Kamis, 20 Mei 2010

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK HARUS SEJAK DINI

JAKARTA (Ant/Lampost): Praktisi Pendidikan Rani Anggraini Dewi menilai pendidikan karakter pada anak harus diberikan sedini mungkin.

Ini merupakan usaha berkesinambungan dalam membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik dalam beretika dalam pergaulan sehari-hari.

"Pendidikan jangan hanya mementingkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga membutuhkan pembinaan karakter luhur di kalangan siswa," kata Rani yang juga konselor pendidikan pada seminar Menata Pembinaan Karakter Luhur di Kalangan Siswa di Jakarta, Senin (17-5).

Rani menjelaskan perlunya pembinaan karakter luhur pada siswa harus dikembangkan sejak dini. Dalam masalah ini, kata dia, peran orang tua, guru, dan dunia pendidikan sangat bertanggung jawab dalam pencapaian tersebut.

"Orang tua jangan hanya memikirkan fisik dan materi, tetapi pikirkan juga pendidikan akhlak dan budi pekerti yang sering tertinggal," kata dia.

Kurangnya perhatian pada anak juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penyimpangan hak asasi jiwa, sehingga sangat dibutuhkan peran orang tua dalam penanganannya.

"Contoh, anak dari keluarga yang orang tuanya bercerai, sering kali timbul masalah yang berkaitan dengan jiwa si anak yang kurang membutuhkan perhatian orang tuanya, sehingga sering si anak terlibat masalah, seperti kasus kekerasan atau penganiayaan," kata Rani.

Kurangnya pengertian terhadap kasus kekerasan membuat masyarakat kurang mengetahui kasus yang sering terjadi di sekolah. Bukan hanya murid, melainkan guru sendiri tidak jarang melakukan tindak penganiayaan terhadap anak muridnya.

"Tidak jarang guru itu menghina muridnya dengan memberikan julukan dari kondisi anak tersebut. Hal itulah yang akan ditiru oleh muridnya," kata Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) Harkristuti Harkrisnowo yang akrab dipanggil Tuti.

Tuti menjelaskan jika orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik terlebih dulu, jangan mengajarkan anak perilaku tersebut karena anak itu meniru apa yang mereka lihat.

"Anak pada dasarnya memiliki keingintahuan dan senang belajar, jika kita mengajarkan yang baik, mereka akan menyerap pelajaran yang baik pula," kata Tuti.

Seminar pendidikan yang diselenggarakan Yayasan Sejiwa bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dan Perpustakaan Nasional RI adalah sebagai momentum peringatan Hari Buku Nasional, Hari jadi Ikapi ke-60 sekaligus hari jadi Perpustakaan Nasional ke-30, diharapkan mampu menjadi pijakan para penulis dan penerbit dalam mengupayakan pendidikan pembentukan karakter.

"Saya berharap seminar dan pelatihan ini bisa memacu penulis dan penerbit melahirkan karya-karya yang mengarah pada pembinaan karakter, sehingga mengurangi kekerasan yang selama ini terjadi," kata Ketua Ikapi Setia Dharma Madjid. (S-1)

Sumber : Lampost 18 Mei 2010

DILLEMA PENERIMAAN SISWA BARU

NUNUNG NURDIAH

Guru Sekolah Dasar di Bandar Lampung

Pemberitaan media massa, termasuk koran tertua di Lampung ini, Lampung Post, tentang penerimaan siswa baru, memang menyedihkan. Betapa tidak, untuk masuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, para murid harus melalui seleksi. Padahal mereka sudah belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujian akhir sekolah.

Yang menjadi hal yang menyedihkan ialah banyak sekolah yang sekadar menjadikan tes masuk SMP dan SMA sebagai "formalitas". Sebab, masih ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah tertentu. Sudah jamak terjadi dalam beberapa tahun belakangan, wali murid mesti menyiapkan uang itu. Jika dikaji sungguh-sungguh, hal itu bisa disebut kategori suap. Menyuap agar anaknya bisa diterima. Bahkan kejamnya, ada pula sekolah yang menerima uang sebagai uang pangkal dalam kategori tidak resmi. Jika anak tidak diterima, uang yang diberikan dianggap hangus. Jika anak diterima, masih ada uang yang harus dikeluarkan. Itu juga di luar uang sekolah, seragam, dan tetek bengek lainnya.

Fenomena ini tentu saja menyedihkan.

Penerimaan siswa baru tanpa melihat secara utuh nilai siswa dalam ujian akhir adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah sendiri terhadap kurikulum yang mereka buat. Jika lembaga negara ini yakin dengan kurikulum yang mereka bikin, tentu saja aspek penilaian siswa yang lulus ujian akhir menjadi pertimbangan utama. Buat apa sudah susah-susah mendidik siswa dan menggembleng mereka hingga memperoleh nilai tinggi, tapi masih tidak diakui. Ini adalah bentuk kurikulum yang sejatinya masih tambal sulan, masih mencari bentuk, dan tidak komprehensif dalam memandang anak didik.

Semestinya, jika pemerintah yakin dengan kurikulum yang dibuat, aspek penilaian saat ujian akhir seharusnya jadi penilaian utama saat siswa masuk SMP atau SMA.

Mungkin ada baiknya pola terdahulu dengan penerimaan siswa baru dengan melihat nilai evaluasi murni atau NEM. Selain objektif dari sisi penilaian, orang tua murid tidak banyak aktivitas untuk sekadar menyekolahkan anak ke tingkat lanjut. Tidak memakan banyak biaya dan hemat dari sisi waktu.

Kita memang patut bersedih jika penerimaan siswa baru masih compang-camping di sana-sini. Kita juga prihatin andai ukuran seorang anak bisa melanjutkan pendidikan hanya diukur dari kesanggupan orang tua dalam hal dana. Padahal kita banyak memiliki sumber daya manusia dari anak-anak yang cerdas, tetapi akses dan kesanggupan orang tua mereka yang minim.

Pendidikan semestinya memprioritaskan pencerdasan semua anak bangsa, terlebih khusus kepada mereka yang punya minat kuat untuk bersekolah.

Pola yang hanya mendewa-dewakan kesanggupan biaya kepada orang tua suatu saat akan berbuah pahit. Prestasi sekolah akan turun dan sekolah kesulitan dalam meningkatkan kemampuan siswa. Di sebuah sekolah menengah atas di kota ini, hampir semua siswa kelas satu tidak mampi mengikuti ritme disiplin sekolah itu. Usut punya usut, nilai para siswa agar masuk ke sekolah yang terbilang baru untuk sekolah unggulan itu, didongkrak semasa SMP. Akibatnya, mereka tidak mampu mengikuti mata pelajaran yang memang tingkatannya

tinggi. Hal itu berbanding lurus dengan keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, di mana mereka malas mengikutinya. Bisa dikatakan, sekolah kebobolan dengan inputnya dalam penerimaan siswa baru. Ke depan pasti lulusan sekolah itu untuk periode anak-anak itu akan turun. Sudahlah inputnya rendah, kesadaran siswa untuk mau meningkatkan kemampuan dirinya juga mandek. Alhasil mereka akan sulit bersaing dengan siswa sekolah lain. Model penerimaan siswa baru dengan mengedepankan suap-menyuap hanya akan menjadi blunder untuk pihak sekolah. Nama akan tercemar, disorot masyarakat, atau masih syukur tidak masuk penjara gara-gara dilaporkan atas tindakan meminta uang untuk sesuatu yang tidak ada regulasinya.

Perihal uang sudah pasti dipikirkan oleh semua orang tua. Bahkan banyak orang tua yang rela meminjam di bank agar anak mereka bisa lanjut sekolah. Mereka juga sudah mengukur berapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Namun, para orang tua akan diringankan jika proses masuknya anak mereka ke sekolah tidak diberatkan dengan uang yang tidak jelas peruntukannya.

Maka itu, proses penerimaan siswa baru ini hendaknya disederhanakan dan ditutup peluang untuk suap-menyuap. Semua pihak harus disiplin dalam hal ini demi menjadikan masa depan anak-anak kita lebih cerah. Maka itu, permudah penerimaan siswa baru dan hapuskan semua pungutan liar!

Sumer : Lampost 18 Mei 2010

Kamis, 13 Mei 2010

MENUJU PELAKSANAAN UN YANG JUJUR

AMIROH

Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung.


Setiap akan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) bagaikan sebuah koor para pengamat dan bahkan praktisi pendidikan meragukan kejujuran dalam menyelenggarakan UN tersebut. Tuduhan ini barangkali sulit terbantahkan, karena mereka sendiri produk dari ujian-ujian yang diselenggarakan di sekolah. Barangkali saja mereka memiliki pengalaman khusus baik langsung ataupun tidak langsung. Sehingga kejujuran menjadi perdebatan yang tiada henti. Tetapi kejujuran sebenarnya bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dilaksanakan.

Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita dapat menyelenggarakan UN secara jujur, yang meyakinkan semua pihak. Asalkan saja kejujuran itu secara serentak ditanamkan oleh seluruh guru melalui materi ajar yang diberikan kepada para siswa. Seluruh guru harus menjadi guru kejujuran, yang mengajarkan kejujuran, dalam segala hal, termasuk penyelenggaraan UN.

Kejujuran itu selain diajarkan juga harus dipraktekkan di lingkungan sekolah, kejujuran di luar sekolahpun kini menjadi barang mahal. Seperti skandal Bank Century umpanya yang kini berlanjut pada saling membuka borok ketidak jujuran berbagai pihak, dan banyak lagi orang orang terlanjur dihormati, yang sebenarnya mereka minim kejujuran.

Di lingkungan sekolah pernah diselenggarakan ”Kantin Kejujuran”. Siswa membuka kantin tampa pelayan, barang barang yang dijual dikantin itu tertera daftar harganya, silakan pembeli membayar sendiri dan memasukkan uangnya ke kas sesuai dengan harganya. Ternyata sedikit sekali kantin yang berani mengumumkan adanya keuntungan dari kantin kejujuran tersebut. Sebagian besar kantin segera ditutup, guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Demikiankah gambaran sementara kejujuran itu.

Seyogyanya para guru pembimbing berupaya mempertahankan kantin tersebut, seraya menganilsa faktor apa saja yang menyebabkan kerugiannya, apakah dikarenakan harga harga mengalami kenaikan, atau ada prkatek tak terpuji. Kalaupun ada praktek tak terpuji, maka hendaknya ini dijadikan bahan bimbingan untuk menamkan kejujuran, melalui kantin tersebut. Menutup kantin kejujuran sama dengan menutup nutupi ketidak jujuran para siswa kita.

Penanaman kejujuran tidak akan mampu dilakukan oleh guru pembimbing sendiri, melainkan oleh seluruh guru yang ada. Dalam seluruh mata pelajaran sebenarnya ada terdapat unsur nilai (valuae) yang harus ditanamkan ke dalam sikap para siswa. Sayang sebagian besar para guru belum mampu mengungkap value itu untuk dihayati oleh para siswa.

Untuk menggali value yang ada dalam mata pelajaran, dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan mata pelajaran tersebut hingga filsafat dari ilmu itu. Seorang guru matematik harus memiliki pemahaman yang memadai tentang filsafat matematik, demikian juga guru fisika, kimia, geografi, seni, olahraga, bahasa dan lain sebagainya.

Tampa bimbingan guru yang bersangkutan untuk mengungkap value dimaksud, maka akan sulit para siswa untuk menemukannya. Itulah sebabnya banyak mata pelajaran yang tidak merubah attitude (sikap) para siswa. Dari pelajaran itu dia hanya mendapatkan sisi akademik (kognitif) serta vocasional (keterampilan) atau psikomotorik belaka, dengan melupakan afektif (sikap), sehingga tidak mendapatkan didikan watak.

Pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah, tidak sopan kepada guru dan bahkan siswa tauran di jalanan antar sekolah dan lain sebagainya, adalah indikasi gagalnya menanamkan nilai nilai, termasuk nilai nilai kejujuran melalui proses pembelajaran. Akhirnya siswa menangkap nilai nilai dari luar, antara lain hedonisme, pragmatisme, utilitarianisme dan lain sebagainya, yang pada praktisnya paling banyak dianut oleh masyarakat umum.

Kegagalan pendidikan menanamkan nilai kejujuran, bukan berarti hanya merupakan kegagalan mata pelajaran agama dan PMKN belaka, tetapi merupakan kekagagalan seluruh mata pelajaran, karena nilai nilai kejujuran tidak dikedepankan oleh para pendidik dalam proses pembelajaran. Padehal pada seluruh mata pelajaran sebenarnya terdapat nilai nilai, termasuk nilai kejujuran.

Selanjutnya para guru di sekolah hendaknya mampu memberikan keteladanan, selain dalam bentuk prilaku, juga cara bicara, isi pembicaraan, watak atau sikap. Hindari merokok di depan siswa. Jangan pamer harta, perhiasan dan pakaian yang bagus bagus ke sekolah. Karena akan membuat hubungan antar personal di sekolah menjadi terganggu, dan akan mendorong watak hedonisme, pragmatisme dan utilitarianisme dikalangan siswa.

Nilai nilai kejujuran itu dapat juga disosialisasikan melalui spanduk, saya yakin toko buku atau penerbit tidak berkeberatan untuk membantu pembuatan spanduk berisikan nilai nilai kejujuran. Begitu spanduk terpasang, siswa membacanya, dan serentak seluruh guru dalam proses pembelajaran mengaitkan nilai nilai kejujuran itu dengan materi pelajaran yang disajikan. Betapa indahnya kejujuran itu bila diungkap oleh seorang guru fisika, sesuai dengan teori teori fisika yang diajarkannya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain.

Sementara bagi siswa nilai kejujuran itu bagaikan wahyu yang baru diturunkan, manakala diterima melalui mata pelajaran yang dia senangi, dan itu akan berkesan seumur hidupnya, dan seumur hidupnya itu juga ia tidak akan melanggarnya.

Pelanggaran nilai nilai kejujuran disekolah hendaknya segera dijadikan moment penanaman kejujuran, berikan sangsi kepada pelanggarnya dan sebaliknya berikanlah penghargaan atau pujian bagi mereka yang telah melakukan kejujuran, Itu semua akan memberikan kesan yang tak terlupakan bagi para siswa.

Perkenalkanlah kepada siswa tokoh tokoh sukses yang mempraktekkan kejujuran dalam hidupnya. Karena usia siswa adalah usia yang sedang mencari bentuk dan gemar beridola. Ceritakanlah bagaimana ia mempraktekkan kejujuran dalam hidupnya, hingga ia meraih sukses. Terlebih bagi siswa yang memang telah mengagumi tokoh tersebut sebelumnya, maka ia akan lebih mencintai kejujuran itu. Seperti yang dipraktekkan oleh idolanya.

Seorang guru dituntut memenuhi kompetensi personal, edukasional dan sosial, sehingga memiliki kemampuan mendidik karakter siswa, diantaranya adalah kejujuran. Ketika serentak para guru menanamkan kejujuran bagi siswanya, dan mempraktekkan kejujuran itu. Maka yakinlah kita bahwa UN dapat dilaksanakan dengan kujujuran pula. semoga

Selasa, 11 Mei 2010

SEKOLAH UNGGULAN UNTUK ORANG KAYA

Sekolah Unggulan untuk Orang Kaya

METRO (Lampost): Sekolah unggulan di Metro hanya bagi orang berduit. Mereka yang miskin terpaksa minggir karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang mahal.

Sejumlah orang tua siswa yang kehidupannya pas-pasan mengaku tak kuat membayar uang komite Rp3 juta hingga Rp5 juta untuk bisa memasukkan anaknya di SMA RSBI, meski anaknya tergolong siswa cerdas. Di Metro, orang tua terpaksa memilih sekolah di pinggiran kota dan sekolah swasta.

Warga berharap pemerintah memberikan perhatian atas masalah itu. "Seperti kami yang penghasilannya pas-pasan ini tak mungkin bisa menyekolahkan anak di sekolah unggulan," ujar Ratmin yang mengaku pekerjaannya menganvas dagangan keliling.

Hal senada dirasakan Sanif, pedagang nasi uduk. Ia mengaku sedih anaknya yang masuk sepuluh besar di sekolahnya harus mendaftar di sekolah pinggiran dengan alasan biaya.

Menurut Sanif, hal itu sangat ironis lantaran sekolah unggulan sudah dibantu pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi masih juga memungut dana yang cukup besar nilainya dari orang tua siswa. Semestinya, pemerintah memberikan peluang bagi anak-anak miskin yang pintar untuk bisa bersekolah di sekolah unggulan.

Mahalnya biaya sekolah unggulan, diakui DPRD Metro. Wakil Ketua DPRD Herman Sismono mengakui RSBI menjadi momok bagi warga tak mampu lantaran ada dana komite yang dipungut nilainya jutaan rupiah.

Namun, untuk mendukung sekolah unggulan dibutuhkan dana yang cukup memadai. Untuk itu, ke depan pemerintah perlu memberikan bantuan untuk sekolah unggulan sehingga siswa miskin juga bisa masuk sekolah unggulan.

Seperti di SMPN 1 Metro, untuk bisa diterima harus memenuhi berbagai instrumen, salah satunya kesanggupan membantu membiayai opersional RSBI.

Menurut Kepala SMPN 1 Metro Sunanto, saat ditemui, Minggu (9-5), uang itu digunakan untuk operasional RSBI yang nilainya Rp500--Rp2 juta/siswa/tahun. Sunanto menuturkan secara nasional unit pengeluaran RSBI dibutuhkan Rp5 juta--Rp6 juta/siswa/tahunnya.

Namun, uang yang akan dikenakan disesuaikan dengan penghasilan orang tua siswa. Artinya, anak kurang mampu akan digratiskan. Namun, kenyataannya, beberapa orang tua yang ditemui terpisah, mereka dikenakan biaya lebih dari Rp2 juta.

Sementara itu, untuk masuk ke SMAN 1 yang juga RSBI siswa dikenakan biaya Rp3 juta--Rp5 juta/siswa. Tak heran jika masyarakat miskin tak mampu memasukkan putra-putrinya ke sekolah unggulan.

Sebelumnya, Lampung Post menurunkan tulisan tentang momentum penerimaan siswa baru (PSB) sering dijadikan lahan bisnis oknum pengelola sekolah.

"Pengelola sekolah juga siap-siap panen rezeki dari wali murid," kata seorang guru yang enggan disebut namanya, Minggu (9-5).

Guru yang berpengalaman sebagai panitia PSB itu mengungkapkan meski resminya PSB tidak dipungut biaya, dalam prakteknya uang tetap menjadi faktor penentu diterima atau tidaknya siswa di sekolah tertentu.

Ia menyebutkan tarif untuk SMP negeri di pinggiran Bandar Lampung Rp1,5 juta--Rp2 juta dan untuk SMP papan atas Rp2 juta--Rp2,5 juta. Tarif untuk SMA lebih tinggi, sekitar Rp3 juta--Rp3,5 juta. "Selain dari siswa baru, sekolah juga mendapat tambahan rezeki dari siswa pindahan," kata sumber tersebut.

Ia memperkirakan pola kecurangan PSB tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Yakni, dengan menempatkan lokasi tes siswa titipan di ruang kelas khusus, kemudian mereka diberikan soal jawaban oleh guru pengawas. Ruangan khusus ini sudah "dikondisikan" agar aman dari pengawasan. (CAN/S-2)

Sumber : Lampost 11 Mei 2010

Rabu, 05 Mei 2010

HARI LAHIR BAHASA INDONESIA BELUM DIKETAHUI

Langkan:

SEJARAH kelahiran bahasa Indonesia belum mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, hari kelahiran bahasa Indonesia tanggal 2 Mei juga belum diketahui secara luas. ”Kami sudah meminta kepada Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional untuk bisa meresmikan hari kelahiran bahasa Indonesia setiap tanggal 2 Mei, bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Sebab, dalam kajian memang kelahiran bahasa Indonesia pada tanggal tersebut,” kata Hermina Sutami, Kepala Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, di Depok, Senin (3/5). Untuk memperingati hari Kelahiran Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UI sudah empat kali menggelar seminar nasional dan internasional. Pada tahun keempat ini temanya ”Periodisasi dalam Sejarah Bahasa Indonesia”. (ELN)

Sumber: Kompas, Rabu, 5 Mei 2010

INJURI TIME' BUKAN PERPANJANGAN WAKTU

LARAS BAHASA

Yuliadi M.R. *

Di berbagai acara siaran langsung pertandingan sepak bola, kata injury time sering kita dengar. Sebagian orang, bahkan mungkin sebagian besar, mengartikan injury time sebagai perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu dilakukan sebagai pengganti waktu yang "hilang" akibat tertundanya permainan berupa pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa lain yang mengganggu pertandingan.

Kata injury time merupakan kata gabungan injury dan time, yang secara harfiah diartikan tambahan waktu sebuah permainan/pertandingan diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pemain yang cedera atau gangguan tertentu selama pertandingan berlangsung. Untuk itulah, kata injury time tidak tepat diartikan dengan kata perpanjangan waktu melainkan kata tambahan waktu.

Frasa "perpanjangan waktu" merupakan gabungan kata: perpanjangan dan waktu. Kata "perpanjangan" berasal dari kata dasar panjang yang berarti "tidak pendek" atau "berjarak jauh" dan kata perpanjangan berarti ‘ perihal memperpanjang, sedangkan kata "waktu" berarti "keadaan tertentu", "seluruh rangkaian saat ketika proses, atau "saat". Dengan demikian, kata perpanjangan waktu berarti suatu keadaan tertentu yang dipanjangkan. Persoalannya, apakah waktu dapat dipanjangkan? Rasa-rasanya, tidak ada waktu yang bisa dipanjangkan.

Bagaimana dengan tambahan waktu? Frasa "tambahan waktu" terdiri atas kata tambahan yang berarti yang ditambahkan (dibubuhkan), imbuh, tokok, atau ekstra. Kalau tambahan waktu dapat diartikan suatu keadaan tertentu (waktu) yang ditambahkan.

Kata "perpanjangan waktu" juga merambah dunia politik. Sebuah koran, misalnya, menulis kalimat "Menurut KPUD perpanjangan waktu sosialisasi calon wali kota (kampanye) hanya tiga hari". Kalimat itu dapat diartikan dengan "Menurut KPUD tambahan waktu sosialisasi calon wali kota hanya tiga hari".

Bagaimana dengan kata waktu habis? Mungkinkah waktu itu bisa habis? Kalau itu terjadi, itu artinya dunia telah kiamat! Sebab, tidak ada lagi waktu untuk kita hidup di dunia ini. Perlu kiranya kita jadikan perhatian bahwa waktu tidak pernah habis. Waktu akan selalu ada. Yang mungkin hilang adalah kesempatan, peluang, atau keluasan. Setidaknya, agar kita tidak salah kaprah, kata waktu habis dapat digantikan dengan kata/istilah kesempatan habis, peluang habis, atau keluasan habis.

Selain itu, acap kita jumpai kata/istilah mencari waktu. Misalnya "Kita mencari waktu yang bagus, pernikahan ini sangat sakral". Kata/istilah "mencari waktu" terlihat janggal dan salah kaprah. Kata/istilah waktu merupakan salah satu kata yang abstrak, pada umumnya kata/istilah yang abstrak tidak dapat digambarkan secara pasti dan kuantitatif. Karena waktu tidak pernah hilang, sembunyi, atau pergi. Artinya, kata waktu itu tidak perlu dicari, ditunggu atau diikat. Waktu bukanlah sebangsa binatang, yang bisa makan, lari atau mati. Seharusnya kalimat itu diganti: "Kita akan mencari kesempatan yang bagus, pernikahan ini sangat sakral".

Begitu juga dengan kata/istilah main waktu dan waktu hilang, atau ngaret yang digunakan kurang tepat. Apakah ini sudah menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi budaya? Rasa-rasanya kita tak bisa enjoy aja! Persoalan kata, persoalan yang berkait dengan nilai rasa dan citra. Semakin halus bahasa, semakin tinggi peradabannya.

*) Pemerhati bahasa, bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Sumber : Lampost 5 Mei 2010

OTRIENTASI KEILMUAN DALAM PENDIDIKAN

MASULANA MUKHLIS.

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung

Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan kepada seluruh insan pendidik, peserta didik, dan semua stakeholders pendidikan di negeri ini. Momentum Hardiknas tahun ini mungkin istimewa bagi siswa SMA yang baru saja dinyatakan lulus UN, istimewa bagi sekolah yang berhasil meluluskan 100% siswanya, dan istimewa bagi pemda yang bisa menunjukkan prestasi pembangunan pendidikan di wilayahnya dengan indikator kelulusan UN. Tentang apakah cara mencapai prestasi itu jujur atau tidak? Jujur, saya tidak tahu.

Kedua, izinkan saya juga menyampaikan prihatin dan ironi betapa Hardiknas tahun ini juga diselingi dengan rentetan berita memalukan; pemalsuan ijazah, lembaga pendidikan yang tidak berizin, yang menjadi indikator merosotnya nilai moral dan peradaban dunia pendidikan. Kasus Sally Budi Utami (CPNSD Bandar Lampung) dan Rizki Thabrani (CPNSD Mesuji) yang ternyata menggunakan ijazah palsu dalam proses rekrutmen CPNSD menunjukkan betapa dunia pendidikan kita hanya mementingkan status formal, ijazah, dan gelar.

Ketiga, dalam momentum Hardiknas, perkenankan saya menyatakan kebijakan pendidikan kita ternyata masih berpikir dalam acuan keseragaman. Kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Kurikulum ditetapkan di Pusat, tenaga pendidikan ditentukan dari Pusat, sarana dan prasarana pendidikan diberikan dari Pusat, dana pendidikan ditentukan dari Pusat, semuanya diseragamkan dari Pusat. Dana alokasi khusus (DAK) kemudian menjadi incaran banyak pemda. Tentang kemudian dana DAK tersebut dikorupsi (kasus di Lamtim dan daerah lainnya), itulah ironi betapa orientasi dana masih menjadi tujuan dari para pengelola pendidikan.

Keempat, ada pengakuan bahwa masyarakat menjadi pasif tidak tahu dan tidak dapat berkecimpung di dalam kehidupan pendidikan anak-anak mereka karena tiga ironi sebelumnya. Padahal, masyarakat memiliki harapan dan dampak terhadap upaya pendidikan, walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status sosial, peranan, dan tanggung jawab.

Hal yang sangat ironis lagi, menempatkan pendidikan sebagai kerja nonakademik, pendidikan diselenggarakan dengan otoritas kekuasaan administratif-birokratis, belum menempatkan pendidikan sebagai kerja akademik dan penyelenggaraan pendidikan di bawah otoritas keilmuan. Sangat sedikit para pemangku kekuasaan yang menempatkan orang-orang yang memahami pendidikan secara benar dalam struktur instansi pendidikan; semuanya tergantung pada seberapa besar ia bisa membantu saya dalam pilkada. Hmm.

Akibatnya, pendidikan yang seyogianya dapat membebaskan pembelajar menjadi manusia utuh bermartabat, justru menjadi alat penyiksa. Bukan hanya untuk peserta didik, malainkan juga para pendidik yang telanjur tertekan oleh kondisi ketidakpastian ini. Ironis dan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Fenomena menjelang pelaksanaan UN (misalnya) menunjukkan fakta ini.

Pendidikan yang ada telah tergilas atau terhanyut oleh kekuatan-kekuatan atau sistem-sistem yang lain sehingga secara pasti tidak memungkinkan arah perjalannya dapat menuju ke tujuan pendidikan, apalagi ketercapaian hasil pendidikan itu. Apa hasil pendidikan? Hasil tertinggi dari pendidikan adalah sikap toleransi (Hellen Keller). Sebab itu, saya termasuk orang yang suka menonton acara Upin & Ipin di salah satu stasiun televisi swasta. Acara ini memberikan banyak sekali pelajaran tentang bagaimana membangun proses pendidikan dan menghasilkan produk pendidikan yang bermartabat, bertoleransi, dan berkemanusiaan serta mengedepankan otoritas keilmuan.

Jatuhnya otoritas kelimuan, menurut saya, juga membuat dunia pendidikan masuk kategori mereka yang dikalahkan. Saya amin dengan Refleksi Bung Djadjat (Lampost, [1-5]). “Itulah Indonesia hari ini; ketika keadilan sosial (social justice) dan martabat manusia (human dignity) hanya menjadi “alat” dan bukan tekad. Ia seolah diperebutkan tetapi tak dilaksanakan. Ia menjadi prinsip yang teralenasi di hampir seluruh aspek pembangunan, termasuk bidang pendidikan.”

Saya sepakat bahwa ke depan perencanaan pembangunan pendidikan harus bertitik tolak dari suatu penelitian dan penilaian nasional [national assessment] tentang status dan kondisi pendidikan yang didasarkan pada suatu standar dan ukuran kemajuan yang terbuka, sehingga publik dengan mudah mengikuti kemajuan pendidikan yang ada. Selain itu, perencanaan pembangunan pendidikan harus memiliki ajang pembahasan (ground) yang mampu meliput seluruh aspek dan permasalahan pendidikan secara tuntas [exhaustively], dengan ekspektasi yang terukur, baik secara normatif maupun kuantitatif.

Dan semuanya harus dilakukan dengan kejujuran dan mengedepankan otoritas kelilmuan. Jika ini tidak berubah, saya takut kekhawatiran Gass [1984] dalam Education versus Qualifications yang khawatir bahwa pendidikan (kita) justru menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik akan menjadi kenyataan. Semoga saja tidak.

Sumber : Lampost 5 Mei 2010

SEMINAR. HMI Tarbiyah Bahas Masalah UN


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung akan menggelar seminar nasional pendidikan, Sabtu (8-5).

Demikian disampaikan Syolahudin Magad, ketua panitia kegiatan, saat berkunjung ke Lampung Post. Solah mengatakan seminar nasional ini mengangkat tema Ujian nasional dan pembohongan publik dan pendidikan karakter sebagai solusi.

"Kami menganggap persoalan UN belumlah tuntas, masih banyak hal samar dan belum jelas. UN dalam pelaksanaannya selalu bermasalah. Bahkan ditengarai ada makelar UN yang membocorkasn soal ke siswa leh pihak sekolah," kata dia.

Soleh menjelaskan seminar nasional ini akan menghadirkan dua pembicara, yakni Yudi Latif dari Reform Institute dan Agus Pahrudin, rektor Universitas Muhammadiyah Lampung. Peserta seminar ialah dosen, guru, mahasiswa, pegawai, siswa, dan masyarakat umum.

Mansyur selaku ketua pelaksana kegiatan berharap kegiatan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pendidikan di Lampung bahkan secara nasional. Ia mengatakan dua pembicara yang dihadirkan sesuai dengan kompetensinya.

Sementara Muslim, alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, yang juga panitia pengarah kegiatan, mengatakan meski bernada klise, wacana seputar ujian nasional dinilai masih menjadi salah satu persoalan pokok pendidikan kita.

"Bagaimana dengan adanya UN sebagai standar kelulusan secara nasional tidak diimbangi dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Aceh, bahkan Lampung sendiri," kata dia. (MG14/S-1)

Sumber : Lampost 5 Mei 2010

138.792 SISWA SD IKUTI UASBN

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebanyak 138.792 siswa sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI) di Lampung mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) hari ini (4-5).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kabid Dikdasmen) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Maedasuri mengatakan ke-138.792 siswa itu terdiri dari 128.022 siswa SD, selebihnya pelajar MI. UASBN berlangsung selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (4—6 Mei). Mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Maedasuri mengatakan berbeda dengan UN SMA dan SMP sederajat, pada UASBN kali ini semua sekolah menjadi penyelenggara UASBN. "Setelah UASBN selesai dilaksanakan, lembar jawaban komputer (LJK) kemudian dikumpulkan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk dipindai," kata Maedasuri di Bandar Lampung, Senin (3-5).

Namun, untuk tiga daerah pemekaran baru, yakni Mesuji, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu, yang belum memiliki alat pemindai, maka LJK-nya dikumpulkan dan dipindai di Dinas Pendidikan Provinsi.

"Semua LJK dikumpulkan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota, kemudian dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi dan dipindai oleh petugas dari Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota," kata dia.

Sementara itu, terkait batas minimal kelulusan atau passing grade semua diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sesuai dengan prosedur operasional standar (POS), maka kelulusan siswa ditentukan berdasarkan nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata siswa dalam UASBN.

Terkait dengan soal UASBN, menurut Maedasuri, 25 persen soal berasal dari pusat dan 75 persen disusun oleh tim penyusun soal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dipandu pusat penilaian pendidikan.

Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Abdurahman mengatakan semua MI siap melaksanakan UASBN.

"Insya Allah semua sekolah siap melaksanakan dan sampai sejauh ini semua berjalan lancar," kata dia.

Menurut Maedasuri maupun Abdurahman, distribusi soal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing berkoordinasi dengan sekolah.

Menjelang pelaksanaan UASBN, sekolah di Bandar Lampung meliburkan siswa kelas VI. Sedang siswa kelas I--V juga diliburkan selama sepekan.

Sinta, siswa kelas VI SDN Al Azhar Bandar Lampung, mengatakan sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari untuk mengikuti UASBN. "Saya ingin nilai ijazah saya tinggi agar bisa membantu masuk SMP negeri," kata siswa yang tinggal di Sukarame tersebut.

Sementara itu, Theresia, siswa SD Xaverius Way Halim, yang sudah diterima di SMPN 2 Bandar Lampung, bisa sedikit bernapas lega karena tidak perlu lagi mencari-cari SMP. "Sekarang tinggal konsentrasi untuk mengikuti UASBN agar nilainya bisa tinggi dan sejajar dengan siswa lainnya yang diterima di SMPN 2," kata dia. (UNI/S-1)

Sumber : Lampost 4 Mei 2010

Selasa, 04 Mei 2010

PORET BURAM PENDIDIKAM





Hadi Aspirin

Anggota Tim Renstra Pendidikan UNICEF, penggiat FMGI

Alumni SMA saat ini adalah cermin profil generasi 10 tahun yang akan datang. Setidaknya 70% indikator tujuan pendidikan minimalnya sudah terlihat pada diri alumni SMA atau yang sederajat. Di negara yang pendidikannya maju, siswa yang dinyatakan lulus dalam proses pendidikan selevel SMA, bisa dibayangkan kompetensi, skill, dan kepribadian siswa yang telah diluluskan. Bagaimana dengan alumni SMA kita?

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kenyataannya, belum terlihat tanda-tanda mendekati seperti yang tertulis dalam tujuan pendidikan nasional, meski persentase angka kelulusan terus meninggi. Semua pihak sekarang merasa ketidaknyamanan, ketakutan, kengerian melihat perilaku-perilaku alumni SMA, yang seharusnya sudah memiliki kedewasaan dan pribadi yang matang.

Sosok pelajar pemuda yang cerdas, saleh, disiplin, kreatif, bertanggung jawab, pandai bersyukur, beretika, siapa pun akan merasa nyaman dan sejuk ketika berjumpa dengan pemuda model seperti ini. Model pelajar seperti ini seharusnya sudah tampak pada anak alumni SMA, yang sudah mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Faktanya kesenjangan harapan dan kenyataan terlalu tinggi hal ini berarti ada proses pendidikan yang salah, yang mengakibatkan merosotnya moralitas, kepribadiaan, dan kualitas SDM secara keseluruhan.

Persoalan pokoknya adalah tidak jelasnya arah, tujuan, dan proses pendidikan apa sesungguhnya yang seharusnya dibangun pada diri anak anak bangsa. Kata-kata cerdas, takwa, dan terampil hanya sebatas slogan-slogan penghias dinding lembaga-lembaga sekolah, yang miskin ruh dan nilai. Sebelum UN ramai-ramai zikir hingga yasinan, saat UN kunci jawaban bergentayangan, nilai moralitas kejujuran hanya sebatas kognisi saja. Apa jadinya negeri ini dibangun oleh proses dan birokrasi pendidikan yang sarat dengan tradisi kebohongan dan kepalsuan yang menjalar hingga ke proses pembelajaran. Sungguh ironis mencampuradukan yang hak dan batil dalam proses pendidikan yang semesatinya menjaga nilai dan idealisme.

Pengembangan seluruh potensi anak hanya dapat diperoleh melalui proses evaluasi yang berkesinambungan. Proses evaluasi tsb. hanya dapat dilaksanakan oleh guru profesional, setidaknya minimal memenuhi empat kompetensi; profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Artinya, UN yang bukan untuk memetakan pendidikan, melainkan digunakan penentuan nasib anak (kelulusan) merupakan pelanggaran berat dan mendasar terhadap UUD dan UU No. 20 Tahun 2003. Kepentingan anak untuk berkembang dipancung sistem UN dengan beberapa gelintir mata pelajaran yang cenderung kepada kognisi semata, bukan pengembangan pribadi secara menyeluruh yang hanya dapat diperoleh melalui proses evaluasi yang berkesinambungan. Sistem UN juga telah menyerobot hak guru untuk menilai dan ikut menentukan kelulusan, sebagaimana dijamin dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat (3).

Penyimpangan kedua, kebijakan pendidikan dalam penentuan pagu indikatif anggaran dari PAUD hingga ke SMA dan sederajat berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagian besar diarahkan kepada pembangunan fisik, ATK, rehab, pemeliharaan, dan USB yang rentan di KKN. Sementara yang berhubungan dengan moral, budi pekerti, pengembangan potensi hampir tidak disentuh.

Pendiri negeri ini sudah menegaskan yang setiap upacara selalu dibaca dan dengarkan, bahwa pendidikan untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Proses pendidikan yang tidak dituntun oleh kerangka filosofi dan ideologi bangsa, idiologi pendidikan, akan ngawur dan menghasilkan lulusan memiliki karakter dan kualitas yang tidak jelas seperti yang sekarang ini.

Kajian Education Forum Jakarta patut dijadikan renungan: Membangun pendidikan harus sungguh sungguh dan komitmen, pendidikan adalah pertaruhan masa depan bangsa. Pendidikan adalah solusi fundamental dari keterpurukan bangsa. Banyak negara yang telah membuktikan, karena itu menyusun politik pendidikan harus secermat dokter mendianogsis pasien, tidak serampangan dan menggampangkan. Seenaknya dalam penganggaran dan penentuan visi-misi pendidikan.

Peningkatan profesionalisme guru seharusnya diikuti dengan peningkatan profesionalisme birokrasi pendidikan nasional dari pusat hingga ke daerah. Seperti digambarkan di atas, banyak kebijakan menyimpang karena tidak didasarkan kepada ilmu pendidikan. Agak aneh dan ironis di Dinas Pendidikan justru tingkat penyimpangan dan korupsi cenderung meninggi, satu per satu masuk bui. Hal ini terjadi salah satu sebabnya karena dewasa ini posisi pengambil kebijakan terutama di daerah-daerah ditempati orang-orang yang tidak punya latar belakang pengalaman pendidikan dan tidak tahu hakikat pendidikan itu apa.

Pendidikan cenderung disamakan dengan dinas yang lain yang cenderung orientasi proyekisme, yang mengabaikan idealisme dan keteladanan. Solusi awal meski harus tertatih bisa dimulai dari guru. Sebab, selain jumlah yang besar, pendidikan tinggi, mereka yang memiliki potensi selama ini akrab dengan idealisme. Potensi itu ada asal guru komitmen dan bersatu untuk tidak menoleransi segala bentuk yang menodai citra pendidikan. Jika ada guru yang mbalelo, kita kepruk sama-sama. Bangkitlah guru Indonesia. n
Sumber : Lampost 3 Juni 2010

REORIENTASI PENDIDIKAN



MUSLIM

Koordinator Umum Jamaah Mahasiswa Islam Lampung (Jamila),
Alumnus Jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung

Upaya membangun karakter bangsa dan kehidupan yang demokratis di negeri ini, mestilah dimulai dengan memperbincangkan dunia pendidikan. Sebab, dalam konsep negara demokrasi, pendidikan menjadi tolok ukur untuk melihat apakah rakyat benar-benar sejahtera dalam pemikiran?

Mengubah cara berpikir manusia menjadi lebih positif dan ideal merupakan dasar gerakan dalam dunia pendidikan karena nalar berpikir akan mengarahkan seseorang untuk bertindak. Jika sistem berpikir tidak baik, meski seseorang berpendidikan tinggi, tetap berpeluang melakukan

tindak kejahatan yang terstruktur.

Buktinya, tidak sedikit dari pejabat publik di negeri ini yang bergelar doktor, bahkan profesor. Namun, kebejatan moral dalam wujud korupsi, penjarahan hutan, dan menggusur rumah rakyat miskin masih tetap saja berlangsung. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem berpikir mereka.

Di sisi lain, dalam proses pendidikan, peserta didik kita ternyata belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Beragam perilaku menyimpang, seperti pemakaian narkoba, seks bebas, dan tawuran antarpelajar telah menjadi identitas yang melekat kuat pada siswa di sekolah. Tragisnya lagi, moralitas tak terpuji ini ternyata juga telah merangsek masuk pada jiwa para guru.

Para pendidik itu terlihat hanya mengejar materi semata. Ini tampak dari meningkatnya kuriositas mereka untuk mengikuti seminar dan pelatihan bertaraf (inter)nasional agar lulus dalam sertifikasi. Padahal, kita semua tahu, tak ada hasil nyata yang mereka peroleh. Ujung-ujungnya, tugas dan peran utama mereka sebagai "pelukis" karakter siswa yang berakhlakul karimah menjadi gagal. Wajar, jika banyak siswa berperilaku menyimpang. Karena mereka mewarisi perilaku yang juga tak terpuji dari gurunya. Kondisi ini kemudian diperparah lagi dengan tetap diberlakukannya ujian nasional (UN). Sebab, dengan adanya UN, bacaan wajib yang mesti dikonsumsi peserta didik menjadi seragam.

Akhirnya, ruang-ruang kritis dalam dunia pendidikan menjadi tertutup rapat. Karena ilmu yang diajarkan telah diasumsikan mencapai titik klimaks. Padahal, proses pencarian ilmu pengetahuan tiap saat bisa berubah sesuai dengan dinamika zaman dan kesesuaiannya dengan realitas yang ada.

Efeknya, ruang-ruang untuk berdialektika menjadi mampat. Jika siswa bertanya, mendedah sebuah teori, atau memiliki kerangka berpikir lain, akan dianggap salah. Terlebih lagi, model yang dipakai juga hanya menguji kemampuan menghafal fakta dan kemampuan berpikir tanpa analisis yang kritis. Sementara berbagai persoalan dalam kehidupan membutuhkan kemampuan berpikir dengan daya analisis tinggi, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan mendesain.

Mereka tidak dididik menjadi intelektual atau konseptor yang kreatif dan terampil untuk setiap saat melakukan telaah akan beragam masalah yang tengah mengimpit masyarakat bawah; tetapi diukir menjadi robot yang patuh terhadap pelbagai keputusan yang datang dari penguasa.

Tak hanya itu, hubungan antara guru dan siswa yang seharusnya bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain telah menjadi hubungan yang tak harmonis. Guru tak boleh menjadi teman setia bagi para murid. Karena itu semua "akan menjurus ke arah dialog yang dapat menurunkan status hierarkis para guru selaku instruktur dan pihak pemberi kepandaian dan keterampilan yang sudah diseleksi" (YB. Mangunwijaya, Prisma, No.7/1980: 11-12).

Pada aras ini, setidaknya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pendidikan tampak kehilangan arah. Pertama, tenaga pendidik masih belum memadai. Banyak dari mereka yang tingkat pendidikan dan intelektualitasnya tinggi, tapi masih dirundung masalah ekonomi sehingga mereka tidak mampu berkonsentrasi penuh dalam mendidik.

Kedua, dunia pendidikan kita terlalu teoritis dan birokratis. Lebih banyak teori daripada praktek. Ketika lulusan kita dihadapkan pada kondisi di lapangan, ternyata mereka belum terampil dalam mempraktekkan bidang keilmuannya. Ini pulalah yang menyebabkan dunia pendidikan kita belum mampu bersaing dalam kancah internasional.

Ketiga, sistem pendidikan terlihat hanya berjalan di tempat. Hal ini diakibatkan sering terjadinya perubahan-perubahan kurikulum. Setiap kali pergantian pemerintahan, maka terjadi pula perubahan dalam sistem pendidikan. Alhasil, sekolah-sekolah yang ada menjadi kewalahan dan kehilangan arah untuk mencapai tujuan pendidikan (Abdul Gaffar, 2009).

Begitulah, kondisi dunia pendidikan yang kian hari kian memprihatinkan. Sejumput realitas yang tengah terpampang lebar di depan mata kita. Pendidikan ternyata belum mampu menanamkan moralitas terpuji, rasa kemanusiaan, dan sistem berpikir yang bisa menembus segala patologi sosial dalam masyarakat; serta tak dapat merampatpapankan antara teori di sekolah dengan keadaan riil di lapangan.

Alhasil, agenda utama yang mesti diperhatikan: bagaimana pendidikan kita bisa membuat orang sadar dan melek bahwa mereka turut berperan dalam menentukan masa depan bangsa; membuat orang lebih bijak, lebih adil, serta mampu mengenal dirinya bahwa ia adalah subjek dan bukan objek yang bodoh. n

Sumber : Lampost 3 Mei 2010

PENDIDIKAN DIKUASAI KAPITALIS



BELAJAR DI KOLONG JEMBATAN. Seorang perempuan memberikan pelajaran mengenal angka kepada anak kurang mampu di kolong jembatan, di Jakarta, Minggu (2-5). Puluhan anak usia TK dan SD mendapatkan pendidikan gratis yang dilakukan sejumlah aktivis dan pendidik. (ANTARA/Paramayuda)

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Praktek pendidikan di Tanah Air makin terseret jauh ke arah kapitalisme. Motif mencari keuntungan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan.

Demikian disampaikan elemen mahasiswa dan pelajar Bandar Lampung saat berunjuk rasa di Tugu Adipura, Tanjungkarang, Minggu (2-5) siang. Mereka terdiri dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Bandar Lampung, Ikatan Pelajar Muhamammadiyah (IPM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Lampung. Unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei.

Koordinator lapangan Rika Andi Wijaya dari SMI mengatakan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia telah menyandera warga yang kurang mampu. Ia mengingatkan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan kepada setiap warganya. Namun, mahalnya biaya sekolah membuat banyak warga miskin tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak. "Ironisnya Undang-Undang Pendidikan justru melahirkan komersialisasi pendidikan. Ini bukti kegagalan negara memenuhi hak dasar warganya," kata dia.

Andi mendesak pemerintah mencabut regulasi yang mendorong kapitalisasi pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan gratis.

Hal sama disampaikan Jusi Noprianto dari IPM. Ia menolak liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Ia juga menuntut pemerintah menghapus ujian nasional karena melanggar hak asasi manusia dan menyesatkan pelajar. "Ujian nasional justru merusak mental pelajar," kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Johnson Napitupulu didampingi Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Maedasuri mengatakan institusi pendidikan harus berorientasi pada pengabdian masyarakat. "Tidak benar pendidikan hanya berorientasi pada keuntungan," kata Johnson

Menurut Johnson, pemda tidak bisa membatasi pemberian izin institusi pendidikan. Namun, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota sebab merekalah yang berhak mengeluarkan izin bagi pembukaan institusi pendidikan.

Terkait makin maraknya sekolah swasta berlabel internasional dengan biaya selangit, menurut Johnson, sepanjang masyarakat mampu mengakses hal itu tidak menjadi masalah. "Kami terus mengupayakan agar kualitas sekolah swasta dan negeri setara," kata dia.

Pemerataan Vs Mutu

Secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Lampung Sutopo Ghani Nugroho mengatakan sistem pendidikan kita sebenarnya sudah mengarah pada prinsip pendidikan untuk semua.

Ia menjelaskan pendidikan untuk semua berarti pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu dan berkualitas secara merata, dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Tetapi, dalam prakteknya antara pemerataan dan mutu bagai dua sisi yang saling bertentangan. "Jika yang satu dipenuhi, akan melemahkan yang lainnya," kata dia.

Ia mencontohkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) digulirkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan sehingga dapat dinikmati siswa miskin maupun kaya. Namun, banyak terjadi distorsi pemahaman tentang fungsi dana BOS. "Banyak yang menganggap dengan adanya dana BOS, pendidikan menjadi gratis. Padahal dana BOS bersifat bantuan saja. Akibatnya sekolah terimpit di antara mutu dan pemerataan itu tadi," kata dia.

Contoh lainnya, kata Sutopo, rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar sejajar dengan negara-negara lain. Namun, lagi-lagi terjadi distorsi bahwa RSBI dipersepsikan sebagai sekolah negeri berbiaya mahal. Padahal persoalan dana RSBI adalah komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu dan terjangkau. "Tiadanya komitmen yang kuat menyebabkan konsep awal untuk meningkatkan mutu pendidikan justru berbalik," kata dia.

Sutopo berharap Hari Pendidikan Nasional dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi semua kebijakan. Hal itu untuk menguji kembali apakah semua program pendidikan bermuara pada pemerataan dan peningkatan mutu. "Harus sampai pada titik temu yang seimbang antara pemerataan dan mutu," kata dia. (JUN/UNI/MG14/U-1)

Simber : Lampost 3 Mei 2020