Jumat, 25 Februari 2011

90% Guru SD Tak Kuasai ICT

Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Lebih dari 90 persen guru sekolah dasar (SD) di Bandar Lampung tidak menguasai ICT (information, computer, and technology). Akibatnya, mereka tak mampu menggunakan fasilitas yang disiapkan Kemendiknas yang hanya bisa diakses melalui komputer.

Sedikitnya jumlah guru SD yang menguasai ICT terlihat dari minimnya guru yang bisa menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai perangkat multimedia di sekolah.

Bahkan, banyak guru kebingungan saat diminta mengunduh atau mencari berbagai informasi seperti buku sekolah elektronik dan fasilitas pendidikan lainnya di website Kemendiknas.

Guru SD yang sedang menempuh pendidikan di universitas terbuka (UT) juga kesulitan mencari berbagai bahan ajar, padahal semua bisa diunduh di internet dan laman-laman milik UT.

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Bandar Lampung Irlan Soelaeman mengatakan sebagian besar guru SD, terutama yang dari pelosok Lampung, tidak mampu mengakses berbagai bahan belajar di internet. Ironisnya lagi, banyak guru tidak mengetahui jadwal ujian karena tak mampu mencarinya melalui laman UT.

Sementara itu, Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan Zakki mengakui lebih dari 90% guru SD belum melek teknologi. "Hanya guru-guru di sekolah swasta favorit dan SD negeri yang sudah maju yang melek teknologi. Padahal, keberadaan teknologi saat ini sangat penting untuk menunjang suksesnya pembelajaran di kelas," kata Nusyirwan.

Tak Tersentuh

Secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Sutopo Ghani Nugroho mengatakan di negara maju peningkatan mutu guru pendidikan dasar menjadi prioritas utama membangun sektor pendidikan. Di Indonesia, peningkatan kualitas guru SD justru menjadi sektor yang tak tersentuh.

Ia menilai dari metode pengajaran hingga penguasaan teknologi informasi guru SD kita masih sangat lemah.

"Tak tersentuhnya guru pendidikan dasar di Indonesia akibat beberapa faktor, dari awal mula perekrutan, jenjang pendidikan, jumlahnya yang paling banyak, hingga sebarannya yang sampai ke pelosok pelosok membuat mereka seperti tak tersentuh," kata dia.

Topo mengatakan di negara maju seperti Jepang, pembangunan sektor pendidikan dasar menjadi prioritas pertama. Guru SD di sana yang justru terlebih dahulu disarjanakan. Sarana prasarana sekolahnya pun merata dari tingkat kota hingga ke pelosok kota sehingga tidak ada diskriminasi dalam pendidikan dasar.

Di Indonesia, menurut dia, kondisinya jutsru terbalik. Sebagian besar guru SD kita belum S-1. Sarana prasarana sekolah juga sangat timpang antara di kota dan di pelosok perdesaan. Padahal, pendidikan dasar adalah layanan yang harus diterima seluruh rakyat, beda dengan pendidikan menengah atas yang dinikmati hanya sebagian orang.

"Jadi wajar saja jika metode mengajar guru SD kita masih konvensional, buku yang diajar itu-itu saja. Minim alat peraga dan bahan ajar yang menyegarkan. Apa lagi mengharapkan mereka terus up to date melalui internet. Hal ini masih sangat sulit," kata Topo. Menurut Topo, peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat besar dalam upaya mengatrol pendidikan dasar kita. Paradigma harus di balik, peningkatan mutu pendidikan dasar harus diutamakan.

Universitas Lampung hingga Universitas Terbuka harus berperan aktif dalam menyegarkan kembali kualitas guru SD. Dari metode mengajar hingga ke penguasaan internet. (UNI/MG14/S-1)

Era Respiritualisasi Globalkan Pendidikan

Opini Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Februari 2011


Betti Nuraini,
Mahasiswi Program Manajemen Pendidikan S-3 Universitas Negeri Jakarta


PEMEO yang mengungkapkan semakin maju pendidikan suatu bangsa, semakin kuat pula bangsa tersebut ternyata benar. Karena tak dapat dimungkiri bahwa pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses dinamika setiap bangsa. Tak pelak negara pun berlomba-lomba meningkatkan daya saing untuk mengikuti kompetisi global tersebut. Negara pun menggelindingkan berbagai terobosan baik di bidang teknologi informasi/komunikasi, teknologi transportasi, hingga pendidikan.

Hal ini menyusul pergeseran tatanan masyarakat dari era industri ke era pascaindustri pada beberapa dekade terakhir. Ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Hubungan masyarakat di berbagai belahan dunia pun seolah tak melampaui batas-batas negara. Tatanan masyarakat yang biasanya tertutup oleh batas-batas fisik wilayah, semua terekspos oleh arus globalisasi. Sehingga berubah menjadi tatanan komunitas global.

Kita tahu globalisasi telah membuat dunia menjadi kecil. Manusia saling berinteraksi dengan tidak lagi dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu.

Seperti kata seorang ahli fisika nuklir Stanton Friedman. Ia menggambarkan bumi kita saat ini dalam keadaan hot, flat, and crowded. Hot menggambarkan bumi kita makin panas, akibat kenaikan temperatur yang signifikan selama periode 150 tahun terakhir. Flat adalah kehidupan modern. Teknologi informasi dan komunikasi menjadikan planet kita tidak lagi bulat dengan radius lebih dari 40 ribu km, melainkan hanya sebuah pinggan yang datar. Sehingga world wide web, handphone dan teknologi informasi publik memungkinkan, bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga akulturasi budaya global. Sedangkan crowded berarti sesak. Hal ini akibat pertumbuhan populasi yang semakin mengkhawatirkan.

Tak hanya itu, Friedman pun mengistilahkan perkembangan manusia seperti halnya karakteristik virus. Terus berkembang biak menutupi bumi. Bayangkan pada 1950 jumlah populasi manusia baru mencapai 3 miliar. Sementara sekarang jumlahnya naik berlipat-lipat menjadi 6 miliar (tepatnya 6.868.638.152 jiwa), data menurut International Data Base, 13 September 2010). Diperkirakan tahun 2050 jumlah itu naik menjadi 9 miliar manusia. Tak heran ada yang mengatakan ancaman masa depan bagi umat manusia bukanlah ledakan bom teroris, melainkan ledakan demografis.

Dengan jumlah penduduk dunia yang sedemikian besar dan pertumbuhan populasi sedemikian cepat, bumi menjadi penuh sesak. Ditambah akibat keberhasilan menekan angka kematian, industrialisasi bertumpuk di kawasan perkotaan dan sekitarnya. Tanpa adanya upaya yang berimbang dalam pembenahan sarana dan prasarana, akan menimbulkan dampak yang melingkupi semua bidang. Baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, juga bidang pendidikan.

Menurut pakar pendidikan Prof. Dr. Conny R. Semiawan, perubahan yang terjadi di seluruh dunia dan di dalam berbagai kebudayaan tidak dapat dilihat terlepas dari revolusi yang terjadi dari berbagai ilmu dan teknologi. Tidak terkecuali psikologi belajar, proses belajar mengajar serta metode pembelajaran. Pengembangan ilmu secara universal pada umumnya disebabkan oleh adanya dampak eksternal, yaitu tereksposnya seluruh kehidupan bangsa oleh arus globalisasi dengan berbagai ekses positif dan negatif dalam kehidupan nyata.

Dampak negatifnya adalah kurangnya waktu untuk mencernakan rangkaian kejadian-kejadian yang begitu cepat terjadi sehingga tidak sepenuhnya ada pemahaman terhadap makna globalisasi tersebut.

Sedang dampak positifnya antara lain masyarakat makin terpelajar. Terutama mereka yang hidup di kota besar. Wawasannya makin luas dan kritis. Hal itu merupakan arus penyadaran manusia sebagai suatu respiritualisasi peradaban baru.

Seperti kata Semiawan bahwa setelah dunia menjadi global oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi, gelombang kehidupan berikutnya adalah gelombang respiritualisasi. Pada gelombang keempat dalam sejarah evolusi budaya manusia, manusia kembali kepada spiritualisme.

Di era ini menuntut pengembangan tingkat mental tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai moral spiritual apabila umat manusia hendak membawa dunia ini pada perbadan baru. Semua sarana, prasarana, komputer, teknologi informasi, fisilitas digital telah memungkinkan kita beranjak pada pengembangan tingkat mental tinggi. Namun, kesempatan emas ini masih harus terbukti akan dimanfaatkan oleh umat manusia dengan talenta yang dimilikinya. Karena pada era resporitualisasi masyarakat, visi yang dikedepankan dalam era ini adalah efeksi batin yang mendalam, yang merupakan respiritualisasi masyarakat. Ternyata wawasan pemikiran berubah, bukan rasio dan logika saja yang menjadi landasan intelektual, melainkan inspirasi, kreativitas, moral dan intuisi.

Di mana respiritulisasi wilayah keagamaan ditempatkan pada urutan teratas dalam berbagai perbincangan karena agama akan dapat membangun manusia seutuhnya. Untuk itu, proyek respiritualisasi keagamaan pun mesti direspons kalangan saintis. Di mana mereka harus menempatkan paradigma etik humaniora pada landasan aksiologis ilmunya. Ilmu yang berpihak kepada peradaban dan martabat manusia. Ilmu yang melayani eksistensi. Dan spiritualitas pun menjadi landasan etik dan moral dalam perilaku sosial pada setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian muncullah berbagai gerakan penyelamatan lingkungan seperti green peace, gerakan antikorupsi, gerakan antipolusi, serta ideologi pembangunan berwawasan lingkungan atau eco-developmentism. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa menciptakan nilai-nilai baru (co-creating new valued) untuk generasi yang akan datang?

Dan bagaimana institusi pendidikan dan lembaga pendidikan dapat memainkan perannya dalam membantu mewujudkan nilai-nilai baru tersebut dalam upaya penyadaran diri terhadap kepentingan seluruh bangsa?

KONSULTASI: Ujian Nasional, Tentukan ‘Passing Grade’ segera Oleh Nusyirwan Zakki, ketua MKKKS SD Bandar Lampung

Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Februari

PELAKSANAAN ujian nasional SD sudah di depan mata. Namun, sampai kini pihak terkait belum juga menyosialisasikan peraturannya. Padahal, sesuai dengan hasil sosialisasi Dirjen Mandikdasmen, sekolah harus secepatnya menghitung batas minimal kelulusan (passing grade) di sekolah masing-masing.

Batas minimal kelulusan sangat penting, karena berdasar angka tersebut, kelulusan seorang siswa akan ditentukan.

Selain menentukan batas minimal kelulusan, para guru kelas VI juga diminta segera mempelajari kisi-kisi soal yang menjadi lampiran Permendiknas tersebut. Sebab, soal yang akan disajikan dalam UN bulan April mendatang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan tersebut.

Berikut kami sampaikan pola penghitungan penentuan kelulusan sesuai dengan Permendiknas No. 2 Tahun 2011 tentang Ujian Nasional pada SD/MI dan SDLB tahun pelajaran 2010—2011.

Bab IV

Pelaksanaan Ujan Nasional

Pasal 7

(1) SKLUN tahun pelajaran 2010/2011 merupakan irisan dari pokok bahasan/subpokok bahasan kurikulum 1994, standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2004, dan standar isi.

(2) Kisi-kisi soal UN disusun dan ditetapkan oleh BSNP berdasar SKLUN tahun pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri ini.

(3) Penyiapan soal UN menggunakan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

(4) Setiap paket soal UN terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) soal yang ditetapkan BSNP dan 75% (tujuh puluh lima persen) soal yang ditetapkan oleh

penyelenggara UN tingkat provinsi berdasarkan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan BSNP.

(5) Soal UN yang ditetapkan BSNP sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran

2010/2011.

Pasal 8

Mata pelajaran UN meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan

Alam.

Pasal 9

UN dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011.

Pasal 10

(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab penyelenggara UN tingkat provinsi.

(3) Perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN diatur dalam pos UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 11

UN dilaksanakan oleh BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Pasal 12

Peserta UN mengikuti ujian di satuan pendidikan penyelenggara UN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pos yang ditetapkan BSNP.

Pasal 13

(1) Pengawas ruang UN ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(2) Pengawas ruang UN adalah guru SD/MI/SDLB yang diatur dengan sistem silang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UN diatur dalam pos yang ditetapkan BSNP.

Pasal 14

Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran UN.

Pasal 15

Pemindaian LJUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Penskoran dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP.

(2) Daftar nilai hasil UN setiap SD, MI dan SDLB dibuat oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.

(3) Dokumen nilai UN dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 17

(1) Pengisian nilai SKHUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.

(2) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

Pasal 18

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi UN.

Pasal 19

Kementerian Pendidikan Nasional memetakan hasil UN pada tingkat

sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Bab IV

Kelulusan Peserta Didik

Pasal 20

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran:

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

3) Kelompok mata pelajaran estetika, dan

4) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

c. Lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. Lulus UN.

Pasal 21

(1) Peserta didik dinyatakan lulus US/M pada SD, MI, dan SDLB apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

berdasarkan perolehan nilai S/M.

(2) Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen)

untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.

Pasal 22

(1) Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

(2) NA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN

dengan formula 60% (enam puluh persen) nilai UN dan 40% (empat puluh persen) nilai S/M.

(3) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan

pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kelulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

SWARA: Segera Sosialisasikan UN

Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Februari 2011


Kami kepala SD di Bandar Lampung sampai saat ini masih bingung mengenai ketentuan baru tentang UN. Informasi yang kami dapat hanya dari media massa, padahal pelaksanaan UN sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, kami berharap Dinas Pendidikan dalam hal ini kepala bidang pendidikan segera menyosialisasikan Permendiknas tentang UN. Apalagi sampai saat ini kami belum mendapatkan Permendiknas No. 2 Tahun 2011. Guru-guru kelas VI juga berharap segera memperoleh Permendiknas tersebut, karena kisi-kisi soal sangat mereka perlukan. Hal itu agar para guru bisa segera mempersiapkan siswa-siswi menghadapi UN. Apalagi formula penghitungan kelulusan tahun ini berubah dan menjadi lebih rumit.

Kepala SD di Bandar Lampung

Saya wali murid di Bandar Lampung, tinggal di Tanjungsenang. Sejak beberapa waktu lalu, ada arena bola sodok di daerah saya. Banyak siswa berseragam yang pada jam belajar bermain bola sodok atau biliar di arena tersebut. Anehnya, banyak orang tua yang juga turut bermain membiarkan hal itu terjadi. Padahal, seharusnya sebagai orang tua kita peduli kepada anak-anak dan generasi muda. Kepada dinas/instansi terkait kami berharap agar kembali melakukan razia di tempat-tempat hiburan dan keramaian pada jam belajar. Karena para siswa tidak hanya bermain di arena biliar tapi juga nongkrong di terminal Pasar Bawah, PKOR Way Halim, dan ruang terbuka lainnya.

Anisa, Tanjungsenang, Bandar Lampung

Ubah Kurikulum Mata Pelajaran

Jum'at, 25 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Guru mata pelajaran dituntut terampil membentuk karakter anak agar pengaruh negatif budaya asing dapat dicegah. Untuk itu perubahan kurikulum mutlak diperlukan.

Tri Priyono, ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA SMP se-Bandar Lampung, mengutarakan hal tersebut usai lokakarya Silabus Pendidikan Berkarakter dan Analisis Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM), di aula SMPN 16 Bandar Lampung, Rabu (24-2).

Sebenarnya, menurut Tri, wacana menyisipkan pendidikan berkarakter pada pembelajaran seluruh mata pelajaran sudah ada sejak 2009, tetapi masih sebatas wacana. Tahun 2010 sudah ada sebagian sekolah yang melaksanakannya.

Sejak diwacanakan oleh pemerintah hingga sekarang, ia menambahkan masih banyak guru yang bingung tentang bagaimana menerapkan dan menyisipkan pendidikan karakter bangsa dalam mata pelajaran, terutama guru bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.

"Nah, dalam workshop inilah perombakan silabus pengajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kita lakukan. Hasilnya, untuk bidang IPA, para guru dapat menyampaikan pesan moral baik di awal, di tengah maupun di akhir mata pelajaran," kata dia.

Ketika berada di depan kelas, menurut Tri, guru bidang IPA hendaknya tidak hanya mengajarkan materi bidang mata pelajarannya saja. Pesan moral seperti kejujuran, kedisiplinan, ketekunan harus diberikan kepada si anak.

Selain pesan moral, persoalan kejujuran dan kedisiplinan juga dapat disampaikan langsung dalam aktivitas mengajar, misalkan ketika ujian tidak hanya melarang mencontek, tetapi juga menyatakan itu tindakan tidak jujur dan ketidakjujuran berimbas pada hal-hal lain seperti korupsi.

Tri mengatakan tindak kenakalan remaja yang ada kini tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam lingkungan anak melalui berbagai media komunikasi yang telah berkembang pesat saat ini. Filter berupa pendidikan karakter bangsa mutlak diperlukan. "Untuk itulah workshop ini kami lakukan. Para guru harus terampil dalam memberikan pemahaman tentang karakter bangsa," ujarnya.

Ketua MKKS SMP Bandar Lampung Haryanto menyatakan pemerintah akan memasukkan pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui penguatan kurikulum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan nasional. Namun, pendidikan budaya dan karakter bangsa itu tidak dibuat dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Ia menganalogikan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai zat oksigen yang menjadi bagian dari manusia hidup. Manusia tidak akan hidup tanpa oksigen. Begitu juga dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, kita seakan mati jika tidak berlaku sesuai dengan budaya dan karakter bangsa. Karakter dan budaya bangsa itu begitu melekat dalam diri seseorang.

Karena itu, Kepala SMP 1 Bandar Lampung itu berharap pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan terlebih dahulu oleh para guru sebagai panutan siswa dalam sekolah. Guru harus menjadi contoh dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

"Pendidikan budaya dan karakter bangsa tidak bisa dihafalkan, tetapi harus dilakukan. Para guru bisa memainkan peran untuk penguatan pendidikan budaya dan karakter anak bangsa," ujar Haryanto.

Sebanyak 150 guru hadir dalam kegiatan ini. Mereka adalah wakil dari 31 SMP negeri dan 108 SMP swasta di Bandar Lampung. Rencananya lokakarya ini akan dilanjutkan dengan materi analisis KKM yang akan dilaksanakan pekan depan dan akan menghadirkan guru besar FKIP Unila Sudjarwo. (MG14/S-1)

PRESTASI: Pelajar Pelita Bangsa Juara Bahasa Mandarin

Pendidikan Lampost : Jum'at, 25 Februari 2011



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dua pelajar Sekolah Pelita Bangsa memperoleh juara pertama kompetisi lomba bahasa Mandarin se-Lampung. Mereka adalah Auberta Tracy Tjahyadi dan Vero Nobellenskviah.

Auberta Tracy Tjahyadi meraih juara pertama lomba pidato bahasa Mandarin tingkat SD, sementara Vero Nobellenskviah juara I pidato bahasa Mandarin tingkat SMP.

"Pidatoku berjudul Sekolah Bisa Membuat Kita Jadi Lebih Maju. Aku mengajak anak-anak seusiaku rajin ke sekolah, karena sekolah itu menyenangkan dan membuat kita jadi lebih pintar," ujar Auberta kepada Lampung Post, Rabu (24-2).

Gadis cilik berwajah bulat ini mengatakan naskah dua halaman dan terdiri dari sembilan paragraf panjang itu telah ia susun dan ia hafal sejak dua bulan lalu. Ia membaca setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Satu hari ia biasakan membaca dua paragraf secara benar.

Sedangkan Vero mengatakan naskahnya tidak sepanjang Auberta, hanya 1,5 halaman kuarto dan hanya terdiri dari lima paragraf. Namun, pilihan tema tentang kepedulian terhadap sesama mampu mengantarkannya sebagai juara pertama dalam perlombaan tersebut.

Keduanya mengaku canggung ketika hendak tampil ke atas panggung, tetapi berkat pembinaan Louse Leo sebagai guru bahasa Mandarin di sekolah, mereka akhirnya mampu tampil optimal, lancar dalam mengucapkan, dan baik dalam mengekspresikan naskah yang dipidatokan.

Minggu lalu, Ikatan Alumni Sekolah Mandarin Hualian dan Yayasan Dharma Bhakti Telukbetung Bandar Lampung menggelar lomba pidato bahasa Mandarin.

Panitia pelaksanan, Loashi Steven, mengatakan lomba ini diikuti sekitar 118 anak, dari tingkat SD hingga SMA. Lomba ini digelar agar anak-anak sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam bahasa Mandarin. Selain itu, untuk perkenalkan budaya dan sejarah China kepada anak-anak.

"Saat ini bahasa Mandarin telah menjadi bahasa kedua di dunia setelah bahasa Inggris, untuk itu sejak dini anak-anak sudah dipersiapkan agar dapat bersaing di masa depan," ujarnya.

Secara terpisah, Lanni Puspa, salah satu alumnus Sekolah Mandarin Hualian, menjelaskan yang melatarbelakangi perlombaan ini adalah akan diselenggarakannya temu kangen Sekolah Hualian pada April mendatang.

“Sekolah kami berdiri 65 tahun yang lalu, sekitar 1946, setahun setelah kemerdekaan. Di zaman Soeharto, karena kebijakan pemerintah sekolah kami terpaksa tutup pada 1996. Namun ratusan alumninya yang kini tersebar baik di Indonesia, Hong Kong, Singapura hingga China punya rencana untuk berkumpul," kata Lanni.

Ia melanjutkan dalam event alumni nanti akan diberikan kesempatan tiga anak mewakili tingkat SD, SMP, dan SMA untuk berpidato dengan bahasa Mandarin. Lomba ini bertujuan menyeleksi siapa saja yang berhak tampil dalam acara temu kangen alumni tersebut. (MG14/S-1)

PENDIDIKAN PROFESI: Akper Bunda Delima Tingkatkan Akreditasi

Pendidikan Lampost : Jum'at, 25 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Akademi Keperawatan (Akper) Bunda Delima Bandar Lampung meningkatkan mutu pembelajaran untuk memperoleh akreditasi A dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

"Kendati sudah mendapat akreditasi B, kami terus berupaya untuk mendapatkan akreditasi A," kata Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Delima, Rumyati Syahrul, saat memberikan sambutan dalam acara capping day Akper Bunda Delima di Museum Lampung, Selasa (22-2).

Acara ini dihadiri Direktur Akper Bunda Delima Ns. Idawati K.N., utusan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Rumyati menjelaskan untuk meningkatkan status akreditasi dari B ke A, pihaknya mempersiapkan berbagai hal. Antara lain menyekolahkan puluhan dosen dengan melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Respati Indonesia di Jakarta.

Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan dengan mengedepankan kemampuan akademik, keterampilan, dan etika. Sesuai dengan profesi keperawatan yang mengacu kepada profesionalisme, lulusan harus dapat menjalankan asuhan keperawatan secara profesional.

Selain itu juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi kesehatan untuk lahan praktek mahasiswa. Baik rumah sakit yang ada di Lampung maupun luar daerah. Seperti dengan RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi di Bogor, Unit Kegawatdaruratan 118 dan RS Kanker Dhamais, RS Harapan Kita Jakarta. "Baru-baru ini mahasiswa kami melakukan praktek klinik di RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi selama dua pekan. Serta pelatihan Unit Kegawatdaruratan 118 dan fieldtrip di RS Kanker Darmais Jakarta," kata Rumyati.

Sementara capping day kali ini diikuti 97 mahasiswa. Ia menjelaskan kegiatan pemakaian atribut ini merupakan tradisi akademik sebagai simbolisasi dan legitimasi identitas mahasiswa keperawatan sebelum melakukan asuhan keperawatan, baik di laboratorium maupun lahan praktek. Kegiatan ini sekaligus agar mahasiswa memahami hakikat tanggung jawabnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan.

Kemudian untuk memelihara kedisiplinan dalam menjalankan profesi sebagai perawat dan bidan yang profesional. "Kami berharap setelah memakai atribut ini, mahasiswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma pendidikan yang diperoleh di bangku kuliah," kata dia. (AST/S-2)

LINTAS: 1.250 Pelajar Indonesia Studi di Belanda

Pendidikan Lampost : Jum'at, 25 Februari 2011


JAKARTA—Indonesia merupakan negara dengan posisi yang sangat penting bagi perguruan-perguruan tinggi di Belanda. Berdasar data Nuffic Neso Indonesia untuk tahun akademik 2009—2010, menunjukkan jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda berada pada posisi ke-11.

Di tingkat Asia, jumlah pelajar Indonesia menduduki posisi kedua terbanyak setelah China dengan 1.250 orang. Jumlah pelajar yang menempuh program master (S-2) mendominasi tingkat pendidikan mahasiswa Indonesia di Belanda dengan jumlah mencapai 70%, diikuti program bachelor (S-1) 21%, short course 7%, serta doktoral (Ph.D.).

Team Coordinator Promotion Nuffic Neso Indonesia Ariono Hadipuro mengatakan saat ini Pemerintah Belanda masih terus berupaya membuat pendidikan tinggi Belanda mudah diakses oleh institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa internasional dari luar Belanda, termasuk Indonesia.

Berdasar catatan Nuffic Neso, The Times Higher Education Supplement (THES) menempatkan 85% universitas riset di Belanda masuk dalam 200 universitas terbaik di dunia.

"Program studi yang ditawarkan seluruhnya dalam bahasa Inggris," kata Ariono seperti dikutip dari Kompas.com. (S-2)

IPB Diberi 6 Bulan Teliti Ulang Bakteri

JAKARTA—Institut Pertanian Bogor (IPB) diberi waktu 6 bulan untuk meneliti ulang susu berbakteri Enterobacter sakazakii yang saat ini tengah meresahkan masyarakat. Untuk penelitian ulang tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan siap mendanai IPB.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh pada konferensi pers di Gedung A, Kemendiknas, Jakarta, Rabu (23-2) malam. Mendiknas meminta agar penelitian itu dilakukan secepatnya ke seluruh merek susu yang beredar di pasaran dengan mendesain ulang metode penelitian.

Mendiknas mengatakan persoalan kandungan bakteri pada susu formula ini semakin meresahkan masyarakat. "Dari segi pendanaan, kami (Kemendiknas) siap hari ini. Penelitian dimulai dari 24 Februari. IPB sudah mulai membuat desain penelitian dan dilanjutkan proses penelitiannya hingga enam bulan ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto bersedia menyanggupi permintaan Mendiknas tersebut. Namun, ia menegaskan yang berhak mengumumkan hasil dan merek adalah BPOM. "Usulan seperti itu tadi sempat disampaikan saat kami rapat dengan DPR, maka dari itu untuk jalan keluarnya kami akan melakukan penelitian tetapi hasilnya disampaikan oleh badan pengawas makanan BPOM," kara Rektor seperti dikutip dari Kompas.com. (S-2)

Kamis, 24 Februari 2011

Jual LKS, Wali Kota Ancam Copot Kepsek

Ruwa Jurai Lampost : Kamis, 24 Februari 2011


METRO (Lampost): Wali Kota Metro Lukman Hakim akan mengganti kepala sekolah yang kedapatan melakukan menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di sekolah.

"Ini tidak bisa lagi ditoleransi karena membebani orang tua dan menjadi keluhan masyarakat," kata Lukman di Gedung wanita di sela-sela Musda PAN, Selasa (22-2).

Lukman mengaku kesal ulah pihak sekolah yang kerap memanfaatkan sekolahnya sebagai ajang bisnis. "Kami ganti, kalau perlu berhentikan saja kepala sekolahnya," kata dia.

Hal itu dikatakan Lukman menyusul adanya dua sekolah, SDN 1 dan SDN 5, yang diketahui menjual LKS. Lukman sudah mengecek dan memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pendidikan. "Saya tidak mau tahu. Jangan ada lagi sekolah yang menjual LKS," kata dia.

Seharusnya, kata dia, LKS itu menjadi tanggung jawab guru, bukan bisnis. "Ini sudah menyalahi. Penjual LKS akan kami tindak tegas," kata dia.

Lukman juga mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tak harus dikotori ulah oknum kepala sekolah atau guru yang memanfaatkan menjadi tempat bisnis. Akibatnya, para orang tua merasa terbebani. Apalagi, bagi orang tua yang kurang mampu.

Selain itu, tugas guru juga jadi keenakan. Sejumlah keterangan yang dihimpun Lampung Post dalam setahun orang tua murid terbebani harus mengeluarkan kocek untuk pembelian buku di sekolahnya. Nilainya mencapai Rp200 ribu, termasuk LKS.

Siswa terkesan dipaksa harus selalu ganti buku. Diduga, LKS memberikan keuntungan kepada guru dan kepala sekolah dengan nilai cukup tinggi. Sebab, mereka mendapatkan komisi di atas 30% dari penerbit. (CAN/D-3)

Target Lulusan LUN 80%

Pendidikan Lampost : Kamis, 24 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Siswa mulai mengikuti latihan ujian nasional (LUN) untuk menghadapi ujian nasional (UN). Dalam latihan ini, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA menargetkan kelulusan hingga 80%.

Demikian disampaikan Ketua MKKS SMA Bandar Lampung Sobirin ketika

dihubungi Rabu (23-2). Latihan ujian nasional ini berlangsung sejak Senin (21-2) dan akan berakhir pada Kamis (24-2).

"Tingkat kesulitan soal LUN kami buat jauh lebih sulit dari soal UN sesungguhnya. Harapan kami dengan tingkat kesulitan tinggi anak-anak jauh lebih siap tempur di UN sesungguhnya," kata Sobirin.

Dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, ia menyatakan MKKS SMA Bandar Lampung menargetkan pencapaian kelulusan cukup di angka 80%. "Sisanya sebesar 20% akan kami tutupi menjelang ujian nasional nanti," ujarnya.

Sobirin mengatakan LUN ini dilakukan serempak di 56 SMAN maupun swasta di Bandar Lampung dengan jumlah siswa sekitar 8.000. LUN juga terbagi dua, untuk program IPA dan IPS. Setiap kelas maksimal diisi 20 orang siswa. "Semua peraturan dan tata tertib kami buat serupa dengan UN," kata Birin, panggilan akrab Sobirin.

Ia menuturkan hasil LUN kali ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi hasil kelulusan seperti hasil LUN tahun lalu, lantaran format kelulusan yang berbeda. Jika tahun lalu UN dinilai seratus persen, tahun ini nilai UN hanya diberi porsi 60%. Sisanya ditentukan melalui nilai ujian akhir sekolah dan rata-rata rapor siswa.

Berdasar data Lampung Post pada LUN tahun lalu, hasil LUN SMA di Bandar Lampung tidak mencapai target. Dari target 96% yang dipatok MKKS, hasil yang diraih siswa pada LUN 2010 hanya mencapai angka 78,75% . LUN tahun lalu baru mencapai 78,75% untuk IPA dan 75,78% untuk IPS.

Mengenai koreksi, Sobirin menjelaskan pengoreksian hasil LUN dilakukan oleh MKKS SMA se-Bandar Lampung sejak Senin hingga hari ini. "Kami akan proses secepatnya karena hasilnya akan menjadi acuan, pelajaran mana yang sudah baik mana yang perlu dikuatkan," kata dia.

Ia mengatakan berdasarkan pengalamannya melaksanakan LUN, hasil LUN berkorelasi positif terhadap hasil UN. Siswa yang mendapat poin bagus pada LUN biasanya juga bagus pada UN nanti.

Mengenai persiapan menghadapi UN sendiri, menurut Birin, pihaknya telah menyosialisasikan format baru kelulusan sejak awal Januari lalu. Sosialisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, hingga tingkatan guru mata pelajaran yang di-UN-kan.

"Hasil dari sosialisasi itu, Musyawarah Guru Mata Pelajaran menyusun kisi-kisi soal latihan ujian nasional berdasarkan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pemerintah. Prediksi soal ini diharapkan dapat membantu siswa memilah materi pelajaran yang harus disiapkan," kata dia.

Namun, ia mengatakan karena keterbatasan waktu dan tenaga, pihaknya hanya mampu membuat dua buah paket soal untuk LUN. Sedangkan pada UN sesungguhnya akan ada lima paket soal yang akan dibagikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktek kecurangan. (MG14/S-2)

Al Kautsar Helat AKA Event

Pendidikan Lampost : Kamis, 24 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebanyak 365 siswa dari 20 SD, se-Provinsi Lampung berpartisipasi dalam pergelaran AKA Event yang berlangsung di Perguruan Al Kautsar, Rabu (23-2).

Joko Kurniawan selaku ketua OSIS SMP Al Kautsar sekaligus ketua pelaksana kegiatan menyatakan kegiatan ini bertitel Al Kautsar Event Interest for Friendship, Creativity, Problem Solving 2011 atau di singkat AKA Event.

Kegiatan ini terdiri dari rangkaian kegiatan, meliputi Divisi akademis berupa lomba cepat tepat; Divisi Seni berupa lomba solo song/karaoke dan melukis; Divisi Olahraga dengan lomba sepak bola mini/futsal; Divisi Teknologi dengan lomba menyusun rubik; Divisi Bahasa dengan lomba mendongeng, dan Divisi Agama dengan lomba hafalan juz Amma.

Ia mengatakan yang mengikuti kegiatan ini 20 sekolah, berasal dari Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Selatan. Ini merupakan ajang dua tahunan yang digelar OSIS SMP Al Kautsar dalam rangka memperingat HUT Yayaan AL Kautsar yang ke-19.

Joko memaparkan 365 orang peserta ini, meliputi 20 tim lomba cepat tepat, di mana satu regu terdiri dari tiga orang peserta. Kemudian, 20 tim lomba futsal, yang setiap timnya terdiri dari lima orang pemain utama dan lima orang pemain cadangan. Lomba hafalan juz Amma setiap sekolah mengirim dua orang peserta. Untuk lomba rubik, solo song, mendongeng, setiap sekolah mengirim satu orang utusan.

"Pada perlombaan ini kita tidak menetapkan juara umum. Panitia menyediakan adalah piala dan piagam serta bingkisan untuk juara satu, dua, dan tiga pada setiap cabang perlombaan. Agar berlangsung objektif siswa SD Al Kautsar tidak diperkenankan ikut lomba terkecuali futsal," kata dia.

Ia mengatakan perlombaan hari pertama, meliputi solo song, lomba cepat tepat, futsal dan hafalan juz Amma. Untuk hari kedua babak lanjutan LCT, futsal, mendongeng, melukis, dan menyusun rubik. Pihaknya menggunakan juri dari guru Al Kautsar dan beberapa dari pihak luar. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada Kamis sore. (MG14/S-2)

2014, IAIN Targetkan 100 Doktor

Pendidikan Lampost : Kamis, 24 Februari 2011



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rektor IAIN Randen Intan Muhammad Mukri menargetkan pada 2014, kampus hijau tersebut minimal memiliki 100 orang doktor. Hal itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dan bermuara pada peningkatan kualitas lulusan kampus tersebut.

Mukri mengungkapkan hal itu di sela-sela rapat kerja pimpinan (rakerpim) yang berlangsung di rektorat setempat, Rabu (23-2).

"Saat ini kita memiliki 47 doktor dan 10 orang guru besar dan tersebar di semua fakultas yang ada di IAIN," kata Mukri.

Dia mengatakan di Fakultas Tarbiyah terdapat 19 doktor dan 3 guru besar; Fakultas Syariah 9 doktor, dan 2 guru besar; Fakultas Ushuludin 12 doktor, dan 2 guru besar; dan Fakultas Dakwah, 17 doktor, 3 guru besar.

"Saat ini ada 39 dosen yang sedang menempuh pendidikan S-3 baik di dalam maupun di luar negeri," kata Mukri.

Dia mengatakan saat ini terdapat 225 dosen di IAIN. Dengan target 100 orang doktor, berarti sekitar 40% dosen di IAIN yang mendapat gelar S-3 tersebut.

Menurut Mukri, peningkatan kualifikasi pendidikan dosen merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dosen dan karyawan di lingkungan IAIN. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan dua jurnal ilmiah yang terakreditasi.

"Selama ini belum ada satu pun jurnal ilmiah kita yang terakreditasi. Padahal kita (IAIN) memiliki sumber daya manusia yang cukup. Oleh sebab itu, kami mendorong para dosen untuk terus melakukan penelitian dan menulis jurnal ilmiah," kata dia.

Terkait dengan rakerpim, dia mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan. Tujuannya menyusun rencana kerja tahun 2011. Sehingga program kerja di IAIN makin baik.

"Saya berharap usai rakerpim, teman-teman dosen bisa mengimplementasikannya dalam karya nyata," kata dia.

Menurut Mukri, selama ini semua pekerjaan atau proyek selalu menumpuk di akhir tahun. Dalam masa kepemimpinannya hal itu akan diubah.

"Proyek harus dikerjakan sejak triwulan pertama sebanyak 25% dari volume, kemudian pada triwulan ke dua sebesar 25%, demikian seterusnya sehingga pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun," kata dia.

Sementara itu, rakerpim yang berlangsung di lantai III rektorat tampak seru. Masing-masing komisi membahas rancangan kerja untuk satu tahun ke depan. Banyak usulan yang masuk untuk memperbaiki kualitas pendidikan di IAIN, seperti penggunaan ICT di setiap ruang belajar. (UNI/S-1)

Guru Tolak Gaji Dipotong

Ruwa Jurai Lampost : Rabu, 23 Februari 2011


TRIMURJO (Lampost): Sebagian besar guru yang gajinya dibawa kabur Tukiran, bendahara UPTD Pendidikan Lampung Tengah, menolak kalau gaji mereka dipotong untuk pembayaran pinjaman Koperasi Pegawai Negeri (KPN).

====

Sejumlah guru yang ditemui di lokasi pembayaran mengungkapkan pihaknya tidak mau jika utang itu tidak sah dan harus dipotong. "Kami mau gaji tetap utuh seperti bulan sebelumnya atau kami menempuh jalur hukum," kata seorang guru yang tak mau namanya disebut.

Menurut mereka, walaupun secara administrasi pinjaman itu sah, tanpa sepengetahuan mereka. "Kami tetap tidak mau dipotong. Ini bisa ditelusuri dari berkas pengajuan pinjaman. Jangan seenaknya menimpali kepada kami yang hanya pegawai kecil ini," kata guru lainnya.

Apalagi, kata dia, bulan depan daftar gaji mereka akan diverifikasi kembali sesuai data. "Artinya, kami harus melawan aturan," kata guru itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamteng Yuliansah mengatakan gaji yang dibayarkan hari ini senilai Rp420 juta lebih untuk seluruh guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah.

Dana gaji itu diambilkan dari APBD pos belanja pegawai Dinas Pendidikan yang akan diusulkan kembali dalam anggaran perubahan.

"Mengenai proses peminjaman yang menjadi masalah akan diteliti kambali oleh tim Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Baik KPN maupun bank. Kami tetap kebijakan yang akan diambil tidak akan merugikan guru. Karena jelas, jika pinjaman tidak berarti KPN yang korban," kata dia melalui ponselnya kemarin.

Gaji Dibayarkan

Di pihak lain, Dinas Pendidikan Lampung Tengah mulai membayar gaji 499 guru, termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolah se-Kecamatan Trimurjo, Selasa (22-2).

Pembayaran gaji 499 guru dilaksanakan di SDN 3 Tempuran, Trimurjo, dan diawasi langsung oleh KPUTD Trimurjo Sriwilastri. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini UPTD dan Dinas Pendidikan hanya mengundang kepala sekolah dan bendahara.

Secara berurutan, petugas Dinas Pendidikan Lamteng memanggil bendahara dan kepala sekolah sambil mencocokkan data pembayaran gaji bulan lalu. Namun, masih ada beberapa data yang tidak akurat antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Sehingga hal itu membuat proses pembayaran cukup memakan waktu.

Kepala UPTD Trimurjo Sri Wilastri mengatakan sampai saat ini belum ada guru yang mengakui pinjaman sesuai dengan data pembayaran gaji. "Kami upayakan pembayaran gaji hari ini selesai," kata dia singkat. Sementara, sebelumnya, beredar kabar Dinas Pendidikan akan membayarkan gaji guru sore hari di kantor UPTD, tapi akan dipotong pinjaman. (DRA/D-3)

Siswa Miskin Gratis Daftar SNMPTN

Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), baik jalur tulis maupun undangan, membebaskan siswa miskin dari biaya pendaftaran. Jika lulus, mereka akan diproyeksikan untuk menerima beasiswa Bidik Misi 2011.

Ketua Pelaksana Panitia Lokal SNMPTN Undangan dan Tulis Provinsi Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan hal itu di ruang kerjanya, lantai II Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (22-2).

"Mereka yang tergolong siswa miskin jangan khawatir. Mereka dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta SNMPTN tulis dan undangan tanpa dikenai biaya pendaftaran karena Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang akan menanggung biayanya," kata dia.

Mengenai prosedurnya, kata Hasriadi, ada di website panitia SNMPTN 2011. Siswa tidak bisa mendaftarkan diri secara pribadi, tetapi melalui rekomendasi sekolah. Sekolah nantinya yang akan mengajukan pendaftaran kepada panitia pusat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan biaya pendaftaran SNMPTN jalur undangan tahun 2011 sebesar Rp175 ribu, biaya jalur tulis Rp150 ribu/peserta untuk kelompok IPA dan IPS. Sedang untuk kelompok IPC (IPA+IPS) Rp175 ribu/peserta. Biaya tersebut disetor ke Bank Mandiri. Biaya yang sudah disetor tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.

"Namun agar mereka memperoleh beasiswa Bidik Misi dan terbebas dari biaya kuliah, mereka harus lolos dulu baik dari SNMPTN undangan maupun SNMPTN tulis karena yang dilihat pertama kali adalah kemampuan akademik, bukan kondisi ekonominya," kata Hasriadi.

Sayangnya, kata Hasriadi, berdasarkan pengalaman tahun lalu pada program beasiswa Bidik Misi 2010 justru banyak siswa miskin yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan pemerintah. Banyak calon penerima beasiswa yang gagal menembus SNMPTN.

"Tahun lalu kami meminta SMA sederajat di provinisi ini untuk merekomendasikan siswa miskin di sekolahnya yang memiliki ranking 1 hingga 10. Terdatalah 470 peserta, ternyata dari jumlah tersebut hanya 60 orang yang lolos SNMPTN sedangkan sisanya gagal," ujarnya.

Berdasarkan ketentuan beasiswa Bidik Misi yang diunduh di website Dikti diketahui sasaran beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 dan 2011 yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program diploma IV dan S-1, dan selama 6 (enam) semester untuk program diploma III. Untuk program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian atau sejenis, perpanjangan pendanaan diupayakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

Harga satuan bantuan biaya pendidikan tahun 2011 adalah sebesar Rp6 juta/mahasiswa/semester yang terdiri atas bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTP (perguruan tinggi pengelola). Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (MG14/S-2)

Peneliti Jepang Kunjungi Mangrove Center

Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peneliti asal Jepang mengunjungi Mangrove Center Universitas Lampung di Kabupaten Lampung Timur. Ini merupakan bentuk kerja sama antara Unila dan Kiyoe University, Jepang.

Peneliti yang hadir terdiri dari tiga ahli, yakni Prof. Takahashi, Prof. Yamazaki, dan Prof. Yamada. Mereka mendampingi tujuh mahasiswa dari Kiyoe University.

Ketua Lembaga Penelitian Unila Admi Syarief kepada Lampung Post, Selasa (22-2), mengatakan mereka akan mengunjungi beberapa tempat di antaranya kawasan hutan lindung Way Kambas, Desa Budaya Wana, dan Mangrove Center.

"Tujuan utama kedatangan mereka melakukan riset tentang konservasi lingkungan dan penataan ekologi di kawasan Way Kambas dan Desa Marga Sari sebagai kawasan Mangrove Center. Selain itu mereka juga melakukan pengamatan kebudayaan Lampung di Desa Wana," kata dia.

Admi menyatakan di Desa Wana rombongan akan dikenalkan dengan pakaian adat, kesenian seperti tari-tarian dan beberapa upacara adat Lampung.

Ia menjelaskan Mangrove Center merupakan kerja sama Unila dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur. Pengelolaan hutan mangrove merupakan bentuk nyata pengbadian sivitas akademika terhadap masyarakat.

"Pengelolaan hutan mangrove dilakukan di Labuhanmaringgai dengan luas mencapai 700 ha. Bentuk kerja sama tersebut merupakan upaya Unila dalam penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, sesuai Tridarma Perguruan Tinggi," kata dia.

Prof. Takahashi menjelaskan keberadaan hutan mangrove sangat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di laut, termasuk berbagai biota yang ada di dalamnya.

"Hutan mangrove juga berperan terhadap pencegahan bahaya tsunami jika itu terjadi. Untuk itu keberadaan hutan mangrove di daerah pinggiran pantai sangat penting bagi masyarakat pesisir," kata dia.

Ia mengatakan yang harus dikembangkan saat ini adalah membangun ekonomi masyarakat sekitarnya, baik dari segi pariwisata hingga perikanan dan usaha-usaha lainnya. MG14/S-2

Madrasah Gratis Diberlakukan Tahun ini

Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011

BIAYA PENDIDIKAN

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Madrasah gratis akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2011—2012 atau Agustus tahun ini. Namun, besarnya biaya yang dibebaskan tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan hal itu akhir pekan lalu, usai membuka gebyar lomba Pramuka Madaliansa IV di MAN 1 Bandar Lampung.

"Saat ini kami masih mengkaji berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan di madrasah pada semua tingkatan," kata Suryadharma usai mencanangkan penanaman 1 miliar pohon.

Dia mengatakan terkait pemberlakuan madrasah gratis, pihaknya meminta kepada semua Kanwil untuk mengkaji berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan di madrasah. "Jadi gratisnya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," kata dia.

Menurut Suryadharma, pihaknya akan mengkaji apakah madrasah gratis hanya akan diberlakukan di Indonesia timur, atau hanya gratis setengahnya saja, atau hanya untuk daerah terpencil. Semua itu sangat tergantung pada dana yang tersedia.

"Jadi pemberlakuannya sangat tergantung pada berapa dana yang tersedia. Yang jelas, sebelum tahun ajaran baru 2011—2012, madrasah gratis akan kami berlakukan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan potensi pembiayaan madrasah gratis ada karena anggaran pendidikan dalam APBN itu berlangsung selama dua tahun. Sebab pendidikan itu dimulai Juni sehingga bisa untuk dua kali APBN.

Dia memohon kerja sama Pemprov sebab 91,5 persen madrasah itu madrasah swasta dan hanya 8,5 persen madrasah negeri. Artinya, 91,5 persen itu perjuangan ulama dan tanpa perjuangan itu akan banyak masyarakat yang buta huruf.

Karena itu, sangat tepat bila pemerintah menghargai jasa mereka dengan madrasah gratis. "Saya juga minta DPR/DPRD mendukung program madrasah gratis dengan persetujuan anggaran untuk itu. Kami sendiri menerima APBN Rp31 triliun dan Rp27 triliun di antaranya untuk pendidikan agama," kata Menteri Agama. (UNI/S-2)

Rabu, 23 Februari 2011

JAM dan PUKUL

Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011

LARAS BAHASA

SUATU ketika saya membawa anak saya berobat kepada seorang dokter. Sambil menunggu antrean, saya duduk di bangku yang tersedia. Seorang ibu yang duduk di samping saya bertanya, "Maaf, Bu. Jam berapa sekarang?" tanyanya seperti sedang gelisah. "Pukul 08.30, Bu," jawab saya setelah melihat jam di tangan saya.

Pada kesempatan lain, suami saya pun pernah bertanya kepada saya. Begini katanya, "Coba lihat jam dinding, Bu. Sudah jam berapa sekarang. Bapak mau rapat di musala". Saya pun menjawab, "Sekarang sudah pukul 20.00, Pak. Sebaiknya Bapak segera berangkat. Kan rapatnya dimulai pukul 20.00".

Kisah di atas mungkin tidak menarik, dan memang dalam tulisan ini saya tidak bermaksud membicarakan ketidakmenarikan kisah tersebut. Akan tetapi, ada dua kata di dalam kisah itu yang perlu dicermati, yakni kata jam dan pukul.

Barangkali ada di antara Anda yang beranggapan terlalu sepele dan tidak penting untuk membahas kedua kata itu. Namun, kedua kata itu tidak bisa kita anggap remeh dan perlu kita bahas karena keduanya berkaitan dengan kecermatan berbahasa kita.

Masih banyak masyarakat yang belum atau tidak cermat dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Akibatnya, kesalahan berbahasa tidak bisa dihindari. Contohnya adalah penggunaan kata jam dan pukul tadi. Kedua kata ini sering digunakan oleh masyarakat untuk maksud yang sama, yakni mengandung pengertian "saat atau waktu".

Padahal, jika kita perhatikan dengan cermat, kedua kata itu berbeda satu sama lain. Kata jam dan pukul masing-masing mempunyai makna sendiri.

Di dalam buku Praktis Bahasa Indonesia 2 (Pusat Bahasa, 2005: 7) dijelaskan bahwa kata jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu, sedangkan kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Dengan demikian, jika kita ingin mengungkapkan waktu atau saat, kata yang tepat digunakan adalah pukul. Contohnya adalah acaranya akan dimulai pada pukul 14.00 atau kami akan berangkat pukul 07.30.

Sebaliknya, jika kita ingin mengungkapkan masa atau jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah jam. Contohnya adalah pekerjaan itu memerlukan waktu sekitar empat jam atau perjalanan itu dapat kami tempuh selama dua jam.

Kata jam, selain digunakan untuk menyatakan arti masa atau jangka waktu, juga digunakan untuk benda penunjuk waktu, seperti jam tangan, jam dinding, jam meja, dan jam saku.

Para pembaca, sebaiknya kita mesti berhati-hati dan cermat dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Kecermatan dan kehati-hatian akan menghindarkan kita dari kesalahan berbahasa. n

*Staf Subbidang Pengkajian Kantor Bahasa Provinsi Lampung

TENAGA KEPENDIDIKAN: Pendidikan Profesi Guru Tak Jelas

Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011

JAKARTA (Lampost): Banyak hal yang belum jelas dalam pendidikan profesi guru (PPG) tahun 2011 ini. Ketidakjelasan itu, antara lain apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau Dinas Pendidikan, juga soal biaya.

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi mengatakan pihaknya masih menunggu

kepastian pemerintah, baru kemudian menjaring peserta PPG.

Dia mengatakan pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, dan mengikuti PPG selama enam bulan.

Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi membutuhkan satu tahun. Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800 ribu dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).

Selama ini pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Namun, untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri.

Adapun biaya PPG sekitar Rp5 juta/semester. Artinya, guru SMP/SMA yang ikut PPG satu tahun sedikitnya membutuhkan Rp10 juta. Jumlah itu di luar ongkos transportasi dan penginapan bagi guru yang membutuhkan. Sementara banyak gaji guru di bawah Rp1 juta/bulan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan LPTK, Penyelenggara PPG bagi Guru dalam Jabatan, ada 32 LPTK negeri dan 21 LPTK swasta untuk melaksanakan LPTK selama tiga tahun. Beban biaya penyelenggaraan PPG itu di luar anggaran Kementerian Pendidikan Nasional.

Sebenarnya, sertifikasi lewat penilaian portofolio mulai membawa hasil. Kondisi makin baik pada guru lulusan PLPG. "Jika guru harus bayar sendiri, berat dan tidak adil. Nanti PPG eksklusif, cuma untuk guru yang punya uang," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, Senin (21-2).

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Suparman juga menilai ini bukti pemerintah tak pernah serius berpihak kepada guru. Demikian dikutip dari Kompas.com. (S-2)

Tenaga Ahli Bisa Menjadi Guru

Pendidikan Lampost : Selasa, 22 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dunia pendidikan harus membuka diri untuk para ahli menjadi guru meskipun mereka bukan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Pemerhati pendidikan di Lampung Nasrullah Yusuf mengatakan pendidikan profesi guru (PPG) tidak hanya diterapkan di Indonesia. Negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika juga menerapkan program yang sama bagi para calon guru.

"Kita harus mengakui secara teori maupun praktek, lulusan ilmu murni lebih menguasai ilmu yang mereka pelajari," kata Nasrullah saat menerima kunjungan Wakil Pemimpin Umum Lampung Post, Djadjat Sudradjat, di ruang kerjanya, Senin (22-2).

Nasrullah mencontohkan Johanes Surya yang berhasil mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi juara olimpiade dunia bukan berlatar belakang guru. Namun, dia berhasil mendidik dan melatih anak agar menjadi yang terbaik di dunia.

Oleh sebab itu, mau tidak mau dunia pendidikan termasuk para guru dan lulusan FKIP tidak menganggap bahwa PPG merupakan bentuk pelecehan terhadap para lulusan FKIP.

"Di Amerika, misalnya, sebelum menjadi guru harus mengikuti pendidikan profesi selama satu hingga dua tahun," kata dia.

Menurut Nasrullah, seorang lulusan FKIP jurusan Pendidikan Kimia lebih banyak menguasai teori kimia jika dibandingkan dengan lulusan Jurusan Kimia Fakultas MIPA. Oleh sebab itu, PPG diharapkan memberikan iklim yang baik untuk berkompetisi bagi para lulusan perguruan tinggi sebelum menjadi guru. Muaranya tentu pada peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas lulusan di Indonesia.

Nasrullah mengungkapkan hal itu menanggapi keluhan lulusan FKIP yang merasa dilecehkan karena harus mengikuti PPG.

"Justru kalau lulusan FKIP tidak mengikuti PPG, mereka yang dilecehkan. Sebab, untuk menjadi guru profesional, setiap calon harus menguasai kompetensi pedagogik," kata Nasrullah.

Dia mengatakan berbeda dengan para dokter yang harus menguasai semua ilmu umum dulu baru kemudian menjadi spesialis, para guru sejak awal sudah menguasai ilmu secara spesialis. Dan, untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan agar mampu mengajar dengan baik diberikanlah PPG.

Sebelumnya diberitakan, keberadaan pendidikan profesi guru (PPG) tidak bermaksud melecehkan keberadaan lulusan FKIP.

Demikian ditegaskan guru besar FKIP Universitas Lampung Sudjarwo kepada peserta seminar pendidikan nasional yang diikuti ratusan mahasiswa FKIP di aula Museum Lampung, Sabtu (19-2).

“Adanya program PPG ini justru mengangkat profesi guru agar lebih mapan dan berkualitas," kata mantan Dekan FKIP Unila itu.

Sudjarwo mengatakan hal tersebut terkait dengan komentar salah seorang peserta seminar yang menyatakan adanya PPG dapat melecehkan lulusan FKIP lantaran jika mereka ingin menjadi guru harus mengikuti kembali pendidikan selama satu tahun.

"Tambah lagi pendidikan profesi ini juga dapat diikuti oleh sarjana lulusan non-FKIP yang hendak menjadi guru. Ini tidak adil. Jika di kedokteran hanya lulusan pendidikan dokter yang ikut co-ass atau ujian praktek untuk menjadi dokter," kata Median, salah seorang peserta seminar.

Menanggapi hal ini, Sudjarwo menjelaskan tidak semua sarjana lulusan non-FKIP yang dapat mengikuti PPG. Program ini ditujukan bagi lulusan FKIP yang akan menjadi guru profesional. Kesempatan bagi sarjana lulusan non-FKIP dibuka untuk jurusan yang FKIP sendiri belum memiliki lulusannya.

"Contohnya jurusan kelautan. Ada sekolah tertentu yang membutuhkan guru kelautan. FKIP tidak punya jurusan pendidikan kelautan. Makanya kesempatan itu dibuka bagi mereka yang lulus dari bidang ilmu kelautan. Jika posisi jurusan itu ada di FKIP, pasti lulusan FKIP yang prioritas," kata dia.

PPG diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Ini agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Ia menambahkan tujuan khusus PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, membimbing, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. (MG14/D-2)

UJIAN NASIONAL: Hindari Mencontek, Soal Dibagi Lima Paket

Pendidikan Lampost : Selasa, 22 Februari 2011

JAKARTA (Lampost): Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan membagi soal ujian nasional menjadi lima paket untuk mencegah siswa mencontek di dalam kelas. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan, Mansyur Ramli menyatakan hal itu di Jakarta, Senin (21-2).

Menurut dia, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada rapat persiapan Ujian Nasional 2011. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan sesuai dengan kesepakatan antara Kemendiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada rapat persiapan UN 2011, soal ujian yang dibagikan nantinya lima paket soal.

Untuk soal UN, setiap provinsi membentuk panitia lelang sendiri untuk pencetakan soal ini. Akan tetapi hingga saat ini, daerah masih melakukan proses pengumuman lelang. Ini pun disesalkan karena Kemendiknas sendiri sebelumnya merencanakan jadwal pengumuman pada 7-19 Februari.

"Ternyata masih banyak daerah yang belum siap dalam proses pelelangan ini," ujarnya.

Dia menjelaskan proses lelang dilakukan oleh panitia gabungan yang terdiri atas Dinas Pendidikan daerah, tim perguruan tinggi dan tim khusus dari Kemendiknas. Pihaknya akan memonitor agar lelang ini bisa dipercepat.

Selain itu, ia menambahkan ketika perusahaan mulai mendaftar, pengawas dari pusat akan mengecek langsung ke perusahaan tersebut. "Pengecekan langsung dilakukan sebelum dinilai panitia lelang, lagi pula Inspektorat Jenderal juga akan terus mengawasi," katanya yang dikutip Republika.com.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan telah mengetahui adanya pembagian soal UN menjadi lima paket. "Kalau tahun-tahun sebelumnya ada dua paket soal yaitu A dan B, tapi tahun ini akan ditambah menjadi lima yakni paket A, B, C, D, dan E, yang akan dibagikan di setiap kelas," katanya di gedung Disdik DKI Jakarta. (S-1)

PENDIDIKAN KEJURUAN: Baru Satu SMK Kesehatan di Lampung

Pendidikan Lampost : Selasa, 22 Februari 2011

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Lampung, Yayasan Nusantara Tulangbawang membuka SMK Kesehatan Mitra Husada. SMK ini merupakan satu-satunya SMK Kesehatan yang ada di Lampung.

Ketua Yayasan Nusantara Tulangbawang Sutarno mengatakan SMK-nya menyiapkan tenaga yang memiliki kompetensi keahlian di bidang keperawatan, farmasi, keperawatan analisis, dan keperawatan gigi.

"Sekolah ini sudah dua tahun berdiri. Kami berharap melalui sekolah ini bisa memberikan kosntribusi positif terhadap pembangunan kesehatan di Lampung, khususnya Kabupaten Tulangbawang," kata Sutarno, di Bandar Lampung, Senin (21-4).

Terkait dengan dugaan pungutan liar (pungli) yang merebak belakangan ini, menurut Sutarno, berita itu sama sekali tidak benar.

"Tidak benar kalau sekolah kami mengadakan pungutan liar terkait biaya praktek medis Rp375 ribu dan biaya OSIS/Pramuka Rp250 ribu. Semua biaya itu kami tarik atas persetujuan siswa dan dicantumkan dalam brosus penerimaan siswa baru," kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar masyarakat bisa menyikapi pemberitaan yang menurutnya tidak benar tersebut.

"Kami juga terus berusaha memberi yang terbaik termasuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lulusan kami memiliki kompetensi," kata dia. (UNI/S-1)

MAHASISWA BARU: Minim, Pendaftar SNMPTN Undangan

Pendidikan Lampust : Selasa, 22 Februari 2011

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sudah tiga minggu dibuka, jumlah pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan hingga Senin (21-2) masih minim.

Berdasarkan data Panitia Lokal SNMPTN di Provinsi Lampung, sejak dibuka pada 1 Februari lalu, hingga hari ke-21 jumlah pendaftar secara nasional masih berada pada kisaran 5.004 siswa. Padahal jumlah SMA sederajat yang terdata mencapai 18 ribu sekolah.

Ketua Panitia Lokal SNMPTN Undangan Hasriadi Mat Akin di ruang kerjanya lantai II Rektorat Universitas Lampung (Unila) mengatakan masih minimnya jumlah pendaftar secara nasional disebabkan lamanya proses entri data yang dilakukan sekolah.

Berdasarkan data, jumlah siswa yang telah dientri ke server panitia pusat 5.004 orang. Dari jumlah tersebut, 84 siswa telah meregistrasi melalui jalur reguler dan 42 siswa telah meregistrasi sebagai calon penerima beasiswa bidik misi.

Untuk Sumatera Selatan, jumlah pendaftar baru 34 orang, Lampung (28), Sumatera Utara (9), Jawa Barat (6), Sumatera Barat (3), sementara Bengkulu, Jambi, Riau hingga Aceh baru satu orang.

Humas Panitia Lokal SNMPTN M. Komarudin menjelaskan dalam proses registrasi ada empat data yang harus di-input kepala sekolah saat mendaftarkan siswanya dalam SNMPTN undangan.

Di antaranya, profil sekolah, data siswa, nilai semester satu hingga lima, dan data siswa tiap kelas secara paralel di sekolah yang mendaftar.

Ia menjelaskan berdasarkan simulasi yang pernah dilakukan saat sosialisasi di Yogyakarta, satu kepala sekolah membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk memasukkan semua data yang menjadi persyaratan SNMPTN undangan. Dalam sosialisasi kepada kepala sekolah, kata Komarudin, pihaknya tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan. Akan tetapi, panitia juga akan memberikan penjelasan serta simulasi yang sudah didokumentasikan dalam compact disk (CD), dan dibagikan kepada setiap sekolah.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Sobirin mengatakan pihak sekolah telah meregistrasi siswa berdasarkan ketentuan. Untuk siswa kelas akselerasi, 100 diregistrasi. Untuk RSBI 75% diregistrasi. Untuk reguler, karena sekolah terakreditasi A, 50% telah diregistrasi. MG14/S-2

SMPN 1 Sragi, Mengukir Prestasi di Tengah Keprihatinan

Bintang Pelajar Lampost : Selasa, 22 Februari 2011


MESKIPUN SMPN 1 Sragi, Lampung Selatan, berada di ujung kecamatan, siswa di sekolah ini tetap berusaha menorehkan tinta emas dengan berbagai macam prestasi yang telah diperoleh. Sayangnya prestasi tersebut tidak diikuti dengan sarana sekolah yang belum memadai.

---------------------

Untuk menuju sekolah ini, perlu menempuh jarak kurang lebih 35 kilometer dari ibu kota Lampung Selatan, Kalianda. Kondisi sekolah cukup memprihatinkan jika musim hujan. Halamannya becek karena banyak genangan air. Pihak sekolah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan melakukan jumat bersih di halaman sekolah agar tidak becek, terutama pada musim hujan.

Menurut Kepala SMPN 1 Sragi, Rifai, para siswa sangat kreatif dan cerdas. Meskipun berada di ujung kecamatan dan pelosok desa, prestasi yang diperoleh sangat membanggakan. “Kami berusaha menjadikan sekolah ini bisa diterima oleh masyarakat dan menciptakan lulusan yang berprestasi dan memiliki mutu pendidikan yang tinggi,” kata Rifai yang baru beberapa bulan menjabat kepala sekolah di SMPN 1 Sragi.

Meskipun demikian, pihaknya saat ini terkendala dengan keterbatasan sarana sekolah, terutama laboratorium komputer dan IPA. Selain itu juga pihaknya saat ini terkendala dengan dana untuk melakukan rehab halaman sekolah agar pada musim hujan tidak becek dan tergenang air.

“Dulunya sekolah ini banyak rawa, jika hujan turun dipenuhi genangan air. Oleh karenanya, pihak sekolah berharap pemerintah setempat bisa memberikan bantuan dan solusi untuk memenuhi kelengkapan sarana belajar di sekolah itu,” kata dia.

Dia menambahkan perestasi yang diperoleh para siswa di SMPN 1 Sragi seperti juara I tingkat kabupaten pada lomba futsal 2008, juara III pada pencak silat kejuaraan daerah di Universitas Lampung 2007, juara III pada lomba pidato SMP pada Pentas Seni tingkat Provinsi Lampung 2009.

Pihak sekolah terus berusaha mengembangkan minat dan bakat para siswa dalam bidang olahraga maupun dalam bidang pendidikan lainnya. Hal ini dilakukan agar para siswa bisa menorehkan prestasi dan menemukan jati dirinya dalam kegiatan yang positif.

“Prestasi yang diukir oleh para siswa sekolah ini cukup membanggakan. Kita juga tetap mendukung siswa untuk menggali potensi dan bakat siswa dalam bidang olahraga dan pendidikan. Ini dilakukan agar siswa lulusan ini mempunyai keahlian dan ilmu yang tinggi untuk dapat bersaing di era modern saat ini,” kata Kepala Sekolah. (TIM REDAKSI/S-1)

SOAL PPG: Sampaikan Aspirasi ke Pusat

Bandar Lampung Lampost : Selasa, 22 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Puluhan mahasiswa FKIP Unila dan beberapa universitas lain se-Sumatera meminta Komisi V DPRD menyampaikan penolakan mahasiswa terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Anggota Komisi V DPRD Lampung Toto Herwantoko usai mengikuti rapat dengar pendapat, Senin (21-2), mengatakan peraturan tentang PPG berasal dari Pemerintah Pusat. Karena itu seharusnya aspirasi tersebut disampaikan kepada DPR dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Akan tetapi, menurut Toto, Komisi V DPRD Lampung tetap menampung aspirasi itu dan akan menindaklanjuti dalam pembahasan di internal Komisi V. Setelah dibahas, Komisi V akan meneruskan aspirasi tersebut ke pimpinan DPRD Lampung untuk disampaikan kepada DPR dan Mendiknas.

Menurut Toto, penolakan para mahasiswa terhadap aturan itu karena lulusan FKIP harus mengeluarkan biaya lagi untuk PPG, dan waktu untuk mengikuti pendidikan.

"Sebenarnya lebih tepat kalau minta kepada pusat. Tetapi kami menampung dan akan menindaklanjuti. Wewenang kami di sini hanya fasilitator," kata Toto.

Ia mengakui Komisi V belum menentukan jadwal untuk membahas aspirasi yang disampaikan 30-an mahasiswa yang datang ke DPRD Lampung. Menurut dia, kemungkinan aspirasi itu akan ditindaklanjuti oleh Komisi V pada awal Maret 2011. Sebab, sebagian besar anggota Komisi V disibukkan dengan pembahasan Raperda Tarif, Pajak, dan Retribusi.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan tentang PPG dengan Permendiknas No. 9 Tahun 2010 tentang program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan. (MG11/D-2)

PPG Bukan untuk Lecehkan Lulusan FKIP

Bandar Lampung Lampost : Senin 21 Februari 2011

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Keberadaan pendidikan profesi guru (PPG) tidak bermaksud melecehkan keberadaan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Demikian ditegaskan guru besar FKIP Universitas Lampung (Unila) Profesor Sudjarwo kepada peserta seminar pendidikan nasional yang diikuti ratusan mahasiswa FKIP, di aula Museum Lampung, Sabtu (19-2).

"Adanya program PPG ini justru dimaksudkan mengangkat profesi guru agar lebih mapan dan berkualitas," kata mantan Dekan FKIP Unila itu.

Sudjarwo mengatakan hal tersebut terkait komentar salah seorang peserta seminar yang menyatakan adanya PPG dapat melecehkan lulusan FKIP lantaran jika mereka ingin menjadi guru harus mengikuti kembali proses pendidikan selama satu tahun.

"Tambah lagi pendidikan profesi ini juga dapat diikuti oleh sarjana lulusan non-FKIP yang hendak menjadi guru. Ini tidak adil. Jika di kedokteran hanya lulusan pendidikan dokter yang ikut koas atau ujian praktek untuk menjadi dokter," kata Median, salah seorang peserta seminar.

Menanggapi hal ini, Sudjarwo menjelaskan tidak semua sarjana lulusan non-FKIP yang dapat mengikuti PPG. Program ini ditujukan bagi lulusan FKIP yang akan menjadi guru profesional. Kesempatan bagi sarjana lulusan non-FKIP dibuka untuk jurusan yang FKIP sendiri belum memiliki lulusannya.

"Contohnya jurusan kelautan. Ada sekolah tertentu yang membutuhkan guru kelautan. FKIP tidak punya jurusan pendidikan kelautan. Makanya kesempatan itu dibuka bagi mereka yang lulus dari bidang ilmu kelautan. Jika posisi jurusan itu ada di FKIP, pasti lulusan FKIP yang akan menjadi prioritas," kata dia.

PPG diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Ini agar mereka dapat menjadi guru uang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Ia menambahkan tujuan khusus PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, membimbing, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. (MG14/D-2)

Mahasiswa Undangan Bisa Kuliah di Mana Saja

Pendidikan Lampost : Senin, 21 Februari 2011

PADANG (Lampost): Mahasiswa undangan yang dinyatakan lulus berdasar penjaringan prestasi akademik bisa kuliah di salah satu dari 60 perguruan tinggi negeri mana pun.

Hal itu dikatakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Musliar Kasim, di Padang, Minggu (20-2). Menurut dia, penerimaan mahasiswa undangan tersebut juga berasal dari sekolah yang terakreditasi dan minimal setiap sekolah diberikan formasi 25% dari siswa terbaik mereka melalui program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011.

Musliar yang juga Penanggung Jawab Pelaksana SNMPTN menyatakan Program Seleksi Nasional itu merupakan satu-satunya pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dalam satu sistem terpadu dan serentak. Program pola penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional dilakukan oleh seluruh PTN secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.

"Program ini pertama kali dilakukan setelah sebelumnya SNMPT hanya untuk penerimaan lokal atau pengiriman formulir dan undangan terbatas dari perguruan tinggi penerima," kata dia.

Kebijakan ini, kata dia, cukup baik guna membuka akses secara nasional sekaligus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jalur mahasiswa undangan tersebut. Upaya memperkuat NKRI, kata dia, bisa ditempuh, antara lain antarmahasiswa bisa berbagi pengetahuan tentang budaya, adat istiadat sekaligus meningkatkan kualitas hubungan silaturahmi antara generasi muda se-Indonesia.

Ia mencontohkan lulusan SMA asal Papua bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Andalas, Padang, begitu pula sebaliknya. "Tentu saja calon mahasiswa undangan yang berhak kuliah tersebut terseleksi antara lain berasal dari sekolah terakreditasi dan diutamakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi," kata dia.

Kebijakan tersebut dilakukan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Humas Universitas Hasanuddi (Unhas) Dahlan Abubakar, di Makassar, pekan lalu mengatakan Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengubah ketentuan persyaratan jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru PTN se-Indonesia.

Panitia Pelaksana SNMPTN dalam suratnya, 29 Januari 2011, kata Dahlan Abubakar, mengatur jalur undangan sebagai mekanisme seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik tanpa ujian tertulis/keterampilan.

Jalur undangan tidak termasuk jalur penelusuran minat dan bakat. Kepala sekolah mendaftarkan siswa terbaiknya untuk menjadi calon mahasiswa baru di PTN yang diminati.

Sekolah yang boleh ikut dalam jalur undangan ini adalah yang sudah memiliki akreditasi A, B atau C dari BAN SM dan atau terdaftar pada database SNMPTN tahun 2010.

Persyaratan siswa pelamar, siswa SMA/SMK/MA/MAK yang sedang duduk di kelas 12 dan mengikuti ujian nasional (UN) pada 2011.

”Siswa yang memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah dan memiliki prestasi akademik terbaik dengan peringkat sekolah dengan akreditasi A, jenis kelas akselerasi, peringkat siswa dalam kelas 100% (semua siswa), akreditasi A, RSBI/unggulan, 75% terbaik, A regular 50% terbaik, B 25% terbaik, dan C 10% terbaik,” kata dia. (ANT/S-1)

PADANG (Lampost): Mahasiswa undangan yang dinyatakan lulus berdasar penjaringan prestasi akademik bisa kuliah di salah satu dari 60 perguruan tinggi negeri mana pun.

Hal itu dikatakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Musliar Kasim, di Padang, Minggu (20-2). Menurut dia, penerimaan mahasiswa undangan tersebut juga berasal dari sekolah yang terakreditasi dan minimal setiap sekolah diberikan formasi 25% dari siswa terbaik mereka melalui program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011.

Musliar yang juga Penanggung Jawab Pelaksana SNMPTN menyatakan Program Seleksi Nasional itu merupakan satu-satunya pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dalam satu sistem terpadu dan serentak. Program pola penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional dilakukan oleh seluruh PTN secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.

"Program ini pertama kali dilakukan setelah sebelumnya SNMPT hanya untuk penerimaan lokal atau pengiriman formulir dan undangan terbatas dari perguruan tinggi penerima," kata dia.

Kebijakan ini, kata dia, cukup baik guna membuka akses secara nasional sekaligus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jalur mahasiswa undangan tersebut. Upaya memperkuat NKRI, kata dia, bisa ditempuh, antara lain antarmahasiswa bisa berbagi pengetahuan tentang budaya, adat istiadat sekaligus meningkatkan kualitas hubungan silaturahmi antara generasi muda se-Indonesia.

Ia mencontohkan lulusan SMA asal Papua bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Andalas, Padang, begitu pula sebaliknya. "Tentu saja calon mahasiswa undangan yang berhak kuliah tersebut terseleksi antara lain berasal dari sekolah terakreditasi dan diutamakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi," kata dia.

Kebijakan tersebut dilakukan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Humas Universitas Hasanuddi (Unhas) Dahlan Abubakar, di Makassar, pekan lalu mengatakan Panitia Pelaksana Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengubah ketentuan persyaratan jalur undangan pada penerimaan mahasiswa baru PTN se-Indonesia.

Panitia Pelaksana SNMPTN dalam suratnya, 29 Januari 2011, kata Dahlan Abubakar, mengatur jalur undangan sebagai mekanisme seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik tanpa ujian tertulis/keterampilan.

Jalur undangan tidak termasuk jalur penelusuran minat dan bakat. Kepala sekolah mendaftarkan siswa terbaiknya untuk menjadi calon mahasiswa baru di PTN yang diminati.

Sekolah yang boleh ikut dalam jalur undangan ini adalah yang sudah memiliki akreditasi A, B atau C dari BAN SM dan atau terdaftar pada database SNMPTN tahun 2010.

Persyaratan siswa pelamar, siswa SMA/SMK/MA/MAK yang sedang duduk di kelas 12 dan mengikuti ujian nasional (UN) pada 2011.

”Siswa yang memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah dan memiliki prestasi akademik terbaik dengan peringkat sekolah dengan akreditasi A, jenis kelas akselerasi, peringkat siswa dalam kelas 100% (semua siswa), akreditasi A, RSBI/unggulan, 75% terbaik, A regular 50% terbaik, B 25% terbaik, dan C 10% terbaik,” kata dia. (ANT/S-1)

Selasa, 22 Februari 2011

Menumbuhkan Minat Baca

Menumbuhkan Minat Baca

Hanifah,
guru SMAN 14 Bandar Lampung

MENGAPA Tuhan menurunkan firman pertama kepada Rasul-Nya berupa perintah membaca? (Q.S. Al-Alaq). Tentu ada hikmah sehingga Tuhan memerintahkan umat manusia untuk membaca. Sayangnya, masyarakat kita yang notabene berpenduduk mayoritas muslim, sedikit sekali yang mampu memaknainya. Masih rendah sekali persentase penduduk atau anggota masyarakat yang mau mengisi waktu luangnya dengan membaca, apalagi yang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk membaca.

Membaca merupakan salah satu cara manusia untuk belajar akan segala hal penting yang berguna bagi kehidupannya. Dari membaca seseorang akan mendapat banyak pengetahuan baru, keterampilan dan kecakapan hidup. Dengan membaca pula memungkinkan seseorang menemukan ide –ide atau inspirasi tentang berbagai peluang usaha. Hal ini dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Artinya, secara langsung maupun tidak langsung membaca dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang baik secara intelektual maupun finansial.

Bangsa yang menjadikan membaca sebagai bagian budaya dan karakternya akan menjadi bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Negara-negara yang telah menanamkan minat baca sejak usia dini telah, menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang maju dan berkuasa di muka bumi baik secara politik maupun ekonomi, seperti Jepang, AS, Inggris dan banyak lagi negara lainnya.

“Bagaimana dengan bangsa kita?” Berdasarkan hasil penelitian beberapa badan dunia, ternyata Indonesia menempati posisi yang sangat rendah dalam hal minat baca masyarakatnya. Sehingga tak perlu heran jika sampai hari ini kemiskinan masih menjadi masalah utama yang membelit bangsa ini. Setiap saat media kita tidak pernah sepi dengan berita mengenai tingginya angka bunuh diri akibat lilitan hutang, tingginya kriminalitas sampai berita-berita miris mengenai nasib para TKI yang terpaksa hijrah ke negara lain dan mengalami penindasan akibat wabah miskin di negeri sendiri.

Hal ini selain disebabkan oleh kurang kreatifnya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, juga disebabkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menambah wawasannya mengenai peluang usaha. Padahal banyak sekali buku mengenai berbagai peluang usaha, yang dapat dibeli dengan harga cukup murah.

Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya minat baca masyarakat, antara lain rendahnya daya beli masyarakat. Akibat kemiskinan, anggaran belanja rumah tangga masyarakat kita masih terfokus pada urusan mengisi perut, sehingga minat dan daya beli buku bacaan menjadi suatu keniscayaan. Hal ini berakibat pada terbatasnya ketersediaan bahan bacaan yang menarik dan bermanfaat.

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah belum tertanamnya budaya membaca dalam keluarga. Sedikit sekali orang tua yang sengaja meluangkan waktu untuk membaca di rumahnya. Banyak para ibu yang lebih senang menghabiskan waktu luang dengan menonton sinetron atau infotainment daripada membaca buku bersama anak-anaknya. Sehingga tidak ada panutan bagi putra-putri mereka mengenai kebiasaan membaca. Para orang tua tidak menyadari bahwa anak adalah peniru ulung akan pola prilaku orang dewasa di sekitarnya terutama orang tua mereka. Oleh sebab itu cara efektif mendidik dan mengajari anak tentang suatu pola prilaku adalah dengan memberi contoh, bukan dengan perintah.

Mengingat pentingnya membaca bagi kemajuan suatu bangsa, maka upaya untuk meningkatkan minat baca menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa ini, baik orang tua, masyarakat, pemerintah dan sekolah . Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan bahan bacaan yang menarik, beragam dan bermanfaat melalui penyediaan fasilitas perpustakaan yang merata di semua wilayah sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.

Hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dimana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dan pemanfaatan perpustakaan. Dengan tersedianya banyak perpustakaan di tengah masyarakat, maka kebutuhan akan bahan bacaan yang bermanfaat dapat terakomodasi.

Selain pemerintah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis untuk menanamkan budaya membaca sebagai salah satu karakter bangsa. Melalui proses pembelajaran di sekolah, budaya membacapun dapat ditanamkan sedini mungkin.

Karena pendidikan merupakan sarana sosialisasi dan generalisasi budaya kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa

Mengingat guru adalah tokoh sentral dan ujung tombak di dunia pendidikan, maka seorang guru dapat memerankan dirinya sebagai agent of change bagi perkembangan budaya membaca dalam masyarakat. Yaitu melalui penerapan metode dan strategi belajar yang tepat. Dengan metode pembelajaran yang tepat, siswa dapat dilatih untuk terbiasa membaca buku dan menumbuhkan kecintaan akan buku. Dengan demikian, lambat laun membaca akan dianggap sebagai suatu kebutuhan bukan kewajiban ataupun paksaan.

Dan kesadaran akan pentingnya membaca sebagai salah satu kebutuhan pokok ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu guru dituntut agar selalu kreatif mengembangkan strategi belajar yang dapat menumbuhkembangkan minat baca peserta didik.

Guru Profesional: Mendidik, Mengajar, Membelajarkan

Pendidikan Lampost : Sabtu, 19 Februari 2011


Dr. Bujang Rahman, M.Si
Dekan FKIP Unila, Wakil Ketua Rayon 7



SECARA tegas Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 merinci tugas utama guru sebagai pendidikan profesional meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik khususnya pada jalur pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah. Salah satu persyaratan untuk memeperoleh pengakuan sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi guru. Dengan kata lain sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yanag diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional (lihat Pasal 1 Ayat [4] PP No 74/2008).

Hampir semua guru sudah tahu, bahkan sudah lama tahu ketujuh tugas utama guru tersebut, bahkan guru sebenarnya sudah mengenal tugas-tugas utama itu sejak berada di bangku kuliah, terutama guru yanag berlatar belakang dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Namun, bagaimana implementasi ketujuh tugas utama guru tersebut, masih banyak pihak yang mempertanyakan. Sudahkah guru profesional itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi? Atau baru mengajar dan menilai, atau mungkin baru mengajar saja. Dari sini muncul pertanyaan baru, bagaiamana membedakan ketujuh tugas utama guru tersebut? Apa bedanya mendidik dan mengajar? Apa bedanya menilai dan mengevaluasi? Apa bedanya membimbing, mengarahkan dan melatih? Tampaknya di dalam PP 74 Tahun 2008 itu tidak dijelaskan lebih lanjut, mungkin hal ini sudah dianggap mafhum.

Memang tidak mudah memilah kegiatan-kegiatan itu ketika seorang guru sudah berada di dalam kelas atau di tengah-tengah peserta didiknya. Hal ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita bahwa implementasi ketujuh tugas utama guru itu tidak selalu dapat dilihat secara parsial, melainkan secara integral. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan lain (selain pendekatan yuridis) untuk melihat implementasi ketujuh tugas utama guru tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan akademik. Melalui pendekatan akademik, tugas utama guru dapat dibedakan ke dalam tiga kegiatan yaitu mendidik, mengajar, dan membelajarkan. Dengan kata lain guru profesional harus berperan sebagai pendidik, pengajar, dan pembelajar.

Akan lebih mudah menjelaskan ketiga kegiatan di atas dimulai dari istilah mengajar. Mengajar adalah kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan oleh guru kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode mengajar, mulai dari perencanaan sampai melakukan evaluasi. Kompetensi pendukung utama yang diperlukan adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, tapi bukan berarti kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tidak diperlukan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memotivasi dan memfasilitasi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar. Peranan guru di sini lebih sebagai motivator dan fasilitator untuk mencitakan suasana kondosif akan terjadi aktivitas belajar pada peserta didik. Hubungan guru dan peserta didik pada klegiatan pembelajaran bersifat horizontal, dan karenanya, guru dapat berperan sebagai mitra belajar peserta didik. Adapun kegiatan mendidik merupakan kegiatan puncak yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik. Mendidik adalah usaha melakukan internalisasi nilai sesuai dengan ilmu yang ditranformasikan dalam kegiatan mengajar. Hasil kegiatan mendidik itulah yang membedakan pola pikir dan cara pandang siswa tentang sesuatu. Sebagai contoh, bagaimana seseorang yang belajar matematika memandang sesuatu berbeda dengan seorang yang belajar seni, dan seterusnya.

Uraian singkat di atas diharapkan dapat memberikan pencerahan sekaligus penguatan profesionalisme guru. Ketiga kegiatan di atas merupakan kegiatan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang guru yang berada di tengah peserta didiknya melakukan kegiatan mengajar, sekaligus pembelajaran yang mendidik.

Jumat, 18 Februari 2011

Buku-buku tentang SBY di Tegal Diganti

Diganti Dengan Buku Tentang Binatang.


Slawi, Kompas - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal mengganti buku-buku seri Lebih Dekat dengan SBY yang beredar di sejumlah SMP penerima bantuan dana alokasi khusus 2010. Buku-buku itu selanjutnya dihibahkan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tegal.

Sembilan judul pengganti disiapkan, yaitu Dunia Binatang yang Mengagumkan, Sejarah Nenek Moyang Jawa, Ilmuwan-ilmuwan Muslim, Budidaya Jamur Kenapa Tidak?, Budidaya Anggrek, Budidaya Tanaman Obat, Manfaat Tanaman Keras Indonesia, Budidaya Ikan Lele, dan Budidaya Tanaman Pangan.

Waudin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, mengatakan, pihaknya menurunkan tim untuk mengganti buku-buku tentang SBY. ”Mulai besok,” katanya, seusai pertemuan antara Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, dan Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan, Senin (14/2).

Menurut Waudin, dari 87 sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK), setiap sekolah rata-rata mendapat 8 judul dari 10 judul buku seri Lebih Dekat dengan SBY. Dari setiap judul, setiap sekolah mendapat dua eksemplar.

Seusai berunding dengan rekanan pengadaan buku, lanjut Waudin, disepakati mengganti buku-buku itu. Dinas Dikpora tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut dan ingin fokus pada persiapan menghadapi ujian nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Wakhidin mengatakan, penggantian buku itu atas dasar kesepakatan bersama. ”Tidak menghilangkan, tetapi dialihkan ke perpustakaan daerah yang konsumennya lebih luas,” tuturnya.

Trio Pahlevi, perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan, mengatakan, penggantian itu bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap SBY, melainkan atas dasar prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan.

Penggantian buku-buku itu diprotes anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tegal, Akhmad Fatikhudin. Secara prosedur dan substansi, penyaluran buku-buku SBY melalui bantuan DAK sudah benar. (WIE)


Sumber: Kompas, Rabu, 16 Februari 2011

Selasa, 15 Februari 2011

Ketua Yayasan Al Kautsar Berpulang ke Rahmatullah

Utama Lampost : Minggu, 13 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Duka cita mendalam menyelimuti keluarga besar Yayasan Perguruan Al Kautsar Lampung. Jumat (11-2), sekitar pukul 11.45, Ketua Yayasan Perguruan Al Kautsar, Prof. Dr. Ir. Harris Hasyim, M.Sc. dipanggil Yang Mahakuasa.

"Sangat mengejutkan karena sebelumnya tak ada tanda-tanda beliau akan pergi secepat itu," kata Wagiso, seorang pengurus Yayasan Al Kautsar, Sabtu (12-2).

Padahal, kata Wagiso, sore sebelumnya ia dan Harris masih bersama-sama. Bahkan, Harris masih sempat mengajar di Pascasarjana FP Unila. Sekitar pukul 17.00, Wagiso mengantarkan Harris pulang ke rumahnya dan tiba di rumah sekitar pukul 18.00. Selama itu mereka berbincang-bincang sebagaimana biasanya.

Sekitar pukul 23.00, tiba-tiba Harris merasa dadanya sesak, lalu dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Graha Medika Husada, dan belum sempat dapat penanganan.

"Tahu-tahu semalam saya mendapat kabar, sekitar pukul 11.45 beliau meninggal dunia, saya benar-benar kaget," kata Wagiso.

Harris Hasyim meninggalkan satu istri, Idalina, dan anak semata wayang, Rully Ardiansyah.

Semasa hidupnya, Harris menduduki sejumlah jabatan penting. Bermula sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian Unila hingga menjadi Ketua Bappeda Provinsi Lampung dalam kurun yang cukup lama, dan berbagai jabatan lainnya seperti Ketua Yayasan Pendidikan Saburai, dan Ketua Yayasan Al Kautsar.

Di tengah kesibukan yang sangat padat, Harris tetap komitmen mengurus Yayasan Al Kautsar. Meskipun belakangan banyak di Jakarta karena menjadi salah seorang anggota proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), Harris secara intens terus mengurusi Al Kautsar.

Wajar jika dia perhatian pada Al Kautsar begitu besar karena merupakan salah seorang yang membidani kelahiran perguruan itu. Ia juga memiliki andil signifikan dalam membesarkan dan memajukan institusi itu sampai sekarang.

"Kami kehilangan sosok dengan semangat luar biasa. Kami yang muda saja tak terkejar," kata Wagiso. Di mata Wagiso dan rekan-rekannya, Harris memiliki visi jauh ke depan dan berupaya profesional dalam berbagai amanah yang dipercayakan padanya.

Bagi Harris, Al Kautsar bukanlah sekadar sebuah pendidikan dengan misi pendidikan secara umum. Al Kautsar adalah wadah melahirkan generasi yang memadukan secara imbang ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Obsesi besar Harris dan pengurus Al Kautsar dilandaskan pada satu hal: mencapai tujuan mulia melalui Al Kautsar adalah media mengabdikan hidup dan ladang ibadah kepada Allah. Selamat jalan Pak Harris. HESMA ERYANI/R-3

Definisi, Rumus, Kreteria dan Kegunaan Indikator data Pendidikan

Data pendidikan yang disajikan berikut ini meliputi empat jenis yaitu Pemerataan, Mutu, Relevansi dan Evisiensi Internal serta dijabarkan dalam 37 indikator.



Data Pemerataan



a. Angka Partisipasi Kasar (APK)



Defenisi; Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah.



Rumus :



Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu *)

APK = ------------------------------------------------------------ x 100 %

Jumlah penduduk kelompok usia tertentu



Keterangan :

*) Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun

Tingkat SLTP : kelompok usia 13 - 15 tahun

Tingakt SM : kelompok usia 16 - 18 tahun



Kriteria; Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya sisiwa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Kegunaan; Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan.



b. Angka Partisipasi Murni (APM)



Defenisi; Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah.



Rumus :



Jl. siswa kelpk usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu *)

APM = ---------------------------------------------------------------- x 100 %

Jumlah penduduk kelompok usia tertentu



Keterangan :

*) Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun

Tingkat SLTP : kelompok usia 13 - 15 tahun

Tingakt SM : kelompok usia 16 - 18 tahun



Kriteria; Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya sisiwa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Kegunaan; Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan.



c. Perbandingan Antarjenjang Pendidikan (PAJ)



Defenisi; Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah.



Rumus :



Jumlah sekolah dijenjang pendidikan tertentu *)

PAJ = -----------------------------------------------------------------

Jumlah sekolah jenjang pendidikan lebih tinggi **)



Keterangan :

*) SD, SLTP

**) SLTP,ST



Kriteria; Makin tinggi nilai PAJ berarti makin besar kesenjangan antar sekolah jenjang pendidikan tertentu dengan yng lebih tinggi.

Kegunaan; Untuk mengetahui kurangnya jumlah sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.



d. Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S)



Defenisi; Perbandingan antar jumlah siswa dengan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.



Rumus :



Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu *)

R-SS = -----------------------------------------------------------------------
Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu *)



Ketengan :

*) SD, MI, SLTP, MTS, SMU, MA,SMK



Kriteria; Mendekati angka nasional.

Kegunaan; Untuk mengetahui rata-rata besarnya sekolah disuatu daerah



e. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)



Defenisi; Perbandingan antar jumlah siswa dengan kelas pada jenjang pendidikan tertentu.



Rumus :



Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu *)

R-SK = ---------------------------------------------------------------------

Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu *)



Keterangan

*) SD, MI, SLTP, MTS, SMU, MA,SMK



Kriteria; Mendekati angka nasional.

Kegunaan; Untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas disuatu daerah



f. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)



Defenisi; Perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu.



Rumus :



Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu *)

R-SK = ---------------------------------------------------------------------------

Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu *)



Keterangan :

*) SD, MI, SLTP, MTS, SMU, MA,SMK



Kriteria; Mendekati angka nasional.

Kegunaan; Untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah



g. Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)



Defenisi; Perbandingan antar jumlah kelas dengan ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu.



Rumus :



Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu *)

R-KRK = -------------------------------------------------------------------

Jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu *)



Keterangan :

*) SD, MI, SLTP, MTS, SMU, MA,SMK



Kriteria; Nilai 1 berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Kegunaan; Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas disuatu daerah



h. Rasio Kelas per Guru (R-K/G)



Defenisi; Perbandingan antar jumlah kelas dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu.



Rumus :



Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu *)

R-KG = ---------------------------------------------------------------

Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu *)



Keterangan :

*) SD, MI, SLTP, MTS, SMU, MA,SMK



Kriteria; Mendekati angka nasional.

Kegunaan; Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan guru khususuntuk SD dan MI.



i. Angka Melanjutkan (AM)



Defenisi; Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Rumus :



Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu *)

AM = ---------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah *)

tahun ajaran sebelumnya *)



Keterangan :

*) Tingkat SLTP dan Tingkat SM

**) Tingkat SD dan Tingkat SLTP



Kriteria; Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100 % berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kegunaan; Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.



j. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)



Defenisi; Banyaknya penduduk usia 7 - 12 tahun atau lulusan yang akan melanjutkan yang harus dilayani oleh sekolah ekuivalen. Sekolah ekuivalen dimaksud adalah sekolah yang diasumsikan memiliki 6 kelas..



Rumus :



Jumlah penduduk usia sekolah

TPS sd = -------------------------------------------------

Jumlah sekolah ekuivalen



Jumlah lulusan *)

TPS sltp/sm = ------------------------------

Jumlah sekolah ekuivalen



Keterangan :

*) Tingkat SD atau Tingkat SLTP



Kriteria; Makin kecil nilainya berarti makin baik karena makin banyak kesempatan belajar di sekolah, walaupun ada batas minimalnya.



Kegunaan; Untuk mengetahui besarnya kesempat belajar yang disediakan oleh sekolah.