Rabu, 27 Januari 2010

KUNCI KEBERHASILAN PENDIDIKAN

Pendidikan Dasar: Kunci Keberhasilan Masa Depan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pendidikan dasar adalah kunci utama yang menentukan kehidupan anak-anak ketika dewasa. Sebab, pendidikan dasar seperti sekolah dasar (SD) adalah pintu pertama anak-anak bersentuhan dengan ilmu dan pengetahuan.

Ivan Sumantri Bonang, koordinator Komunitas Dongeng Dakocan, yang peduli dengan perkembangan mental anak, mengungkapkan hal itu akhir pekan lalu.

Pendidikan dasar tersebut, menurut Ivan, amat berpengaruh terhadap jalan yang akan ditempuh, terlebih pada jenjang karier atau pekerjaan yang akan digeluti saat dewasa kelak.

"Jika pendidikan dasarnya sudah salah atau memaksa, dijamin kehidupannya pas dewasa akan tidak bahagia," kata dia.

Menurut Ivan, sistem pendidikan dasar di Indonesia sudah jauh dari apa yang diharapkan tentang makna pendidikan dasar itu sendiri.

"Pendidikan saat ini hanya berorientasi pada nilai. Semua disamaratakan," ujarnya.

Padahal, karakter setiap anak berbeda-beda, baik pada bakat maupun minatnya. Namun, karena standarnya dipaksa disamaratakan, justru membunuh potensi anak.

Ivan membandingkan dengan sistem pendidikan dasar yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Menurut dia, sejak dini, anak-anak sudah diarahkan pendidikannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Karena difokuskan sejak kecil, tidak heran negara-negara tersebut melahirkan banyak ahli pada berbagai bidang.

"Bandingkan dengan negara kita. Tidak fokus. Semua mata pelajaran harus bagus kalau mau naik kelas atau lulus ujian nasional," kata dia. Padahal, kecerdasan setiap orang berbeda-beda. Kecerdasan itu, antara lain kecerdasan linguistik, logis, kinestetik, spasial, dan musikal. n MG13/S-2

Sumber : Lampost 28 Januari 2010

EKSPOSE KECURANGAN UN

UJIAN NASIONAL: Ekspose Kecurangan sebagai Kontrol

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah didesak mengekspose kecurangan pada ujian nasional sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga diajak mengubah pola pikir jika menginginkan UN bermutu dan kredibel.

Demikian ditegaskan Penanggung Jawab Panitia Pengawas dan Pemantau Independen UN 2010 Hasriadi Mat Akin di Gedung Rektorat Universitas Lampung, Rabu (27-1).

"Caranya, ujian nasional harus dipisahkan dari hal-hal politis. Keberhasilan ujian nasional bukan hanya dilihat dari persentase kelulusan, melainkan tingkat kejujuran," kata dia.

Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung itu mengatakan saat ini pendidikan memang tengah menjadi isu strategis. Akibatnya, kegagalan dalam pendidikan dapat dianggap gagal dalam memimpin oleh beberapa kepala daerah tertentu.

"Kita harus mencontoh Bupati Mojokerto di Jawa Timur yang berkomitmen melaksanakan ujian nasional yang jujur ketimbang sekadar melihat ujian nasional dari kelulusan belaka," kata dia.

Untuk itu, kata dia, jika Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengidentifikasi kecurangan berdasarkan sekolah, provinsi, kota, dan kabupaten, sebaiknya data itu diekspose ke masyarakat.

"Dengan demikian akan terjadi shock therapy dan kontrol sosial di masyarakat," kata dia.

Kredibilitas hasil UN sangat penting bagi pemetaan mutu pendidikan di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan UN terjadi kecurangan, akan menciptakan peta pendidikan semu. "Hasil seperti ini tidak bisa dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan," kata dia.

Ia mengatakan tahun ini Unila tetap berperan sebagai pengawas dalam ujian nasional. "Untuk tahun ini Unila memiliki wewenang mendiskualifikasi jika ternyata di lapangan menemukan praktek kecurangan dalam ujian," kata dia.

Menurut dia, pemerintah ingin UN berlangsung kredibel. Mereka ingin perguruan tinggi mencetak langsung soal ujian serta menambah jumlah pengawas. Namun, kedua hal itu urung dilakukan karena anggaran yang terbatas. n MG14/S-2

Sumber Lampost 28 Januari 2010

SMPIT TUR STUDY KE MALAYSIA

KEGIATAN SISWA

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Siswa kelas VIII SMP Islam Terpadu (SMPIT) Ar Raihan melakukan tur studi ke Malaysia dan Singapura. Studi banding dilaksanakan selama satu pekan, 25--31 Januari.

Wakil Kepala SMPIT Ar Raihan Bidang Kesiswaan, Irawan Darmajati, mengatakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMPIT Ar Raihan, pihaknya mengadakan tur studi selama satu minggu ke sekolah-sekolah yang ada di Malaysia dan Singapura.

"Kami berangkat Senin, 25 Januari 2010, diikuti oleh 37 siswa dan 4 orang guru pembimbing dan Kepala SMPIT Pak Gunadi," kata dia.

Irawan menjelaskan kegiatan tur studi bertujuan melihat sistem pembelajaran yang diterapkan pada sekolah international yang ada negara tetangga tersebut. Dengan demikian, siswa-siswa Ar Raihan mengetahui sejauh mana perbedaan sistem pembelajaran yang ada di kedua negara tersebut dengan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh Ar Raihan.

Menurut dia, antusias siswa SMPIT mengikuti kegiatan ini sangat besar. Hal ini terlihat sejak jauh hari mereka sudah mengurus paspor dan perlengkapan yang lainnya. "Kegiatan ini merupakan kali pertama yang diadakan oleh SMPIT Ar Raihan dan akan berlanjut untuk periode yang akan datang," kata dia.

Rencananya mereka akan berkunjung ke Sekolah Kebangsaan Malaysia dan Islamic International School Ar Raihan Malaysia. "Kunjungan ke Malaysia akan berlangsung sejak 25 hingga 31 Januari. Satu hari ke Singapura dan selebihnya di Malaysia," kata dia.

Irawan menambahkan hal utama yang ingin dicapai dari kunjungan ini adalah memberikan pengalaman nyata bagi siswa untuk berbahasa Inggris aktif, baik ketika memproses paspor, surat perjalanan, aktivitas diskusi, dan berbelanja di sana. n MG14/S-2

Sumber : Lampost 27 Januari 2010

IDENTIFIKASI KECURANGAN UN

BSNP Identifikasi Kecurangan UN

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tengah mengidentifikasi kecurangan ujian nasional (UN) sejak pertama UN dilaksanakan. Hal itu agar kecurangan dalam UN tak terulang.

Demikian disampaikan Djemari Mardapi, ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ketika dihubungi Lampung Post melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa (26-1). Ia dihubungi terkait persiapan pelaksanaan serta penangulangan kecurangan UN tahun ini.

"Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya sedang kami identifikasi, baik modus maupun sekolah pelakunya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang," kata Djemari.

Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota, dan kabupaten. "Semua pihak tentu ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan ujian nasional secara jujur supaya hasilnya murni," ujarnya.

Selain melakukan identifikasi, kata Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan UN jenjang SMA atau MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.

"Jika tahun lalu perguruan tinggi cuma pengamat, tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam pengarahan kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat," kata Djemari.

Sebelumnya, penanggung jawab pengawasan UN tingkat SMA sederajat di Provinsi Lampung, Hasriadi Mat Akin, mengatakan untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian sampai penilaian.

"Tahun ini kita sebagai pengawas memiliki wewenang mendiskualifikasi jika ternyata di lapangan menemukan praktek kecurangan dalam ujian," kata Hasriadi.

Metro Putih

Sementara itu, Kota Metro dinilai BSNP sebagai wilayah putih--yang tidak dicurigai memanipulasi. Karena itu, UN tahun ini harus mampu memberikan nilai yang lebih baik lagi dibandingkan tahun lalu, tetapi dalam koridor kejujuran.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Masnuni di ruang kerjanya, Selasa (26-1). "Metro harus mampu mempertahankan prestasinya," ujarnya.

Dia mengatakan target UN yang akan dicapai, selain sukses penyelenggaraan, juga sukses prestasi. "Jadi harus bisa meningkat lagi, namun dalam koridor jujur," kata dia.

Untuk mencapai itu, kini intesitas pembelajaran harus ditingkatkan. Hal itu dengan menambah jam belajar di sekolah. "Di rumah orang tua juga diminta ikut memotivasi anaknya untuk meningkatkan jam belajar," ujarnya.

Menurut Masnuni, awal Februari ini latihan ujian nasional (LUN) dimulai di semua sekolah.

Selain itu, guru juga diinstruksikan mengajar sesuai kompetensi lulusan agar tidak bias. n CAN/MG14/S-2

Sumber : Lampost 27 Januari 2010

Selasa, 26 Januari 2010

PENERIMAAN SISWA BARU RSBI

Penerimaan Siswa Baru RSBI Dipercepat

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah memajukan penerimaan siswa baru sekolah berstandar internasional dan rintisan sekolah berstandar internasional (SBI/RSBI).

Berdasarkan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 dan Surat Edaran Pembina Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Nomor 0015/C3/KP/1020 tanggal 6 Januari 2010, penerimaaan siswa baru tahun 2010 harus sudah berakhir di minggu keempat April.

"Keputusan ini berasal dari Pusat bukan keputusan kami. Makanya diperkirakan minggu keempat Februari proses awal akan dilakukan," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan Zakki akhir pekan lalu.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono mengatakan percepatan ini untuk memberikan waktu bagi sekolah agar siswa yang diterima siap mengikuti proses pembelajaran di SBI/RSBI. "Nantinya ada masa orientasi siswa dan matrikulasi siswa," kata dia.

Kedua proses tersebut bertujuan mengenalkan sistem pembelajaran di tingkat SMP berstatus SBI atau RSBI. "Sedangkan satu bulan terakhir ada proses matrikulasi bahasa Inggris serta kemampuan komputer," kata dia.

Menurut Nusyirwan, mengenai syarat penerimaan siswa di SBI maupun RSBI tidaklah jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. "Berdasarkan edaran yang kami terima, nyaris tidak ada sesuatu yang berbeda," kata dia.

Persyaratan untuk calon siswa yang akan masuk RSDBI yakni menunjukkan akta kelahiran, memiliki kecerdasan di atas rata-rata berdasarkan tes inteligensia kolektif Indonesia (TIKI) atau tes potensi akademik. Kemudian, mengikuti tes minat dan bakat, surat keterangan sehat dari dokter. Juga bersedia membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu.

"Kami membebaskan siswa tidak mampu, namun kami meminta mereka menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial," kata dia. Sedangkan pendaftaran siswa baru di sekolahnya akan dimulai pada minggu ketiga Maret mendatang. Namun, sosialisasi ke seluruh TK di Bandar Lampung akan dilaksanakan minggu ketiga Februari.

Sartono menambahkan syarat untuk masuk SMP RSBI, yakni nilai rata-rata rapor SD kelas IV hingga kelas VI minimal 7,5; nilai rata-rata ijazah SD 7,5; tes kecerdasan di atas rata-rata tes inteligensia kolektif Indonesia (TIKI) dan atau tes potensi akademik. Tes minat dan bakat, surat keterangan sehat dari dokter dan kelakuan baik dari sekolah asal.

Ia menambahkan SMP 1 dan SMP 2 sebagai dua sekolah berstatus RSBI akan menyelenggarakan ujian secara bersama, dari pendaftaran hingga pengumuman.

Sedangkan mengenai jumlah siswa yang akan diterima di sekolahnya juga tidak mengalami penambahan. "Kami akan menerima enam kelas dengan setiap kelas terdiri dari 24 siswa. Jadi totalnya adalah 144 siswa," kata dia.

"Bagi wali murid yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah SBI/RSBI, dapat mempersiapkan segala persyaratan dari sekarang. Insya Allah keterangannya akan kami sosialisasikan di media beberapa waktu ke depan," kata dia. n MG14/S-2

Sumber : Lampost 25 Januari 2010

KETELADANAN KUNCI POKOK MENDIDIK ANAK

PENDIDIKAN KEPRIBADIAN.

BANDAR LAMPUNG (lampost): Keteladanan menjadi hal pokok bagi orang tua dalam mendidik anak. Orang tua yang baik adalah mereka yang mampu memberi contoh bagi anak-anak mereka.

Demikian disampaikan Agus Mukhendar, ketua Komite Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Darul Hikmah Rajabasa, Bandar Lampung, di sela- sela workshop di aula Islamic Center Bandar Lampung yang berlangsung, Sabtu (23-1).

Kegiatan ini bertema Membetuk orang tua cerdas dan kreatif di era layar ini merupakan kelanjutan dari workshop yang berlangsung minggu lalu. Kali ini pesertanya adalah wali murid untuk kelas III hingga VI.

Agus mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan konsep pendidikan yang diberikan oleh guru kepada anak didik di sekolah dan cara membimbing orang tua di rumah.

"Jangan sampai ketika di sekolah anak diajarkan untuk tidak menonton tayangan penuh kekerasan misalnya, di rumah justru orang tua melakukannya," kata Agus.

Ia mengatakan orang tua jangan memandang ruang lingkup mendidik anak hanya di sekolah. Rumah juga merupakan ruang tempat mendidik anak yang efektif.

Orang tua justru harus memberikan teladan yang baik bagi perilaku anak-anak mereka. "Keteladanan jauh lebih baik ketimbang penjelasan secara lisan," kata dia.

Mengenai materi workshop, Agus menjelaskan temanya tidak jauh berbeda dengan materi minggu lalu. "Di sini kita paparkan bagaimana bahaya dunia maya atau visual tanpa bimbingan orang tua. Namun, karena pesertanya adalah wali murid kelas III hingga IV materinya agak detail sedikit," kata dia.

Sementara itu, Barmalisi, selaku pemateri, memutarkan beberapa cuplikan film yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. "Video game juga terkadang mengandung unsur unsur kekerasan," kata dia.

Barmalisi yang merupakan salah satu guru di SDIT tersebut berpengalaman menjadi peserta training of trainer yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu di Jakarta.

Untuk itu, kata dia, orang tua harus secara intens memperhatikan aktivitas anak. Orang tua harus memberikan bimbingan dan pengarahan serta pengertian dengan komunikasi yang efektif kepada anak. MG14/S-2

Sumber : Lampost 25 Januari 2010

Jumat, 22 Januari 2010

UN vs HAK GUR

UN Vs Hak Guru

Muh. Muhlisin

Peneliti Center for Religion and Culture Studies (CRCS) Yogyakarta

SAMPAI saat ini ujian nasional (UN) masih tetap menjadi perdebatan panjang yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Sementara bagi siswa, siswi SD, SMP, dan SMA, UN bisa dibilang racun terakhir sebelum akhirnya terbebas dari satu beban.

UN agaknya telah berubah menjadi momok yang demikian menakutkan. Banyak kalangan yang merasa cemas, khawatir, dan shock hingga merasa perlu melakukan cara-cara naif untuk mengatrol nilai UN. Beban mereka tentunya menjadi semakin berat tatkala pemerintah menetapkan bahwa UN akan dipercepat pelaksanaannya dari yang dulunya diselenggarakan pada bulan April menjadi Maret 2010.

Usaha percepatan yang didukung dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasonal ini, adalah keputusan yang memberatkan bagi guru dan siswa. Hal ini karena, dalam jangka waktu tiga bulan untuk menuntaskan materi pembelajaran merupakan jangka waktu yang sangat minim sekali apalagi dengan kondisi mental siswa yang belum siap menghadapi UN menjadi faktor utama yang patut dipertimbangkan.

Pemerintah hendaknya memperhatikan hal ini dengan melihat kembali proses UN pada tahun-tahun sebelumnya. Implikasi sosialnya begitu luas dan kompleks. UN bukan lagi diperlakukan sebagai alat atau sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan justru menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan, tak jarang, UN diperlakukan sebagai instrumen untuk mengangkat citra dan marwah sekolah, sehingga cara apa pun dilakukan demi meningkatkan gengsi dan posisi tawar sekolah yang bersangkutan dalam ranah dunia pendidikan.

Hal ini jelas telah mencidrai makna dari diadakannya UN itu sendiri dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Menurut UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 57 sampai dengan pasal 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional maka dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder). Evaluasi tersebut dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapain standar nasional pendidikan dan proses pemantauannya harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus diharapkan mampu memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan selanjutnya, yang dimulai dengan penentuan nilai batas lulus (cut off score). Dalam konteks Ujian Nasional maupun ujian sekolah, batas lulus ini merupakan batas pemisah antara siswa yang lulus dengan siswa yang tidak lulus, dan inilah yang dinamakan standard setting.

Namun demikian, UN tidak bisa dijadikan standar umum bagi penentu kelulusan selama standarisasi pendidikan secara nasional belum jelas adanya. Dan, ada baiknya jika standar kelulusan itu dikembalikan kepada guru. Karena gurulah yang lebih mengerti seberapa kemampuan peserta didiknya. Selain itu pula, persoalan UN bukan hanya berkutat pada kecurangan tetapi secara tidak langsung telah mendistorsi peserta didik yang tidak lulus dalam penyelenggaraan UN.

UN vs Hak Guru

Kegiatan belajar-mengajar tanpa peran tenaga seorang guru akan mengalami gangguan. Karenanya guru perlu ”pengakuan” dan penghargaan atas kinerjanya. Tenaga seorang guru--sebagaimana pendidik--juga perlu kejelasan hukum yang mengatur mereka. Guru atau tenaga pendidik tidak akan berfungsi selama penghargaan tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Dalam hal ini, penghargaan itu bisa diberikan dengan cara memberikan kebebasan pendidik untuk menilai dan menentukan kelulusan peserta didiknya.

Dengan cara penilaian oleh pihak internal adalah guru. Guru berwenang mengeksplorasi penilaian kompetensi sesuai standar yang berlaku. Akan tetapi, siswa juga perlu dinilai secara eksternal supaya lebih terpercaya, karena penilaian luar bersifat cenderung lebih memprioritaskan pada tingkat akuntabilitas. Di sini, guru harus tetap memegang peranan penting dalam melakukan penilaian siswanya, dan supaya hasil penilaiannya dapat dipercaya maka perlu penilaian eksternal dalam bentuk UN.

Kalau kembali pada faktor penentu kelulusan siswa yaitu penyelesaian program, memiliki kepribadian yang baik dan Ujian Sekolah (US) adalah miliki kewenangan dari sekolah dan guru. Faktor penyelesaian program, yang paling tahu adalah sekolah, sikap pribadi anak yang paling tahu adalah sekolah, yang membuat soal ujian sekolah juga guru. Maka dari itu, dalam mensikapi kontraversi UN ini ada baiknya UN tetap dijalankan dan dalam menentukan kelulusan sepenuhnya diberikan kepada guru.

Dengan masih diselengarakannya UN Kita berharap, UN memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UN perlu menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan konyol yang bisa mencederai makna dan hakikat UN yang sejatinya sebagai alat dan sarana kontrol serta pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Kita berharap, UN tahun ini tidak menimbulkan korban dan implikasi sosial yang makin ruwet dan kompleks. Namun, justru menjadi starting point sekaligus terapi kejut bagi dunia pendidikan yang selama ini dimanjakan oleh sikap permisif terhadap bentuk kecurangan dan manipulasi.

Sumber : Lampost 23 Januari 2010

POSISION SEORANG GUR

'Passion' Seorang Guru

Basrowi

Dosen FKIP Unila

SEORANG guru ditanya, hal apakah yang paling menyenangkan dirinya? Guru menjawab bukan uang banyak karena sudah tersertifikasi. Juga bukan dari applaus panjang dari siswanya. Juga bukan saat dipuji, disanjung, digemari, atau saat ditakuti siswanya. Dia sangat bangga kalau muridnya paham dengan apa yang ia ajarkan. Ia sangat puas manakala muridnya berhasil meraih cita-citanya. Ia juga bangga kalau mampu menjelaskan hal yang sulit menjadi mudah. Ia akan bangga kalu mampu memberi pelayanan terbaik bagi muridnya, dan seluruh nasihatnya selalu didengarkan dan diikuti seluruh siswanya.

Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan guru terbangun dari tempat tidurnya untuk melakukan beragai aktivitas rutin mereka. Pertanyaannya, apakah yang menggerakkan hati guru tersebut? Sebagian guru akan menjawab uang, tetapi bagi yang lain, jawaban tersebut tidaklah cukup. Uang mungkin akan menggerakkan guru untuk melakukan tugas-tugasnya, tetapi uang tidak selalu dapat membuat guru melakukan seluruh kegiatannya menjadi bergairah.

Ada hal lain yang memberikan kegairahan, semangat, dan motivasi tinggi, yaitu passion. Bagi guru, passion ia dapatkan manakala siswanya paham, sukses, dan berhasil meraih cita-cita. Kesenangan yang didapatkan guru dapat melampaui hal-hal lain termasuk uang yang diperoleh, maupun sanjungan lainnya. Uang dan popularitas dapat membuat guru melakukan seluruh tugasnya, namun passion dapat membuat guru melakukan seluruh tugas mengajar dengan kegairahan yang luar biasa.

Ia tidak lagi mencintai pekerjaan lain sebesar cintanya sebagai guru. Pekerjaan lain yang ia kerjakan tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan sebesar kebahagiaan manakala ia mengajar, dan saat siswa paham dengan apa yang ia jelaskan. Kasus berbagai kekerasan yang dilakukan oleh guru, tentu disebabkan guru tersebut tidak mempunyai passion sebagai guru. Guru yang mempunyai passion manakala ia mampu menjadikan seluruh ucapannya adalah nasihat, seluruh tulisannya adalah buah karya ilmiah, seluruh tindakannya adalah tauladan, seluruh pola perikelakuannya sesuai norma dan adat yang berlaku secara universal.

Kasus guru favorit yang pernah digelar media massa untuk mendapatkan guru terfavorit menurut versi siswa, dengan hadiah uang, umroh ke tanah suci, dan berbagai hadiah menarik lainnya, sesungguhnya bukan cara yang bijak untuk mendapatkan atau menjaring guru yang benar-benar punya passion tinggi. Cara-cara seperti itu akan membuka peluang terjadinya manipulasi dengan menggiring siswa-siswanya memilih dirinya dengan car-cara yang tidak sehat. Pemilihan guru yang mempunyai passion tinggi, tidak dapat dilakukan dengan cara sesederhana itu.

Guru yang punya passion akan selalu membuat persiapan mengajar (RPP) dengan sebaik-baiknya. Seluruh karya tulisannya mendapat apresiasi dari seluruh kalangan pembaca terutama siswanya. Ia akan terus-menerus memperdalam penguasaan materi bidang keilmuannya dalam setiap saat, tanpa harus menunggu kapan ia akan mengajar. Dengan demikian, tidak ada istilah guru hanya menang semalam dalam memahami materi pelajaran dibandingkan siswa.

Metode yang dipilih pun pasti benar-benar metode yang sesuai dengan materi ajar dan selera siswa. Dapat dikata, metode yang dipakai pasti metode yang paling inovatif dan mampu menghilangkan rasa bosan siswa sehingga siswa di dalam kelas bukan merasa di penjara. Kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran inovatif tentu bukan hanya berdasarkan pada hasil pembacaan terhadap buku-buku, tetapi juga berdasarkan hasil pembacaan kemampuan siswa.

Seluruh media pembelajaran yang dibuat guru benar-benar mampu mempermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan. Ia akan memilih, membuat, dan menerapkan media semenarik mungkin. Sangat mungkin guru akan berkolaborasi dengan siswa dalam memproduksi media. Media yang diproduksi tentu tidak harus berbasis IT. Media yang menarik untuk siswa bukan terletak pada mahal murahnya media itu, akan tetapi sampai seberapa jauh media tersebut mampu meningkatkan taraf pemahaman siswa.

Dalam proses pembelajaran, ia akan selalu berusaha berkolaborasi dengan teman sejawat, baik dalam satu sekolah, maupun luar sekolah seperti musyawah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja guru (KKG). Dalam pertemuan itu, ia akan selalu sharing dengan guru lain dengan tetap menghormati kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, Ia akan selalu mengoreksi kekurangan diri, sehingga tidak pernah tertinggal baik dalam penguasaan materi pelajaran maupun informasi dan teknologi (IT). Ia akan selalu menggali berbagai informasi yang dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya.

Ia akan selalu menjaga harkat dan martabat diri sehingga menjadi guru yang penuh dedikasi, inisiatif, dan inovatif. Ia akan selalu mencari terobosan yang mampu mengatasi berbagai kendala dalam memecahkan masalah di kelas dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ia akan selalu membagi pengalaman menarik yang dapat dipetik hikmahnya bagi siswa sehingga siswa tidak mudah menyerah. Apabila menemukan hal-hal menarik saat ia membaca buku maupun alam semesta, selalu ditulis dan diingat untuk dapat memperkaya materi pelajaran secara kontekstual.

Ia akan sangat menghormati pluralisme dan multikulturalisme. Pantang menyerah walau ditempakan di daerah yang terpencil, terpencar, perbatasan, daerah konflik, atau daerah kepulauan yang terpelosok dan sangat jauh dengan keramaian kota. Ia akan selalu membela kebenaran walau pait ia rasakan. Ia juga akan selalu berkata jujur walau berdampak buruk pada dirinya. Tidak terpengaruh gaya hidup yang konsumtif, komersial, atau glamor, tetapi akan selalu berusaha terhindar dari sifat kolot, kampungan, kusut, ketinggalan zaman atau ke-jadul-an.

Tidak akan pernah mau menipu diri, orang lain, orang tua siswa, lembaga, organisasi, profesi, bangsa dan negara dengan cara memanipulasi hasil kerja siswa, baik terorganisasi secara sistemik maupun individual. Ia tidak akan mampu tergoda dengan berbagai rayuan, pujian yang menyesatkan, atau bahkan iming-iming jabatan dan karier. Ia akan teguh dengan pendirian dan tidak akan melaksanakan semua perintah curang dari siapa pun termasuk dari atasan langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, Ia tidak akan mau dijadikan alat kekuasaan, politik, maupun birokrasi.

Banyaknya guru yang beralih profesi menjadi pejabat, tentu ia tidak mempunyai passion sebagai guru sejati. Kalau kita lihat sosok Ki Hajjar Dewantoro, ia sungguh mempunyai passion guru yang luar biasa. Banyaknya tawaran dari penguasa untuk duduk menjadi seorang birokrat tinggi sekalipun, semua itu tidak membuat passion menjadi guru luntur.

Kesimpulannya adalah, apa yang menjadi passion bagi seorang guru, belum tentu menjadi passion bagi guru yang lain meskipun sama-sama mengerjakan profesi sebagai guru. Namun, guru yang memiliki passion lebih kuat, dia yang akan dapat bertahan lebih lama dan memiliki kemungkinan behasil lebih besar menjadi guru yang benar-benar profesional.

Sumber : Lampost 23 Januari 2010

KECURANGAN DI PERCETAKAN DAN DISTRIBUSI SOAL UN

UJIAN NASIONAL: Kecurangan di Percetakan dan Distribusi Soal

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berdasarkan catatan dan evaluasi ujian nasional (UN) 2009, titik vital kecurangan ujian nasional berada pada pencetakan soal dan pendistribusian soal.

Ketua panitia pengawas UN tingkat SMK sederajat Provinsi Lampung Hasriadi Mat Akin mengungkapkan hal itu di ruang kerjanya lantai II Gedung Rektorat Unila, Jumat (23-1).

"Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) memiliki hasil analisis lembar jawaban komputer untuk ujian nasional tahun lalu, hasilnya terdapat daerah hitam, putih dan abu abu pada pelaksanaan UN kemarin," kata dia.

Indikasinya, kata Hasriadi, jika dalam satu sekolah atau ruangan terdapat minimal lima soal dengan jawaban yang sama semua, itu indikasi adanya kecurangan dilokasi tersebut.

"Untuk mengetahui hal ini BNSP memiliki analisa secara komputerisasi dan melakukan pencocokan berdasarkan catatan dan laporan pengawas di lapangan," kata dia.

Peta catatan dan evaluasi kecurangan inilah yang nantinya dijadikan patokan pengawasan UN tahun ini agar lebih fokus dan efektif. "Kita akan minta peta kecuragan UN di Lampung beserta laporan lapangan kita tahun lalu," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Forum Martabat Guru (FMGI) Provinsi Lampung Gino Vanolie mengatakan keterpaksaan perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan UN kali ini menyebabkan hasil yang tidak optimal.

"Tidak baik jika perguruan tinggi melakukan pengawasan dengan kondisi penuh keterpaksaan. Hal ini dapat berdampak tidak ada perubahan dari ujian nasional sebelumnya," kata dia.

Untuk itu, dia meminta Unila mengikat pihak sekolah dengan pihak dinas untuk menyelenggarakan UN secara bersih, adil, dan jauh dari kecurangan kecurangan. Jika perlu, beri sanksi tegas jika terdapat sekolah yang melakukan kecurangan. MG14/S-2

Dumber : Lampost 23 Januari 2010

Kamis, 21 Januari 2010

RSBI SMA LAMPUNG JALIN KERJASAMA DENGAN SHELTON COLEGE SINGAPURA

SEKOLAH INTERNASIONAL: RSBI SMA Jalin Kerja Sama dengan Shelton College

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Enam lembaga rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Lampung menjalin kerja sama dengan Shelton College, Singapura. Kerja sama tersebut meliputi bidang kurikulum, seni, dan budaya.

Keenam sekolah yang menjalin kerja sama tersebut yakni SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung, SMAN 1 Metro, SMAN 1 Kotagajah, SMAN 1 Way Jepara, dan SMAN 1 Gadingrejo. Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Singapura pada 15 Januari lalu.

Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Sobirin mendampingi Kepala Bidang Pendidkan Menengah dan Tinggi (Kabid Dikmenti) Ria Andari mengatakan mereka melawat ke Singapura pada 14--16 Januari lalu. "Kami mengambil berbagai hal positif yang dimiliki sekolah Singapura seperti kedisiplinan, kebersihan, pembangunan karakter, dan kemampuan berbahasa Inggris yang tinggi," kata dia.

Menurut Ria, selain mengunjungi Shelton College untuk menjalin kerja sama, para kepala sekolah juga mengunjungi Victory College, salah satu sekolah terbaik di Singapura. "Kami kagum dengan segala fasilitas yang ada di sekolah yang sudah berdiri 200 tahun tersebut," kata Ria.

Namun, kata dia, sekolah di Lampung tidak harus meniru segala kemegahan di Victory College. Hal-hal positif seperti kebersihan, ruang terbuka hijau, dan kedisiplinan siswanya bisa menjadi acuan untuk memajukan siswa di Lampung. "Kami berharap ke depan siswa di Lampung memiliki disiplin yang tinggi seperti di Singapura," kata dia. n UNI/S-1

Sumber : Lampost 22 Januari 2010

PERPUSTAKAAN DAN DAN PENDIDIKAN KULTIKULTURALISME

PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME *)


Oleh

Agus Rifai**)

I. PENDAHULUAN

Pada dasawarsa terakhir, wacana multikulturalisme menjadi isu penting dalam upaya pembangunan kebudayaan di Indonesia. Hal ini menurut hemat penulis didasarkan beberapa alasan. Pertama, bahwa secara alami atau kodrati, manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman kebudayaan, dan oleh karena itu pembangunan manusia harus memperhatikan keanekaragaman budaya tersebut. Dalam konteks ke-Indonesia-an maka menjadi keniscayaan bahwa pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan atas multikulturalisme mengingat kenyataan bahwa negeri ini berdiri di atas keanekaragaman budaya.

Kedua, bahwa ditengarai terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) yang melanda negeri ini pada dasawarsa terakhir berkaitan erat dengan masalah kebudayaan. Dari banyak studi menyebutkan salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Menurut AlQadrie (2005), Profesor Sosiologi pada Universitas Tanjungpura Pontianak, berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterpurukan di negeri ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah orang lain, melindungi yang lemah dan tak berdaya, menyayangi sesama, kurangnya kesetiakawanan sosial, dan tumbuhnya sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial. Hal sama juga dikemukakan oleh Rahman (2005) bahwa konflik-konflik kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Oleh karena untuk mencegah atau meminimalkan konflik tersebut perlu dikembangkan pendidikan multikulturalisme.

Ketiga, bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Bila kedua tanggung jawab besar itu dapat dicapai, maka kemungkinan disintegrasi bangsa dan munculnya konflik dapat dihindarkan. (Suara Pembaruan: 09/09/04). Konflik antarbudaya yang disebut oleh Samuel P. Huntington (1993) sebagai benturan antar peradaban akan mendominasi politik global. Dalam bukunya yang terkenal, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Hantington menyebutkan bahwa terjadinya berbagai konflik sosial dan etnis di berbagai belahan dunia antara lain disebabkan oleh perbedaan kebudayaan yang semakin nyata. Untuk menghindari benturan tersebut, atau setidaknya meminimalkan dampak dari benturan tersebut menurut salah seorang penulis lepas online, pemahaman tentang keanekaragaman kebudayaan, (www.penulislepas.com.)

Beberapa uraian di atas setidaknya menggambarkan betapa pentingnya pendidikan multikulturalisme harus dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam kerangka ini penulis ingin melihat bagaimana pendidikan multikulturalisme dilakukan oleh perpustakaan. Dengan kata lain, bagaimana perpustakaan berperan dalam mengembangkan pendidikan multikulturalisme melalui berbagai kegiatan dan layanannya.

II. PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME

A. Pengertian Multikulturalisme

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Selanjutnya Suparlan mengutip Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997) menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayan.

Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan multikulturalisme ini perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikulturalisme ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar.

B. Mengembangkan Multikulturalisme malalui Pendidikan

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indoneia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu menyebarluaskan pemahaman dan mendidik masyarakat akan pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain kita memerlukan pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar (2004) pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Menurut Rahman (2002), Dosen dari Universitas Negeri Padang, seperti dikutip dalam Surat Kabar Kampus “Ganto”, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil diskusi pada Pelajaran kebangsaan (PK) ke-5, merekomendasikan akan pentingnya pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah. Pendidikan multikultur dapat diterapkan seiring dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK), seperti pengenalan akan budaya-budaya setiap daerah yang ada di Indonesia di sekolah-sekolah. Singkatnya, revitalisasi dan optimalisasi KBK dengan menerapkan pendidikan multikulturalisme di dalamnya,” tambah pria yang juga pernah mewakili UNP pada LKTM tingkat nasional tahun lalu.

Pentingnya pendidikan multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas, tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan institusi-institusi lainnya. Dalam kerangka ini, menurut hemat penulis, perpustakaan merupakan salah satu institusi penting dalam penyelenggaraan pendidikan multikulturalisme. Hal ini didasarkan atas berbagai fungsi yang dimiliki oleh perpustakaan, baik fungsi pendidikan, sosial, informasi, maupun pelestarian kebudayaan.

Berdasarkan dengan kegiatan pendidikan multikulturalisme di perpustakaan ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

III. PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DI PERPUSTAKAAN

Salah satu fungsi utama suatu perpustakaan adalah fungsi edukasi atau fungsi pendidikan. Perpustakaan merupakan salah satu bentuk pusat atau lembaga pendidikan. Perpustakaan sebagai pusat pendidikan akan tergambar dari pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat dalam proses pembelajaran. Perpustakaan merupakan lembaga pendidikan non formal di mana seseorang, baik individu maupun kelompok dapat menggunakan perpustakaan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Dengan demikian, sebagai suatu pusat atau lembaga pendidikan maka perpustakaan diharapkan dapat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nasional Tahun 2003.

1. Gerbang Multikultural

Perpustakaan seperti ditulis oleh Greenhalgh dan Worpole (1995) merupakan suatu gerbang bagi kebudayaan secara luas (a entry point to the wider culture) dan sebagai gerbang kebudayaan maka perpustakaan haruslah merupakan tempat yang ‘bebas noda’ atau netral dari keberpihakan (libraries is non-stigmatizing places). Perpustakaan hendaknya menjadi tempat penyimpanan beragam manusia dimana seseorang dapat mengenal dan memahami beragam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia.

Pernyataan Greenhalgh dan Worpole tersebut sejalan dengan fungsi perpustakaan itu sendiri. Suatu perpustakaan apapun jenisnya berfungsi sebagai sarana pelestari berbagai khazanah kebudayaan manusia. Hasil-hasil karya manusia dalam berbagai jenis yang merupakan hasil budi daya manusia akan disimpan dan dilestarikan sebagai suatu khazanah (Sulistyo-Basuki, 1993). Sebagai tempat penyimpanan dan pelestari khazanah kebudayaan manusia, perpustakaan mempunyai tugas utama dalam hal penyediaan berbagai jenis subjek dan bentuknya, baik tercetak, non cetak maupun elektronik. Dengan pemahaman ini maka suatu perpustakaan akan mengumpulkan berbagai jenis hasil karya intelektual manusia sebagai suatu kebudayaan yang direkam dalam media rekam informasi. Berbagai buku, jurnal, pamlet, makalah, laporan penelitian, kaset, kaset video, disket, disk,. sampai alat penyimpan informasi elektronis lainnya merupakan sumber-sumber informasi atau koleksi perpustakaan. Sumber-sumber informasi ini berisi beragam jenis subjek yang merefleksikan aspek-aspek kebudayaan manusia.

Pendidikan multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas memerlukan pengenalan terhadap beragam kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia dari beragam suku bangsa, ras atau etnis, dan agama. Keragaman koleksi yang mencakup berbagai subjek dan aspek-aspeknya merefleksikan keterbukaan perpustakaan terhadap isu-isu pluralisme dan multikulturalisme. Semakin akomodatif kebijakan suatu perpustakaan terhadap berbagai sumber-sumber informasi dari beragam kebudayaan maka berarti perpustakaan tersebut telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan multikulturalisme. Demikian pula sebaliknya, jika koleksi perpustakaan hanya terdiri dari satu jenis subjek atau mempunyai subjek yang terbatas, berarti perpustakaan tersebut kurang menyebarluaskan pendidikan multikulturalisme. Dalam kerangka pendidikan multikulturalisme ini pada dasarnya koleksi perpustakaan yang multikultural merupakan bagian dari materi pendidikan yang disediakan bagi para pemakai perpustakaan. Melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan yang multikultural tersebut diharapkan pemakai perpustakaan mengenal dan memahami beragam kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia yang pada gilirannya akan tumbuh saling pengertian dan menghargai perbedaan kebudayaan di antara sesama.

Dalam hal ini satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa perpustakaan tidak boleh dijadikan sarana propaganda bagi satu kebudayaan atau faham tertentu sebab hal ini akan bertentangan dengan konsep multikulturalisme. Dalam kerangka ini maka perpustakaan harus menjadi lembaga yang inklusif, dan bukan eklusif terhadap beragam kebudayaan umat manusia.

1. Dialog Kebudayaan

Pendidikan multikulturalisme meniscayakan adanya dialog kebudayaan sehingga di antara keragaman kebudayaan yang ada tidak akan terjadi benturan, apalagi menjadi sumber konflik. Tibi (1996) menyatakan bahwa dialog kebudayaan merupakan cara terbaik dalam membuat saling pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia. Kemudian, bagaimana dialog kebudayaan tersebut terjadi di perpustakaan?

Menurut Gates (1994), sejarah perpustakan di dunia sejak awal hingga kini telah meniscayakan bahwa perpustakaan berkaitan erat dengan cara penyimpanan atau pelestarian (preserving) dan pengalihan (transmiting) informasi dan pengetahuan dalam berbagai bahan dan bentuk fisiknya yang digunakan untuk berbagai tujuan. Juga, berkaitan dengan cara penyimpanan dan pengelolaan agar dapat secara mudah diakses atau digunakan oleh para penggunanya. Dengan pemahaman ini, berarti bahwa perpustakaan sebagai suatu institusi tidak hanya mempunyai tanggung jawab dalam hal penyediaan sumber-sumber informasi saja, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap penyebarluasan sumber-sumber informasi tersebut kepada masyarakat tetap. Dalam hal ini, diharapkan suatu perpustakaan dapat menyediakan berbagai layanan dan kegiatan yang dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap kekayaan informasi; tidak hanya terbatas yang dimiliki oleh perpustakaan, akan tetapi juga yang terdapat di luar perpustakaan. Peran sebagai penyediaan akses ini pada dasarnya merupakan refleksi dari tanggung jawab perpustakaan dalam hal penyebarluasan informasi, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Tanggung jawab perpustakaaan dalam hal penyebaran informasi tentu tidak terbatas pada pemberian layanan yang bersifat rutinitas dan cenderung bersifat pasif atau menunggu pemakai mendatangi perpustakaan, akan tetapi hendaknya dipahami sebagai suatu tanggung jawab sosial suatu perpustakaan.

Dalam konteks pendidikan multikulturalisme maka berbagai layanan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan sebagaimana dinyatakan oleh Greenhalgh dan Worpole (1995) akan menyediakan suatu dialog atau titik hubungan antara individu dengan masyarakat dengan berbagai karakteristik budaya. Hubungan atau dialog ini terjadi melalui suatu media seperti buku, majalah, film, dan sumber-sumber informasi lainnya yang tersedia di perpustakaan. Melalui penyediaan dan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, para pemakai perpustakaan yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda dapat mengenali sekaligus memahami berbagai kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat lainnya.

Di samping itu, selain melalui pemanfaatan sumber-sumber informasi, dialog kebudayaan ini dapat terjadi secara langsung di antara pemakai perpustakaan, antara satu pemakai dengan pemakai lainnya, dan antara pemakai dengan pustakawan yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Semakin intens atau sering pemakai memanfatkan layanan perpustakaan maka semakin sering suatu dialog terjadi. Keanekaragaman atau variasi layanan dan kegiatan yang disediakan atau diselenggarakan oleh perpustakaan akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas dari suatu dialog kebudayaan.

Dengan semakin sering terjadi dialog, baik antara pemakai dengan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, antara pemakai dengan pemakai lainnya, maupun antara pemakai dengan pustakawan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam memakai dan mempersepsikan perbedaan dan keragaman kebudayaan. Berbagai bentuk dialog tersebut diharapkan dapat menanamkan sifat toleran, tidak memaksakan kehendak dan “kebenaran” pribadinya kepada pihak lain.

1. Apresiasi Budaya

Selain sebagai gerbang keanekaragaman kebudayaan dan sebagai tempat terjadinya dialog antarabudaya, perpustakaan juga merupakan tempat apresiasi kebudayaan. Keragaman koleksi perpustakaan yang multikultural yang tersusun dengan baik dan sistematis merupakan bentuk peragaan dan pameran kebudayaan. Display koleksi umum maupun koleksi terbaru perpustakaan yang terpanjang di ruang publik yang menawarkan refleksi keanekaragaman kebudayaan baik masa lalu maupun masa kini merupakan bentuk apresiasi budaya.

Disamping itu, berbagai kegiatan lain seperti pameran buku, bedah buku, lokakarya, penayangan film dokumenter dan kebudayaan, dan berbagai kegiatan lainnya dapat diselenggarakan oleh perpustakaan dalam rangka mengenalkan keragaman kebudayaan umat manusia. Berbagai event nasional maupun internasional, baik yang bersifat sosial, budaya dan keagamaan dapat menjadi moment terpenting dalam mengenalkan keanekaragaman kebudayaan manusia. Misalnya, pada event Maulid Nabi dapat dipamerkan buku-buku berkenaan dengan ketokohan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW, demikian pula pada event-event keagamaan lainnya. Pada peringatan Sumpah Pemuda (28 Oktober), juga dapat digunakan sebagai sarana mengenalkan beragam kebudayaan daerah di Indonesia.

Berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mengenalkan keragaman kebudayaan sekaligus untuk meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman kebudayaan yang ada sebagai bagian dari kegiatan pendidikan multikulturalisme.

IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perpustakaan merupakan suatu lembaga yang secara potensi dapat menumbuhkembangkan semangat pluralisme dan multikulturalisme. Koleksi perpustakaan merupakan gerbang multikultural yang secara jelas menggambarkan beragam kebudayaan umat manusia. Melalui koleksi perpustakaan para pemakai perpustakaan mulai mengenal keragaman kebudayaan manusia untuk mencapai pemahaman dan pemaknaan terhadap perbedaan. Selanjutnya, melalui gerbang ini, para pemakai kemudian masuk dan berdialog dengan beraneka ragam kebudayaan, baik melalui pemanfaatanan koleksi maupun melalui serangkaian Layanan dan kegiatan perpustakaan sehingga diharapkan akan tumbuh semangat dan sikap untuk menghargai keragaman dan perbedaan kebudayaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2005. Sosialisasi Pluralisme dan Multikulturalisme Melalui Pendidikan. http://www.damandiri.or.id/file/ernibab2.pdf. Diakses tanggal 24 September 2006

Fajar, Malik. 2004. Mendiknas: Kembangkan Pendidikan Multikulturalisme. http://www.gatra.com/2004-08-11/artikel.php?id=43305. Diakses tanggal 24 September 2006

Gates, Jean Key. 1994. Guide to the Use of Libraries and Information Source. New York: McGraw-Hill.

Geger. Mengkomposisikan Integrasi sebagai Fondasi Multikulturalisme. http://www.penulislepas.com/more.phd?id=D775 0 1 0 M. Diakses tanggal 24 September 2006.

Greenhalgh, Liz & Ken Worpole. 1995, Libraries In A World Of Cultural Change. London: UCL. Press.

Harian Suara Pembaharuan. 9 September 2004. Tanggung Jawab Besar Pendidikan Multikultural. http://www.sampoernafoundation.org/content/view/212/48/lang,id/. Diakses tanggal, 24 September 2006

Huntington, Damuel. P. 2000. Benturan antarperadaban dan masa depan politik dunia. Yogyakarta: Qalam.

Rahman. 2005. Pentingnya Pendidikan Multikultur Atasi Konflik Etnis. http://www.ganto-online.com/index.php?option=com content&tast=view&id=55&Itemid=73. Diakses tanggal 24 September 2006.

Sulistyo-Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm. Diakses tanggal 24 September 2006.

Tibi, Bassman. 1996. “Moralitas Internasional Sebagai suatu Landasan Lintas-Budaya”. Dalam Agama dan Dialog Antar Peradaban. Jakarta: Paramadina.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Cemerlang.

*) Artikel Peserta Lomba Penulisan Karya Ilmiah bagi Pustakawan Tahun 2006

**) Pustakawan pada Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Minggu, 17 Januari 2010

SISWA DAN GURU TERKENDALA BAHASA INGGRIS

SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebagian besar sekolah berlabel rintisan sekolah internasional baik siswa maupun guru masih terkendala penguasaan bahasa Inggris. Akibatnya penyampaian materi dalam bahasa asing tersebut kurang optimal dan tidak bisa diserap siswa dengan baik.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Johnson Napitupulu melalui Kepala Seksi SMA Fakhrudin mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada pembukaan seminar nasional dan debat bahasa Inggris yang digelar Perguruan Tinggi Teknokrat. Kegiatan dilaksanakan di aula Gedung A PT Teknoktrat, Jalan Z.A. Pagar Alam, Kedaton.

"Penguasaan bahasa Inggris yang baik dan benar mutlak diperlukan dalam era globalisasi saat ini. Apalagi saat ini banyak sekolah berlabel rintisan bertaraf internasional yang dalam penyampaian materinya menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," kata Fakhrudin.

Menurut dia, berbagai upaya terus ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris. Yakni dengan menggelar pelatihan bagi guru serta menggelar berbagai kegiatan seperti lomba debat dan seminar bekerja sama dengan Teknokrat.

Sementara itu, Ketua Yayasan PT Teknokrat Mahathir Muhammad mengatakan penguasaan bahasa Inggris sangat penting untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Sebab, banyak sekali literatur yang menggunakan bahasa Inggris.

"Saat kita mengakses internet dan mencari informasi di Google, maka banyak sekali informasi yang disajikan dalam bahasa Inggris. Tanpa penguasaan bahasa Inggris yang baik akan sulit bagi kita untuk mengetahui apa informasi yang disampaikan," kata dia.

Selain itu, penguasaan bahasa Inggris akan sangat membantu dalam mencari lapangan pekerjaan. Sebab, lapangan pekerjaan untuk mereka yang bisa berbahasa Inggris sangat banyak seperti penerjemah, jurnalis internasional, dosen, hingga diplomat.

"Selama ini banyak siswa yang tidak tahu mengapa mereka perlu belajar bahasa Inggris, melalui kegiatan ini kita ingin membuka wawasan siswa. Sehingga, mereka tahu untuk apa dan mengapa mereka perlu menguasai dan belajar bahasa Inggris," kata dia. UNI/S-1

Sumber Lampung Post 18 Januari 2010

Sabtu, 16 Januari 2010

Seminar Nasional bahasa inggris di TEKNOKRAT

Drs. FACHRUDDIN

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyambut baik Seminar Nasional bebagasa Inggris yang diselenggarakan oleh Teknokrat pada hari Santu 16 Januari 2010 di Kampus Teknokrat. Seminar yang diikuti oleh 400 orang siswa SMA/SMK, mahasiswa dan guru itu menampilkan tiga narasumber, terdiri dari penulis, lembaga pemerintahan dan pendidik. Seminar semacam ini diyakini oleh Dinas pendiian Provinsi Lampung akan sangat bermanfaat untuk membuka wawasan para siwa dan guru tentang pentingnya penguasaan bahasa Inggris, serta bagaimana belajar bahasa Inggris yang praktis dan menyenangkan.

Hingga sekarang pembelajaran bahasa Inggris masih mengalami berbagai masalah, untuk tidak dikatakan mengalami kegagalan. Masih banyak siswa yang menganggap pelajaran bahasa Inggris sebagai momok, mereka merasa tertekan dalam belajar bahasa Inggris. Tentu saja ada masalah dalam proses pembelajarannya yang hingga kini belum terpecahkan. Dari seminar ini diharapkan peserta akan menemukan cara belajar bahasa Inggris yang tepat, setidaknya bagi primadinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang Pemerintah menerapkan adanya sekolah bestandar Nasional dan berstandar Internasional. Dalam pembelajaran sekolah berstandar Internasional diharapkan bahasa Inggris tidak lagi menjadi masalah. Artinya dalam mata pelajaran tertentu seperti biologi, fisika, matematika, geografi, maka para gurunya diharapkan mampu menjelaskan materi pelajaran tersebut dengan bahasa Inggris, mereka setidaknya diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris, matematik, bahasa Inggris fisika dan seterusnya,

Dalam program Sekolah Berstandar Internasional, masing masing sekolah akan memilih sekolah sebagai sister school. Sekolah yang dipilih adalah sekolah dari negara yang tergabung di dalam negara negara Organization Economics Corporation Development (OECD). Sekolah berstandar Internasional harus melaksanakan program program yang berciri OECD itu, tentu saja dalam rangka membanguan perekonomian kita juga.

Untuk itu masing masing sekolah yang berstandar Internasonal harus juga memiliki keunggulan lokal, dan keunggulan lokal ini diharapkan akan mampu berkembang setelah menjalin hubungan dan tukar menukar program dengan sekolah kita.

Apa yang kita butuhkan belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang kita tunjuk sebagai school sister. Bisa saja justeru sekolah sekolah yang ada di luar sana dan kita tunjuk sebagai school sidter membutuhkan mata pelajaran yang yang khas Indonesia, seperti budaya, sistem nilai atau semacamnya yang tidak mereka miliki. Atau hanya ada di Indonesia, atau keunggulan lokal yang dimiliki oleh sekolah sekolah kita.

Dengan demikian berarti bahwa mata pelajaran lainpun sebenarnya sangat penting dalam menyelenggarakan Sekolah berstandar Internasional. Semakin khas pelajaran itu akan semakin berpeluang untuk diminati sekolah luar sana. yang selama ini tidak pernah kita presentasikan kepada mereka.

Jumat, 08 Januari 2010

UN BUKAN SATU-SATUNYA ALAT UKUR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: UN BUKAN SATU-SATUNYA ALAT UKUR




[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh untuk mengkaji kebijakan ujian nasional (UN). Diharapkan, UN bukanlah satu-satunya alat ukur dalam pendidikan.

"Saya berpendapat, sebaiknya UN tidak satu-satunya alat ukur yang bisa kita tentukan. Pilih dengan paduan aspek lain," kata Presiden saat membuka rapat terbatas masalah pendidikan dan kesehatan, di Jakarta, Kamis (7/1).

Selain Mendiknas, hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufry, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora) Andi Mallarangeng.

Dia mengatakan, agenda rapat kali ini ada dua hal, yaitu pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, saya ingin mendengar presentasi Mendiknas, seperti apa konstruksi yang dapat kita bangun untuk kebijakan UN, dan untuk kesehatan, saya ingin mendengar apa yang menjadi dasar tentang jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan operasional kesehatan," katanya.

Presiden menerangkan, ada dua opsi terkait kebijakan UN. Pertama UN sebagai ukuran yang pertama. Lalu bila tidak berhasil UN, masih ada peluang untuk melakukan ujian ulang.

Opsi kedua, kembali ke model evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas), namun hal ini perlu kajian mendalam.

"Yang penting harus lebih objektif mengukur prestasi siswa. Kalau tiga tahun, ukur tiga tahun. Tapi, saya kira kebijakan utuh menyangkut UN sangat penting kita tetapkan dengan tepat dan benar," katanya.

Harus Tegas

Sementara itu, Mendiknas mengatakan, UN tidak akan dijadikan syarat tunggal dalam menentukan kelulusan siswa SMP dan SMA. Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi UN, Nuh menegaskan, tidak ada satu kata pun yang minta UN dihentikan atau dilarang. Dia mengatakan, pemerintah hanya diminta membayar uang perkara, meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana, serta aspek informasi.

Koordinator Education Forum (EF) Suparman mengapresiasi Presiden SBY yang cukup merespons keinginan masyarakat yang meminta UN tidak dijadikan satu-satunya standar penentu kelulusan siswa. Menurut dia, ada kesalahpahaman penafsiran dari Mendiknas terhadap keinginan Presiden terkait penyelesaian persoalan mengenai UN.

"Keinginan Presiden harus diterjemahkan dengan benar oleh Mendiknas. Jangan malah menafsirkan lain, dengan malah memperkuat pelaksanaan UN seperti sekarang ini," katanya kepada SP di Jakarta, Jumat (8/1).

Mengenai anggaran UN 2010 yang meningkat dibanding tahun lalu, Suparman mengatakan, sebenarnya efisiensi anggaran bisa dilakukan apabila pelaksanaan UN diserahkan kepada pihak sekolah. "Ini bisa jauh lebih hemat dibanding sekarang. Dana UN bisa dialihkan untuk memperbaiki kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan," pungkasnya.

Hal senada dikatakan anggota Koalisi Pendidikan Jimmy Paat. Menurut dia, Presiden SBY harus tegas soal UN. "Jangan memberikan pernyataan yang mengambang, tidak jelas, dan membingungkan masyarakat," katanya. Dia melihat, sebenarnya Presiden berkeinginan UN tidak dijadikan syarat kelulusan. Tapi, persoalannya pejabat bawahannya di kabinet memberi pendapat atau masukan yang sama, sehingga terjadi seperti sekarang ini.

Sikap Koalisi Pendidikan, tambahnya, sudah jelas bahwa UN harus dihapuskan. Evaluasi akhir dari proses pembelajaran, katanya harus dikembalikan ke sekolah. [W-12/M-17

Sumber: Suara Pembaruan, Jumat, 8 Januari 2010

SALAH KAPRAH

Laras Bahasa.

Yulfi Zawarnis *)

Masihkah kita akan mengejar ketertinggalan, membangun banjir kanal timur, mengentaskan kemiskinan, atau menjadi korban inulisasi? Agaknya itu tidak perlu terjadi bila kita memahami konsep kebangsaan disertai dengan pemahaman bahasa yang baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tentunya kita juga sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang "besar" pula. Sayangnya, penghargaan terhadap bahasa Indonesia seringkali tidak sebesar penghargaan terhadap bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Kita sebagai penutur bahasa Indonesia dan pemilik bahasa Indonesia seringkali latah mencampur-adukkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Belum lagi persoalan salah kaprah dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri yang tentunya dapat menimbulkan kesalahpahaman antarpeserta tutur. Salah kaprah memang menjadi persoalan yang kerap muncul dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Salah kaprah merupakan kesalahan yang dianggap lazim atau biasa. Kesalahan ini tentunya dapat menimbulkan ketaksaan makna atau bahkan kesalahan arti. Kasus mengejar ketertinggalan, misalnya, berakibat salah arti. Frasa mengejar ketertinggalan terbentuk dari kata kerja mengejar dan kata benda ketertinggalan. Analisis sederhana terhadap frasa ini dapat dianalogikan dengan frasa lain yang sama-sama dibentuk dengan kata kerja mengejar.

Frasa mengejar bola atau mengejar cinta tentunya dapat dipahami oleh semua penutur bahasa Indonesia bahwa dalam kasus ini, bola dan cintalah yang dikejar. Artinya, bila berhasil mengejar, subjek akan memperoleh bola atau cinta. Berdasarkan analogi ini, bila kita masih menggunakan frasa mengejar ketertinggalan hasilnya tentunya ketertinggalan itu yang akan kita peroleh.

Lalu masihkah kita akan mengejar ketertinggalan? Bukankah kita tertinggal sehingga harus mengejar untuk maju. Jadi istilah yang tepat adalah mengejar kemajuan.

Pun demikian dengan kasus mengentaskan kemiskinan. Frasa ini terbentuk dari kata kerja mengentaskan dan kata benda kemiskinan. Kata mengentaskan sendiri berasal dari kata dasar entas yang berarti mengangkat, menyadarkan, atau memperbaiki nasib atau keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan demikian, tentunya kita dapat langsung memahami bahwa penggunaan frasa mengentaskan kemiskinan bukanlah istilah yang tepat. Mengentaskan kemiskinan berarti mengangkat kemiskinan. Penggunaan frasa ini dapat dianalogikan dengan penggunaan kata mengentaskan dalam contoh kalimat berikut: "Para menteri diminta untuk mengentaskan petani kecil melalui program transmigrasi."

Melalui contoh kalimat ini dapat dipahami bahwa program transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk mengangkat kehidupan petani kecil menjadi lebih baik.

Kasus inulisasi berbeda lagi. Kesalahan dalam hal ini tidak menimbulkan kesalahan arti, tetapi dapat merusak struktur bahasa Indonesia. Kesalahan seperti ini lebih sering muncul dalam bahasa Indonesia. Hal ini biasanya terjadi karena pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Terbentuknya istilah inulisasi, jawanisasi, kristenisasi, dan islamisasi merupakan pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Kata-kata ini dianggap seolah sama dengan kata kolonisasi, standardisasi, atau sosialisasi. Padahal pembentukan kata-kata ini bukan dari kolon+isasi, standar+isasi, atau sosial+isasi.

Akan tetapi, kata-kata ini terbentuk karena penyerapan utuh dari bahasa aslinya colonize, standardization (Inggris) atau standardisatie (Belanda), dan socialize. Oleh karena itu, padanan untuk inulisasi, jawanisasi, kristenisasi, dan islamisasi tentunya lebih tepat dengan menggunakan istilah penginulan, penjawaan, pengkristenan, dan pengislaman karena akhiran isasi sepadan dengan imbuhan pe—an dalam bahasa Indonesia.

Dalam kasus yang lebih sederhana, salah kaprah terjadi hingga ke tataran fonologis. Kesalahan pada tataran fonologis ini terlihat mengganggu bila digunakan dalam ragam tulis. Salah kaprah yang kerap muncul adalah penggunaan fonem /z/ dengan /s/ atau /j/ serta penggunaan fonem /f/ dengan /v/ atau /p/.

Misalnya penggunaan kata telepon dengan telefon, ijazah dengan ijasah, asas dengan azas, november dengan nopember, provinsi dengan propinsi seringkali tidak diperhatikan penggunaannya. Padahal, meskipun kecil dan tidak mempengaruhi makna, kesalahan seperti ini menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap bahasa Indonesia.

Kesalahan kecil semacam ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kecil. Tak banyak instansi pemerintah di provinsi ini yang tertib kaidah bahasanya, paling tidak yang tercermin dari papan nama yang mereka pajang di halaman kantor. Lalu siapakah lagi yang masih mau peduli dengan bahasa Indonesia? Mari kita mulai memperbaiki dari kesalahan yang paling kecil!

*) Staf Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Sumber : Lampost 6 Januari 2010

NETRADANUS DAN RONGGOWARSITO

Sudjarwo
Guru Besar FKIP Unila

Pada beberapa saat lalu Si Bontot mengajak ditemani menonton bioskop dengan lakon 2012 (baca: dua ribu dua belas). Terus terang saya agak kikuk karena sudah lebih dari dua puluh tujuh tahun saya tidak menonton di bioskop. Informasi ini saya sampaikan kepada istri saya, beliau menjawab nikmati saja. Pada waktu menikmati alur cerita, dengan makan jagung berondong ditambah minuman ringan, saya teringat akan dua tokoh peramal ulung, yaitu Netradanus yang hidup di Eropa, dan Ronggo Warsito yang hidup di Indonesia, tanah Jawa tepatnya.

Cerita yang diilhami oleh ramalan Suku Maya akan kejadian kiamat pada 2012, yang begitu memukau secara teknis di dunia perfilman, tetapi tidak begitu jelas akhir ceritanya. Sama halnya saat Netradanus dan Ronggowarsito menyudahi ramalannya tentang dunia ini. Mereka semua "mentok" saat dihadapkan dunia setelah sekarang. Mereka berdua mampu menapak, tapi tidak sampai puncak. Yang ada hanya ketidakjelasan semata.

Sama halnya saat diadakan wawancara oleh penyiar televisi terkenal kepada saya, saat ditanya bagaimana perspektif ke depan tentang dunia pendidikan. Lebih khusus lagi pada 2010 ini. Saya bukan Netradanus, atau Ronggowarsito, apalagi peramal Suku Maya. Saya adalah saya yang menusia biasa tidak punya kelebihan apa-apa. Sekalipun dunia pendidikan adalah dunia saya. Rasanya semakin hari saya merasakan semakin tidak tahu apa-apa tentang pendidikan.

Dunia pendidikan yang begitu sangat cepat perubahannya, tak seorang pun mampu melakukan prediksi apa pun terhadap pendidikan. Pendidikan bak bayang-bayang. Makin kita kejar dia makin menjauh, tetapi jika kita diam, dia menggoda. Walaupun secara agenda kita dapat melihat apa-apa saja yang akan kita kerjakan di tahun 2010 ini. Pertama, kegiatan sertifikasi guru akan terus berjalan karena kegiatan ini sudah teragenda sampai 2014. Kedua, ketentuan guru sudah harus S-1 (strata 1) atau D-IV (diploma 4) juga jalan terus karena ini perintah undang-undang. Walaupun dalam pelaksanaan di lapangan ada saja oknum-oknum tertentu yang ingin mencari jalan pintas dengan melanggar aturan, sekalipun melanggarnya tadi harus mengeluarkan uang tidak sedikit. Menggunakan andagium almarhum Gus Dur "salah kok mbayar".

Demikian juga saat saya ditanya apakah ujian nasional tetap ada atau tidak ada, atau tetap ada tetapi dengan modifikasi. Ini pun tidak ada jawaban pasti. Lalu jika ditanya mengenai anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen), semua pemerintah daerah menyatakan sudah memenuhi. Tetapi begitu ditanya dua puluh persen yang mana. Tidak ada jawaban pasti tentang ini. Bahkan sering ditemukan keterangan kepala daerah dengan kepala dinas tidak sama. Demikian juga pada waktu ditanya bagaimana dengan sekolah gratis. Semua pemerintah daerah menyatakan sekolahnya sudah gratis. Atau paling tidak jawaban standarnya, siap melaksanakan program sekolah gratis. Begitu ditanya komponen mana yang gratis. Tidak semua kepala dinas mampu menjawab. Jika ada jawaban, itu pun lebih cenderung normatif.

Demikian juga saat ditanya kenapa ibu/bapak itu bisa jadi kepala sekolah, sementara rekam jejaknya pernah masuk penjara karena menipu, atau tindakan kriminal lainnya. Kepala dinas hanya menjawab saya tinggal meneken saja, administrasi itu urusan staf. Namun saat diberi informasi tentang sesuatu kekeliruan, dengan tangkas dijawab "nanti akan ditinjau kembali". Begitu didesak, kapan waktunya. Jawaban klise kembali muncul "kita kaji ulang". Entah sampai kapan.

Begitu juga saat ditanya gurunya yang berhasrat untuk ikut program studi lanjut (S-1 atau S-2), kepala dinas atau kepala daerah semua menjawab seragam "belum ada anggaran, sabar ya". Tetapi begitu didesak kenapa untuk lembaga legislatif ada dana buat studi banding ke Bali. Semua menjawab "itu sudah lama dianggarkan". Lain lagi saat rapat terbuka mereka tidak yakin dengan Dinas Pendidikan jika diberi dana 20% bisa mengelola, akibatnya dititipkan ke dinas lain, dengan dalih dana pendidikan. Atau biar lembaga bisa jalan proyeknya, maka anggaran diberi muatan pendidikan.

Pada waktunya dievaluasi, ternyata sentuhan pendidikan nuansanya sedikit sekali, yang ada hanya laporan kegiatan berupa kuitansi pengeluaran dana ditambah sedikit capaian kuantifikasi kegiatan. Selebihnya lapiran-lapiran saja.

Perubahan-perubahan mendasar yang kita harapkan dari perpanjangan masa pemerintahan, dengan alasan pemilihan langsung sebagai wujud demokrasi. Ternyata hanya disibukkan dengan agenda saling serang antarelite. Tidak ada program yang jelas peduli untuk rakyat yang terukur secara kuantifikasi dan berbobot secara kualifikasi. Setiap hari rakyat diberi tontonan bagaimana antarlembaga berselisih. Antarpejabat saling serang. Antarelite partai berebut kekuasaan. Rakyat menjadi jengah dan cederung menjadi masa bodoh. Mereka kehilangan gairah partisipatif untuk kegiatan yang bersifat pemerintahan, akan tetapi menjadi begitu aktif jika berhadapan dengan sentimen kebersamaan dalam arti merasa satu nasib.

Bagaimana kita memulai kehidupan baru ini dengan bebas dari nilai subjektif? Pertanyaan ini sulit dicari jawabannya karena sudah terkunci oleh apa yang disebut oleh Ronggowarsito sebagai masa kolobendu, dimana digambarkan orang menjadi sangat sulit harus bersikap dalam hidup karena "Tidak gila tidak kebagian, kalau ikut gila juga tidak tahan. Sangat beruntung bagi mereka yang selalu ingat dan waspada."

Semua berpulang kepada kita semua, apakah kita ingin merajut masa depan lebih baik, atau sebaliknya. Namun perlu diingat ada variabel lain yang tak terukur dan tak terhitung yaitu ketentuan Allah. Kita tidak tahu apakah besok masih bernapas atau tidak. Besok apakah kita masih diberi waktu untuk menimati matahari pagi. Semua kembali kepada Sang Pencipta. Amin. n

Sumber : Lampost 6 Januari 2009