INFO HIDUP SEHAT

Senin, 26 April 2010

METRO DOMINASI UN


RAYAKAN KELULUSAN. Para pelajar merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret pakaian usai pengumuman hasil ujian nasional (UN) di halaman sekolah sebuah SMA di Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung, Senin (26-4). Meski pihak sekolah sudah berupaya mencegah, tradisi coret-coret masih saja terjadi.
(LAMPUNG POST/MG4)




BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kiblat pendidikan Lampung mulai bergeser dari Bandar Lampung ke Metro. Pelajar SMA di bekas ibu kota Lampung Tengah itu mendominasi prestasi dalam ujian nasional 2010.

Dalam pengumuman hasil UN 2010 yang dilakukan serentak, Senin (26-4), Metro mampu mengungguli Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Tim Teknis Pengolahan Data Ujian Nasional Lampung Eddy Hartono memaparkan tiga sekolah terbaik untuk IPA meliputi SMAN 3 Metro dengan total nilai 53,23, SMAN 1 Metro (52,18), dan SMAN 2 Bandar Lampung (52,56). Untuk IPS, SMAN 1 Metro (51,10), SMAN 3 Metro (51,03), dan SMAN 2 Bandar Lampung (50,52).

Sementara dari enam mata pelajaran yang diujikan siswa dengan nilai tertinggi untuk IPA diraih Elsi Meidarwaty Mega dari SMAN 3 Metro (56,10), Cecilia Devi Lusianawati dari SMAN 1 Metro (56,05), dan Dadi Rahmawati dari SMAN 1 Kotagajah (55,90).

Sedangkan untuk IPS diraih Melda Mutiara dari SMAN 1 Metro (53,80), Elvanur Syafitri dari SMA Al Kautsar Bandar Lampung (53,75), dan Dina Damayanti dari SMAN 3 Metro (53,60).

Menanggapi dominasi pelajar Metro dalam UN 2010, akademisi Universitas Lampung Herpratiwi mengatakan prestasi pelajar tak hanya ditentukan dari kecerdasan siswa, tetapi juga didukung banyak faktor. Ia menilai suasana Metro mendukung pelajar mengukir prestasi terbaik. "Metro memiliki guru yang bagus. Sarana dan prasarana juga memadai dengan didukung lingkungan yang kondusif. Itu nilai lebihnya dibandingkan Bandar Lampung," kata dia.

Herpratiwi berharap semua pihak tetap menjadikan hasil UN tahun ini sebagai bahan evaluasi, meski UN bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Sebab, masih ada tolok ukur lain seperti standar isi, proses, sarana-prasarana, dan pendidik. "Kalau hasil ujiannya bagus tak bisa langsung dikatakan pendidikan di daerah itu bagus," ujarnya.

Ujian Ulangan

UN SMA dan sederajat di Lampung tahun ini diikuti 16.139 peserta jurusan IPA dan yang mengulang 375 peserta (2,32%). Sedangkan untuk jurusan IPS diikuti 24.363 peserta dan yang mengulang 1.009 peserta (4,14%).

Dalam pengumuman kemarin, seluruh siswa di empat sekolah tidak lulus ujian dan akan mengikuti ujian ulangan pada 10—14 Mei mendatang. Keempat sekolah tersebut meliputi SMA Taman Siswa, Talangpadang (9 siswa); SMA Islam Terpadu Miftahul Ulum, Tulangbawang (4); SMK Fajar Mulya Islam, Bandar Lampung (16); dan Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP), Pesawaran (39). "Mereka ini belum dapat divonis tidak lulus seratus persen karena masih ada ujian ulangan," kata Eddy Hartono.

Usai pengumuman kemarin, sejumlah sekolah langsung memanggil siswanya yang tidak lulus dengan didampingi wali muridnya. Kepala SMAN 7 Bandar Lampung Soeharto mengatakan tahun ini satu siswanya tidak lulus. "Kami sudah memberi pengertian dan mulai hari ini akan memberikan pelajaran tambahan secara privat untuk menghadapi ujian ulangan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kanwil Kementerian Agama Lampung Abdurahman meminta pengelola madrasah aliah (MA) segera melaporkan siswanya yang tidak lulus. "MA juga kita minta untuk menyiapkan siswanya agar bisa lulus saat UN ulangan," ujarnya.

Menurut Abdurahman, dari 17 MAN di Lampung, hanya empat yang lulus 100%, yakni MAN Kotabumi, MAN Kotaagung, MAN Kibang Tulangbawang, dan MAN Mesuji. (UNI/MG14/U-1)

HASIL UN SMA 2010

------------------------------

SMA Terbaik

------------------------------

Jurusan Sekolah Nilai

------------------------------

1. IPA SMAN 3 Metro 53,23

2. IPS SMAN 1 Metro 51,10

Siswa Terbaik

-----------------------------------------

Jurusan Nama Sekolah Nilai

----------------------------------------

1. IPA Elsi M.M. SMAN 3 Metro 56,10

2. IPS Melda M SMAN 1 Metro 53,80

------------------------------------------

DIKNAS LAMPURA EVALUSI UN

KOTABUMI (Lampost): Tingkat kelulusan ujian nasional (UN) Lampung Utara terendah di Lampung. Sebab itu, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Lampura akan mengevaluasi persentase kelulusan SMA tahun ini.

"Masalah ini akan kami evaluasi. Apakah ini kesalahan para guru dalam melaksanakan tugas atau karena muridnya sendiri. Jadi, belum bisa dijelaskan apa penyebab persentase kelulusan di Lampung Utara pada UN tahun ini," ujar Kepala Diknas Lampura Zulkarnaen, di kantornya, Senin (26-4).

Terkait dengan kemungkinan karena faktor pelaksanaan UN yang dipercepat dibanding tahun sebelumnya, Zulkarnaen meyakini faktor itu bukan penyebab persentase kelulusan Lampura terendah di Lampung. Sebab, semua materi pelajaran sudah selesai disampaikan kepada para siswa. "Saya rasa faktor UN dipercepat tidak ada pengaruhnya dengan hasil UN," ujar Zulkarnaen.

Kendati persentase kelulusan terendah se-Lampung, menurut Zulkarnaen, untuk hasil UN Lampura justru berada pada nomor empat. Begitu juga dengan jumlah peserta UN yang tidak lulus. Di sejumlah kabupaten lain justru ada yang lebih banyak dibanding Lampura.

"Karena jumlah peserta UN masing-masing daerah berbeda, persentase tingkat kelulusan juga berbeda. Sedangkan hasil nilai hasil UN di Lampura berada pada urutan keempat," ujar Zulkarnaen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Johnson Napitupulu menyebutkan tingkat kelulusan UN SMA di Provinsi Lampung tahun ini mencapai 96%.

Berdasarkan data, tingkat kelulusan tertinggi diraih Metro dengan tingkat kelulusan 99,67%.

Sedangkan daerah dengan ketidaklulusan tertinggi adalah Lampura dengan kelulusan hanya 94,52%.

Kelulusan di Lamteng

Sementara, kelulusan UN di Lampung Tengah mencapai 95% atau 384 siswa dari jumlah peserta 7.568 siswa. Perinciannya, untuk SMK dari jumlah peserta 2.765 yang mengulang 202 siswa atau 7,31%.

Untuk SMA jurusan IPA, dari 1.942 peserta, 45 di antaranya atau 2,32% harus mengulang. Sedangkan untuk SMA jurusan IPS dari 2.861 siswa, 101 lainnya atau 3,53% mengulang. Rencananya, ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus akan dilaksanakan pada 10 Mei mendatang.

Setelah melihat hasil UN, seperti tahun-tahun sebelumnya, siswa melakukan aksi coret baju. Namun, aksi itu hanya berlangsung di lingkungan sekolah.

Menurut Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Subrayon Terbanggibesar, Oberlin S., hasil UN kali ini belum dapat dikatakan memuaskan. Sebab, target kelulusan sendiri sampai pada titik minimal, yaitu nol persen.

"Kalau berbicara memuaskan atau tidak, standarnya harus jelas. Karena menurut kami, hasil yang paling ideal adalah menekan angka ketidaklulusan sampai nol persen. Terlebih dengan isu untuk menIadakan UN, itu juga berpengaruh pada siswa," kata dia. (HIM/CK-1/D-3)

Sumber : Lampost 27 April 2010

PENGUMUMAN UN MASIH DIWARNAI AKSI CORET

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Meski dilarang, pengumuman hasil ujian nasional (UN) SMA sederajat di Bandar Lampung, kemarin (26-4), masih diwarnai aksi coret-coret oleh beberapa siswa. Namun, aksi konvoi di jalan tahun ini relatif berkurang.

Berdasar pengamatan Lampung Post di beberapa sekolah di Bandar Lampung, seperti SMA YP Unila, SMAN 2 Bandar Lampung, Sekolah Darma Bangsa (SDB), SMA Al Kautsar, dan SMAN 7 Bandar Lampung, aksi membubuhkan tanda tangan dan mencat dengan cat semprot di seragam sekolah masih dilakukan segelintir siswa.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bandar Lampung Sobirin mengatakan pada pengumuman UN tahun ini pihaknya telah berupaya mencegah terjadinya aksi coret-coret dan konvoi kendaraan yang dilakukan siswa. "Kita sudah memiliki kesepakatan bersama antara MKKS SMA, MA, SMK se-Bandar Lampung bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar lampung dan Poltabes Bandar Lampung agar situasi pascapengumuman ujian nasional berlangsung kondusif," kata dia.

Namun, ujar Sobirin, yang juga kepala SMAN 2 Bandar Lampung, mengakui masih ada beberapa siswanya yang melakukan aksi coret di lingkungan sekolahnya.

"Susah juga mencegahnya. Karena aksi itu adalah wujud dari ekspresi kebahagiaan mereka. Aksi tersebut selama itu dilakukan di dalam sekolah, kami masih menoleransi. Kami juga telah menyediakan kain putih 1 x 8 meter untuk mengakomodasi keinginan mereka itu," kata Sobirin.

Menurut Sobirin, berdasarkan hasil pemantauannya di beberapa jalan utama seperti Jalan Raden Intan dan Jalan Kartini serta tempat strategis seperti Lapangan Saburai, bagi siswa yang hendak melakukan konvoi relatif sepi dan aman.

Hal senada juga diungkapkan Kepala SMA YP Unila Pitoewas.

Ia mengatakan meski telah diimbau dan dilarang masih saja beberapa siswanya membawa pakaian seragam. "Berdasarkan pengawasan, memang menemukan beberapa siswa yang membawa seragam sekolah, padahal mereka telah dilarang mengenakan seragam sekolah. Mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaiam muslim," kata dia.

Ia menambahkan untuk tahun ini sekolahnya berhasil mengantarkan siswanya lulus semua. Tahun ini SMA YP Unila meluluskan 331 siswa dengan perincian 160 untuk IPA dan 171 untuk IPS.

"Tahun ini pola pengumuman khusus di Bandar Lampung berlaku seragam, mereka dilarang membawa pakaian seragam dan sepeda motor. Selain itu sebelum pengumuman mereka mendengarkan tausiah dan sujud syukur terlebih dahulu," kata Pitoewas.

Sementara itu, secara terpisah Kepala SMAN 7 Bandar Lampung Suharto mengatakan prosesi pengumuman di sekolahnya berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00. Diawali dengan ceramah agama di aula sekolah.

Seluruh siswa kelas XII yang beragama Islam mengenakan busana muslim. Lalu setiap wali kelas memberikan hasil pengumuman dengan memberikan amplop tertutup ke siswa. Dilanjutkan dengan sujud syukur dan berjabat tangan antarguru dan siswa.

Namun, beberapa siswa usai pengumuman UN kepada Lampung Post menyatakan ketidaksepakatan mereka jika hasil UN diumumkan di masjid. Mereka beranggapan sebaiknya hal yang demikian itu dilakukan di aula sekolah atau di lapangan sekolah dan bukan di masjid.

"Di masjid itu kan ada adabnya, orang dilarang tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan, apalagi bersorak-sorak. Sayangnya pada pengumuman tadi masih banyak yang tidak paham," ujar Ahmad Arbi, siswa kelas XII IPA 1 SMAN 2 Bandar Lampung.

Meski demikian, baik Arbi, Aryo, dan Robi Setiawan yang masih satu sekolah itu mengaku degdegan sebelum pengumuman, kemarin. Mereka mengatakan adanya tausiah dan zikir cukup membantu mereka untuk bersikap tenang. (MG14/S-2)

Sumber : Lampost 27 April 2010

GURU TOLASK PEMBUBARAN DITJEN PMPTK


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lampung menolak pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Ketua PGRI Lampung Izhar Matrian mengatakan PGRI Lampung akan menggelar aksi terkait dengan rencana pembubaran Ditjen PMPTK. "Semua pengurus PGRI akan bertemu di Jakarta awal Mei mendatang. Salah satu agendanya membicarakan masalah tersebut," kata dia, Minggu (25-4).

Izhar mengatakan Ditjen PMPTK sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan martabat guru. Sebab, meski ada Ditjen PMPTK di daerah kemudian dibuka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), ternyata kompetensi guru masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

"Untuk itu, Ditjen PMPTK masih sangat kami perlukan untuk meningkatkan kompetensi dan martabat guru," kata dia.

Menurut Izhar, aksi nantinya akan digelar serentak oleh seluruh pengurus dan anggota PGRI di seluruh kabupaten/kota.

Wacana yang sama juga mengemuka di hampir semua pengurus PGRI di Indonesia. Seperti dilansir Kompas.com, para guru khawatir persoalan guru nantinya hanya diurusi institusi setingkat direktorat. Hal itu akan menurunkan upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik yang saat ini masih banyak menghadapi kendala.

Para guru sudah meminta penjelasan resmi soal rencana perubahan itu pada Mendiknas.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat pengurus pusat dan daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Kamis (22 April 2010). Bahkan, mantan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro, pengamat pendidikan Soedijarto dan Winarno Surachmad yang hadir sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut mendukung perjuangan PGRI untuk memperjuangkan keberadaan institusi yang mengurusi guru setingkat direktorat jenderal.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, mengomentari informasi yang beredar di kalangan guru bahwa restrukturisasi di Kemendiknas akan melikuidasi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Ditjen yang mengurusi peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan staf sekolah lainnya itu bakal diubah setingkat direktorat, di bawah Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (yang mengurusi pendidikan tingkat TK hingga SMA).

Menurut Sulistiyo, PGRI menyesalkan adanya perombakan institusi yang mengurusi guru tanpa mengajak urun rembuk organisasi guru. Bahkan, PGRI sejak beberapa bulan lalu menyampaikan penolakan resmi tentang diubahnya institusi yang mengurusi guru hanya setingkat eselon dua kepada Presiden dan Mendiknas.

"Kami sudah minta penjelasan resmi soal rencana perubahan itu pada Mendiknas tetapi tidak mendapat jawaban. Tetapi, kami sudah mendapat informasi jika peraturan presiden untuk mengubah Ditjen PMPTK di bawah salah satu direktorat Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sudah dikeluarkan yang hanya berlaku sampai Juni nanti," ujar Sulistiyo.

Dari pertemuan pengurus pusat dan provinsi PGRI, disepakati untuk memobilisasi sekitar 90 ribu guru dari seluruh provinsi di Pulau Jawa ke ibu kota Jakarta. Demonstrasi besar-besaran akan dilakukan pada 3 Mei jika pemerintah tetap berkukuh menghapus Ditjen PMPTK.

Demonstrasi serupa juga akan dilakukan PGRI provinsi dan kabupaten/kota di daerah masing-masing. UNI/S-2

Sumber : lAMPOST 26 aPRIL 2010

KELULUSAN SMA LAMPUNG 96%

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tingkat kelulusan ujian nasional (UN) siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Lampung tahun ini 96%, sementara peserta yang gagal sebanyak 2.907 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Johnson Napitupulu menyebutkan dari total peserta UN tahun ini sebanyak 73.899 siswa, yang tidak lulus sebanyak 2.907 siswa atau sekitar 4%. "Dengan demikian total kelulusan 96 persen," kata Johnson dalam konferensi pers pengumuman UN di Dinas Pendidikan Lampung, Minggu (25-4) malam.

Konferensi pers juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Herlina Warganegara, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Agus Dwi, dan Pembantu Rektor I Unila Hasriadi Mat Akin.

Menurut Johnson, mereka yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulangan. "Bagi siswa yang belum lulus UN utama agar segera didata dan didaftarkan melalui dinas kabupaten/kota. Kita tunggu datanya paling lambat 28 April," kata Johnson.

Jika dibandingkan dengan kelulusan tahun ajaran 2008--2009 yang hanya 94,429 persen, dengan peserta 70.144 siswa, kelulusan tahun ini meningkat 1,637 persen. "Ini berarti kecemasan wali murid dan masyarakat bahwa kelulusan akan menurun tidak terbukti," ujarnya.

Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan, persentase kelulusan tertinggi diraih Metro dengan tingkat kelulusan 99,67 persen. Ini berarti tingkat ketidaklulusan atau siswa yang harus mengulang hanya 0,36% dari seluruh peserta. Sedangkan daerah dengan ketidaklulusan tertinggi adalah Lampung Utara sebesar 94,52%.

Ujian PTN

Hasriadi Mat Akin menjelaskan siswa yang mengikuti UN ulangan memiliki kesempatan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Sebab, masa pendaftaran untuk calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN yakni 2--31 Mei 2010. Sementara, ujian ulangan akan digelar pada 10--14 Mei mendatang. "Bagi yang belum lulus tidak perlu berkecil hati karena masih bisa melanjutkan ke PTN. Masih ada waktu mengikuti ujian ulangan," kata dia.

Pada 2009 lalu, ujian ulangan diselenggarakan pada Juli setelah tes masuk perguruan tinggi negeri selesai, sehingga siswa yang gagal tidak bisa mengikuti SNMPTN.

Sementara itu, tingkat kelulusan MA tahun ini juga meningkat 7,180%. Tingkat kelulusan MA tahun ini sebesar 93,871%, sedang tahun lalu siswa yang lulus hanya 86,691%.

Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Abdurahman mengatakan jumlah peserta UN tahun ini 9.953 siswa. Dari jumlah tersebut, 9.353 orang di antaranya lulus, dan 610 orang harus mengikuti UN ulangan. "Peserta yang belum lulus UN utama, bisa langsung mendaftar di madrasah masing-masing, dan tidak perlu berkecil hati," kata dia.

Sementara itu tingkat kelulusan SMK tahun ini mencapai 96,10%. Sedang total peserta UN SMK mencapai 23.354, ini berarti siswa yang harus mengulang UN pada pertengahan Mei mendatang mencapai 910 orang atau 3,90%. (UNI/U-1)

Sumber : Lampost 26 April 2010

Kamis, 22 April 2010

EUGENIKA, AKHIR KEKHILAFAN PENDIDIKAN

D. DARMA KESUMA

KETIKA Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Nomor 9 Tahun 2009 dibatalkan Mahkamah Konstitusi, saya sempat tidak menyadari bahwa ada kekhilafan yang telah dikoreksi.

Saya yakin Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) adalah hasil pemikiran para akademisi dari perguruan tinggi. Namun, bagaimana mungkin sumbangan itu justru melahirkan produk hukum yang mengkhianati rakyat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Saya pun yakin idealisme sebagian besar pendidik di perguruan tinggi belum tergadaikan untuk menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai ”industri jasa pendidikan”.

Maka, menurut saya, memang tidak mudah menjalankan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tanpa kekhilafan.

Oleh karena itu, tulisan ini

lebih mengungkapkan kekhawatiran terhadap kekhilafan dunia pendidikan yang dapat membuat kita tanpa sadar keliru dan berakhir pada ”eugenika”.

Eugenika adalah upaya memperbaiki ras manusia dengan membuang orang berpenyakit, cacat, lemah, dan bodoh serta memperbanyak individu sehat dan cerdas. Penerapan keliru eugenika telah mengukir sejarah kelam tragedi kemanusiaan.

Eugenika menjadi dasar pembenaran pelarangan pernikahan antarkelompok masyarakat, pemandulan hingga eutanasia terhadap kelompok masyarakat yang tidak diinginkan (baca: genosida). Teori seleksi alam Charles Darwin pun erat kaitannya dengan kelahiran pemikiran eugenika. Eugenika adalah kejahatan sains karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Mungkinkah sistem pendidikan menjadi sumber kekhilafan yang berakhir pada eugenika?

Hal ini tidak mungkin terjadi pada tingkatan produk hukum seperti UU Sisdiknas. Namun, implementasi produk hukum tersebut pada tingkat pelaksana bisa menghasilkan beragam kebijaksanaan karena dilandasi niat dan idealisme yang berbeda.

Berbagai strata

Keinginan memperbesar peran serta masyarakat menyebabkan pelaksanaan sistem pendidikan terpecah menjadi berbagai strata kualitas lembaga pendidikan sesuai strata ekonomi masyarakat. Di satu sisi ada lembaga pendidikan dengan fasilitas pendidikan berkualitas super, di sisi lain lembaga pendidikan pemerintah memberikan fasilitas pendidikan gratis yang kurang memadai untuk kelompok masyarakat bertaraf hidup rendah.

Maka, agar tidak ketinggalan dengan ”pebisnis” yang mengelola ”industri jasa pendidikan”, beberapa lembaga pendidikan pemerintah bermetamorfosa menjadi lembaga pendidikan pemerintah yang menyediakan layanan pendidikan berfasilitas khusus. Artinya, dengan biaya khusus dan hanya dapat dicapai oleh kelompok masyarakat berstrata ekonomi khusus pula.

Tanpa disadari, terjadilah ”korupsi idealisme pendidik” dan ”pelecutan idealisme pendidik”.

Sebagai pendidik, kita tak sepenuhnya dapat disalahkan atas apa yang terjadi karena ada tekanan memproduksi citra pendidikan yang berkualitas tanpa melihat makna pendidikan sebagai hak asasi manusia.

Kita harus siap menerima bahwa pendidikan yang kita laksanakan akan menghasilkan manusia-manusia yang terbagi dalam berbagai predikat strata kualitas pendidikan.

Predikat strata kualitas pendidikan yang berbeda memberi akses yang berbeda pula terhadap fasilitas penghidupan dan kehidupan. Manusia-manusia produk strata kualitas pendidikan baik akan mendapat fasilitas penghidupan dan kehidupan baik.

Mereka menjadi kelompok masyarakat yang memiliki kualitas, harapan hidup, dan bereproduksi dengan baik serta mewariskan kesejahteraan hidup pada generasi berikutnya melalui strata kualitas lembaga pendidikan yang mampu dibiayainya.

Sebaliknya, manusia-manusia produk strata kualitas pendidikan rendah akan mendapat fasilitas penghidupan dan kehidupan rendah pula. Mereka menjadi kelompok masyarakat dengan kualitas, harapan hidup, dan keinginan bereproduksi rendah, berpeluang lebih kecil untuk dapat mewariskan kesejahteraan pada generasi berikutnya.

Seleksi alam telah terjadi dan eugenika akan menjadi kenyataan. Eugenika ini dipercepat lagi dengan adanya diskriminasi layanan kesehatan.

Apabila kita tak ingin mengatakan eugenika sebagai akibat dari kekhilafan dalam pelaksanaan sistem pendidikan, mari kita hayati rasa ketidakadilan yang mengkristal sebagai akibat adanya perbedaan strata kualitas pendidikan ini.


Tidak mudah merasakan kekhilafan ini, mungkin karena kita sedang dalam kemenangan melawan seleksi alam. Kesejahteraan dari pemerintah kepada para pendidik memberi peluang lebih baik untuk melewati seleksi alam ini. Namun, sebagai pendidik, kita bertanggung jawab terhadap semua kemungkinan dampak buruk kekhilafan pelaksanaan UU Sisdiknas.

Cegah kekhilafan

Saya memang belum memiliki kapabilitas memadai untuk mengatakan ada yang salah dengan UU Sisdiknas. Namun, saya yakin tidak mudah menjalankan UU Sisdiknas tanpa kekhilafan. Maka, yang penting adalah bagaimana mencegah kekhilafan pelaksanaan UU Sisdiknas.

Sebagai sistem yang terdiri dari banyak komponen, sisdiknas harus dievaluasi pelaksanaannya secara berkala dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan NKRI. Evaluasi diharapkan bisa memetakan kelemahan dan memprediksi dampak kelemahan terhadap sistem lainnya.

Bagaimana kenyataannya? Sebagai contoh, kita tidak pernah disuguhi hasil analisis nilai ujian nasional (UN) dalam perspektif yang komprehensif seperti di atas. UN hanya diperdebatkan tanpa pernah selesai akibat berbagai kepentingan.

Perdebatan UN yang berkepanjangan membutakan kita terhadap kekhilafan pelaksanaan amanat UU Sisdiknas. Kita terus membiarkan anak didik menjadi kelinci percobaan yang diamati kemampuan akademiknya setelah mendapat ”perlakuan pembelajaran”.

Mereka pun kemudian terbagi dalam dua strata kualitas pendidikan: yang lulus UN sebagai kelompok manusia kualitas pendidikan baik dan yang tidak lulus UN sebagai kelompok manusia kualitas pendidikan buruk.

Sebagai kelompok manusia strata kualitas pendidikan buruk, anak didik yang tidak lulus UN akan menghadapi risiko diskriminasi dalam kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih baik. Anak didik yang tidak berdosa ini menjadi korban eugenika sebagai akibat kekhilafan.

Tampaknya sebagian kita belum menyadari kekhilafan ini, bahkan setelah pengadilan memenangkan keberatan rakyat atas posisi UN. Pemerintah hanya mengubah posisi UN dalam penentuan kelulusan, semata karena tekanan publik bukan berdasarkan analisis komprehensif.

Kepongahan akademik sebagian para pemikir kita belum memungkinkan nuraninya mereposisi UN sebagai upaya memperbaiki kekhilafan menjalankan amanat UU Sisdiknas.

Namun, berbagai strata kualitas pendidikan terus terbentuk menguatkan friksi sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Ini selanjutnya membentuk ”kasta politik” dengan kebijakan diskriminatif yang tanpa sadar mengarah pada eugenika kelompok masyarakat marjinal.

* D Darmakusuma, Dosen Kimia Pemerhati Bioetika dan Kejahatan Sains
Sumber: Kompas, Kamis, 15 April 2010

Minggu, 11 April 2010

SETELAH UU BHP DIBATALKAN

JANUARI SIHOMBING
Alumnus Fakultas Hukum USU, sedang menjajaki studi di
Hukum Ketatanegaraan Pascasarjana UGM

Sebenarnya sejak tahun 2003, Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) mengundang kontroversi. RUU ini mendapat banyak kecaman karena pokok isinya dianggap sebagai upaya lepas tangan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Pemerintah seolah-olah melegalisasi kewenangan institusi pendidikan untuk mengelola pendanaannya secara otonom.

Mandiri dalam pengelolaan keuangan membuat PT BHMN "menghalalkan” segala cara demi pemasukan sebanyak-banyaknya. Penyelenggaraan berbagai macam jalur masuk yang mengutamakan kemampuan finansial adalah salah satunya. Selain itu, beberapa pihak swasta juga digandeng dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal seperti ini tentunya sangat memberatkan dan membatasi akses bagi setiap orang tua dan mahasiswa, terutama kalangan kurang mampu, dalam mengecap pendidikan tinggi.

Lantas, berbagai alasan logis penolakan RUU BHP pun lantang terdengar. Tidak hanya dari mahasiswa, mayoritas praktisi dan pengamat pendidikan juga mempunyai pemikiran yang sama. Namun berbagai aksi penolakan tersebut tidak menyurutkan niat DPR untuk mengesahkan RUU BHP menjadi UU. Maka melalui perdebatan panjang, payung hukum bernama UU BHP pun disahkan DPR melalui UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Walaupun sudah diundangkan, dan beberapa perguruan tinggi sudah berubah statusnya menjadi PT BHMN seperti UI (Jakarta), UPI (Bandung), Undip (Semarang), IPB (Bogor), UGM (Yogyakarta), dan USU (Medan), penolakan UU BHP tidak pernah berakhir.

Jalur terakhir pun ditempuh melalui judicial review terhadap UU 9/2009 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perjuangan itu ternyata tak sia-sia. Hingga akhirnya, pada 31 Maret 2009 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang isinya menolak UU BHP secara keseluruhan. Dengan sendirinya juga, UU Nomor 9 Tahun 2009 dicabut.

UU Nomor 9 Tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi menilai UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan melanggar UUD 1945 terutama Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1). Jika mencermati dari amar putusan dan pertimbangan hukumnya, setidaknya ada 5 (lima) alasan Mahkamah Konstitusi mencabut UU BHP, yaitu:

Pertama, UU BHP mempunyai banyak kelemahan, baik secara yuridis, kejelasan maksud mauupun keselarasan dengan UU lain.

Kedua, UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Namun realitasnya, kesamaan hanya ada pada jenis yaitu PTN, sedangkan menyoal kemampuan berbeda-beda. Ketiga, berhubungan dengan poin dua, pemberian otonomi kepada perguruan tinggi dirasa tidak tepat. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan setiap perguruan tinggi dalam mencari pemasukan dan dihubungkan juga dengan perbedaan pasar di setiap daerah dimana perguruan tinggi berada.

Keempat, UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan UUD 1945. Kelima, prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP, tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

Walaupun pencabutan UU BHP mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat, bukan berarti persoalannya hanya berhenti di situ saja. Seperti diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final artinya tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi. Konsekuensinya, apa pun yang terjadi, semua perguruan tinggi, terutama PT BHMN harus menerima pencabutan UU BHP. Lalu apakah payung hukum bagi PT BHMN yang "merasa" telah mampu mengelola keuangannya itu?

Komisi IX DPR sebagai komisi yang membidangi pendidikan harus bergerak cepat guna mengatasi kekosongan hukum tersebut. Ini target jangka pendek. Apalagi sekarang ini adalah musim penerimaan mahasiswa baru. Jika tidak, dikhawatirkan akan timbul persoalan-persoalan baru yang tidak diinginkan.

Harapan kita, DPR mampu membuat UU yang memenuhi aspirasi dan keadilan publik. UU yang akan dibentuk harus lebih baik dari UU yang dibatalkan. Setidaknya, harus menghindari hal-hal yang menganut penyeragaman. Sebab dengan keadaan pendidikan kita yang seperti sekarang ini, rasanya sangat susah jika harus menyamaratakan kebijakan di setiap wilayah. Hal ini sama seperti penyeragaman penilaian akhir bernama ujian nasional yang masih kontroversial. Selain itu, UU tersebut tidak cenderung membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan serta tidak melanggar HAM.

Rambu-rambu yang sudah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review Pasal 53 Ayat (4) Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi rujukan pembuatan UU BHP juga harus dipatuhi. Di mana dalam putusan tersebut, sesungguhnya tidak ada perintah untuk penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan. Kata “badan huukum pendidikan” dalam pasal tersebut tidak merujuk pada sebuah nama atau bentuk yang seragam, tetapi mengacu pada bentuk badan hukum yang bersifat umum.

Dengan pembatalan UU BHP secara keseluruhan dan semakin seringnya judicial review terhadap UU, seharusnya DPR sudah harus becermin lebih saksama lagi. Pembatalan UU oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa UU yang dikerjakan DPR selama bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit ternyata tak berpihak pada rakyat dan jauh dari keadilan hukum. Jika sudah begini, akan sangat pantas kita kembali mempertanyakan kualitas anggota DPR kita. Betul betul betul? n

Sumber : Lampost 12 April 2010

Jumat, 09 April 2010

RABUN MEMBACA, LUMPUH MENULIS

Bag Kinantan

DENGAN meminjam istilah dari penyair terkemuka negeri ini, Taufiq Ismail, kemampuan intelektual mahasiswa Indonesia tahun 90-an hingga sekarang adalah rabun membaca dan lumpuh menulis. Artinya, mahasiswa zaman sekarang, memiliki minat baca yang minim dan tidak memiliki kemampuan menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Singkatnya, mahasiswa sekarang memiliki budaya literasi yang rendah.

Sebagai elemen elite masyarakat atau�dalam bahasa Soe Hok Gie�the happy selected few, kaum intelektual yang persentasenya dalam masyarakat ibarat lapisan tipis kulit bawang memiliki tradisi budaya literasi (budaya baca-tulis) yang tinggi --sebagai cerminan latar belakang pendidikan yang dienyam--, aktif membaca dan produktif menulis. Inilah budaya yang merupakan puncak peradaban intelektual manusia; cerminan masyarakat yang matang. Bahkan negara-negara maju rata-rata memiliki budaya literasi yang kuat sebagai parameter tebal-tipisnya lapisan intelektual di suatu negeri. (Nursalam A.R. dalam Intelectual Paradoks)

Dalam sejarah kita juga mengenal istilah zaman prasejarah dan zaman sejarah perbedaan yang mendasar dari kedua istilah ini hanya pada ada tidaknya tulisan di zaman itu. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, sedangkan zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan.

Seiring berjalannya waktu sampai sekarang, budaya literasi ini terus berkembang. Buku semakin banyak, penulis semakin banyak pula. Namun, entah mengapa dalam beberapa tahun belakangan ini, lahirnya penulis baru, yang berasal dari kalangan aktivis mahasiswa justru semakin sedikit. Mereka (aktivis) memiliki kecenderungan untuk menjadi idol dalam kancah yang disorot publik dan dielu-elukan massa, sehingga mereka lebih senang tampil berbicara dalam ruang-ruang seminar ketimbang memilih jalan sunyi sebagai seorang penulis.

Dalam bahasanya Nursalam A.R., hanya segelintir aktivis yang rela berjuang dalam sunyi menggulirkan wacana-wacana alternatif di surat kabar kampus, lokal, atau nasional, ketimbang larut dalam gemerlap lampu sorot televisi dan kerumunan wartawan selepas konferensi pers, demonstrasi, atau seminar ala selebritas. Dan dalam bahasanya, menurut Muhyidin M. Dahlan, menulis adalah sebuah jalan sunyi yang sangat sedikit orang memilihnya, kalaulah ada yang memilih jalan sunyi ini, mereka harus siap menjadi orang miskin. Sangat wajar jika sangat sedikit kalangan intelektual (baca: mahasiswa) yang memilih jalan sunyi ini.

Kita sudah sangat jarang melihat atau membaca tulisan-tulisan dari seorang mahasiswa di surat kabar kampus, lokal atau nasional, apalagi kalau kita bicara �buku� yang ditulis seorang mahasiswa. Selain itu juga, tingkat keikutsertaan mahasiswa dalam lomba karya tulis ilmiah pun rendah, seperti yang saya saksikan sendiri di USU ini. Sampai-sampai Pembantu Rektor III USU harus turun tangan.

Terus terang saya merindukan tulisan-tulisan yang lahir dari seorang mahasiswa, tulisan tentang idealisme, tanpa ada paksaan atau maksud lain, selain memang mereka ingin menyuarakan hati nuraninya, demi melihat keadaan bangsa sekarang ini. Akankah muncul lagi buku-buku yang lahir dari rahim penulis muda dengan jaket mahasiswa seperti Soekarno dengan Indonesia Menggugat, dan Di Bawah Bendera Revolusi. Heri Akhmadi (angkatan 1978) dengan Di Bawah Sepatu Laras-nya, Soe Hok Gie, dan lain-lain.

Jika mahasiswa terus mengembangkan dirinya dengan menulis apa saja, terutama yang berkaitan dengan basis keilmuannya, negeri ini akan semakin kaya dengan pengetahuan. Bangsa ini akan mengecap sebuah puncak dari peradaban intelektual, yaitu dengan hadirnya sekelompok intelektual (mahasiswa) yang memiliki semangat membaca yang tinggi, kemudian mereka berhasil membuat formula baru dari hasil membacanya itu.

Akhirnya Taufiq Ismail, tidak akan mengatakan kalangan mahasiswa tahun 90-an sebagai mahasiswa yang rabun membaca dan lumpuh menulis. Teruslah membaca dan teruslah menulis. Di dalamnya akan kita temukan sebuah dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Cobalah.

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 3 April 2010

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

Oleh Drs. Umaedi, M.Ed

Pendahuluan
1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan..Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement). Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (developmental) disebut School Based Quality Improvement.

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.
2. Tujuan

Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini ditulis dengan tujuan;

1. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.

2. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.

3. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.

4. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.

5. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

6. Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.

7. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.

8. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan.

Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah.

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pandidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasiakan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (i) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (iv) adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (vi) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan (vii) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama - sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada empat hal yang terkait dengan prinsip - prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus - menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan - tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.
Pengertian mutu

Dalam rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai . Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah ' terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya :NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.
Kerangka kerja dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;

Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.

Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

* pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
* bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
* pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesioanl harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.
Konsekwensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:

* mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya didalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.

* Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan untuk peningkatan mutu.

* Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada stake-holders).

Uraian tersebut di atas memberikan wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, didalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana berbagai perubahan yang telah membawa kepada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini akan disadari bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan cepat dapat merespon perubahan keinginan masyarakat tersebut.

Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang sekolah yang dikelola secara efektiflah (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan.

Institusi pusat memiliki peran yang penting, tetapi harus mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, harapan dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukungan komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal. Konsep ini menempatkan pemerintah dan otorits pendiidikan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunitas masyarakat.

Jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus mnyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).

Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan diformulasikan dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pendidikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosiekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu kalaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (center for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misi nya utnuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.
Strategi pelaksanan di tingkat sekolah

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

* Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.

* Melakukan evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.

* Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.

* Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam mengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksankan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kondisi ini mendorong sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan preralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa. Sementara persetujuan dari proses pendanaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada perencanaan sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.

* Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka waktu satu tahun program sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu : (i) mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah sebagai hasil dari kontribusi berbagai program sekolah dalam periode satu tahun, dan (ii) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus menyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang representatif untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan telah juga disesuaikan. Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.

* Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Penutup

Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran ditambah lagi dengan kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasikan secara lengkap oleh birokrasi pusat. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Konsekwensi dari pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua/masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya di satu sisi dan pemerintah (Depdikbud) di sisi lainnya sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu.

Dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen ini, strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah antara lain meliputi evaluasi diri untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sekolah bersama-sama orang tua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana program sekolah termasuk pembiayaannya, dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan program, sekolah harus menetapkan indikator atau target mutu yang akan dicapai. Kegiatan yang tak kalah pentingnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi program yang telah direncanakan sesuai dengan pendanaannya untuk melihat ketercapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional dan target mutu yang dicapai serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan pemerintah. Hasil evaluasi (proses dan output) ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai masukan untuk perencanaan/penyusunan program sekolah di masa mendatang (tahun berikutnya). Demikian terus menerus sebagai proses yang berkelanjutan.

Untuk pengenalan dan menyamakan persepsi sekaligus untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan konsep dan pelaksanaan manajemen ini, maka sosialisasi harus terus dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pilot/uji coba harus segera dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin muncul di dalam pelaksanaannya untuk dicari solusinya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkian kendala yang muncul di masa mendatang. Harapannya dengan konsep ini, maka peningkatan mutu pendidikan akan dapat diraih oleh kita sebagai pelaksanaan dari proses pengembangan sumber daya manusia menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat.
Daftar Pustaka

Bendell, Tony, and Boulter, Louise, and Kelly, John, 1993, Benchmarking for Competitive Advantage, Pitman Publishing, London, United Kingdom.

Chapman, Judith (ed), 1990, School-Based Decision-Making and Management, The Falmer Press, Hampshire, United Kingdom.

Dikmenum, 1999, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

...., 1998, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

Karlof, Bengt and Ostblom, Svante, 1994, Benchmarking : A signpost to Excellence in Quality and Productivity, John Wiley and Soons, New York, USA

Pascoe, Susan and Robert, 1998, Education Reform in Australia: 1992-97 (a Case Study), The Education Reform and Management Series, Education-World Bank, Australia.

Roger,Everett M.,1995, Diffusion of Innovations, The Free Press, New New York, USA.

Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, 1991, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, PT. Grasindo, Jakarta.

Suseno, Muchlas, 1998, Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 (makalah hasil analisis dari Accelerated Learning for 21st Century oleh Colin Rose and Malcolm J. Nicholl), Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Jakarta

TimTeknis Bappenas, 1999, School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta.

Victorian's Departement of Education, 1997, Developing School Charter: Quality Assurance in Victorian Schools, Education Victoria, Melbourne, Australia.

..., 1998, How Good is Our School: School Performance for School Councillors, Education Victoria, Melbourne, Australia.

MANAJEMEN SEKOLAH

(Pengertian, Fungsi dan Bidang Manajemen)

oleh : AKHMAD SUDAJAT, M.Pd

A. Pengertian Manajemen Sekolah

Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis cenderung untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua istilah ini dapat digunakan dengan makna yang sama.
Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian umum tentang manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli. Dari Kathryn . M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Jusuf Udaya (1995) memberikan rumusan bahwa :

“Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan”.

Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djam’an Satori (1980) memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Sementara itu, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal”.

Meski ditemukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Fungsi Manajemen

Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajamen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, H. Siagian (1977) mengungkapkan pandangan dari beberapa ahli, sebagai berikut:

Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu :
(1) planning (perencanaan);
(2) organizing (pengorganisasian);
(3) actuating (pelaksanaan); dan
(4) controlling (pengawasan).

Sedangkan menurut Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi :
(1) planning (perencanaan);
(2) organizing (pengorganisasian);
(3) commanding (pengaturan);
(4) coordinating (pengkoordinasian); dan
(5) controlling (pengawasan).

Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel mengemukakan lima fungsi manajemen, mencakup :
(1) planning (perencanaan);
(2) organizing (pengorganisasian);
(3) staffing (penentuan staf);
(4) directing (pengarahan); dan
(5) controlling (pengawasan).

Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu :
(1) planning (perencanaan);
(2) organizing (pengorganisasian);
(3) staffing (penentuan staf);
(4) directing (pengarahan);
(5) coordinating (pengkoordinasian);
(6) reporting (pelaporan); dan
(7) budgeting (penganggaran).

Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry, meliputi : (1) perencanaan (planning); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective. Sedangkan T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa :
“ Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.”

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan: (a) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; (b) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; (c) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran; (d) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; (e) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (f) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi; (g) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; (h) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan (i) menghemat waktu, usaha dan dana.

Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan, yaitu :

1. Penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) menggunakan kata-kata yang sederhana, (b) mempunyai sifat fleksibel, (c) mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam perimbangan sumber daya, dan (e) meliputi semua tindakan yang diperlukan.
2. Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang meliputi unsur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.
3. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas dan tegas.

Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko (1995) bahwa terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu : (a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; (b) merumuskan keadaan saat ini; (c) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; (d) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Pada bagian lain, Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan masalah serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : (1) rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan (3) rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis.

Perencanaan strategik akhir-akhir ini menjadi sangat penting sejalan dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan sangat sulit diprediksikan, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan manajerial yang semakin kompleks, dan percepatan perubahan lingkungan eksternal lainnya.
Pada bagian lain, T. Hani Handoko memaparkan secara ringkas tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai berikut:

1. Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan umum tentang misi, falsafah dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini merupakan tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum seperti macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.
2. Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan dan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta memerinci kuantitas dan kualitas sumber daya -sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan di masa lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
3. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan dapat mempengaruhi organisasi. Disamping itu, perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, seperti para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara langsung operasi perusahaan.

Meski pendapat di atas lebih menggambarkan perencanaan strategik dalam konteks bisnis, namun secara esensial konsep perencanaan strategik ini dapat diterapkan pula dalam konteks pendidikan, khususnya pada tingkat persekolahan, karena memang pendidikan di Indonesia dewasa ini sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sehingga membutuhkan perencanaan yang benar-benar dapat menjamin sustanabilitas pendidikan itu sendiri.

2. Pengorganisasian (organizing)

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (organizing). George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa :
“Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.
Lousie E. Boone dan David L. Kurtz (1984) mengartikan pengorganisasian : “… as the act of planning and implementing organization structure. It is the process of arranging people and physical resources to carry out plans and acommplishment organizational obtective”.
Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.
Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan beberapa asas dalam organisasi, diantaranya adalah : (a) organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan; (b) pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja; (c) organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; (d) organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol; (e) organisasi harus mengandung kesatuan perintah; dan (f) organisasi harus fleksibel dan seimbang.
Ernest Dale seperti dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan tiga langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu : (a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b) pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

3. Pelaksanaan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi
Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.
Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika : (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

4. Pengawasan (controlling)

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : “… the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”.
Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa :
“Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”
Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.
Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu : (a) penetapan standar pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.
Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.
Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan.

C. Bidang Kegiatan Pendidikan

Berbicara tentang kegiatan pendidikan, di bawah ini beberapa pandangan dari para ahli tentang bidang-bidang kegiatan yang menjadi wilayah garapan manajemen pendidikan. Ngalim Purwanto (1986) mengelompokkannya ke dalam tiga bidang garapan yaitu :

1. Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi/ benda-benda, seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah dan lain-lain.
2. Administrasi personal, mencakup di dalamnya administrasi personal guru dan pegawai sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.
3. Administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar guru-guru, penyusunan sylabus atau rencana pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan dan sebagainya.

Hal serupa dikemukakan pula oleh M. Rifa’i (1980) bahwa bidang-bidang administrasi pendidikan terdiri dari :

1. Bidang kependidikan atau bidang edukatif, yang menyangkut kurikulum, metode dan cara mengajar, evaluasi dan sebagainya.
2. Bidang personil, yang mencakup unsur-unsur manusia yang belajar, yang mengajar, dan personil lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
3. Bidang alat dan keuangan, sebagai alat-alat pembantu untuk melancarkan siatuasi belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan pendidikan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Thomas J. Sergiovani sebagimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra (2002) mengemukakan delapan bidang administrasi pendidikan, mencakup : (1) instruction and curriculum development; (2) pupil personnel; (3) community school leadership; (4) staff personnel; (5) school plant; (6) school trasportation; (7) organization and structure dan (8) School finance and business management.

Di lain pihak, Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas (1999) telah menerbitkan buku Panduan Manajemen Sekolah, yang didalamnya mengetengahkan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, meliputi: (1) manajemen kurikulum; (2) manajemen personalia; (3) manajemen kesiswaan; (4) manajemen keuangan; (5) manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah.

Dari beberapa pendapat di atas, agaknya yang perlu digarisbawahi yaitu mengenai bidang administrasi pendidikan yang dikemukakan oleh Thomas J. Sergiovani. Dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, pandangan Thomas J. Sergiovani kiranya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, terutama dalam bidang school transportation dan business management. Dengan alasan tertentu, kebijakan umum pendidikan nasional belum dapat menjangkau ke arah sana. Kendati demikian, dalam kerangka peningkatkan mutu pendidikan, ke depannya pemikiran ini sangat menarik untuk diterapkan menjadi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah, yang mencakup :

1. Manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui empat tahap : (a) perencanaan; (b) pengorganisasian dan koordinasi; (c) pelaksanaan; dan (d) pengendalian.
Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita Lestari (2006) mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap :

1. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai : (1) analisis kebutuhan; (2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; (3) menentukan disain kurikulum; dan (4) membuat rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.
2. Tahap pengembangan; meliputi langkah-langkah : (1) perumusan rasional atau dasar pemikiran; (2) perumusan visi, misi, dan tujuan; (3) penentuan struktur dan isi program; (4) pemilihan dan pengorganisasian materi; (5) pengorganisasian kegiatan pembelajaran; (6) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; dan (7) penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah: (1) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (2) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan); (3) penentuan strategi dan metode pembelajaran; (4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; (5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar; dan (6) setting lingkungan pembelajaran
4. Tahap penilaian; terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum dapat mencakup Konteks, input, proses, produk (CIPP) : Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif)

2. Manajemen Kesiswaan

Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu : (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal; (c) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.

3. Manajemen personalia

Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia yaitu : (a) dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga; (b) sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional; (c) kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah; dan (d) manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.
Disamping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajamen personalia adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan.

4. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.
Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

5. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah

Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan pra sarana sekolah.
Dalam manajemen ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan pra saran, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah.
Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan : pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah.

DPR SIAPKAN PENGGANTI UU BHP

Kamis, 8 April 2010 (okezone)

JAKARTA - DPR akan mengajukan rancangan UU BHP baru sebagai pengganti UU No 9/2009 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

”Kita ajukan UU yang baru yang namanya juga UU BHP, tapi isinya berbeda,”kata Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chaerul Azwar seusai pertemuan tertutup antara Komisi X DPR dengan para hakim konstitusi di Gedung MK kemarin.

Rully mengatakan, UU BHP yang akan dibuat tentu sesuai dengan semangat putusan MK dan berbeda dengan yang sudah dibatalkan. Menurutnya,UU baru nantinya tidak ada penyeragaman dan tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Namun, anggota Fraksi Partai Golkar ini belum mengungkapkan, kapan tepatnya UU BHP baru tersebut akan dibuat. Saat ini Komisi X DPR akan meminta pandangan dari banyak pihak terkait peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari UU BHP yang telah dibatalkan MK.”Kita akan meminta pandangan dari lembaga swadaya masyarakat, tokoh pendidikan, atau pihak dari Kementerian Pendidikan Nasional,”jelasnya.

Menurut dia, hasil masukan tersebut akan direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun PP baru. PP tersebut harus dilakukan sebagai pengganti PP yang lama yang sudah tidak sejalan dengan putusan MK.

Anggota Komisi X DPR kemarin bertemu dengan para hakim konstitusi. Delegasi komisi X DPR yang terdiri atas sekitar 10 orang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X Muhyiddin. Sementara pihak MK yang menjadi tuan rumah dipimpin langsung Ketua MK Mahfud MD.Seusai pertemuan tertutup tersebut,Ketua MK tidak memberikan keterangan karena langsung akan memimpin sidang uji materi. Sebelumnya, MK telah membatalkan semua pasal dalam UU BHP.

Di sisi lain, MK juga membatalkan beberapa isi UU Sisdiknas. Pertimbangan MK membatalkan UU BHP salah satunya adalah, UU BHP ingin menyeragamkan penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHP. MK menilai ide penyeragaman melalui UU BHP tidak menemukan alasan yang mendasar.

Alasan lain adalah UU BHP mewajibkan BHP dikelola dengan dana mandiri dan prinsip nirlaba. Permasalahan akan muncul di daerah di mana akan sangat kesulitan sekolah dalam bentuk BHP mendapatkan sumber dana untuk mandiri. Menurut MK, jika keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP, sasaran yang paling rentan adalah peserta didik. Sejak proses persidangan di MK, uji materi UU BHP memang menyita perhatian mahasiswa, penggiat pendidikan atau pengamat pendidikan.