ibarat Lomba Lari
oleh: Thomas Soseco


Ujian Nasional (UN) harus bisa memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Negara harus mengontrol ketat kualitas mutu lulusan. Meski konsekuensinya adalah banyak siswa yang tidak lulus. Sebelum pelaksanaan UN, kita sudah terlalu lama terbuai jaminan lulus 100 persen karena sekolah memegang kendali atas kelulusan. Hampir seluruh siswa dipastikan lulus, meski akhirnya kualitas lulusan patut dipertanyakan. Malas belajar, tidak mau repot, tidak suka berjuang, memberi sogokan kepada guru agar lulus, memberi sumbangan yang besar kepada sekolah agar nilai menjadi tinggi. Bayangkan, bahkan di bangku sekolahpun siswa sudah diajari cara yang tidak patut. Bagaimana nasib bangsa ini di tangan mereka kelak?

Sistem sebelum UN juga diskriminatif. Standar kelulusan siswa di Jawa dibuat lebih tinggi daripada di luar Jawa. Ini sama artinya kita membiarkan orang – orang di Luar Jawa untuk lebih bodoh daripada orang yang tinggal di Jawa. Kita tidak boleh membiarkan pendidikan berkualitas hanya dapat diperoleh di Jakarta atau Yogyakarta, sementara siswa di Aceh atau Papua dibiarkan merana. Kita juga tidak ingin hanya orang – orang yang berasal dari Jakarta atau kota – kota besar lainnya di Jawa yang akan sukses menjadi pemimpin, pengusaha, jenderal ataupun ilmuwan. Kita tidak bisa membiarkan masa depan bangsa hanya bergantung pada orang – orang dari daerah tertentu saja.

Maka UN harus tetap dipertahankan. Dan semua harus berubah. Dimulai dari pemerintah, harus memeratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Siswa harus lebih kuat berjuang, disiplin dan bertanggung jawab. Guru dan orang tua harus memberi perhatian lebih besar bagi siswa.

Tingkat stress meningkat, angka bunuh diri pelajar menjadi trend baru, pelajar lari dari kenyataan dengan menggunakan narkoba, semua adalah dampak buruk dari UN. Namun semua adalah untuk mereka sendiri. Dunia kompetisi global sedang berlangsung. Ibarat perlombaan lari, mereka harus berlatih keras untuk mencapai target waktu sekian detik. Semakin jauh pencapaian dari target waktu, maka semakin keras latihan harus diberikan dan bukannya malah menurunkan target waktu. Tentu kita tidak ingin mereka kalah dalam perlombaan, dalam persaingan global dan akhirnya menjadi budak di negeri sendiri.




oleh: M.Makhfudz

Sini saya ceritakan kenapa Ujian Nasional (UN) selalu menjadi kontroversi. Mulai diberlakukannya UN ini sejak tahun 2003 silam, pemerintah merasa hebat menentukan kelulusan siswa di seluruh sekolah di Indonesia demi sebuah standarisasi nasional. Hebatnya, Pemerintah (Kemendiknas) tidak mengkaji terlebih dahulu dampak negatif UN diberlakukan. Yang ada di otak mereka hanya proyek yang berjalan sesuai dengan UU yang dipaksakan berlaku.

Alhasil, ketika UN dilaksanakan, yang kelihatan hanyalah dampak buruknya terhadap pendidikan kita. Lihat saja. Tiap UN dilaksanakan, kecurangan kerap terjadi. Tiada kesan tanpa kecurangan dalam pelaksanaan UN. Baik itu inisiatif siswa, bahkan pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) yang berinisiatif untuk mensukseskan UN dengan membantu kelulusan siswa. Siapa bisa menyangkal ini? Coba tunjukkan pada publik sekolah mana yang murni 100% tidak melakukan kecurangan?

Anehnya, baru-baru ini digembar-gemborkan sebuah konsep yang katanya bisa menangkal masifnya korupsi di negeri ini. Itulah yang disebut dengan “Pendidikan Karakter”. Berhasilkah pendidikan karakter ini diberlakukan? Alih-alih berhasil, karakter siswa, guru dan kepala sekolah malah dirusak oleh UN itu sendiri. Siswa semakin jahat, tidak mau belajar karena akan dibantu guru saat UN. Guru menjadi pembohong. Mengapa? Ketika belajar, dia selalu melarang siswa untuk mencontek, tapi saat UN berlangsung, dia katakan, “mari bekerja sama mensukseskan UN, bagi-bagi jawaban ya”. Demikian pula kepala sekolah tidak ketinggalan mengajak guru membentuk tim sukses menjawab soal-soal UN yang entah darimana sudah dimiliki pihak sekolah sebelum UN berlangsung.

Ah, inilah sekelumit cerita kenapa UN selalu dipermasalahkan. Pemerintah terus ngotot bahwa UN itu “menguntungkan”. Di sisi lain, sekolah, guru dan siswa merasakan “getah” nya karena selalu menjadi korban.
oleh: Rinto Tampubolon
Jaga komitmen

Masyarakat kita sejak dulu hingga saat ini jarang sekali dapat menjalankan prinsipnya sesuai konstitusi khususnya bidang pendidikan.Seharusnya kita semua mulai sadar untuk mematuhi aturan, maunya anaknya sekolah harus lulus. Mulai saat ini harus mulai memikirkan anak kita dalam menempuh pendidikan yang dapat dijamin kualitasnya,ujian nasional bermaksud untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Seperti jaman penulis masih duduk di Sekolah Dasar yang waktu itu masih melaksanakan ujian nasional,waktu itu sudah ditetapkan nilai terendah adalah 6 ( enam ) tahun 1969 terakhir.Bahkan sekarang masih ditetapkan nilai terendah dibawah enam, itu menurut penulis masih rendah.

Dari media ini penulis mengajak seluruh warga sadarlah akan program-program pemerintah bidang pendidikan, saat sekarang pemerintah sedang melakukan pembenahan-pembenahan penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-undang no.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah no.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Dan perlu diketahui bersama kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional sekarang sudah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu,karena sekarang nilai ujian selalu mempertimbangkan dari nilai-nilai yang telah diperoleh selama tahun berjalan termasuk ujian sekolah dan nilai-nilai harian dalam semester sebelumnya.Percayalah pada program-program pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaran pendidikan yang berkualitas ( bermutu ) agar kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.



Ganti Kurikulum
oleh: Andi Nursal

Masalah Ujian Nasional menjadi masalah dalam dunia pendidikan, misalnya hanya dengan ujian tersebut banyak siswa yang dulunya berprestasi tapi malah tidak lulus. Waktu pelaksanaan masih diselimuti dengan unsur birokratisme misalnya terjadinya pembocoran soal dan lain-lainnya.

Munculnya penentangan diakibatkan pertama kebiasaan pemerintah untuk cepat gonta-ganti kurikulum yang menyebabkan ketidaksiapan siswa dalam menghadapi perubahan itu.

Kedua banyaknya tidak bisa mengakses pendidikan karena persoalan biaya, dimana siswa bukan lagi mengorientasikan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi lebih mengutamakan kelulusan entah bagaimana pun caranya untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan dalam menempuh pendidikan.

Dan orientasi pendidikan yang patuh kepada pasar tenaga kerja, pola manajemen yang menerapkan otonomi penuh, dan sistim pendidikan yang mengutamakan efisiensi dan pemadatan materi.Ada banyak sekali menjamur promosi-promosi pendidikan instan dan penawaran jurusan-jurusan populer, namun sangat mengabaikan aspek kualitas pengetahuan.

Justru jika pemerintah menginginkan perbaikan pendidikan harus merombak kurikulum dan secara tegas memperuntukkan sekolah negeri untuk rakyat miskin,”. Menganjurkan perlunya menciptakan kurikulum baru yang membebaskan, yaitu kurikulum yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan nalar.

Saya teringat kata Bung Karno, bahwa “untuk mengubah suatu bangsa, maka ubahlan sistim pendidikannya. Karena pendidikan adalah tiang untuk kekokohan suatu bangsa.”



Oleh : Herlina
Segala kebijakan tentunya melahirkan pro dan kontra. Paling penting adalah bagaimana meminimalisir kecerobohan pembuat kebijakan dalam menanggapi pro-kontra tersebut, Sehingga kita tidak lagi mendengar persepsi-persepsi yang tumpang tindih dari policy maker, yakni sebagaimana pernah diisukan oleh Menteri Pendidikan tentang penghapusan UN. Bagaimanapun, keputusan dari setiap kebijakan adalah hal valid yang dinilai memberi manfaat besar terhadap kemajuan pembangunan bangsa. Nah, apabila policy makernya gentar dengan segala kontraversi sehingga menjadi gamang dalam menjalankan misi, maka tidak pantasalah dia menjadi pembuat kebijakan, kira-kira begitulah bahasa ekstrimnya.

Tentunya setiap kebijakan dihasilkan dari upaya analisis SWOT yang matang. Pemerintah senantiasa berupaya menciptakan segala macam kebijakan yang mengarah pada kemajuan bangsa, Iklim persaingan global menuntut Indonesia untuk lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan, demikan kasusnya dengan Ujian Nasional yang notabenenya standar kelulusan yang diterapkan di Indonesia tergolong rendah dibanding dengan Negara-negara lainnya. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja demi perubahan kearah yang lebih baik setiap tahunnya. Peningkatan standar kelulusan yang terus meningkat setiap tahunnya adalah salah satu kebijakan yang diharapkan menjadi pendorong terhadap para pelajar dalam mengasah kemampuannya untuk terus bersaing dan meningkatkan kemampuan dengan belajar yang giat dan tekun.

Pada dasarnya, konsep belajar yang mesti ditanamkan dalam diri siswa atau pelajar adalah bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka. Sudah semestinya mereka menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Jadi, menurut saya tidak ada itstilah UN itu tidak fair, karena hanya diukur dari kegiatan ujian yang hanya berlangsung 4 atau 3 hari, atau dengan alasan soal-soal ujian yang disamaratakan seluruh Indonesia sementara sistim belajar dan kualitas pengajaran pasti berbeda setiap daerah apalagi jika membandingkan daerah pelosok dengan ibukota Negara. Sehingga alasan-alasan klasik itu semua menjadi pemicu terjadinya berbagai kontraversi dari dulu sampai sekarang. Padahal, sesungguhnya pemerintah mesti terus didukung untuk mengejar keunggulannya dalam persaingan global, khususnya dalam hal pendidikan. Sangat miris ketika Indonesia selalu di cap memiliki rating kualitas pendidikan kategori rendah, padahal kita bisa menyaksikan bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk maju yakni dalam berbagai olimpiade anak Indonesia masih bisa bersaing dengan dunia luar, tapi kenapa kita justru mengkerdilkan diri dengan menghujat segala kebijakan dengan menyebutnya sebagai pemicu keruntuhan mental siswa, membunuh karakter siswa dan sebagainya.

Namun, dalam hal ini pemerintah juga perlu menganalisis kembali sebagai bahan evaluasi sejauh mana implementasi UN membantu bangsa dalam menciptakan generasi-genrasi berkarakter, apabila pelaksanaan UN hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa evaluasi yang jelas terhadap perkembangan peserta didik, maka kesimpulannya adalah pendapat-pendapat khalayak yang digeneralkan oleh policy maker sendiri, yaitu implementasi UN sama sekali tidak penting, karena memang kenyataannya tidak ada pengaruh positif yang dirasakan masyarakat selama ini. Pelaksanaan UN cukuplah menjadi ajank pemerintah dalam unjuk kebolehan di tingkat kompetensi global, sementara ditilik dari dalam semakin amburadul, yakni dengan ditemuinya berbagai kecurangan massif baik ditingkat lokal maupun nasional. Maka, masihkah kita bertanya, pentingkah UN?, sama halnya kita bertanya masih pentingkah Pendidikan?. Karena esensi UN adalah salah satu indicator dalam menghadapi kelulusan, tentunya semua anak bisa mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan, ketekunan dalam belajar serta diiringi doa yang kuat.

Namun realita selanjutnya adalah sifat manusia yang digerogoti oleh keinginan untuk instant success, sehingga esensi daripada ikhtiar sama sekali tidak menjadi ukuran dalam kehidupan. Padahal kalau mau jujur semua hasil sudah ditentukan Tuhan tapi sejauh mana kita belajar untuk meningkatkan dan memaksimalkan usaha. Dunia pendidikan saat ini hanya menjadi sebatas tempat berkumpul dan mencari legalitas intelektual dan masa bodo dengan kualitas emosional generasi, sehingga banyak dijumpai anak-anak sekolah yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan hura-hura daripada belajar. UN pun sudah tidak menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas belajar, karena kehidupan hedon sepertinya makin dinikmati oleh generasi bangsa kita saat ini.

Untuk para pembuat kebijakan, maka bersikap tegaslah dalam menjalankan visi pembangunan bangsa, harus ada upaya evaluasi dalam melihat kesuksesan suatu kebijakan, bukan pula harus menjadikan kebijakan sebagai suatu trial and error. Beberapa hal yang mesti dievaluasi adalah:1. Pemaknaan pendidikan itu sendiri bagi tenaga pendidik, karena banyak dijumpai para pendidik yang menjadikan sekolah sebagai tempat showing new style atau just transfer knowledge setiap harinya, sehingga tidak ada perhatian khusus dengan perkembangan belajar peserta didik. 2. Pentingnya memahami pola evaluasi dan bentuk evaluasi dalam dunia pendidikan, Dalam hal ini, pelaksanaan UN dianggap sesuai dalam mengukur kemampuan siswa untuk kelulusan, karena proses belajar selama tiga tahun hanya dites dengan sejumlah soal-soal saja, dari segi kognitif adalah hal yang absah, mengingat etika dalam evaluasi pendidikan juga sangat memperhatikan bias atau subjektifitas, sehingga pengukuran dengan soal-soal UN dinilai tepat. Berbicara dengan komponen pembelajaran lainnya, misalnya afektif dan psikomotorik, maka indikatornya adalah pribadi (soft skill) yang tergambar dalam personnya. 3. Sistem kebijakan yang ramah terhadap lingkungan pendidikan senusantara. Karena tidak fair juga kalau pemerintah sibuk membuat kebijakan dengan alasan meningkatkan mutu pendidikan, sementara pembenahan dari dalam tidak sesuai, maka penting sekali untuk meninjau aspek-aspek kearifan lokal untuk membangun suatu daerah, artinya pemerintah juga harus memberi wewenang kepada para sekolah atau dinas pendidikan dalam menyusun kebijakan lokal. Misalnya, UN merupakan standar kelulusan tingkat nasional, namun dalam tingkatan regional pemerintah daerah memiliki suatu ketetapan dalam melihat ukuran kelulusan atau keberhasilan peserta didiknya, yakni sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena melihat kenyataannya, tidak semua juga peserta didik akan bersaing ke tingkatan nasional, maka segala macam kebijakan tentunya harus diciptakan demi kemaslahatan ummat. Wallahu’alam.


oleh: Ninin Herlina

Minggu, 24 April 2011

SEKOLAH KEJURUAN:Forum SMK RSBI Jalin Kerja Sama Industri

Pendidikan Lampost : Senin, 25 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Forum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) RSBI di Lampung menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, meliputi pengembangan sekolah, praktek kerja industri, uji kompetensi sertifikasi, guru tamu, dan kewirausashaan.

Ketua Forum SMK RSBI Lampung Helmi mengatakan kerja sama ini melibatkan 7 SMK RSBI di Lampung dan 42 perusahaan. Ketujuh SMK RSBI itu adalah SMKN 2, 3, dan 4 Bandar Lampung, SMKN 1 Kotabumi, SMKN 2 Terbanggibesar, SMKIN 2 Metro, dan SMKN 1 Gadingrejo. Sedangkan 42 perusahaan yang menandatangani kerja sama tersebut terbagi dalam beberapa bidang, yakni pertanian, teknologi, jasa pariwisata, dan perbankan.

"Selama ini kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan. Namun, karena di Lampung potensinya masih besar, kami akan terus menjalin kerja sama itu," kata Helmi usai penandatanganan kerja sama di Bank Lampung, Sabtu (23-4), dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tauhidi dan Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Sukarma Wijaya.

Usai penandatanganan kerja sama digelar seminar yang menghadirkan empat pembicara: Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional Hendarman, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dedi Hermanto, utusan Kadin Lampung Yuria Putra Tubarat, utusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Rizaldi. Seminar bertema mengembangkan kewirausahaan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Ketua Panitia Kegiatan Edi Hardjito mengatakan kegiatan ini bertujuan mengembangkan kerja sama dengan berbagai kalangan. Apalagi tuntutan dunia kerja belakangan ini makin kompleks. Oleh sebab itu, perlu disinergikan kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan. Sehingga, kurikulum atau pembelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, setelah lulus mereka siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. UNI/S-1

Pertanggungjawaban BOS Dikembalikan ke Sekolah

Pendidikan Lampost : Senin, 25 April 2011


BANDAR LAMPUNG (LampostOnline): Pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikembalikan kepada sekolah karena mereka yang menggunakan dana itu.

“Lha wong sekolah yang menggunakan dana tersebut, kok dinas yang harus tanggung jawab,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Bandar Lampung Bustami di Bandar Lampung, Minggu (24-4).

Menurut Bustami, konsep penyaluran dana BOS 2011 menjadi bagian pendapatan daerah. Karena itu, Dinas Pendidikan kabupaten atau kota sebagai pengelola dan pihak bertanggung jawab pada penggunaan dana.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan dana BOS pada triwulan pertama tahun ini, ”Kami berkesimpulan sebaiknya pertanggungjawaban dana BOS dikembalikan kepada pihak sekolah sebagai pengguna.”

"Sekolah yang menggunakan dana kok dinas yang bertanggung jawab. Akhirnya untuk triwulan kedua, ketiga, hingga keempat, pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS kami kembalikan ke sekolah," kata dia.

Bustami menjelaskan dana BOS untuk SD dan SMP di Bandar Lampung pada triwulan kedua (April-Juni, dengan total Rp15.554.338.000 siap dicairkan. Dana ini akan langsung ditransfer ke rekening kepala sekolah jika telah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan pertama (Januari-Maret).

Dana BOS yang berasal dari pos APBN 2011 telah masuk ke kas daerah Kota Bandar Lampung di sektor pendidikan. “Kami sudah siap untuk menyalurkan dana tersebut ke setiap sekolah dalam beberapa hari ini. Namun, kepala sekolah harus lebih dulu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan kepala SD dan SMP negeri menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS triwulan pertama ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Sedangkan kepala SD dan SMP swasta menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan pertama ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Bandar Lampung.

“Kalau sekolah negeri memang kami yang mengurusnya hingga mentransfer dana tersebut, sedangkan kalau sekolah swasta penyaluran dana BOS melalui DP2KA. Sehingga laporan pertanggungjawabannya diserahkan ke masing-masing pihak yang mengurusnya,” kata Bustami.

Dana BOS ini disalurkan ke 110 SMP swasta, 34 SMP negeri, 35 SD swasta, dan 201 SD negeri se-Bandar Lampung. Besaran dana yang diberikan ke sekolah bergantung pada jumlah siswanya, yakni Rp575 ribu per siswa per tahun untuk SMP dan Rp400 ribu per siswa per tahun.

“Namun pembagian dananya dilakukan per triwulan (tiga bulan sekali). Kami juga akan langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memonitor penggunaan dana BOS setelah triwulan kedua cair,” ujarnya.

Pencairan dana BOS di Bandar Lampung relatif lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan kabupaten/kota lain. Bahkan, pencairan pada triwulan pertama di beberapa kabupaten sempat terlambat akibat sistem pencairan baru. Hingga berita ini diturunkan, ada beberapa sekolah yang merampungkan laporan pertanggungjawabannya dan menerima dana BOS triwulan kedua. (MG14/S-1)

Selasa, 19 April 2011

UN dan Pendidikan Karakter

Opini Lampost : Selasa, 19 April 2011


Dr. Herpratiwi
Dosen FKIP Unila

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) memberikan hak otonom kepada sekolah untuk mengembangkan dan merekayasa pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Makna luasnya adalah sekolah di dalam menerjemahkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran di sekolah, berpijaknya bukan pada materi, melainkan potensi siswa. Dengan demikian, pembelajaran dirancang dengan menggunakan model pembelajaran yang humanis dan pendekatan yang berorientasi pada siswa, dengan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi heterogenitas siswa di kelas.

Seandainya KTSP dimaknakan dengan benar, maka sekolah akan menggunakan pola asuh humanis, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi semua pesan sesuai dengan karakter dan style cognitiv-nya. Pola asuh humanis adalah pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan dan kreativitas siswa. Pembelajaran aktif menuntut anak untuk belajar mandiri, dan memecahkan masalah yang diberikan guru. Peran guru tidak menyediakan jawaban terhadap solusi dari masalah yang ia berikan, tetapi tutwuri agar anak dapat menemukan jawaban sendiri. Hanya pembelajaran aktiflah yang dapat memicu kreasi siswa. Hal ini akan memunculkan rasa senang, percaya diri, memotivasi anak, dan empati. Pembelajaran aktif akan menyeimbangkan pencapaian perubahan knowledge siswa tidak hanya pada tingkat pemahaman, tetapi tingkat aplikasi sampai mengkreasi dan penanaman karakter. Inilah pedagogik autentik.

Pedagogik autentik harus bersanding dengan assessment autentik, maknanya adalah suatu bentuk assessment yang dapat mengakomodasi keunikan siswa di dalam menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Salah satu asumsinya adalah manusia berbeda-beda pada identitas dan dimensi yang dapat diukur (Walsh dan Betz: 2001).

Pada aspek tertentu manusia memiliki aspek yang sama, tetapi pada aspek yang lain akan berbeda dengan orang lain. Perbedaan yang dimiliki pada setiap manusia harus diukur dengan cara yang berbeda dan kriteria yang tidak sama. Assessment autentik tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih option dari suatu jawaban permasalahan, tetapi siswa harus dapat mencari multiple solution terhadap suatu masalah sehingga tidak akan mengukur aspek ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Assessment autentik akan menampung ide-ide kreatif siswa, teknik-teknik kreatif siswa dan menumbuhkan habbit untuk mengadakan refleksi diri/mengevaluasi terhadap diri sendiri baik kemajuan belajarnya, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapainya. Assessment autentik tidak hanya mengukur domain kognisi, tetapi lebih dari itu yaitu kejujuran dan obyektivitas.

Bagaimana dengan UN? UN yang tidak berbasis autentik jika dilihat dari continuum process of education bertentangan dengan pembentukan karakter. Mengutip pendapat Thomas Lichona, semua negara sekarang ini sedang prihatin terhadap karakter yang dimiliki oleh semua warga negaranya, yang beberapa indikatornya adalah menguatnya tindak kekerasan, kaburnya pedoman moral, menurunnya etos kerja, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok, membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga dan kebencian antarsesama. Kebijakan UN tahun ini walaupun sudah mengakomodasi nilai siswa yang ada di rapor dan siswa diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan, serta di setiap kelas memiliki 5 jenis soal, menurut penulis tetap akan memudarkan maksud dari assessment autentik dan pedagogik autentik.

Ujian susulan akan membuat etos belajar siswa rendah, toh tidak lulus UN akan dapat kesempatan mengikuti ujian susulan, yang akhirnya juga lulus dan terkadang nilai ujian susulan lebih tinggi dari nilai yang tidak melalui ujian susulan. Nilai rapor yang mempunyai bobot sendiri dalam penghitungan kelulusan akan menggoda pihak-pihak tertentu untuk bermain-main dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sehingga KKM yang notabene perumusannya kurang memperhatikan kaidah akan semakin tidak bermakna dan tidak adil. Mengonstruksi satu jenis soal merupakan pekerjaan yang tidak gampang, mulai membuat kisi-kisi sampai merakit soal, dan melibatkan ahli bidang ilmu dan ahli pengukuran. Pekerjaan yang tidak gampang tentunya akan memakan biaya yang mahal. Bagaimana dengan mengonstruksi 5 jenis soal? Pastinya dana yang dikeluarkan akan jauh berlipat ganda dibandingkan dengan 1 jenis soal.

Mengapa harus 5 jenis soal? Jawabannya adalah agar siswa jujur dan tidak mencontek. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan pengawas? Bukannya pengawas berfungsi untuk mengawasi siswa yang sedang ujian agar pelaksanaan ujian berjalan dengan jujur. Apa karena kinerja pengawas diragukan sehingga soal dikonstruksi dalam 5 jenis. Di sisi lain, soal UN sudah menggunakan tipe soal obyektif pilihan ganda, tentunya memiliki alasan agar siswa dapat obyektif memilih jawaban, teliti, dan hati-hati. Adalah pemikiran penulis, jika UN dikonstruksi dengan memadukan soal pilihan ganda dan uraian terbatas, di mana siswa memberi alasan terhadap option yang ia pilih terhadap soal tertentu, maka tidak perlu berbagai jenis soal di setiap kelas, biaya murah, yang paling penting adalah luapan berpikir siswa dapat diakomodasi dan nilai kejujuran dapat ditegakan, walaupun membutuhkan waktu untuk koreksi dan memerlukan korektor karena koreksi tidak hanya dilakukan dengan mesin yang notabene juga dapat salah.

Apresiasi kepada pengambil kebijakan tetap kita berikan karena sudah ada perubahan formula UN tahun ini, mudah-mudahan ke depan ada formula yang lebih pas untuk UN. Karena UN memiliki hubungan yang signifikan dengan pendidikan karakter. n

Megedarkan Kunci Jawaban UN adalah teror

Fachruddin





















Bagi orang tua siswa, sebenarnya pengedaran bocoran soal yang marak terjadi setiap kali diselenggarakannya Ujian Nasional (UN) setidaknya di lima tahun terakhir ini sejatinya adalah terror, lebih dari sekedar terror bom yang mematikan. Karena kehadirannya sangat menakutkan, mengapa ?, karena bocoran soal ayau kunci jawaban akan berakibat melemahkan semangat anak anak untuk belajar. Lebih dari itu, adalah racun untuk memusnahkan kejujuran. Dan ini berarti akan melemahkan dan mematikan jiwa dan semangat serta kreatifitas untuk masa depan anak anak kita yang akan menerima tongkat estapeta bangsa.

Semula yang lebih popular adalah bocoran soal. H – 3 biasanya bocoran soal ini menyebar ke mana-mana, tetapi belakangan bocoran soal ini tidak akurat lagi, persentase ketidak akuratan semakin lama semakin meninggi. Lalu berpindah ke bocoran kunci jawaban. Ini lebih mengaburkan, karena akurat atau tidaknya baru ketahuan setelah ujian usai. Apalagi konon lembar soal dan lembar jawaban dibuat sesuai dengan jumlah peserta.

Tudingan masyarakat melalui media massa selalu saja kepada para guru. Tudingan ini membuat kita menjadi prihatin, karena tidak sedikit pihak pihak yang sangat keterlaluan dalam mencurigai sesuatu. Saling tidak percaya dalam penyelenggaraan UN inipun tak terhindarkan, sehingga Pemerintah merasa perlu untuk menghadirkan pengawas independent dari pihak Perguruan Tinggi (PT). Bahkan bukan hanya itu, satuan Kepolisianpun disiagakan untuk memata-matai ketidak jujuran dalam UN itu.

Bagi hasil UN SMA, justeru dibawa langsung ke PT setempat, untuk diperiksa, di bawa dengan pengamanan ekstra ketat. Mengapa ?, karena lulusan SMA idealnya adalah melanjut ke PT. Tetapi sayang teke over yang dilakukan oleh PT, tidak juga disertai dengan rasa percaya terhadap hasil UN tersebut. Karena untuk diterima sebagai mahasiswa, mereka masih harus mengikuti ujian tersendiri.

Sungguh terlalu bila kita justeru mencurigai para guru. Mengapa bocoran soal, yang kini lebih kepada bocoran kunci jawaban, yang kini semakin rajin untuk hadir di saat UN, tidak jua diteliti, ditelusuri, dari mana datangnya, dan bagaimana cara penyebarannya, untuk menangkap pelakunya. Padehal jelas jelas itu semua merupakan upaya yang sitematis untuk melemahkan dan bahkan membunuh masa depan anak anak kita. Sejatinya penyebaran bocoran kunci jawaban lebih kejam dari terror bom.

Kehadiran Polisi Membuat Tegang

Pendidikan Lampost : Selasa, 19 April 2011



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kehadiran aparat kepolisian berseragam lengkap di lingkungan sekolah pada pelaksanaan ujian nasional (UN) dinilai dapat menimbulkan ketegangan siswa.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Sutopo Ghani Nugroho menyayangkan hadirnya aparat keamanan tersebut karena akan semakin mencekam siswa.

"Pendapat para psikolog menyatakan keberhasilan anak dalam ujian juga dipengaruhi kondisi psikologis mereka yang mengikuti ujian. Maka suasana UN harus diciptakan senyaman mungkin dan bukan dibikin mencekam," kata Sutopo Ghani Nugroho, di Bandar Lampung, Senin (12-4).

Menurut Topo, sapaan akrab Sutopo, polisi yang bertugas mengawal naskah soal ujian ke lingkungan sekolah cukuplah berpakaian preman, seperti melakukan penyamaran dan tak perlu berseragam lengkap karena UN kegiatan rutin tahunan yang tujuan utamanya evaluasi pendidikan.

"Memang benar jika tugas mereka adalah mengamankan naskah soal ujian yang merupakan dokumen rahasia negara. Tapi cukup dikawal sampai pagar sekolah dan tak perlu menunggu hingga ke dalam sekolah," kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandar Lampung Riuzen Praja Tuala telah mengimbau aparat kepolisian yang ikut terlibat pengamanan naskah soal tidak mengintervensi terlalu jauh. “Cukup amankan soal selama perjalanan saja.”

”Saya pernah mengimbau hal tersebut dalam rapat koordinasi UN. Namun sifatnya hanya imbauan dan bukan permintaan tertulis,” kata Riuzen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi yang termasuk orang paling sibuk terkait pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat, sejak kemarin sore terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyiapkan UN berjalan lancar.

"Mengenai kekurangan soal, kemarin sore langsung dikirim melalui pesawat terakhir sehingga tidak ada lagi kekurangan soal saat pelaksanaan UN," kata Tauhidi usai mendampingi Gubernur meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah.

Bahkan, Senin pagi, dia bersama Asisten III Provinsi Reliyani dalam perjalanan menuju Pringsewu, tetapi ketika sampai di Gedongtataan terpaksa berputar balik ke Bandar Lampung karena Gubernur tidak memiliki banyak waktu untuk meninjau pelaksanaan UN. "Gubernur hanya punya waktu tiga jam sebelum dinas luar sehingga diputuskan untuk meninjau sekolah di Bandar Lampung," ujarnya.

Setelah peninjauan, dia mendapat laporan adanya kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa dan langsung berkoordinasi dengan tim independen Unila. "Alhamdulillah kunci yang beredar palsu, ini sekaligus membuktikan tidak ada kebocoran di Lampung. Namun, saya khawatir juga ada anak-anak yang terkecoh," kata dia. (MG14/UNI/S-1)

Kunci Jawaban UN Palsu

Utama Lampost : Selasa, 19 April 2011



PESERTA UJIAN. Siswi SMAN 2 Bandar Lampung mengerjakan soal-soal pada ujian nasional (UN) SMA dan sederajat, Senin (18-4). Pada hari pertama kemarin, siswa menerima kunci jawaban palsu yang menyebar melalui pesan pendek (SMS).
(LAMPUNG POST/ZAINUDDIN)


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peserta ujian nasional (UN) SMA hari pertama di Bandar Lampung kemarin terusik oleh beredarnya kunci jawaban. Kunci jawaban tersebut ternyata palsu.

Kunci jawaban yang menyesatkan itu disebarkan melalui pesan singkat (short message service/SMS) sejak Minggu (17-4) malam oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Habis magrib, saya terima SMS berisi kunci jawaban soal bahasa Indonesia dengan kode soal P-14. Tapi isinya cuma tiga puluh, padahal jumlah soalnya lima puluh," kata Oktarina Fitri, siswi SMAN 2 Bandar Lampung, Senin (18-4).

Tak lama kemudian, masuk lagi SMS. Kali ini, nomor pengirimnya berbeda dari yang pertama. Isinya jawaban soal bahasa Indonesia dengan kode soal P-12, lalu disusul kode soal P-25 dengan jumlah butir soal tak sampai 50. "Daripada bikin pusing, saya hapus semua," kata dia.

Maraknya peredaran kunci jawaban UN terlihat dari banyaknya sobekan kertas berisi kunci untuk lima tipe soal, yakni P-12, P-25, P-39, P-46, dan P-54 di halaman sekolah. Kunci jawaban yang ditemukan Lampung Post di salah satu SMA kemungkinan milik siswa yang tercecer.

Selain melalui SMS, sejumlah siswa mengaku mendapat kunci jawaban dari seseorang. Untuk mendapatkan kopiannya, siswa dikutip Rp50 ribu per orang. Ternyata, kode kunci jawaban tersebut berbeda dengan kode soal yang dikerjakan. "Mereka menipu kita mentah-mentah," ujar seorang siswi SMA swasta yang enggan ditulis namanya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Abdurrahman didampingi Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Lampung Sartio dan Kepala MAN 1 Bandar Lampung Jamsari memastikan kunci tersebut palsu dan menyesatkan siswa. "Jangan hiraukan orang lain, siswa harus percaya pada diri sendiri," kata Abdurrahman usai meninjau beberapa ruangan di MAN 1 Bandar Lampung.

Kode Soal Berbeda

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tauhidi juga memastikan kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa palsu. Sebab, kode soal pada jawaban itu berbeda dengan kode soal UN untuk Lampung. Kode soal kunci jawaban yang beredar adalah P-12, P-25, P-39, P-46, dan P-54, sedangkan kode soal untuk UN di Lampung yakni P-14, P-38, P-26, P-57, dan P-43. "Jadi kunci jawaban yang beredar jelas salah dan palsu," kata Tauhidi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Se-Bandar Lampung Berchah Pitoewas menyebut aksi penyebaran kunci jawaban UN sebagai terorisme pendidikan yang harus diberantas dan ditindak tegas. Pitoewas juga menerima SMS jawaban. "Penomoran paketnya saja sudah salah. Kalau ini sampai ke anak-anak, bisa bahaya dan mengganggu konsentrasi mereka," kata dia.

Terkait dengan beredarnya SMS kunci jawaban palsu, Koordinator Pengawas UN Bandar Lampung Prof. Sunarto mangatakan fenomena seperti itu lazim terjadi dalam penyelenggaraan UN. Ia meminta kepolisian mengusut penyebar SMS karena sudah meresahkan siswa.

Meskipun ada upaya untuk mengacaukan UN dengan beredarnya kunci jawaban palsu, Gubernur Sjachroedin Z.P. menilai pelaksanaan UN SMA di Lampung berjalan baik dan tidak ada penyimpangan. Penyelenggara sudah mempersiapkan pengawasan secara maksimal sejak naskah soal tiba di Lampung hingga pelaksanaan ujian. "Dari awal sudah dikawal, diawasi juga oleh Unila, polisi, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Saya rasa tidak ada penyimpangan," kata Gubernur usai meninjau UN di SMAN 8 Bandar Lampung kemarin. (MG14/UNI/MG3/U-1)

Kamis, 14 April 2011

Kecurangan UN di Lokasi Ujian

Pendidikan Lampost : Kamis, 14 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kecurangan pelaksanaan ujian nasional diperkirakan terjadi di lokasi ujian meskipun kemungkinan itu kecil. Pasalnya, pengawasan untuk tingkat satuan pendidikan diperketat dengan banyaknya jumlah paket soal.

Hal itu dikatakan Ketua Pelaksana Harian Pengawasan Ujian Nasional untuk Provinsi Lampung, Budi Kustoro, di ruang kerjanya, lantai V Gedung Rektorat Universitas Lampung, Rabu (13-4).

Menurut dia, dengan jumlah soal sebanyak lima paket, kecurangan sulit terjadi jika mengharapkan bocoran soal. Sebab, satu anak harus memiliki lima kunci jawaban.

Selain itu, soal dibagikan secara random. Artinya, anak tidak akan tahu mendapat paket soal yang mana. “Jika ada desas-desus soal bocor, saya pikir itu hanya ulah pihak tertentu yang mau ambil keuntungan," kata dia.

Menurut Budi, modus lama dengan melempar soal setelah dibagikan keluar sekolah untuk diperbanyak dan dikerjakan oleh tim sukses, kini tidak mungkin bisa karena terbatasnya soal dan tidak mungkin kelima limanya dioper keluar.

Selain itu, Budi menjelaskan dalam satu kelas terdiri dari 20 siswa, dalam satu ruangan hanya akan ada empat soal untuk setiap. Jika dalam satu lokal terdapat satu paket yang dikerjakan lebih dari empat orang, itu berarti ada persoalan.

Mengenai kredibilitas percetakan, Budi menyatakan Provinsi Lampung memperoleh tempat percetakan yang kredibel di Kudus, Jawa Tengah.

Rp587 Miliar

Terpisah, Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramli di Media Informasi, Gedung Kemendiknas, Jakarta, kemarin, mengatakan anggaran penyelenggaraan ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun ini Rp587 miliar. Soal-soal ujian nasional telah dicetak dan siap didistribusikan. "Tetapi jangan kaget, ini bukan untuk SMA saja, tetapi untuk semua."

Mansyur memerinci angka tersebut digunakan untuk biaya penyelenggaraan UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, madrasah tsanawiah, SMALB dan SMK, yang mencapai Rp353 miliar.

Untuk pengawasan Rp67 miliar, penyelenggaraan UN SD totalnya Rp 62 miliar. "Itu mendapat bantuan dari provinsi," ujarnya.

Selanjutnya untuk ujian kesetaraan gelombang paket A, B, dan C Rp68 miliar. Selebihnya, Rp37 miliar untuk koordinasi dari pusat ke provinsi dan daerah-daerah. "Masalah percetakan sudah dalam tahap percetakan dan beberapa sudah didistribusikan," kata Mansyur.

Ia mengaku ada kendala dalam hal percetakan, seperti daerah yang cukup jauh. "Misalnya untuk Aceh, soal dicetak di Ciawi. Jawa Timur, dicetak di Jakarta. Begitu pula Sumatera Barat yang soalnya dicetak di Jakarta. Kami berharap kawan-kawan dari perguruan tinggi dan pihak kepolisian bisa mengawal pendistribusian sampai ke daerah tujuan," kata dia.

Per 12 April 2011, jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN untuk SD, MI, dan SDLB ada 163.490 sekolah dengan 4.249.367 siswa. SMP, MTs, SMPLB ada 4.7369 sekolah dengan 3.716.596 siswa. SMA, madrasah tsanawiah, SMA LB, SMK ada 25.656 sekolah dengan 2.442.599 siswa. (MG-14/S-1)

Kualitas Pendidikan Prioritas Kakanwil Baru

Kamis, 14 April 2011
PENDIDIKAN



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan menjadi program prioritas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Lampung yang baru Abdurahman.

Abdurahman mengatakan salah satu prioritasnya adalah mengangkat pendidikan agama yang ada di Lampung sejajar bahkan lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah umum di Lampung.

"Saya berharap dengan berbagai program unggulan yang didukung oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan semua pihak kualitas pendidikan agama di Lampung makin meningkat," kata Abdurahman usai pisah sambut Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung di Kakanwil setempat, Rabu (13-4).

Abdurahman menggantikan Sya'roni Ma'shum yang memasuki masa pensiun dan mendapatkan tugas baru sebagai dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pisah sambut diawali dengan penandatanganan nota serah terima jabatan dari pejabat lama Sya'roni Ma'shum kepada pejabat baru Abdurahman di lantai II Kanwil Kemenag Lampung. Usai penandatanganan, acara dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan di halaman belakang Kanwil. Kegiatan ini dihadiri para undangan yang berasal dari berbagai dinas instansi terkait. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Rektor IAIN Mohammad Mukri, para pejabat Pemprov, mantan Kakanwil Depag yang memasuki masa pensiun Basyuni T.H. Kahuripan, dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag.

Dalam sambutannya, Sya'roni Ma'shum mengatakan Abdurahman mengawali karier sebagai guru MI, selanjutnya menjabat di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan menjadi Kasubbag Perencanaan di Kanwil Kemenag Lampung.

Kemudian Abdurahman dipercaya menjadi Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil dan kemudian dipercaya menjadi Kabag Tata Usaha Kanwil dan dalam waktu yang singkat diangkat menjadi Kakanwil pada usianya yang ke-48 tahun. "Ini merupakan prestasi gemilang bagi seorang PNS yang dalam usia sangat muda menduduki jabatan yang tinggi," kata Sya'roni.

Sementara itu, Abdurahman dalam sambutannya mengatakan akan meneruskan program lama yang sudah dirintis Sya'roni.

"Saya memohon dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung," kata dia. UNI/S-1

IAIN Gunakan Perpustakaan Digital

Pendidikan Lampung : Kamis, 14 April 2011




BANDAR LAMPUNG (Lampost): Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Raden Intan Bandar Lampung kini semakin canggih. Selain menerapkan perpustakaan digital (digital library) dengan mengaplikasikan sistem otomatisasi perpustakaan (library automation system) juga dilengkapi program SliMs (Senayan Library Management System).

Menurut Pembantu Rektor III IAIN Raden Intan M. Afif Anshori, perpustakaan digital ini akan memudahkan mahasiswa, dosen, dan pegawai untuk menjelajahi berbagai referensi dan buku-buku di belahan dunia.

"Jadi, bila dosen ingin mencari referensi tentang berbagai materi kuliah, tinggal duduk manis sambil mengoperasikan komputer di ruang perpustakaan, langsung ketemu bahan-bahan yang diinginkan," kata Afif saat membuka pelatihan dan sosialisasi Digital Library bagi pustakawan, dosen, dan pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan di gedung perpustakaan setempat, kemarin (13-4). Pelatihan yang berlangsung dua hari (13—14 April) ini diikuti 40 peserta. Panitia menghadirkan narasumber Wardiyono dan Arief Syamsudin, tim dari SLims, Jakarta.

Ia mengakui perpustakaan digital ini sangat efektif. Sebab, para pengguna dapat melacak dan menemukan informasi secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan IAIN Raden Intan Eni Amaliah menjelaskan saat ini UPT Perpustakaan IAIN telah menerapkan sistem otomatisasi perpustakaan juga dilengkapi program SliMs. Perpustakaan digital ini mempunyai koleksi buku yang sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak CD, ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain. "Isi dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal, maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer," ujar dia.

Karena itu, untuk mengoperasikannya pihaknya menggelar pelatihan dan sosialisasi tentang perpustakaan digital serta bagaimana cara mengaplikasikan Slims. "Dengan pelatihan ini mudah-mudahan dosen pegawai, dan pustakawan di lingkungan IAIN dapat memahami perpustakaan digital dan sistem Slims sehingga proses pencarian informasi di perpustakaan bisa cepat, tepat, dan akurat," ujar dia.

Selasa, 12 April 2011

UJIAN NASIONAL: 349.673 Siswa Terdaftar Ikut UN

Pendidikan Lampost : Selasa, 12 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebanyak 349.673 pelajar SD hingga SMA/sederajat di Lampung terdaftar mengikuti ujian nasional (UN). Khusus SMA dan sederajat pelaksanaan ujian dimulai pada 18-21 April diikuti 77.466 siswa.

Sedangkan UN SMP/MTs/SMPLB diikuti 126.718 siswa yang dimulai 25—28 April, UN SD/MI/SDLB yang diikuti 145.489 siswa pada 10—12 Mei.

Sementara itu, Koordinator Tim Pengolah Data Ujian Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Eddy Hartono mengatakan telah menyerahkan nilai akhir sekolah untuk tingkat SMA se-Provinsi Lampung ke Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta, Senin (11-4).

"Deadline penyerahan nilai sekolah adalah hari ini (kemarin, red). Setelah itu, rekap data segera kami setorkan ke BSNP dan Puspendi di Jakarta. Pengiriman dilakukan lewat e-mail," kata Eddy di ruang kerjanya.

Ia mengatakan deadline penyerahan nilai SMA adalah 11 April dan SMP pada 18 April. Selain mengirim data via e-mail, data juga dikirim dalam bentuk print out dan compact disc ke Jakarta.

Meskipun sekolah hanya menyetorkan nilai akhir, ia berkeyakinan sulit melakukan kecurangan karena format baru ijazah tahun ini memaparkan nilai siswa secara keseluruhan, baik nilai rata-rata rapor, nilai ujian akhir sekolah, nilai sekolah, nilai ujian nasional, dan nilai akhir siswa.

Mengenai persiapan ujian nasional di Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Herlina Warganegara menjelaskan beberapa tahapan persiapan UN di Lampung telah diselesaikan.

"Soal ujian SMA dan SMP sudah rampung di percetakan pada 10 April lalu dan segera didistribusikan satu hari sebelum UN. Selain itu sekitar 145.588 kartu peseta UN juga sudah kami distribusikan,” kata Herlina.

Terkait pemberian dana bantuan operasional UN, baik untuk Dinas Pendidikan kabupaten dan kota, sekolah, dan rayon sekolah akan dicairkan sebelum ujian diberlangsungkan. Aka tetapi semua itu tergantung dari penandatanganan MoU yang harus segera diselesaikan.

Ia menjelaskan untuk tingkat dinas kabupaten/kota, Pemerintah Pusat melalui APBN memberikan dana bantuan Rp1.500 per siswa. Untuk di sekolah akan diberikan Rp20 ribu per siswa tingkat SMA sederajat dan Rp15 ribu per siswa untuk tingkat SMP, sementara dana untuk rayon akan diberikan sekitar Rp500 per siswa. (MG14/S-1)

ekolah Manipulasi Nilai UN Kena Sanksi

Pendidikan Lampost : Selasa, 12 April 2011


MAMUJU—Sekolah yang mencoba melakukan manipulasi nilai siswa peserta UN di Provinsi Sulawesi Barat akan diberikan sanksi tegas oleh pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Minggu, mengatakan Diknas Sulbar telah mengimbau setiap sekolah untuk tidak memanipulasi nilai siswa peserta UN.

Ia mengatakan pihaknya telah mengimbau setiap sekolah untuk tidak memanipulasi data UN, baik yang sifatnya merugikan atau menguntungkan siswa karena itu bertentangan dengan aturan.

"Kalau ada yang sekolah yang mencoba melakukan manipulasi nilai kelulusan dan hasil ujian siswa peserta UN di Sulbar. Baik itu yang akan merugikan siswa atau menguntungkan siswa maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan setiap sekolah pelaksana UN di Sulbar diminta untuk jujur dalam memberikan nilai para siswa sesuai dengan prestasi yang didapatkannya dan tidak merekayasa dengan situasi dan alasan apa pun.

Menurut dia, sistem penilaian siswa pada pelaksanaan UN kali ini, berbeda dengan tahun sebelumnya karena selain nilai UN yang didapatkan siswa, faktor nilai kelulusan UN siswa di Sulbar juga akan ditentukan atau ditambah dari nilai yang didapatkan siswa di sekolahnya mulai semester tiga dan semester lima. ANT/S-2

Tim Robotika UGM Ternyata dari UKM

BANDUNG—Tim robotika Universitas Gadjah Mada, pemenang 18th Trinity College Fire Fighting Home Robot Contest di Hatrford, Connecticut, Amerika Serikat (AS), ternyata berasal dari kelompok Unit Kelompok Mahasiswa atau UKM. Hal itu berbeda bila dibandingkan dua tim lain dari Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Komputer Indonesia (Unikom), yang merupakan tim dari jurusan.

"Para peserta berasal dari UKM pencinta robot, mirip UKM lain, misalnya pencinta alam," ujar Rektor UGM, Sudjarwadi, dengan nada bercanda saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Senin (11-4).

Prestasi membanggakan itu tentu mendapatkan apresiasi dari pihak universitas. UGM akan menawarkan beasiswa bagi para mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S-2 atau S-3.

Namun, kata Sudjarwadi, yang paling berharga adalah kesempatan mengembangkan jejaring internasional bagi mereka selepas kuliah. Namun, UGM belum berencana mengembangkan program studi khusus mengenai robotika. Demikian dikutip dari Kompas.com. S-2

SMAN 13 Gelar Istigasah sampai Pagi

JAKARTA—SMAN 13 Jakarta Utara menggelar istigasah semalam suntuk. Doa bersama tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan ujian nasional (UN) setelah kegiatan persiapan UN di sekolah selesai, seperti pendalaman materi pelajaran yang diujikan dan uji coba.

Muhazabah Doa dan Zikir Menjelang UN 2011 itu digelar sejak Jumat malam sampai Sabtu (15-16 April). Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 13 Nanang Kosasih mengatakan doa bersama itu sebagai persiapan psikologis para siswa.

"Hari Kamis siswa masih belajar. Jumat pagi mereka diliburkan, malamnya barulah siswa diwajibkan hadir," kata Nanang, Senin (11-4) di Jakarta.

Pada istigasah tersebut, kata Nanang, selain zikir dan doa bersama, para siswa juga akan diberi tambahan motivasi oleh beberapa motivator yang telah disiapkan panitia.

"Setelah itu, mereka akan kami ajak merenung," ujar Nanang.

Ia mengaku pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi rencana istigasah semalam suntuk ini kepada siswa dan orang tua. Pihak sekolah juga mengklaim tidak ada pihak yang keberatan terkait pelaksanaan acara doa bersama ini. Demikian dikutip dari Kompas.com. S-2
Cetak Berita

UAS SD: Ujian Ulangan Tidak Perlu

Ruwa Jurai Lampost : Selasa, 12 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Beberapa kepala SD di Bandar Lampung menyatakan tidak melakukan ujian ulangan terhadap hasil ujian akhir sekolah (UAS) mata pelajaran Matematika yang eror hingga 42,5 persen.

Mereka berpendapat kesalahan bukanlah disebabkan siswa, melainkan kesalahan manusia yang dilakukan tim penyusun soal. Untuk itu ujian ulangan dirasa tidak diperlukan.

"Ini kan bukan kecurangan oleh siswa atau kebocoran yang dilakukan sekolah. Jadi kami mengambil sikap dan mengambil keputusan untuk tidak melakukan ujian ulangan," kata Helnawati, kepala SDN 1 Talang, Telukbetung Selatan.

Mengenai penilaian yang akan dilakukan, dari dua pilihan yang ada, yakni hanya menilai ke-30 butir soal yang benar ataukah menganggap bonus 10 butir soal yang salah. Helnawati memutuskan untuk memilih opsi kedua.

"Jika mengulang itu membutuhkan biaya waktu dan tenaga. Sementara siswa masih harus mengikuti ujian praktek pada tujuh mata pelajaran pekan mendatang. Jika mengulang yang menjadi korban adalah siswa," ujarnya.

Pilihan serupa juga diutarakan Harniati selaku kepala SDN 2 Sukarame yang menyatakan tidak akan melakukan ujian ulangan. Herniati menimbang psikologis anak yang akan diberatkan.

"Kami sempat berpikir untuk melakukan ujian ulangan lantaran ada sepuluh soal yang salah. Namun kami berpikir lebih lanjut, akhirnya kami memutuskan untuk tidak melakukan ujian ulangan. Siswa sudah down dengan kejadian ini," kata dia.

Ia mengambil keputusan untuk hanya menilai 30 soal yang benar dan tidak menganggap bonus 10 soal yang salah. Memang ia mengakui dengan demikian akan ada beberapa kompetensi siswa yang tidak terukur lantaran soal salah.

Kepala SDIT Permata Bunda Sulkarnaen menyatakan sekolahnya tidak menggunakan soal Matematika dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD, tetapi menggunakan soal dari sekolah. (MG14/K-1)

Senin, 11 April 2011

‘POLLING’: Antisipasi Kecurangan Ujian Nasional (UN)

Polling Lampost : Senin, 11 April 2011

PELAKSANAAN ujian nasional (UN) tinggal hitungan minggu. Kebijakan Kemendiknas tentang persentase kelulusan siswa dari nilai UN sebesar 40%, ditambah nilai rapor dan nilai UAS tak menyurutkan rasa khawatir sebagian kalangan.

Sudah rahasia umum kecurangan marak terjadi pada UN, mulai dari soal dan jawaban UN yang bocor ke tangan siswa hingga perubahan nilai UN. Sistem pendidikan nasional di negeri ini memang terus menuai tanya karena tidak ada standar baku kelulusan siswa.

Dahulu publik mempersoalkan tingginya batas nilai minimum UN yang membuat banyak peserta didik tak lulus sekolah. Kini setelah adanya sedikit kelonggaran, publik kembali berdebat mengenai mutu kelulusan siswa. Meski demikian, UN tetap menjadi perhatian khusus pihak sekolah, siswa, dan pemerintah.

Polling minggu ini mengangkat tema Mengantisipasi kecurangan UN. Polling diharap mampu menggali opini publik dalam menyikapi penyelenggaraan UN dan merumuskan strategi efektif untuk mengantisipasi kecurangan UN demi kualitas pendidikan di Indonesia.

Pertanyaan pertama, setujukah Anda dengan sistem standar kelulusan siswa sekolah saat ini?

Responden yang menjawab “setuju” sebanyak 55%. Mereka berpendapat standar kelulusan siswa tahun ini lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan siswa dibandingkan dengan tahun lalu. Kebijakan ini membuat siswa lebih rileks menjalankan kegiatan pendidikan karena kelulusan tidak terpaku pada nilai UN.

Sejumlah 45% responden menjawab “tidak”. Bobot persentase kelulusan, yaitu nilai UN (40%) serta nilai rapor dan UAS (60%), dinilai responden menimbulkan upaya memudahkan siswa lulus oleh pihak sekolah. Akibatnya, mutu kelulusan kabur dan cenderung turun karena kelulusan siswa tergantung kewenangan sekolah.

Pertanyaan kedua, yakinkah Anda terjadi kecurangan pada pelaksanaan UN tahun ini?

Sebesar 64% responden menjawab “yakin” karena sistem yang menjamin rahasia negara terkait soal dan jawaban UN mudah ditembus pihak mana pun dan bisa dikomersialkan lewat oknum pegawai. Ini dapat memicu kebocoran soal dan jawaban.

Responden yang menjawab “tidak” 36% karena pengawasan UN tahun ini lebih baik. Setiap bentuk pelanggaran ditindak petugas, siswa dan pihak sekolah akan berpikir ulang untuk curang.

Pertanyaan ketiga, seperti apa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Lampung?

Sejumlah 47% responden menjawab “baik” karena sebagian besar anak lebih pintar. Paling tidak pendidikan di Lampung bisa menekan angka buta huruf di masyarakat.

Jawaban “buruk” dipilih 53% responden. Indikatornya, banyak terdapat bangunan sekolah tak layak, KKN dalam pencairan dana BOS, belum optimalnya keluaran sekolah yang diterima di dunia kerja, dan lain-lain.

Pertanyaan keempat, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kecurangan UN?

Terdapat 25% responden menjawab “memperketat proses kerahasiaan pembuatan soal dan jawaban ujian nasional”. Yang menjawab "menyusun soal ujian nasional dengan beberapa varian/kode soal" 36%. Sebanyak 14% responden menjawab "memberikan program pelatihan khusus kepada siswa untuk menghadapi UN dengan baik dan benar". Sementara responden yang menjawab "melakukan pengawasan sistematis pada pelaksanaan UN oleh tim khusus yang bekerja secara profesional" dipilih oleh 25% responden.

Dapat diterik kesimpulan sebagian besar responden setuju dengan sistem standar kelulusan siswa saat ini karena lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan siswa dibandingkan dengan tahun lalu. Kebijakan ini membuat siswa lebih rileks meningkatkan kesadaran siswa dalam menjalankan kegiatan pendidikan karena kelulusan tidak terpaku pada nilai UN.

Mayoritas responden yakin pelaksanaan UN tahun ini akan terjadi kecurangan. Kebocoran soal dan jawaban UN masih akan terjadi akibat bobroknya mentalitas oknum aparat pemerintah, guru, dan siswanya. Sistem pendidikan yang menjamin rahasia dokumen negara terkait soal dan jawaban UN mudah ditembus sebagian pihak dan cenderung dikomersialkan.

Lalu, kualitas penyelenggaraan pendidikan di Lampung bisa dikatakan buruk. Indikatornya, adanya sarana dan prasarana sekolah tak layak guna, juga masalah KKN yang melingkupi pemanfaatan anggaran pendidikan di daerah.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kecurangan penyelenggaraan UN adalah menyusun soal UN dengan beberapa varian/kode soal. Ini dapat mencegah siswa mencontek atau beredarnya kunci jawaban yang bocor. Soal yang memiliki kode atau varian berbeda yang diterima setiap siswa dalam satu ruangan ujian akan menyulitkan pihak tak bertanggung jawab untuk curang. (TIM/K-1)

Metode ‘Polling’

POLLING ini terselenggara atas kerja sama Lampung Post dan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Polling dilaksanakan 9-10 April 2011. Responden merupakan masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya berjumlah 200 orang, yang diambil secara acak dari buku telepon menggunakan metode systemic random sampling.

Pertanyaan

1. Setujukah Anda dengan sistem standar kelulusan siswa sekolah saat ini? a. Setuju = 55% b. Tidak = 45%

2. Yakinkah Anda terjadi kecurangan pada pelaksanaan UN tahun ini?

a. Yakin = 64% b. Tidak = 36%

3. Bagaimana kualitas penyelenggaraan pendidikan di Lampung?

a. Baik = 47% b. Buruk = 53%

4. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi kecurangan penyelenggaraan UN?

a. Memperketat proses kerahasiaan pembuatan soal dan jawaban ujian nasional = 25%

b. Menyusun soal UN dengan beberapa varian/kode soal = 36%

c. Memberikan program pelatihan khusus kepada siswa untuk menghadapi UN dengan baik dan benar = 14%

d. Melakukan pengawasan sistematis pada pelaksanaan UN oleh tim khusus yang bekerja secara profesional = 25%

Ujian Ulangan SD Diserahkan ke Sekolah

Pendidikan lampost : Senin, 11 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Keputusan mengulang ujian sekolah SD terkait dengan salahnya 17 dari 40 soal Matematika, bergantung pada keputusan dan ketersediaan biaya di setiap sekolah.

Pasalnya, biaya ujian sekolah ditanggung sepenuhnya setiap sekolah. Lain halnya ujian nasional (UN) yang biayanya ditanggung APBN.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya saat membuka uji coba UN tingkat SMP yang diselenggarakan Bimbingan Belajar Informatics di Universitas Bandar Lampung, Minggu (10-4).

Sukarma Wijaya mengatakan kekeliruan itu terjadi karena tidak melalui proses evaluasi. Sebelum dilaksanakan ujian sekolah, seharusanya ada tim koreksi soal sehingga tidak terjadi eror.

"Tapi saya sudah panggil mereka. Jadi semua bergantung MKKS. Itu menjadi pembelajaran sehingga diharapkan kelalaian itu tidak akan terjadi lagi. Prinsipnya, kalau bisa, diulang. Bila ada persoalan dana, dikembalikan ke operasional sekolah," kata dia.

Menurut dia, jika sekolah kesulitan biaya, mereka bisa secara bijak manjadikan soal yang salah hangus. Dengan demikian, total nilai yang dihitung tidak termasuk soal yang salah.

"Soal yang salah jangan jadi bonus. Kita jangan membudayakan memberikan kemudahan anak-anak, kecuali kalau anaknya memang mampu," katanya.

Sukarma mengatakan ujian sekolah tidak semestinya menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) secara keseluruhan. "Boleh saja sekolah mengambil kebijakan menggunakan lembar jawaban manual tanpa harus menggunakan sistem komputer."

Pendidikan Karakter

Terkait dengan pendidikan karakter, Sukarma Wijaya mengatakan ke depan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung akan membuat mata pelajaran Pendidikan Karakter yang bermuatan lokal.

Pelajaran budi pekerti atau akhlak dibutuhkan karena banyak ditemui perilaku remaja yang menyimpang. Hal ini juga terjadi karena kemajuan teknologi, seperti para siswa mengunduh konten porno di internet.

"Tidak ada cara lain, kita harus memportal ini dengan penanaman akhlak kepada anak SD, SMP, dan SMA," katanya.

Untuk itu, diharapkan pada tahun ajaran baru mata pelajaran ini sudah bisa dilaksanakan. Hal ini juga bergantung pada pendanaan. Sebab, itu perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Pendidikan dan Komisi D DPRD Bandar Lampung.

"Kami juga perlu mempersiapkan tenaga pengajar yang mempunyai kompetensi. Tidak menutup kemungkinan tenaga pengajar diambil dari luar."

Dia mengatakan meskipun ilmu dan teknologi semakin berkembang, anak-anak perlu dibentengi akhlak dan budi pekerti. "Sekarang kita lihat, siswa menganggap biasa bercanda dengan guru. Seharusnya mereka menghormati. Lain dengan saat kami sekolah dulu."

Uji coba Informatics yang bekerja sama dengan MKKS SMP diikuti seribuan peserta SMP se-Bandar Lampung. Direncanakan minggu depan uji coba tingkat SD untuk menghadapi UN di tempat yang sama.

Menurut Ketua Panitia Yulia, uji coba ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah dengan membagikan berbagai doorprize dari sponsor. (UMB/S-2)

Minggu, 10 April 2011

Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Nurcholis Madjid

Tinjawan Filosofis dan metodologis

ABSTRAK



Jika berbicara tentang pembaharuan dalam pendidikan Islam, maka mesti diketahui terlebih dahulu hal-hal apakah yang sudah mengalami kemunduran dalam pendidikan Islam sehingga memerlukan pembaharuan; bagaimanakah kita dapat menjelaskan bahwa pembaharuan adalah sesuatu yang mesti dilakukan karena itu niscaya; serta adanya klausul yang menyatakan bahwa pembaharuan pemikiran dan kelembagaan Islam adalah syarat bagi kaum muslimin agar selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, agar manusia dapat memahami segala perubahan maka ia harus dapat memahami peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai cermin dan bahan pertimbangan dalam merumuskan harapan di masa depan. Poin yang terakhir, pendidikan adalah salah satu modal utama yang dimiliki manusia agar dapat mempersiapkan dirinya untuk merancang dan merealisir perubahan tersebut. Di antara beberapa tokoh pembaharu di Indonesia, Nurcholis Majdid adalah salah satu pembaharu yang berani menyuarakan ide, konsep, dan pemikiran yang (dinilai) kontoversial di masanya. Terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, dan kejumudan dalam perkembangan pemikiran Islam adalah latar kegelisahan intelektual Nurcholis Madjid. Dalam banyak kesempatan, Nurcholis Madjid berusaha untuk memberikan alternatif dalam memediasi (modus vivendi) antara golongan tradisionalis yang cenderung konservatif dengan golongan modernis yang cenderung liberal. Ide pembaharuan Nurcholis Madjid ini pada akhirnya juga mengarah kepada perbaikan pendidikan Islam saat ini yang mengalami masalah yang sifatnya multidimensional. Latar belakang itulah yang melahirkan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini: Bagaimana konsep pendidikan Islam, dan pembaharuannya menurut Nurcholis Madjid, baik dalam perspektif filosofis, maupun metodologisnya? Penelitian ini dikerjakan secara pustaka (libraly research) sehingga buku dan artikel merupakan bahan utama dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, dengan filsafat pendidikan Progressivisme sebagai kerangka teoretiknya. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menurut Nurcholis Madjid harus dapat memberikan arah pengembangan dua dimensi bagi peserta didik, yakni dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Jika diklasifikasikan, maka konsep pembaharuan pendidikan Islam Nurcholis Madjid merupakan sebentuk corak pendidikan progressif plus spiritualitas. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan dua orientasi pendidikan di atas dan prinsip-prinsip pemikiran Nurcholis Madjid yang kerap menekankan sikap terbuka, fleksibel, kritis dalam berpikir; gagasan tentang demokrasi; desakralisasi atau sekularisasi; atau cita-cita masyarakat madani yang toleran dan plural. Kesemua modalitas ini kemudian diwujudkan sebagai agenda pembaharuan pendidikan Islam melalui seperangkat metodologi yang beberapa di antaranya telah penulis identifikasi sebagai metode berpikir rasional, metode pemecahan masalah, eksperimen, kontemplasi, diskusi, dan penguasaan bahasa asing.

Copyrights : Copyright (c) 2010 by Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN

Oleh Br. Theo Riyanto, FIC

Pada jaman kemajuan teknologi sekarang ini, sebagian besar manusia dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi (teknologi informasi). Banyak orang terbuai dengan teknologi yang canggih, sehingga melupakan aspek-aspek lain dalam kehidupannya, seperti pentingnya membangun relasi dengan orang lain, perlunya melakukan aktivitas sosial di dalam masyarakat, pentingnya menghargai sesama lebih daripada apa yang berhasil dibuatnya, dan lain-lain.

Seringkali teknologi yang dibuat manusia untuk membantu manusia tidak lagi dikuasai oleh manusia tetapi sebaliknya manusia yang terkuasai oleh kemajuan teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari “to have” (apa saja materi yang dimilikinya) dan “to do” (apa saja yang telah berhasil/tidak berhasil dilakukannya) daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan (“to be” atau “being”nya). Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)). Singkatnya, “educate the head, the heart, and the hand !”

Di tengah-tengah maraknya globalisasi komunikasi dan teknologi, manusia makin bersikap individualis. Mereka “gandrung teknologi”, asyik dan terpesona dengan penemuan-penemuan/barang-barang baru dalam bidang iptek yang serba canggih, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pribadi manusia dan semakin melupakan aspek sosialitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik.

Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.

Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah:”Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.

Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.

Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and the hand”.

Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.

Akhirnya kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Semoga!

Theo Riyanto, FIC