Minggu, 27 Desember 2009

HARUSKAH BELAJAR BERBASIS IT

AMIROH
Penilik TK/SD Kecamatan Rajabasa
Bandar Lampung.


Depdiknas menetapkan standar sekolah menjadi Standar Internasiona, Standar Nasional sebagai sekolah yang berstandar minimal, dan sekolah yang belum memenuhi standar minimal.

Jumat, 25 Desember 2009

KECERDASAN MAJEMUK

Kecerdasan majemuk diperkenalkan oleh Prof. Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor utama di Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education dan juga profesor di bidang Neurologi, Boston University School of Medicine.

Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik, setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut adalah :
1. Kecerdasan Verbal - Linguistik
2. Kecerdasan Matematis - Logis
3. Kecerdasan Visual - Spasial
4. Kecerdasan Kinestetis - Jasmani
5. Kecerdasan Musikal
6. Kecerdasan Interpersonal
7. Kecerdasan Intrapersonal
8. Kecerdasan Naturalis


I. PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM KECERDASAN MAJEMUK

a. Setiap orang memiliki delapan kecerdasan
Setiap orang memiliki kapasitas dalam delapan kecerdasan yang berfungsi bersamaan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang mempunyai tingkatan sangat tinggi pada semua kecerdasan, ada yang cenderung rendah pada semua tingkatan. Umumnya berada di kedua kutub ekstrim ini, yaitu : sangat berkembang dalam sejumlah kecerdasan, cukup berkembang dalam kecerdasan tertentu, relatif agak terbelakang dalam kecerdasan lain.

b. Pada umumnya orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai tingkat penguasaan memadai

c. Kecerdasan umumnya bekerja bersamaan (simultan) dengan cara yang kompleks
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri. Kecerdasan selalu berinteraksi satu sama lain.

d. Ada banyak cara untuk cerdas dalam setiap kategori
Kecerdasan majemuk menekankan keanekaragaman cara manusia menunjukkan bakatnya, baik dalam kecerdasan tertentu maupun antar kecerdasan.


II. BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN

a. Faktor Biologis
Faktor keturunan atau genetis, luka atau cedera otak sebelum, selama dan sesudah kelahiran.

b. Sejarah Hidup Pribadi
Pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan dan orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat pengembangan kecerdasan.

c. Latar Belakang Kultural dan Historis
Waktu dan tempat dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain.



III. SYARAT POKOK YANG HARUS DIPENUHI SETIAP KATEGORI KECERDASAN

a. Ada wilayah primer dalam sistem neorologis yang bekerja dominan untuk satu aspek kecerdasan. Contoh : Verbal - Linguistik di bagian lobus temporal kiri dan depan, Musikal di lobus temporal kanan.

b. Ada komponen inti dari kompetensi atau kecerdasan ini. Contoh : Kinestetis kompetensinya mampu mengontrol gerak tubuh dan mahir mengelola objek, Interpersonal mampu mencerna dan merespon suasana hati dan motivasi lawan bicara.

c. Ada sistem simbol yang khas. Contoh : Verbal - Linguistik menggunakan simbol fonetis, Matematis – Logis menggunakan bahasa komputer, Musikal menggunakan notasi musik, Naturalis menggunakan sistem klasifikasi spesies, dsb.

d. Ada kegiatan budaya tertentu yang merepresentasikan kecerdasan ini. Contoh : budaya bicara dan sastra untuk Verbal - Linguistik, penentuan ilmiah untuk Matematis – Logis.

e. Ada peta perkembangan yang khas dari setiap kecerdasan. Contoh : Musikal bisa berkembang sejak dini dan cenderung menetap sampai tua, Matematis - Logis memuncak pada masa remaja, dsb.

f. Bukti – bukti kondisi akhir terbaik. Contoh : Verbal - Linguistik seorang orator atau sastrawan, Kinestetis seorang atlit legendaris, Naturalis seorang peneliti alam atau ahli biologi, dsb.

g. Ada bukti asal-usul revolusioner. Contoh : Matematis - Logis dengan bukti sistem angka dan kalender, Interpersonal dengan hidup berkelompok karena kebutuhan berburu, Visual - Spasial dengan gambar di gua–gua.

h. Kemampuan spesies lain. Contoh : Matematis – Logis seperti lebah menghitung jarak dengan tarian spasial atau teritorial sejumlah spesies.

i. Faktor historis terhadap keadaan dunia saat ini. Contoh : Kecerdasan Interpersonal dibutuhkan untuk usaha jasa, Kecerdasan Verbal - Linguistik mencirikan bahwa komunikasi lisan dan tulisan penting untuk berbagai bidang kehidupan.


KECERDASAN VERBAL - LINGUISTIK

Lazim Dijumpai Pada
• Novelis
• Penyair
• Penulis iklan
• Penulis naskah
• Orator
• Pemimpin politik
• Editor
• Jurnalis
• Penulis pidato

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol
• Sensitif terhadap pola
• Teratur, sistematis
• Mampu beragumentasi
• Suka mendengarkan, membaca, dan menulis
• Suka drama, puisi, buku
• Mengeja dengan mudah
• Suka permainan kata
• Punya ingatan tajam pada hal-hal sepele
• Mempunyai kosa kata yang kaya
• Pembicara publik dan tukang debat andal, fasih dan ekspresif, pandai menjelaskan sesuatu

Cara Mudah Dalam Belajar
• Bercerita
• Permainan ingatan nama atau tempat
• Permainan kosa kata
• Menggunakan tulisan jurnal
• Wawancara
• Mengerjakan teka-teki
• Permainan mengeja
• Buat, edit majalah kelas
• Debat
• Diskusi
• MS Word

KECERDASAN MATEMATIS – LOGIS

Lazim Dijumpai Pada

• Ahli matematika
• Ilmuwan
• Sarjana
• Pemburu binatang
• Penyelidik polisi
• Pengacara
• Akuntan

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol

• Suka berpikir abstrak, penjelasan logis, mengerjakan teka-teki, berhitung, komputer
• Suka pada ketepatan, teratur, langkah demi langkah
• Menggunakan struktur logis
• Sangat suka memecahkan masalah
• Sangat suka bereksperimen secara logis
• Suka mencatat secara teratur
• Mencatat sesuatu dengan teratur
• Mencari pola dari segala sesuatu

Cara Mudah Dalam Belajar

• Rangsang dengan kegiatan pemecahan masalah
• Permainan berhitung/komputer
• Analisa dan tafsirkan data
• Gunakan logika
• Beri eksperimen praktis
• Gunakan prediksi
• Padukan organisasi, matematika dan pelajaran lain
• Memiliki tempat untuk menghimpun semua hal
• Biarkan segala sesuatu diselesaikan secara bertahap
• Biarkan segala sesuatu diselesaikan secara bertahap
• Gunakan berpikir deduktif
• Gunakan kompouter

KECERDASAN VISUAL – SPASIAL

Lazim Dijumpai Pada
• Arsitek
• Pelukis
• Pemahat
• Navigator
• Pemain catur
• Ahli fisika
• Ahli strategi perang

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol
• Berpikir dengan gambar
• Menggunakan citra mental
• Menggunakan metafora
• Indra konfigurasi kuat
• Suka seni, menggambar, memahat
• Mudah baca grafik, peta, diagram arah
• Mengingat berdasarkan gambar
• Memiliki indra warna hebat
• Menggunakan semua indra untuk imajinasi
• Senang mengamati
• Kecerdasan visual-spasial tidak selalu muncul bersamaan

Cara Mudah Dalam Belajar
• Gunakan gambar, diagram, peta, warna, grafik komputer
• Buat coretan simbol
• Padukan seni dengan mata pelajaran lain
• Gunakan peta belajar atau mind map
• Lakukan visualisasi
• Nonton atau buat video
• Gunakan ekspresi wajah
• Pindah ruangan untuk mendapat perspektif yang berbeda
• Buat pengelompokkan


KECERDASAN MUSIKAL

Lazim Dijumpai Pada

• Pemain drama
• Penggubah lagu
• Konduktor
• Penikmat musik
• Penata rekaman
• Pembuat instrumen musik
• Penyelaras piano
• Budaya tradisional (tanpa bahasa tulis)

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol

• Sensitif terhadap nada, irama dan wahana musik
• Sensitif terhadap kekuatan musik
• Sensitif terhadap susunan musik rumit
• Bisa jadi amat spiritual
• Menyukai bunyi-bunyi dari alam
• Menikmati mendengarkan musik

Cara Mudah Dalam Belajar

• Bermain alat musik
• Belajar lewat lagu
• Gunakan konser aktif dan pasif
• Iringi dengan musik
• Bergabung dengan paduan suara
• Menulis musik
• Padukan musik dengan bidang lain
• Ubah suasana hati dengan musik
• Mengarang musik di komputer


KECERDASAN FISIK ATAU KINESTETIS

Lazim Dijumpai Pada

• Penari
• Aktor
• Atlet, juara olah raga
• Penemu
• Ahli mimik/ekspresi
• Ahli bedah
• Karateka
• Pembalap
• Pekerja luar
• Montir

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol

• Memiliki daya kontrol yang baik terhadap tubuh dan obyek
• “Timing” bagus
• respons/refleks terlatih terutama terhadap lingkungan fisik
• belajar paling efektif dengan bergerak dan melibatkan diri dengan kelompok
• Suka melakukan olahraga fisik, bermain
• Tampil bekerja dengan tangan
• Suka menggunakan manipulasi
• Gampang mengingat apa yang dilakukan
• Bermain dengan obyek
• Resah jika diam/pasif
• Berpikir mekanis

Cara Mudah Dalam Belajar

• Gunakan latihan fisik
• Gunakan tarian, gerak dan drama
• Gunakan manipulasi dalam ilmu alam, matematika
• Lakukan perubahan tata kelas
• Padukan gerak dengan semua mata pelajaran
• Gunakan model, mesin, lego, kerajinan tangan
• Lakukan perjalanan lapangan
• Lakukan permainan kelas
• Bertepuk, ketukan kaki, loncat, dsb

KECERDASAN INTERPERSONAL ATAU SOSIAL

Lazim Dijumpai Pada

• Politisi
• Guru
• Pemimpin religius
• Penasehat
• Psikolog
• Penjual
• Manajer
• Relasi publik
• Orang yang senang bergaul

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol

• Kemampuan negosiasi tinggi
• Mahir berhubungan dengan orang lain
• Tertarik pada pikiran dan perasaan orang lain
• Peka terhadap reaksi dan suasanan hati orang lain
• Menikmati berada di tengah banyak orang dan kegiatan bersama
• Punya banyak teman
• Mampu berkomunikasi dengan baik
• Suka menengahi pertengkaran
• Suka bekerja sama
• “Membaca” situasi sosial dengan baik
• Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat

Cara Mudah Dalam Belajar

• Belajar bersama
• Beri kesempatan untuk sosialisasi
• Kegiatan “sharing” (berbagi)
• Gunakan ketrampilan berhubungan dan komunikasi
• Permainan percakapan
• Adakan pesta dan perayaan belajar
• Permainan “cari jawaban” dari orang lain
• Kerja kelompok
• Ajari orang lain
• Gunakan sebab akibat

KECERDASAN INTRAPERSONAL ATAU INTUITIF

Lazim Dijumpai Pada
• Novelis
• Penasihat
• Orang tua bijak
• Filosof
• Guru
• Mistikus
• Orang dengan kesadaran diri dalam

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol
• Sadar diri (kekuatan dan kelemahan)
• Paham betul akan perasaan diri
• Sensitif terhadap nilai diri
• Sensitif terhadap tujuan hidup
• Memiliki kemampuan intuitif
• Memiliki motivasi diri (instrinsik)
• Suka menyendiri, senang bekerja terpisah dari orang lain
• Ingin berbeda dari orang kebanyakan
• Senang merenungkan dan mengambil kesimpulan dari masa lalu pribadi
• Menghargai privasi dan ketenangan
• Kecakapan inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan mengakses sisi batiniah diri

Cara Mudah Dalam Belajar
• Lakukan pembicaraan “dari hati ke hati”
• Lakukan pengembangan diri untuk mendobrak rintangan belajar
• Lakukan tanya jawab
• Beri waktu untuk refleksi
• Studi mandiri
• Dengarkan intuisi anda
• Diskusikan, refleksikan atau tulis apa yang dialami dan dirasakan
• Buat catatan harian atau jurnal
• Kontrol proses belajar diri sendiri
• Ajarkan bertanya


KECERDASAN NATURALIS

Lazim Dijumpai Pada
• Petani
• Aktifis Green Peace
• Ahli botani dan biologi
• Ahli lingkungan hidup

Deskripsi/Ciri Yang Menonjol
• Mampu mengenali unsur alami
• Ingin hidup selaras dengan alam
• Punya segudang ide untuk konservasi alam
• Merasa dekat dengan alam
• Mampu ‘dekat’ dengan hewan
• Sensitif dengan tanda-tanda alam
• Peka terhadap ciri-ciri gejala alam
• Aktif dalam kegiatan menjaga lingkungan

Cara Mudah Dalam Belajar
• Belajar di udara terbuka
• Langsung menggunakan materi alam (tumbuhan, bebatuan, binatang peliharaan)
• Hadirkan harmonisasi dengan unsur alam

sumber: wayofsinan.multiply

VIDEO GAME PERTAJAM BERFIKIR


SUDAH sejak lama video game dipersalahkan atas kekerasan dan kegemukan di kalangan anak-anak. Namun, studi Rolf Nelson, profesor psikologi di Wheaton College, Massachusetts, AS, mungkin bakal mengubah pandangan orang tua terhadap permainan ini.

Nelson meneliti 20 pelajar yang diminta menyelesaikan sebuah tugas, kemudian memainkan game laga atau menyusun puzzle selama satu jam. Setelah itu, mereka kembali diminta melakukan tugas pertama.


OASIS:

Kendati terdapat aspek manfaat, Nelson mengatakan diperlukan studi lebih jauh sebelum menjadikan video game bagian dari kegiatan rumah anak-anak. n R-2

Sumber : Lampost 26 Desember 2009

REDEFINISI PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

MUHAMMAD ALI FAKIH AR.
Direktur Eksekutif The Indonesia View Yogyakarta

SETIAP setelah kelulusan siswa SMA/SMK dan yang sederajat, dunia pendidikan kita selalu dilanda problem pelik, yakni terdapatnya realitas tak seimbang antara banyaknya siswa yang lulus, tetapi sedikit siswa yang meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi (PT). Alasan yang diberikan macam-macam, tetapi yang kerap terdengar ialah karena keterbatasan dana.

Realitas semacam ini sudah tidak tabu lagi dalam dunia pendidikan kita. Perdebatan mengenai hal ini pun telah menakik perdebatan panjang, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan.

Secara umum, realitas tersebut tidak bisa dipisahkan dari varian problem lain yang amat rumit, seperti semakin mahalnya biaya pendidikan karena diberlakukannya Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sehingga menyebabkan otonomi kampus yang lebih mengarah pada komersialisasi pendidikan dan varian problem lainnya. Varian problem ini sebenarnya mengesankan satu hal yang sepadan, yakni dunia pendidikan kita tidak berpihak pada rakyat miskin.

Pemberian tunjangan pendidikan atau beasiswa pendidikan bagi anak-anak miskin disebut-sebut sebagai salah satu kunci utama dalam memecahkan masalah tersebut. Tetapi, alternatif ini pun tak pelak tidak menjawab kerisauan publik secara utuh. Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing anak untuk menembus beasiswa yang disediakan adalah salah satu persoalan yang patut diperhatikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ulang eksistensi beasiswa pendidikan bagi kaum miskin dalam kaitannya dengan realitas sosial yang ada.

Pragmatisme Beasiswa

Berbicara soal beasiswa pendidikan, dari mana pun datangnya, baik dari institusi pendidikan, lembaga donor pendidikan atau dari pemerintah, selau tidak bisa dipisahkan dari prestasi akademik--kalau tidak nonakademik calon penerimanya.

Pemberian beasiswa universitas, misalnya, mengharuskan calon penerimanya memenuhi syarat ketentuan dalam program sarjana reguler melalui jalur PPKB (Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar), SPMB (Seleksi Penerimaan Siswa Baru), dan program-program lain yang sepadan. Demikian pula beasiswa yang datang dari pemerintah, calon penerimanya harus memenuhi ketentuan yang diberikan, yakni memiliki prestasi akademik atau prestasi nonakademik.

Syarat dan ketentuan tersebut sungguh memberatkan bagi segolongan masyarakat miskin yang notabene anaknya tidak memiliki prestasi akademik cukup membanggakan atau juga tidak memiliki kemampuan nonakademik, tetapi punya hasrat besar untuk meneruskan pendidikannya di PT.

Akhirnya yang terjadi, karena tidak memiliki peluang meneruskan kuliah, pendidikan anak-anak dari golongan ini telantarkan begitu saja. Tidak sedikit dari mereka yang memilih putus pendidikan dan bekerja sebagai karyawan pabrik, pekerja bangunan, tani, industri rumah atau pekerjaan-pekerjaan keras lainnya untuk membantu perekonomian keluarga. Sungguh nasib mereka cukup ironis.

Tentu, baik pemerintah, lembaga donor pendidikan ataupun pihak institusi PT akan berpikir seribu kali untuk memberikan beasiswa kepada anak yang bodoh, malas, dan tidak memiliki prestasi apa pun. Ruang pendidikan selalu tertutup bagi mereka karena beasiswa biasanya diberikan kepada anak yang pandai dan berprestasi tetapi berasal dari keluarga tidak mampu.

Orang barangkali berpikir bahwa sia-sia saja memberikan beasiswa kepada anak yang bodoh, malas, dan tidak memiliki prestasi apa pun. Uang yang diberikan akan percuma saja karena tidak akan menghasilkan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu, sering orang beranggapan mereka tidak layak menerima bantuan itu. Pernahkah kita tidak mau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan karena menganggap orang itu tidak pantas menerimanya?

Hal ini menunjukkan suatu diskreditasi terhadap hak rakyat. Beasiswa pendidikan yang ada selama ini cukup terkesan pragmatis. Pemberian beasiswa pendidikan masih belum menyentuh realitas. Realitas kemiskinan yang melanda masyarakat kita kurang diperhatikan sebagai akibat dari kebodohan yang dikarenakan mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Mengubah Pradigma

Beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu--meskipun mereka tidak memiliki prestasi akademik dan nonakademik--amat penting demi memutus lingkaran setan kemiskinan. Selama ini kaum miskin tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena biaya pendidikan terlalu mahal. Lantaran tak berpendidikan, mereka pun terus-menerus terkungkung dalam kemiskinan.

Idealnya, kita mampu memerangi kebodohan sekaligus kemiskinan. Konstitusi juga mewajibkan negara menyantuni orang yang kurang beruntung. Dalam UUD 1945 pun dijelaskan pendidikan adalah hak segala bangsa. Implementasi dari dasar hukum ini mestinya adalah kesempatan pendidikan bagi segenap golongan masyarakat.

Realitas yang ada di sekitar kita sangatlah kompleks. Namun sering kita memberikan penilaian yang salah atas realitas kompleks itu. Seluruh anak tentu mempunyai kemampuan dan keunikannya sendiri, tetapi karena adanya kendala, bakat mereka menjadi terpendam. Bantuan terhadap anak semacam itu semestinya ditujukan untuk bagaimana akhirnya ia dapat menularkan bakat-bakatnya. Yang amat disayangkan adalah banyak bakat-bakat terpendam tidak tergali karena perspektif kita yang salah itu sehingga yang tertinggal adalah anak-anak semacam itu dicap bodoh dan tidak punya kemampuan apa-apa.

Eksistensi beasiswa semestinya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat, tidak peduli apakah ia miskin, tidak memiliki prestasi akademik atau nonakademik yang cukup baik. Seluruh warga sepatutnya memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan untuk anak-anaknya.

Oleh karena itu, sangat diharapkan pemerintah pada periode 2009--2011 memecahkan kebuntuan ini. Dana pendidikan 20% dari APBN yang selama ini masih belum turun secara penuh, untuk tahun-tahun mendatang diharap terstruktur secara baik. Jika perlu, dana pendidikan lebih besar dari itu mengingat strategi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan adalah dengan pemberantasan pembodohan, yakni dengan pemerataan kesempatan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Penerapan beasiswa yang selama ini masih terkesan pragmatis dan elitis, untuk ke depan diharap tidak lagi terjadi. n

Sumber : Lampost 26 Desember 2009

TEKNIP PEMBELAJARAN

by Dr. HERPRATIWI

1.1 Pendahuluan

Pembelajaran dewasa ini dihadapkan pada dilema yang substansial. Pembelajaran diselenggarakan hanya terfokus pada transmisi sains dengan menomorduakan transfer nilai /karakter. Yang terjadi adalah meniadakan proses humanisasi, artinya hanya dehumanisasi yang terjadi di dunia pendidikan. Akibatnya adalah terkikisnya rasa bangga terhadap bangsa, toleransi terhadap sesama, dan menurunnya kepemilikan nilai-nilai etika, moral dan agama. Masih banyak praktik pembelajaran yang belum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi, sehingga memiliki kepribadian utuh.

Pengembangan manusia seutuhnya, sudah tersurat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembelajaran yang memadukan berbagai dimensi yang dimilikiki peserta didik.

Keterpaduan yang dimaksudkan adalah pembelajaran harus dapat mewadahi tiga aspek, yaitu (a) kognitif, yakni pembinaan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, menilai, dan mencipta. (b) afektif, yakni pembinaan sikap mental yang mantap dan matang. Meliputi penerimaan, memberi respon, penilaian, organisasi, dan mempribadikan nilai. (c) psikomotor, yakni pembinaan tingkahlaku. Meliputi penerimaan, tanggapan, penanaman nilai, pengorganisasian nilai, dan karakteristik kehidupan. Dengan demikian pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik harus disertai dengan penanaman nilai budi pekerti.

Pendidikan terpadu akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mandiri dan bertanggungjawab (learning to be), mengaplikasikan ilmu, bekerja dalam tim (learning to do), menguasai ilmu (learning to know), untuk memahami orang lain (learning to live together), dan mengabdikan diri kepada pencipta (lear­ning the god). Pendidikan terpadu sesuai dengan fitrah peserta didik yang memi­liki kepribadian holistic, multiple intelligence, dan berbagai potensi kompetitif .



Potensi peserta didik akan dapat berkembang dengan maksimal jika difasilitasi dengan strategi, pendekatan, model dan berbagai metode. Karena pada hakikatnya secara alamiah perkembangan peserta didik berbeda-beda, baik dari inteligensi, bakat, minat, jasmani, penginderaan dan keadaan sosial, ekonomi, serta budaya. Temuan tentang multiple intelligence dari Howard Gardner, menunjukkan kepada kita bahwa peserta didik memiliki kompetensi intelektual yang berbeda-beda, yaitu inteligensi linguistic (kemampuan untuk membaca, menulis dan berkomunikasi), inteligensi logis matematis (kemampuan untuk berpikir logis, sistematis dan menghitung), inteligensi visual spatial (kemampuan untuk berpikir melalui gambar, memvisualisasi hasil masa depan, mengimajinasikan sesuatu dengan penglihatan), inteligensi musical (kemampuan untuk mengkomposisikan musik, menyanyi, menghargai musik, memiliki kepekaan irama), inteligensi kinestetis (kemampuan menggunakan badan secara terampil dan menghasilkan prestasi), inteligensi interpersonal social (kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, memiliki empati, pengertian, menghayati motivasi dan tujuan seseorang), inteligensi intrapersonal (kemampuan untuk analisa diri dan refleksi, menilai kebethasilan orang), dan tahun 1996 Gardner menemukan inteligensi ke delapan yaitu inteligensi natural (kemampuan mengenal kembali flora dan fauna, serta mencintai alam).

Alasan lain yang membuat kita harus mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai model dalam pembelajaran adalah penelitian neuroscience (Clark, 1986), didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik memiliki unlimited capacity to learn dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk kreatif dan produktif dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Setiap manusia memiliki 100-200 milyar sel otak dan memiliki fungsi divergen dalam kegiatan mentalnya. Otak terbagi dalam dua belahan yaitu otak belahan kanan dan kiri. Otak belahan kanan mengandung kemungkinan untuk mewujudkan kegiatan mental bercirikan divergen, original dan kreatif. Otak belahan kiri berfungsi linier, analitis dan logis. Fungsi otak tersebut dapat terwujud sangat tergantung dari kondis lingkungan, apakah lingkungan diciptakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi peserta didik atau tidak (meaningful context).

Dari berbagai alasan di atas, maka pembelajaran harus harus dipandang dari sudut konstruktivisme, yaitu pendekatan yang berkeyakinan bahwa peserta didik secara aktif akan membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman mereka sendiri. Dosen berperan sebagai fasilitator pada saat peserta didik mencari pengetahuan dan keterampilan, sebagai pembimbing, dan narasumber untuk menata lingkungan belajar sehingga membantu peserta didik memahami informasi.

Jika pembelajaran hanya menggunakan single modle, maka pembelajaran tidak akan bersifat konstruktivis, yang akan terjadi adalah kepribadian anak tidak dapat berkembang dengan seimbang. Untuk itu dosen harus dapat mengaplikasisan semua teori belajar dan pembelajaran secara preskriptif dengan multi method. Dengan demikian, pembelajaran akan mampu menyentuh bebagai jenis inteligensi dan minat melalui berbagai saluran, sehingga semua peserta didik dapat terlayani dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangannya.





1.2 Model Pembelajaran

1.2.1 Model-Model Pembelajaran

Perubahan paradigma dari pengajaran menjadi pembelajaran, di mana hal ini didasari pada tori-teori belajar dan pembelajaran, menuntut dosen untuk membangun pembelajaran dari bawah (buttom up) bukan dari atas (top down). Artinya pembelajaran harus student centered, demokratis dan kontekstual. Dengan demikian pembelajaran akan berlangsung demokratis (bukan opresiv), siswa mengalami, mencari dan bekerja sendiri untuk memperoleh materi/informasi.

Pembelajaran kontekstual tidak hanya menekankan pada hasil belajar saja (=power kognitif) tetapi lebih kepada proses. Dari sini peserta didik akan terlatih untuk memecahkan masalah dan menemukan sendiri materi-materi yang dipelajari dengan mengakses dari berbagai sumber belajar.

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning/ctl) merupakan konsep pembelajaran dimana dosen mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan, dengan melibatkan tujuh komponen, yaitu: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment).



1.2.2 Metode Pembelajaran

Metode terkait dengan strategi pembelajaran yang akan digunakan dosen, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam desain pembelajaran pemilihanmetode sangat penting, karena metode merupakan aspek penentu situasi belajar yang sesungguhnya. Penggunaan metode sebagai strategi dalam pembelajaran harus dikaitkan dengan media dan waktu yang tersedia untuk pembelajaran.

Terdapat berbagai motode pembelajaran, tetapi kita harus memilihnya dengan tepat. Pertimbangan pemilihan metode pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, pengetahuan awal mahasiswa,, sifat/aspek matakuliah, alokasi

Di bawah ini akan digambarkan sinkronisasi antara metode dengan kemampuan yang akan dicapai berdasarkan indikator yang telah dirancang dosen, dengan harapan dosen dapat memilih metode yang tepat.

No.


Metode


Kemampuan yang akan dicapai berdasarkan indikator

1.


Ceramah


Menjelaskan konsep/prinsip/prosedur

2.


Demonstrasi


Menjelaskan suatu keterampilan berdasarkan standar prosedur tertentu

3.


Tanya jawab


Mendapatkan umpan balik/partisipasi/menganalisis

4.


Penampilan


Melakukan suatu keterampilan

5.


Diskusi


Menganalisis/memecahkan masalah

6.


Studi mandiri


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensintesis/mengevaluasi/melakukan ssesuatu hal yang bersifat kognitif maupun psikomotor

7.


Pembelajaran terprogram


Menjelaskan konsep/prinsip/prosedur

8.


Latihan bersama


Melakukan sesuatu keterampilan

9.


Simulasi


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep dan prinsip

10.


Pemecahan masalah


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep/prosedur/prinsip

11.


Studi kasus


Menganalisis dan memecahkan masalah

12.


Insiden


Menganalisis dan memecahkan masalah

13.


Praktikum


Melakukan suatu keterampilan

14.


Proyek


Melakukan sesuatu/menyusun laporan kegiatan

15.


Bermain peran


Menerapkan suatu konsep/prinsip/prosedur

16.


Seminar


Menganalisis/memecahkan masalah

17.


Simposium


Menganalisis masalah

18.


Tutorial


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep/prosedur/prinsip

19.


Deduksi


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep/prosedur/prinsip

20.


Induksi


Mensintesis suatu konsep, prinsip atau perilaku

21.


Computer Assisted Learning/CAL


Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensintesis/mengevaluasi sesuatu.



1.3 Penutup

Dosen harus secara preskriptif menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran, sehingga kebutuhan peserta didik dapat terlayani sesuai dengan keunikannya. Karena pada hakikatnya pembelajaran tidak hanya semata-mata transfer knowledge, tetapi banyak nilai lain yang hanya akan sampai kepada peserta didik jika dosen mau dan mampu menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran.



Daftar Pustaka



Briggs, Leslie J. 1977. Instructional Design: Principle and Applications. Englewood

Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Clark, B. 1986. Growing Up Gifted, Columbia, USA: CE Merril Publishing Co.

Joice, Bruce dan Marsha Weil, 1986. Model Of Teaching. New Jersey: Prentice hall

Inc.

Kaufman, Roger. 1988. Planning Educational Systems. Lancarter PA: Technomic

Publishing Co.

Regeluth, Charles Cerril. 1983. Instructional Design Theories and Models. Hisdale,

NJ: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.

Snelbecker, Glenn E. 1974. Learning Theory, Instructional Theory, and

Psychoeducational Design. New York: McMillan Publ. Co., Inc.

Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada Media.

Sumber : Herpratiwis's Blog

PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL

Pembelajaran di Era Digital

Dr. HERPRATIWI
Dosen FKIP Univeritas Lampung

Simposium internasonal kedua di Yogyakarta yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh Pustekom dan dikenal dengan ISODEL (International Symposium on Open Distance and E-Learning) menyadarkan kepada semua pihak yang selalu bersinggungan dengan teaching, learning dan instructional, bahwa abad sekarang pembelajaran harus berbasis teknologi digital.

Pembelajaran digital yang dikonotasikan dengan instructional computer technology (ICT) merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh semua pihak dalam pembelajaran. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka pembelajaran harus menggunakan teknologi digital. Dalam arti teknologi hasil pemikiran manusia yang menggunakan software dan hardware komputer. Misalnya pembelajaran melalui teleconference, e-learning, e-book, facebook, dan lainnya.

Sekolah harus menyediakan fasilitas agar semua guru, siswa, karyawan, tenaga administrasi dapat melakukan pembelajaran melalui ICT. Lembaga diklat, kursus, dan juga orang tua mau tidak mau juga harus dapat beradaptasi dengan maunya era digital ini, kalau tidak mau disebut ketinggalan zaman.

Adalah Gubernur Irian Jaya yang sudah menyambut dengan sangat baik dan optimis terhadap pembelajaran melalui digital. Untuk itu demi kualitas pendidikan dan mengutamakan outcomes bagi warganya sehingga dapat bersaing di era yang unpredictable, lebih-lebih tahun 2025 Indonesia harus dapat menghasilkan generasi baru. Alasan tepat bagi dia yang memiliki daerah sulit dijangkau dengan transportasi darat dan memiliki tingkat mobilitas rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Juga termasuk daerah yang memiliki penduduk kurang dari 1% dari penduduk di Indonesia, dan memiliki wilayah terluas di Indonesia, tetapi disparitas dari semua aspek paling tinggi.

Apa yang dilakukan oleh Gubernur Irian Jaya, akan menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain yang belum menggunakan teknologi sebagai basis pendidikan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan anggaran pendidikan untuk menuju pendidikan yang berbasis digital. Apalagi pemimpin dimana daerah yang dipimpinnya merupakan daerah yang sudah gampang menjangkau dan dijangkau teknologi.

Bagi pemimpin suatu lembaga sekolah, juga harus mempunyai komitmen untuk menerapkan pembelajaran digital agar seluruh staf dan siswanya mampu bersaing jika bersanding dengan staf dan siswa dari sekolah lain. Karena ICT merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Teknologi dapat berperan sebagai support, driver dan in able bagi pembelajaran agar efektif. Teknologi dapat mengubah perilaku dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Narasumber, guru tamu, key note speach yang tidak mungkin dihadirkan di kelas dapat dilakukan dengan teleconference. Begitu juga ketika seorang guru harus menvisualisasikan objek yang tidak dapat ditemukan lagi dari rujukan, dapat diperolehnya dari cara mengaksesnya dari internet. Dengan telunjuk tangan maka guru dan siswa dapat melihat kejadian di belahan dunia mana saja.

Sulit dan mahalkah pembelajaran dengan menggunakan teknologi? Jawabannya pasti tidak karena jika ada kemauan pasti ada banyak jalan. Berani mencoba dan mau belajar serta mau memulai. Yang paling penting ada komitmen dari berabagai pihak untuk kembali kepada dasar filosofi pendidikan. Di mana, pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Pendidikan di zaman agraris orientasinya akan berbeda dengan zaman industri dan teknologi.

Pendidikan di zaman teknologi harus dapat menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan teknologi. Jika jadi petani, mengolah tanah, menyiangi, memupuk, memanen, dan menjual hasil panen dengan sentuhan teknologi. Penjual alat rumah tangga dari mendesain gambar, memamerkan produk sampai transaksi jual beli menggunakan perangkat teknologi sehingga dari ukuran, presisi, warna dll. sangat valid. Karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk mempermudah semua bidang kerja manusia.

Mampukah siswa-siswa kita? Selama mereka diberi kesempatan untuk mencoba, pasti mampu. Memang di sini dituntut bagi mereka untuk belajar mandiri. Menurut penulis, pembelajaran yang dituntut dari standar proses adalah pembelajaran yang interaktif, inovatif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi siswa. Hal ini akan dapat terwujud jika pembelajaran memberikan kebebasan kepada siswa untuk inkuiri, bereksplorasi, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari sendiri jawaban terhadap masalah yang diberikan guru.

Dengan meminjam ungkapan Prof. Degeng, bahwa pembelajaran diibaratkan dengan sungai. Siswa akan mengarungi sendiri sungai untuk menuju muara, dan guru hanya bertugas membersihkan kayu, sampah, dan batu yang ada di sungai sehingga siswa dapat mencapai muara tanpa hambatan. Pembelajaran harus menggairahkan siswa, harus dinamis, tidak pernah berhenti walaupun penuh risiko. Untuk meminimalkan hal tersebut, guru harus menyiapkan siswanya agar tetap dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang memang penuh risiko. Di abad teknologi guru harus mau membelajarkan siswanya dengan teknologi sehingga mereka sudah dibiasakan untuk menghadapi risiko dengan adanya teknologi sehingga anak tidak kaget dan mampu beradaptasi.

Konsep apa pun tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga pembelajaran berbasis digital yang mengedepankan teknologi. Untuk itu dalam penerapannya harus diiringi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur yang memang sudah dimiliki oleh bangsa kita. n

Sumber : Lampost 26 Desember 2009

Jumat, 18 Desember 2009

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI AGAR TERINTEGRASI

AMIROH
Pengawas TK/SD Kecamatan Rajabasa
Bandar Lampung

Hingga kini masih banyak pihak yang menginginkan adanya pelajaran Budi Pekerti dan bahkan ada juga yang mengingin mata pelajaran budi pekerti menjadi pelajaran muatan lokal bila seandainya Pemerintah Pusat tidak memberikan payung pelaksanaan mata pelajaran budi pekerti di sekolah sekolah. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi pendidikan budi pekerti kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para guru pada khususnya. Sehingga banyak pihak yang belum tau bahwa selama ini telah secara berulang kali dalam beberapa tahun terakhir ini diselenggarakan pelatihan integrasi budi pelerti bagi para guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran PAI dan PPKN.

Sayangnya pada umumnnya setelah mengikuti pelatihan ini para guru tidak mengembangkana hasil pelatihan dan tidak juga menerapkannya, sehingga pelatihan seperti hilang tertelan oleh berbagai kesibukan di sekolah sekolah. Pihak penyelenggara semestinya melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan ini agar pelatihan pelatihan berikutnya dapat dioptimalkan.

Menjadikan mata pelajaran budi pekerti sebagai mata pelajaran khusus nampaknya nyaris tak mungkin, mengingat jumlah mata pelajaran demikian padatnya, sehingga akan menghawatirkan justeru peserta didik akan menjadi jenuh dengan menghadapi banyaknya mata pelejaran ini. Di samping itu juga mata pelajaran budi pekerti akan menjadi sempit cakupannya, dan akan terjebak pada sebatas materi tatakrama, sehingga mata pelajaran budi pekerti tidak akan memberikan arti yang luas bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan hidup yang demikian komplek ini. Selain itu jugha kita akan mendapat kesuliutan untuk mendapatkan guru yang representatif.

Pelajaran budi pekerti hendaknya diajarkan secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran, materi pelajaran budi pekerti harus digali dari mata pelajaran mata pelajaran yang diajarkan. Hanya saja kesulitan yang akan kita hadapi adalah ketidak mampuan guru untuk menggali nilai nilai (value) yang ada pada mata pelajaran tersebut untuk mempengaruhi sikap (attitude) para siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Kita meyakini bahwa dalam semua mata pelajaran, termasuk kelompok sain dan knowladge adalah memiliki seperangkat nilai nilai dan harus mempengaruhi sikap siswa, dan bahkan juga ada unsur vocasionalnya. Untuk memiliki kemampuan menggali value dan attitude dalam rangka pengintegrasian pelajaran budi pekerti maka seorang guru harus memiliki pemahaman yang memadai tentang filsafat pendidikan, idiologi idiologi pendidikan, mazhab mazhab dalam pendidikan. Seorang guryu matematika umpamanya harus memahami secara mendalam tentang filsafat matematika, demikian juga guru mata pelajaran yang lain juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang filsafat mata pelajaran yang di kelolanya.

Itulah sebabnya maka setiap pendidik harus meiliki kompetensi sebagai pendidik antara lain yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

keluarga : REVITALISASI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Deni Danial Kesa - suaraPembaca

Jakarta - Iklan layanan sosial yang mulai akrab dengan mata dan telinga kita adalah iklan layanan masyarakat tentang gratisnya pendidikan di Indonesia oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Iklan yang banyak diputar di berbagai stasiun televisi ini cukup menggugah dan menjanjikan.

Tidak heran kalau iklan ini diputar sebelum pemilu legislatif sebagai ikon keberhasilan pemerintah. Tapi, begitu banyak juga masalah yang dihadapi bangsa ini termasuk permasalahan besar yang terkait dengan pendidikan moral. Berbagai sistem dan teknis pendidikan banyak digulirkan untuk menjadikan standard kompetensi dan kualitas kelulusan dan diharapkan dengan sistem ini pendidikan kita menjadi lebih bersaing di pasar global.

Terlepas dari semua pernak-pernik sistem pendidikan di Indonesia maka dasar dari semua itu hulunya ada di fungsi keluarga. Keluarga sebagai salah satu pranata sosial yang ada dalam masyarakat memainkan peranan yang besar dalam pembentukan pola perilaku dan internalisasi nilai yang normatif. Atau dalam konsep Peter Berger disebut internalisasi.

Doktrin nilai dan perilaku keluarga untuk memberikan aktualisasi dan penerapan kurikulum moral yang memadai bagi anak didik tetap merupakan hal yang berat. Hal yang paling sepele adalah lunturnya nilai-nilai kearifan budaya lokal dan tergerusnya norma kejujuran di dalam ranah aktivitas kita.

Begitu banyak penyakit dan masalah yang melanda bangsa ini karena ketidakjujuran. Banyak terjadi hal negatif akibat daripadanya. Korupsi, prostitusi, perselingkuhan, kecurangan pemilu, tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara, suap, penggelapan pajak, tumpulnya penegak hukum, membuat tidak berdayanya negara.

Semua hal di atas dikarenakann sudah semakin mahalnya sebuah nilai yang bernama 'kejujuran'. Kejujuran dan budi pekerti yang baik menjadi sangat berharga sehingga semua permasalahan yang ada apabila diaplikasikan nilai-nilai keduanya niscaya masalah tersebut akan bisa terpecahkan.

Meningkatkan kompetensi dengan menaikkan standard kelulusan untuk ujian akhir nasional (UAN) patut diapresiasi dengan baik. Mungkin di satu sisi menaikkan kualitas lulusan di lain pihak justru menjadi ajang perbuatan tidak jujur lainnya.

Banyaknya kebocoran jawaban UAN entah disengaja atau tidak itu memperlihatkan bobroknya sistem pendidikan kita. Bagaimana mau menjadi lebih jujur dan bersih jikalau di lembaga atau institusinya sudah bertindak tidak jujur. Ternyata kejujuran itu menjadi sangat mahal dan dapat diperjualbelikan di negara yang bernama Republik Indonesia ini.

Proses Pendidikan Keluarga
Pendidikan keluarga meski tidak terhubung secara langsung dengan pembangunan sistem pendidikan Indonesia akan tetapi membentuk dan menstimulisasi karakter anak didik dikaitkan dengan status sosial ekonomi, fisik, gender, kemampuan, dan temperamen (penick and Jepsen,1992). Bahkan, Mortimer pada tahun 1992 menyatakan variabal yang paling berpengaruh dalam rencana pendidikan dan pembentukan karakter adalah pendidikan dalam keluarga.

Tidak bisa dipungkiri lagi pendidikan dalam keluarga dilatarbelakangi dari pengaruh pengetahuan dan kemauan orang tua dalam mengarahkan dan memberikan pilihan-pilihan karakter pengembangan seorang anak. Kemampuan mendidik dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak akan tergambarkan dari kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

Meskipun banyak penelitian yang menjadikan peranan keluarga sebagai satu aspek penting dalam suksesnya kebijakan pendidikan proses pembentukan patron teladan dalam keluarga juga memberikan pandangan tentang alternatif pengaruh interaksi, komunikasi, dan perilaku. Anak sebagai unsur dalam keluarga mempelajari norma, aspirasi, dan nilai-nilai kebenaran.

Internalisasi nilai akan berlangsung lama dan akan berpengaruh terhadap kualitas anak. Baik dalam menerima stimulus pendidikan di sekolah atau keterampilan life skill lainnya.

Model keluarga sehari-hari yang memfungsikan standard kearifan budaya, budi pekerti, kejujuran, dan harapan bisa tergambar dalam banyak cara. Hal tersebut akan mewadahi kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi anak terhadap lingkungannya dan mewarnai filosofi hidup di masa yang akan datang.

Dalam proses pembelajaran anak tentang peranan hidup keluarga memberikan peranan, memberikan ketrampilan dan nilai yang tidak didapatkan di bangku sekolah (Grinstad dan Way,1993) sehingga kemandirian anak dan kecepatan adaptasi anak untuk mengakselerasi ilmu serta ketrampilan menjadi sangat berkembang.

Untuk mendukung kemampuan keluarga yang bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia unggulan hendaknya masyarakat menghidupkan kembali peranan pranata sosial kita yaitu keluarga dengan nilai-nilai simbolik yang sangat sederhana. Namun, sarat makna. Interaksi peran antara ayah, ibu, dan anak menjadi variable yang sangat penting dalam proses penyadaran dan penanaman nilai nilai kebajikan.

Revitalisasi Nilai Budi Pekerti
Peranan keluarga untuk mengasah life skill lewat norma dan nilai dalam keluarga akan menjelmakan kembali dan mendukung kembalinya kearifan budaya serta pendidikan budi pekerti yang selama ini terpinggirkan.

Jika demikian pendidikan formal yang hanya sampai pada ranah kognitif berpengaruh pada model pengajaran yang hanya berupa norma terstandardisasi. Ajaran kebaikan dan perilaku yang ada dalam sistem pendidikan nonformal dijadikan sebagai penyeimbang bagi transformasi sains dan teknologi.

Peran semacam ini terkadang tidak disadari dan terabaikan oleh keluarga. Posisi orang tua seakan hanya bertugas memberi layanan fisik. Tapi, sangat jarang berurusan dengan pendidikan agama, moral, etika sang anak.

Jika orang tua tidak bisa memberikan perannya secara maksimal pada anak tentu sikap anak cenderung untuk melakukan pembenaran-pembenaran terhadap hal yang salah sekali pun. Sebab, kepada orang tualah anak melakukan identifikasi diri.

Proses menirukan nilai normatif orang tua dalam kehidupan kesehariannya menjadi sebuah kepastian sehingga tidak salah kalau ada idiom anak adalah cerminan orang tua. Kita tidak heran banyak siswa yang lulus memiliki nilai pendidikan formal dan keilmuan sangat tinggi. Tetapi, moral kepribadiannya masih layak dipertanyakan. Dengan kata lain pendidikan budi pekerti di sekolah hanya mampu melahirkan orang orang 'pragmatis' bukan kualitas 'intelektual' yang bermoral.

Di momen Hari Pendidikan Nasional ini mari kita kembalikan pendidikan keluarga sebagai salah satu solusi penanaman nilai dan patron teladan bagi sistem yang ada sehingga apa yang menjadi harapan pendidikan sebagai backbone pembangunan akan terealisasi dengan terciptanya generasi yang tangguh, jujur, dan berbudi pekerti luhur. Apa pun sistem dan metode pendidikannya peranan keluargalah juaranya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN MASALAH REGENERASI BANGSA

Oleh Mochtar Buchori

Ketika saya masih di SD, saya bersekolah di suatu “Sekolah Pribumi Kelas
Dua” (Tweede Inlandsche School). Di sekolah ini pendidikan budi pekerti
(singkatan resminya PBP) disampaikan melalui cerita-cerita atau dongeng.
Setiap dongeng selalu ditutup dengan kara-kata “Liding dongeng, ……”
Artinya: “Inti ceritera: …………” Di bagian ini lah moral ceritera
dirumuskan. Dalam zaman Pendudukan Jepanag, ketika saya menjadi murid suatu
Sekolah Guru, PBP diberikan dalam bentuk indoktrinasi. Dan dalam zaman
reformasi ini, fungsi PBP diambil alih oleh pendidikan agama, dan
dilaksanakan melalui khotbah atau nasihat. Bagaimana PBP ini sebaikya
dilaksanakan dalam situasi serba-krisis yang sedang dihadapi bangsa sekarang
ini?

Inilah pertanyaan dasar yang terdapat dalam suatu pertemuan tentang PBP.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 80 guru dari berbagai jenis sekolah, dan
mereka datang dari berbagai pelosok di Indonesia. Pertemuan ini disebut Temu
Warga Sekolah. Saya diminta hadir sebagai narasumber bersama-sama Bp. Daud
Yusuf.

Pidato pengantar yang disampaikan oleh salah seorang anggota Panitya
Penyelenggara menyarankan, agar pendidikan budi pekerti dipikirkan dalam
rangka mengatasi krisis bangsa yang sedang kita alami sekarang ini.
Diharapkan, agar pembicaraan dalam temu warga sekolah ini membahas cara-cara
menyelenggarakan PBP yang pada suatu saat nanti akan melahirkan
generas-generasi baru yang mampu mengelola negara dan bangsa ini dengan
cara-cara yang lebih baik. Pendekatan ini saya sebut “Pendidikan Budi
Pekerti dalam Konteks Regenerasi Bangsa.”

Dalam pandangan saya PBP untuk keperluan regenerasi bangsa perlu
diselengga-rakan dengan cara-cara yang berbeda daripada cara-cara
konvensional yang dipergunakan selama ini. Mengapa? Karena PBP konvensional
bertujuan utama melahirkan individu-individu yang salih, bermoral, berbudi
pekerti luhur, dan sebaginya. Sedangkan PBP untuk renegerasi bangsa
bertujuan utama melahirkan generasi-generasi yang berwatak dan cakap. Dengan
kata-kata lain, PBP konvensional mengacu kepada moralitas individual,
sedangkan PBP untuk regenerasi bangsa mengacu kepada moralitas kolektif.

Perbedaan ini sangat esensial. Segenap kemelut bangsa yang kita alami
sekarang ini dalam pandangan saya lahir dari lemahnya moralitas kolektif
tadi dalam masyarakat kita. Menghadapi segenap ketidak-adilan yang terjadi
dalam masyarakat, kebanyakan dari kita bersikap mengambil jarak: Saya
terkena atau tidak? Untuk apa ribut-ribut, kalau suatu ketidak-adilan tidak
menyentuh diri saya? Sikap ini lahir dari kuatnya tradisi moralitas
individual tadi dan lemahnya moralitas kolektif dalam masyarakat kita.
Antara kedua jenis moralitas ini tidak ada keseimbangan dan juga tidak ada
ketersambungan.

Sejalan dengan perbedaan di atas perlu dikatakan, bahwa PBP konvensional
mengutamakan pembinaan kepribadian perorangan, dan tidak memperhatikan
pembinaan kepribadian kelompok. Dan kepribadian bangsa adalah bentuk
terakhir dari kepribadian kelompok dalam masyarakat kita. Berbagai dampak
negatif dari globalisasi yang mucul dalam masyarakat kita sekarang ini lahir
dari tidak adanya kepribadian bangsa dalam mengikuti kehidupan yang sudah
terseret oleh arus globalisasi sekarang ini.

Perbedeaan kedua antara PBP konvensional dengan PBP untuk regenerasi bangsa
terletak pada cari memaknai kata ‘moral’, ‘moralitas’, dan ‘pendidikan
moral’. Dalam PBP konvensional ‘pendidikan moral’ terbatas pada kegiatan
untuk membimbing para siswa mengenal norma-norma etika, dan tidak menyentuh
masalah pangamalan nilai-nilai tadi. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa
konsep ‘moralitas’ dan ‘pendidikan moral’ diperdalam, tidak hanya menganai
pengenalan nilai-nilai, tetapi diteruskan sampai ke pemahaman, penghayatan,
dan pengamalan nilai-nilai. Ada perbedaan dalam asumsi antara kedua jenis
PBP ini. Dalam PBP konvensional asumsi yang dipergunakan ialah, bahwa
mengenal nilai-nilai secara otomatis akan mengantar anak ke pengamalan
nilai-nilai. Dalam PBP untuk regenerasi bangsa asumsi yang dipergunakan
ialah bahwa antara mengenal nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai terletak
suatu jarak mental yang cukup panjang, yang penuh dengan hambatan-hambatan.
Mengatasi hambatan-hambatan mental ini hanya akan terjadi kalau ada
bimbingan dari para pendidik.

Hanya PBP yang secara sadar dan sengaja berusaha membimbimg seluruh siswa
menjalani proses mental yang panjang ini akan melahirkan generasi yang
memiliki moralitas kolektif dan kepribadian kelompok. PBP yang hanya
mengandalkan khotbah, nasihat, dan indoktrinasi tidak akan mampu melahirkan
generasi yang memiliki moralitas kelompok, watak kelompok, dan watak bangsa.

Di samping itu PBP konvensional juga melupakan kenyataan, bahwa moralitas
yang tidak disangga oleh realisme akan menghasilkan moralitas yang naif.
Reinhold Niebuhr (1892-1971) memperingatkan, bahwa “Morality without realism
is naivite or worse, and realism without morality is cynicism or worse.” Dan
regenerasi bangsa hanya akan dapat dilaksanakan oleh generasi yang memiliki
moralitas yang realistik ini. Moralitas yang tidak naief, tetapi juga tidak
berbau sinisme.

Jadi kalau begitu, bagaimana sebaiknya PBP diselenggarakan.agar melahirkan
generasi-generasi degan moralitas yang realistik tadi? Meminjam ungkapan
Lawrence Pintak, seorang kolumnis Amerika, dapat dikatakan, bahwa untuk
membuat generasi mendatang menerima nilai-nilai pembaharuan “kita harus
melibatkan mereka dalam penyelesaian persoalan, dan tidak menyalahkan mereka
karena tidak meneruskan jejak generasi lampau. Kita harus berkomunikasi
dengan mereka, dan tidak mengkhotbahi mereka. (You must engage them, and not
demonize / You must communicate, and not preach.)

Berdasarkan pinsip-prinsip ini, dapat dikatakan, bahwa PBP untuk keperluan
regenerasi bangsa mengharuskan guru-guru untuk berbagi keresahan dan harapan
(sharing concerns and hopes) dengan murid-murid, di samping berbagi ketahuan
dan ke-tidak-tahuan (sharing knowledge and ignorance).

Masih ada dua lagi pertanyaan yang dibahas secara cukup ramai dalam
peristiwa temu warga sekolah ini. Kedua pertanyaan ini ialah pertama: Siapa
yang harus melaksankan PBP? Dan kedua: Haruskah ada mata ajar khusus untuk
PBP?

Menurut pendapat saya, setiap guru mempunyai kewajiban untuk turut
melaksanakan PBP ini. PBP dapat dilaksanakan melalui pelajaran apa saja:
matematika, bahasa dan sastra, sejarah, pendidikan jasmani, dan sebagainya.
Dalam setiap mata ajar terdapat seperangkat nilai yang pada umumhya jarang
diungkapkan secara eksplisit. Dengan demikian nilai-nilai tadi tidak
diketahui oleh semua siswa, tidak difahami oleh para siswa dan tidak
damalkan oleh setiap siswa. Kebiasaan untuk tidak mengungkapkan secara
eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata ajar ini timbul dari tradisi
lama yang memisahkan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan (education for
knowledge) dari penpdidikan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai (values
education). Dari tradisi ini lalu timbul semboyan “knowledge is power”, dan
kebiasaan untuk mengutamakan penguasaan pengetahuan faktual (factual
knowledge) dalam ujian. Dari praksis pendidikan seperti ini muncullah
generasi-generasi dengan perkembangan yang tidak seimbang antara ketajaman
otak dan kepekaan perasaan. Ini juga merupakan sumber dari munculnya
pengelola-pengelola kehidupan bangsa dan negara yang menimbulkan situasi
serba ruwet sekarang ini.

Berdasarkan pandangan ini maka menurut saya tidak perlu ada mata ajar khusus
budi pekerti. Yang diperlukan ialah bahwa setiap guru melalui mata ajar yang
diampunya menjelaskan secara eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata
ajarnya. Kemudian petugas bimbingan dan penyuluhan membimbing para siswa
mendiskusikan segenap jenis nilai yang telah disentuh oleh para guru.
Melalui diskusi mereka dapat dituntun untuk memahami makna nilai-nilai tadi
dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini para siswa akan menyusun sendiri
sistem nilai (value system) mereka, baik sistem nilai pribadi, maupun sistem
nilai kelompok. Perlu kita ingat, bahwa dalam setiap bangsa yang mampu
meperbaharui diri sendiri, setiap generasi menyusun sendiri sistem nilai
yang akan dianutnya selama suatu kurun waktu.

Saya kira PBP yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ini akan berbeda
secara radikal dari PBP yang diselenggarakan secara konvensional, mengikuti
tradisi khotbah, nasihat, dan indoktrinasi.

Dapatkah gagasan PBP untuk regenerasi bangsa ini benar-benar dilaksanakan?
Bergantung kepada kuat-lemahnya tekad kita untuk memperbaharui diri kita,
terutama dalam kehidupan politik dan kehidupan kultural.

STRATEGI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

SUNANTO
SMPN 10 BANDAR LAMPUNG

MENCERMATI Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 64/c/Kep/PP/2000, seorang dinyatakan tamat dari pendidikan oleh penyelenggara pendidikan jika anak tersebut memperoleh surat tanda tamat belajar, dan sebelumnya melalui pertimbangan lulus yang diukur dari nilai rapor kelas tiga cawu ketiga, nilai ebtanas murni (NEM), nilai EBTA sekolah murni (NESM), dan budi pekerti anak.
Pendidikan budi pekerti menjadi penting artinya karena menjadi acuan untuk menentukan seorang siswa tamat atau tidak tamat. Padahal di lapangan belum ada standar penilaian baku. Itulah sebabny penulis mencoba memaparkan sistem evaluasi sebaiknya dilaksanakan. Sebelumnya perlu dituliskan kisi-kisi instrumen budi pekerti siswa.


1. Aspek kedisiplinan meliputi:
- Terlambat masuk sekolah.
- Tidak masuk tanpa surat
- Meninggalkan pelajaran sebelum waktunya.
- Tidak mengikuti acara resmi upacara sekolah.

2. Aspek etika, yaitu:
- Berbuat tidak sopan
- Merokok di sekolah
- Menggunakan narkoba/minuman keras
- Mencuri/mengambil uang kawan
- Berkelahi dengan pelajar lain/orang

3. Aspek estetika meliputi:
- Tidak berseragam sekolah/tidak dimasukkan.
- Merusak peralatan sekolah/lingkungan.
- Membuang sampah sembarangan.
- Melompat pagar.
- Buang air besar tidak disiram.

Guru juga harus hati-hati di dalam memberikan nilai budi pekerti. Pertimbangannya adalah tingkah laku seseorang kapanpun dapat berubah.
Perubahan itu menuju baik ada kalanya buruk. Selanjutnya siapakah yang mengajarkan budi pekerti? Guru Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa dan Sastra Indonesia. (Proyek Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti, 2000).
Selanjutnya, guru menyelipkan materi, misalnya, amal saleh, amanah, antisipatif, berbaik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, dan sebagainya. Selainnya itu ada sikap negatif seperti antirisiko, biadab, bohong, boros, buruk, sangka, ceroboh, curang, dengki, dan sebagainya perlu ditinggalkan.

Strategi
Bagaiman strategi guru memberikan pendidikan budi pekerti ini? Guru secara sistematis dan sistemik, nilai-nili budi pekerti diintegrasikan dalam materi pembelajaran, sesuai dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PPKn,
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Untuk menumbuhkan nilai budi pekerti dalam diri siswa penyampaiannya harus suasana kondusif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru dan staf tata usaha di sekolah harus mampu menjadi teladan insan berbudi pekerti luhur. Sekolah menjadi laboratorium budi pekerti. Tanggung jawab siapa pendidikan budi pekerti? Sekolah, orangtua, masyarakat
dan pemerintahan. Itulah sebabnya, siswa, orangtua, guru, administratur, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat secara proporsional memunyai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan pelaksanaan pendidikan budi pekerti.
Mengingat pendidikan budi pekerti baru dilaksanakan tahun pelajaran 2001-2002 secara simultan di seluruh kelas dan jenjang pendidikan.
Guru hrus memperoleh pengentahuan tentang apa budi pekerti dan bagaimana metode berikut sistem penilaiannya? Setidaknya acuan itu untuk menyamakan persepsi dalam mengelola pendidikan budi pekerti.
Ada tiga teori mendasari pendidikan budi pekerti, yaitu teori perkembangan kognitif, teori belajar sosial, dan teori psikoanalisis. Teori pertama ini dirintis Jean Pieger kemudian dikembangan Law Kohlbegr membagi enam tahap pemikiran moral.
Pertama, orientasi hadiah dan hukuman sasaran anak mulai usia tiga tahun. Jika berbuat baik diberi hadiah dan sebaliknya pada suatu hari
anak membuang sampah di sembarang. "Nak, ayo buang di kotak ini!" ujar mamanya.
Kedua, disebut orientasi relativitas instrumental yang menunjukkan dominasi kepentingan dalam kesenangan sendiri.
Tahap ketiga orientasi anak manis, yang menggambarkan perilaku anak untuk menyenangkan lingkungan mereka.
Tahap keempat, yaitu orientasi aturan dan ketertiban yang menunjukkan penghargaan terhadap ketertiban sosial.
Tahap kelima kontrak sosial dan hak individu, yang menyatakan kepatuhan terhadap hak dan prosedurnya.
Tahap keenam disebut etika universal yang berdasarkan atas hati nurani.
Teori belajar sosial berdasarkan empirisme John Locke dan behaviorism John Watson serta BF Skiner. Teori ini menganggap sosok manusia, "Ibarat kertas kosong di mana masyaratkat menuliskan pengalamananya". Masyarakat atau
lingkungannya sangat multidimenional keluarga di dalamnya.
Selain itu, ras, institusi, suku, adat istiadat ikut mengukirnya. Baik atau buruk ditentukan
norma yang ada di lingkungan mayarakat tersebut. Sekolah dianggap sebagai mikrokosmos mayarakat, yang berperan sebagai otoritas moral.
Teori psikoanalisis dikemukakan Sigmund Freud berdasarkan atas pandangan
sosok manusia dikuasai dorongan irasional yang harus dikontrol. Freud melibatkan tiga bagian, yaitu "ide" yang menunjukkan dorongan hewani, liar, "ego" menggambarkan prinsip dan kerja realita untuk mengukur tindakan.
"Superego" menunjukkan elemen terakhir untuk berkembang yang berfungsi sebagai agen kontrol serta menjaga seseorang dari tindakan salah, buruk atau moral, kemudian mengajarkan apa yang salah dan benar. Orangtua sangat dominan membentuk superego anak menjadi amat baik. Sekolah dalam hal ini berperan pada sekunder.
Atas dasar teori para ahli di atas, tentu budi pekerti yang akan diterapkan di Indonesia mengacu sesuai dengan budaya bangsa. Keluarga amat penting dalam pembentukan budi pekerti. Selanjutnya, sekolah memberikan wawsan secara benar dan langsung mengevaluasi pada tingkat mana budi pekerti anak asuhnya. Nilai lebih baik bersifat kualitatif yaitu baik, cukup, maupun kurang. Untuk menilai budi pekerti kurang harus berhati-hati. Ingat Tingkah laku manusia selalu berubah! (sunanto, smp negeri 10 bandar lampung)

MINIMNYA PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Oleh Randi Kurniawan

(Anggota Dewan Editor BPPM Equilibrium)

Akhir-akhir ini, kita kerap dipertontonkan dengan fenomena kekerasan baik yang terjadi di dunia pendidikan, pentas politik, dan kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian Ketua DPRD Sumatera Utara tampaknya merupakan kisah tragis dari efek buruk diagungkannya kekerasan dalam bertindak. Kasus perkelahian antar-geng siswa menunjukkan borok dunia pendidikan kita yang makin jauh dari budi pekerti. Pun, tak terhitung banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita, tak terkecuali di rumah tangga. Lantas, mengapa hal seperti ini terjadi?

Budaya Indonesia bukanlah budaya kekerasan. Artinya, kekerasan timbul bukan karena akar budaya yang mendorong orang melakukannya. Menurut penulis, penyebabnya adalah makin hari makin minimnya pendidikan budi pekerti di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.

Anak akan mencontoh apa yang terjadi di keluarganya, sebab di situlah pertama kali dia bersosialisasi. Bila kondisi keluarganya dipenuhi dengan kekerasan, kemungkinan besar anak juga akan senang kekerasan. Apalagi, bila anak sering memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua atau saudaranya, perilaku yang sama kemungkinan besar akan dilakukan pada lingkungan di luar keluarganya.

Selain di rumah, tempat pendidikan anak yang paling utama adalah sekolah. Hampir sepertiga waktu anak dihabiskan di sekolah. Namun, kurikulum pendidikan sekolah yang makin mengurangi porsi pendidikan budi pekerti berimplikasi makin rendahnya budi pekerti siswa. Karena minimnya pendidikan budi pekerti, siswa-siswa tidak mendapat asupan norma-norma yang bisa menjadi guide line dalam bergaul sesama siswa dan bergaul dengan masyarakat. Tak heran bila siswa-siswa tumbuh tanpa pegangan budi pekerti.

Karena itu, sebagai tindakan pencegahan, merupakan kewajiban orang tua dan guru untuk menanamkan pendidikan budi pekerti baik di rumah maupun sekolah. Di rumah, orang tua harus menunjukkan sikap yang jauh dari unsur kekerasan. Kerap kali orang tua kontraproduktif dalam bersikap. Mereka menganggap bahwa kekerasan adalah bentuk didikan pada anak. Perlu dibedakan antara ketegasan dan kekerasan. Ketegasan terhadap anak, bukan berarti harus bersikap keras, seperti menghukum secara fisik, dan lain-lain, sebab tindakan semacam itu sudah tergolong kekerasan. Tapi, ketegasan dimaksudkan sebagai pendidikan yang mengedepankan aturan-aturan, dan bila si anak melanggar maka ada sanksi yang harus dijalani. Bentuk sanksi inilah yang membedakan antara ketegasan dengan kekerasan. Sanksi dalam bentuk ketegasan akan membuat anak sadar terhadap kesalahannya dan dari sanksi tersebut ada manfaat yang diperolehnya. Sementara, sanksi dalam bentuk kekerasan, kemungkinan kecil akan membuat anak sadar dan jelas sekali tidak ada manfaat yang diperoleh dari sanksi tersebut.

Di sekolah, guru harus menanamkan budi pekerti yang baik bagi siswa. Meski, porsi pendidikan budi pekerti makin kurang, seyogianya seorang guru harus kreatif dalam mendidik murid. Di sela-sela penyampaian pelajaran, guru juga harus menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dibekali dengan keilmuan, tapi juga budi pekerti. Seorang guru juga harus menampakkan budi pekerti yang baik karena sikap seorang guru terhadap muridnya merupakan pula pendidikan bagi murid. Bila hal ini dilakukan, maka potensi munculnya kekerasan di masyarakat Indonesia akan berkurang seminimal mungkin. []

*Artikel pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia, Senin 2 Maret 2009

HENTIKAN KONTROVERSI UN

Mendiknas:

[BANDUNG] Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah, terkait pelaksanaan ujian nasional (UN). Menteri juga meminta semua pihak menghentikan kontroversi soal pelaksanaan UN.

"Jadi, PK itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa sudah tidak relevan, karena putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu, tidak memerintahkan untuk menghentikan UN. Sehingga persyaratan legalitas dari keputusan PN/PT itu saja yang dijalankan," katanya kepada wartawan seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Depdiknas dan perguruan tinggi negeri (PTN) seluruh Indonesia, tentang pemberian program beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu di Bandung, Rabu (16/12).

Dia menjelaskan, perintah pengadilan agar pemerintah meningkatkan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta akses informasi yang luas di seluruh Indonesia, merupakan kalimat biasa saja. Artinya, diperintah ataupun tidak diperintah, itu memang sudah semestinya dijalankan dan menjadi tugas pemerintah.

Dia menjelaskan, kenaikan anggaran pendidikan 2008 sebesar Rp 60 triliun atau tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2006 itu, untuk menjawab apa yang diperintahkan pengadilan itu.

Dia menyatakan, langkah Depdiknas untuk tetap menjalankan UN berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya, ahli-ahli hukum independen dari berbagai perguruan tinggi yang dimintai pertimbangan, dan juga melakukan eksaminasi atas putusan di tingkat pertama dan banding, termasuk melakukan pengkajian apabila putusan MA menyatakan UN harus dihentikan.

"Jika putusan PN, PT, dan MA memerintahkan pemerintah harus menghentikan UN, tentunya pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan UN. Tapi, dari kajian ahli hukum independen menyatakan, tidak ada masalah dan putusan pengadilan itu tidak melarang UN, sehingga UN bisa jalan terus dan tidak melanggar aturan," paparnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal menambahkan, jika melihat dari aspek hukum, yang diperdebatkan antara pihak yang pro-UN dan yang tidak pro-UN adalah pasal mengenai evaluasi pendidikan dilakukan pendidik, dan pemerintah yang berkewajiban untuk memastikan standar internasional yang dicapai di tingkat siswa, pendidik, satuan pendidikan, dan sistim pendidikan.

Sementara itu, Koordinator Education Forum Suparman, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan polemik dan perdebatan soal UN. Caranya, kata dia, dengan merevisi PP Standar Nasional Pendidikan Nomor 19/2005. "Presiden SBY perlu turun tangan dalam persoalan UN. SBY diharapkan bisa merevisi PP mengenai Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) Nomor 19/ 2005, terutama menghapus UN sebagai syarat kelulusan seperti tertera di Pasal 72," ujarnya.

Siswi Hamil Ikut

Sementara itu, dari Yogyakarta dilaporkan, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi mengatakan, siswi hamil diperbolehkan ikut UN. Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak belajar bagi siswa karena selama ini banyak siswi hamil yang tidak mengikuti UN, karena takut dilarang oleh sekolah.

"Peraturan untuk menegakkan akhlak siswa harus tegas. Tetapi, di satu sisi juga harus mempertimbangkan hak siswa," katanya pada Rabu (16/12) siang. [M-17/152]

Sumber: Suara Pembaruan, Kamis, 17 Desember 2009

MENGAJAR SASTRA TIDAK MUDAH

Mengajar Sastra tidak Mudah
PADA dasarnya, guru bahasa dan sastra Indonesia mengenal dengan baik puisi "Senja di Pelabuhan Kecil" karya penyair Chairil Anwar, yang ditulis pada 1946. Apa sebab? Karena puisi tersebut sering dicatat penulis buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk tingkat SMA. Namun demikian, bila ditanya lebih jauh, apakah Anda tahu puisi tersebut terdapat dalam buku puisi yang mana, khususnya bagi para guru yang mengajar di daerah, maka jawabnya adalah tidak tahu. Sebab buku-buku teks semacam itu sulit didapat, baik di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah.

Dengan demikian, pelajaran sastra Indonesia, sebagaimana dikatakan Neneng Sri, seorang guru bahasa dan sastra Indonesia di Kuningan, lebih mengarah kepada pelajaran sejarah sastra. Seperti kapan Chairil Anwar lahir dan meninggal, serta buku apa saja yang ditulisnya. Selain itu, pengetahuan guru tentang apa dan bagaimana puisi, juga sangat kurang. Kurangnya pengetahuan guru tentang puisi juga disebabkan buku-buku khusus tentang apa dan bagaimana puisi ditulis juga sangat jarang terbit. Tidak semudah mendapatkan buku tentang apa dan bagaimana menulis cerita pendek, yang antara lain ditulis oleh Jakob Sumardjo, Panuti Sudjiman, dan sejumlah teoritikus lainnya.

"Berkaitan dengan langkanya buku tentang apa dan bagaimana menulis puisi, perlu diselenggarakan lokakarya penulisan puisi, yang pada satu sisi akan memudahkan para guru untuk memahami puisi dan mendalami puisi dalam pelajaran sastra Indonesia," ujar Neneng Sri, dalam acara diskusi sastra yang digelar Fakultas Ilmu Keguruan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Kuningan (Uniku) beberapa waktu lalu, dengan pembicara antara lain penyair Acep Zamzam Noor.

Berkaitan dengan tidak adanya buku semacam itu, tidak aneh kalau banyak guru bahasa dan sastra Indonesia tidak tahu lebih lanjut tentang puisi yang ditulis oleh Chairil Awar, Amir Hamzah, Sitor Situmorang, Ajip Rosidi, Rendra, Abdul Hadi W.M., Sutardji Calzoum Bachri, Goenawan Mohamad, dan Sapardi Djoko Damono.

Berkaitan itu pula, jangan harap guru bahasa dan sastra Indonesia bisa mengetahui dengan mendalam karya-karya puisi yang ditulis Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi Ag., Yudhistira A.N.M. Massardi, Afrizal Malna, Acep Zamzam Noor, Nirwan Dewanto, Joko Pinurbo, Dorothea Rosa Herliany, hingga generasi kemudian seperti yang ditulis oleh Ahda Imran, yang juga bukunya sulit didapat di daerah karena memang peredarannya terbatas. Alasan klasik adalah, sebagaimana dikatakan para penerbit, buku puisi merupakan projek rugi. Jika pun masuk ke dalam projek pengadaan buku, potongannya sangat besar.

**

PENGETAHUAN guru tentang puisi dan mendalaminya secara sungguh-sungguh, menjadi penting dilakukan. Karena selain soal gaya bahasa, metafora, dan majas, yang kelak diajarkan dari puisi adalah nilai yang dikandung di dalam puisi itu sendiri. "Seorang guru bahasa dan sastra Indonesia memang harus kreatif ketika buku-buku itu sulit didapat, meski pengajaran sastra bukan hanya puisi," ujar Kikin Kuswandi, guru bahasa dan sastra Indonesia di Banjar, Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan daya kreativitas dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam konteks yang demikian itu, antara lain dalam mengatasi sulitnya mendapatkan buku-buku teks sastra sebagai sumber rujukan, seorang guru pelajaran bahasa dan sastra Indoensia memang harus aktif dengan cara antara lain mencari bahan-bahan sendiri, entah lewat internet ataupun koran. Kalau perlu ramai-ramai datang ke dinas pendidikan setempat untuk minta buku, atau minta diselenggarakan pelatihan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, yang diselenggarakan dengan cara kerja sama, entah dengan majalah sastra Horison, Pusat Bahasa, maupun dengan Balai Bahasa, dan lembaga lainnya.

Tadi disebutkan bahwa pengetahuan guru bahasa dan sastra Indonesia tentang apa dan bagaimana puisi itu sangat kurang. Hal itu disebabkan banyak hal. Pertama guru memang tidak suka sastra, kedua karena guru yang mengajar bukan dari bidangnya, dan ketiga karena mahasiswa tidak aktif dalam kegiatan sastra. Berkaitan dengan itu, lagi-lagi, sebagaimana dikatakan penyair Nita Widiati Efsa, pengajaran sastra harus menyenangkan. Apa sebab? Karena ia tidak hanya mengajak siswa ke pengetahuan bahasa itu sendiri, tetapi juga ke makna-makna yang dikandungnya.

Sebagai contoh kita baca petikan puisi di bawah ini, yang ditulis almarhum Rendra, dalam pola ucap naratif: …/ Tetapi ini/ Seonggok jagung di kamar/ dan seorang pemuda tamat SLA/ Tak ada uang tak bisa menjadi mahasiswa/ Hanya ada seonggok jagung di kamarnya// Ia memandang jagung itu/ dan ia melihat dirinya terlunta-lunta/..//

Inti dari petikan puisi "Sajak Seonggok Jagung," tidak hanya bicara soal kemiskinan itu sendiri pada satu sisi, tetapi pada sisi lainnya bicara juga soal gagalnya pendidikan, yang menyebabkan macetnya daya kreativitas di dalam diri seseorang – karena keberhasilan selalu diandaikan dengan lulus dari perguruan tinggi. Padahal pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang lulus dari perguruan tinggi tidak bisa mendapat pekerjaan, dan malah jadi parasit bagi lingkungan hidupnya. Inilah yang dikritik Rendra. Lebih jauhnya, puisi yang ditulis oleh Rendra itu hendak berbicara bahwa seorang pemuda dengan seoonggok jagung di kamar itu sesungguhnya bisa hidup jika ia kreatif, yakni dengan cara mengolah jagung itu sendiri. Jagung dalam puisi tersebut adalah serupa simbol, atau metafora, atau apa pun, yang bisa diolah, yang bisa dijadikan bahan sebagai sumber penghidupan.

Dalam konteks yang demikian sebagaimana dikatakan Sapardi Djoko Damono dalam percakapannya dengan penulis beberapa waktu lalu di Bandung, guru bahasa dan sastra Indonesia dalam mengajarkan puisi di kelas, bukan hanya mengetahui apa dan bagaimana bentuk-bentuk pengucapan puisi itu sendiri, tetapi juga harus luas pengetahuan dalam menafsirnya. "Puisi tidak hanya bersangkutan dengan realitas sosial, tetapi juga dengan persoalan-persoalan religius, dan hal-hal yang bersifat psikologis," ujar penyair Sapardi yang juga dikenal sebagai akademisi sastra Indonesia modern.

Jika dalam menafsir puisi berhadapan dengan pengetahuan semacam itu, tentu saja dalam pelajaran sastra lainnya, dalam hal ini pelajaran cerita pendek, novel, dan drama, pastilah berhadapan dengan soal yang sama pula. Apalagi dalam pelajaran drama, ada yang namanya bedah karakter, selain bedah plot. Pengetahuan guru tentang psikologi tentu dituntut banyak.

Pertanyaannya, jika menyangkut soal drama yang sekarang lebih sering disebut teater itu, adakah sekolah-sekolah bisa menyediakan teks (naskah) drama secara utuh, seperti yang ditulis oleh Arifin C. Noer, Rendra, Putu Wijaya, N. Riantiarno, dan lainnya? Jawabnya sama, seperti dikatakan Lilis Ramawati, guru di Tasikmalaya, tidak mudah didapat. "Padahal perguruan tinggi teater sekarang ada di Bandung, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya," ucapnya.

Lepas dari semua itu, dalam konteks ini saya melihat, model lokakarya penyelenggaraan acara sastra yang digelar majalah sastra Horison bekerja sama dengan Ford Foundation dan dinas-dinas terkait, perlu diteruskan oleh pemerintah dengan penyelenggaraan yang merata ke seluruh sekolah, atau ke seluruh kabupaten dengan sasaran para gurunya.

"Kita kalah dengan Malaysia. Mereka serius dalam mengajarkan bahasa dan sastra mereka. Karya-karya sastra penting yang ditulis oleh para sastrawan Indonesia dipelajari mereka. Di kita, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu seperti main-main saja," ujar penyair Taufiq Ismail dalam suatu kesempatan di Jakarta.

Ini memang suatu masalah yang perlu dipecahkan penyelenggara pendidikan pada 2010. Itu pun kalau Menteri Pendidikan peduli dengan semua itu. (Soni Farid Maulana/"PR")

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Minggu, 13 Desember 2009 ]

Senin, 07 Desember 2009

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM DISKRIMINASI SEJARAH

Asvi Warman Adam*

KETIKA membuka Temu Nasional 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya jiwa kewirausahaan, inovasi teknologi, dan kreativitas. Ketiga aspek itu sebetulnya tercakup dalam nebula (megabudaya) China yang ironisnya tidak boleh diajarkan semasa Orde Baru. Dalam pelajaran sejarah di sekolah diajarkan pengaruh nebula yang berasal dari India, Arab, dan Eropa, tetapi tidak demikian halnya dengan sumbangan nebula China bagi peradaban Nusantara. Diskriminasi sejarah itu berlangsung sejak peristiwa G30S tahun 1965. Pemerintah melarang segala sesuatu yang berbau China.

Kehidupan kita sehari-hari bisa berjalan dan berkembang seperti sekarang ini antara lain berkat ilmu dan teknologi yang berasal dari kebudayaan China. Orang Belanda yang berada di Jawa mulanya kurang memerhatikan pertanian. Orang Tionghoa-lah yang mengembangkan budidaya padi. Setiap tahun banyak jung (kapal besar dari kayu) datang ke sini untuk berdagang sambil membawa 1000-an orang China untuk dipekerjakan, terutama di lahan pertanian.

Abad ke-17

Pada abad ke-17, orang-orang Tionghoa di Batavia mengembangkan budidaya tebu. Penggilingan tebu itu sangat sederhana, yaitu dengan menaruh dua tabung kayu yang diputar oleh seekor sapi dengan perantaraan sebuah sistem roda gigi serta sebuah poros sepanjang 4,5 meter. Karena kekurangan bahan bakar untuk tungku, sejak tahun 1815 industri gula ini dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Budidaya padi bukanlah monopoli etnis Tionghoa, tetapi mereka berjasa dalam menemukan teknik baru, seperti alat penyosoh padi tahun 1750 yang dengan dua-tiga sapi bisa mengolah sampai 500 ton padi per hari menggantikan lesung dengan kapasitas 100 ton per hari. Penyebaran alat tersebut merangsang produksi beras dan mengatasi masalah persediaan pangan di Batavia saat itu. Jadi, melalui orang Tionghoa itu lahir tipe pertanian bermesin sederhana: pompa berpedal, gilingan tebu, pemeras kelapa, penyosoh beras, dan bajak.

Dari dua komoditas di atas dibuat menjadi arak yang terdiri dari beras yang difermentasi, tetes tebu, dan nira sejak tahun 1611. Orang-orang Tionghoa juga berhasil membudidayakan sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti semangka. Orang Tionghoa pula yang mendatangkan ke Pulau Jawa tanaman seperti kapas dan terung. Tanaman yang mengandung protein yang diperkenalkan oleh etnis Tionghoa adalah kacang hijau yang semua produk olahannya diberi nama China, yaitu taoge (kecambah), tahu, dan taoco. Dari sejenis kacang-kacangan dibuat kecap.

Orang Tionghoa juga merupakan pionir dalam bidang metalurgi dan pertambangan. Etnis Tionghoa bekerja di penambangan timah di Bangka dan emas di Kalimantan Barat (paruh pertama abad ke-19). Teknik yang digunakan penambang Tionghoa ini sangat efisien pada zamannya dan berasal dari teknik pembuatan irigasi: mengendalikan aliran air yang alami untuk mencuci mineral di sepanjang permukaan yang miring. Barang yang juga dikembangkan berkat jasa orang Tionghoa adalah jarum untuk menjahit dan perkakas dapur, yakni kuali. Etnis Tionghoa juga berperan sebagai pengecor meriam di Aceh dan Patani.

Teknologi

Etnis Tionghoa juga memiliki sumbangan dalam teknologi kelautan. Merekalah yang membuat kapal yang digunakan Pati Unus, pangeran dari Jepara, untuk menyerang Malaka. Perahu mayang yang dipakai nelayan lokal di pantai utara Jawa menggunakan dinding sekat kedap air khas China. Etnis Tionghoa juga aktif dalam budidaya tiram, kerang, dan ikan di tambak-tambak. Teknik pembuatan garam juga dikembangkan orang Tionghoa. Pembuatan produk ini dikuasai oleh mereka sebelum pemerintah kolonial Belanda abad ke-19 mengembangkan pembuatan garam secara modern dengan mengambil alih tambak-tambak garam besar di Gresik dan Sumenep.

Menurut hemat saya, nebula (megabudaya) China penting dimasukkan ke kurikulum sejarah karena kenyataan bahwa ia telah menyumbang bagi peradaban bangsa. Selama ini hanya diajarkan budaya India (Hindu-Buddha), Arab (Islam), dan Eropa (Kristen) yang memengaruhi budaya lokal di Tanah Air. Jika dari budaya India yang menonjol adalah aspek spiritual dan kerukunan meskipun ada hierarki (kasta), dari budaya China kita bisa menanamkan kreativitas kewirausahaan dan inovasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

* Dr Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI

Sumber: Kompas, Sabtu, 5 Desember 2009

YANG SELALU BERMASALAH

Hadiwaratama*

PUTUSAN Mahkamah Agung untuk meniadakan ujian nasional menandakan bahwa sistem pendidikan nasional kita belum menemukan sistem pengelolaan mutu yang berterima di masyarakat.

Memang betul ujian nasional (UN) bukanlah suatu perangkat penjaminan mutu karena hanya merupakan suatu pengontrolan mutu yang dilakukan pada akhir suatu proses panjang. Ini adalah tindakan yang sangat terlambat.

Oleh karena itu, hasilnya hanya lulus atau tidak lulus! Yang diperlukan dalam suatu proses adalah sistem penjaminan mutu (quality assurance), bukan sekadar pengontrolan mutu (quality control). Hakikat sistem penjaminan mutu suatu proses adalah mensyaratkan terjadinya perbaikan proses yang berkelanjutan sehingga tercapai mutu yang dikehendaki. Setiap langkah atau tahap dari proses diukur pencapaian mutunya, dicari sebab-sebabnya mengapa belum tercapai, dan segera dilakukan perbaikan sebelum melangkah ke proses berikutnya. Pengalaman dalam mengevaluasi dan memperbaiki setiap tahapan proses akan menghasilkan penjaminan mutu yang baik dari proses dan hasil luarannya.

Penjaminan mutu

Penjaminan mutu hanya dapat dilakukan oleh sekolah sendiri, dengan sistem yang lugas, tetapi cermat sejak penerimaan murid, perangkat dan proses pemelajaran, evaluasi mutu dan perbaikannya, sampai saat pelulusan peserta didik. Tracer study pun diperlukan untuk mencari informasi dari alumninya tentang perbaikan-perbaikan mutu yang diperlukan. Jika demikian halnya, setiap sekolah harus mempunyai kelompok atau satuan penjaminan mutu independen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Jadi kira-kira fungsinya wakil kepala sekolah untuk penjaminan mutu, tetapi semua pemangku kepentingan di situ harus sadar dan mendukung pentingnya penjaminan mutu tersebut karena menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Betapapun sederhananya, sekolah harus memulainya. Jangan menunggu petunjuk atasan!

Sekolah sebagai satuan pendidikan kredibilitas maupun kualitasnya akan dievaluasi oleh suatu badan akreditasi sekolah yang independen, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi telah mempunyai pengalaman panjang yang cukup baik sehingga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh pengelola suatu sekolah sangat jelas tertuang dalam petunjuk-petunjuk proses akreditasi. Yang perlu dijaga adalah kredibilitas akreditasi tersebut yang antara lain meliputi asesor-asesor dan kelembagaannya. Kelulusan ditentukan oleh sekolah dengan memerhatikan seluruh proses yang telah dijalani dan hasil yang diperoleh. Umumnya ada ujian akhir/ujian sekolah.

Tolok ukur keberhasilan

Yang sering tidak disadari ialah upaya memberikan pendidikan yang bermutu itu merupakan suatu perjuangan mencerdaskan perikehidupan bangsa sehingga terbebas dari ketidakberdayaan, ketidaksejahteraan, dan ketidakcerdasan untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan kuat di antara bangsa-bangsa lain. Tanggung jawab dan peran guru sangat menentukan pencapaian mutu! Secara mikro, keberhasilan diukur dari jumlah lulusan yang diterima studi lanjut di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi-perguruan tinggi unggulan, umumnya negeri, tetapi juga swasta, bahkan bisa jadi juga diukur dari jumlah yang studi lanjut ke luar negeri. Tentu saja akan terjadi sistem seleksi masuk sekolah atau perguruan tinggi dengan kriteria masing-masing sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagi sekolah-sekolah yang berciri kejuruan, umumnya diukur dari lamanya waktu tunggu dalam mendapatkan pekerjaan pertama.

Evaluasi nasional

Evaluasi nasional tidak lagi merupakan syarat kelulusan, tetapi terutama adalah untuk mengevaluasi sampai di mana pencapaian mutu pendidikan, baik secara kewilayahan maupun nasional. Dengan demikian, diketahui posisi yang dicapai terhadap sasaran yang dituju. Sekalipun akan berbentuk semacam ujian juga, tidak perlu menimbulkan stres bagi semua. Penyelenggaraan evaluasi nasional bisa periodik, misalnya lima tahun sekali saat tahun akhir masa kerja kabinet sehingga kabinet berikutnya langsung dapat mengambil langkah-langkah yang perlu demi tercapainya perbaikan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan terhindar setiap ganti menteri ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti atau bahkan tambah mata pelajaran baru, dan lain-lain, yang membingungkan para pelaksana di lapangan. Pendidikan adalah upaya jangka panjang, memakan kurun waktu setidaknya satu generasi untuk merasakan hasilnya. Oleh karena itu, perlu konsistensi jangka panjang dalam program maupun sasarannya yang tidak selalu ganti sasaran tiap putaran lima tahunan. Mutu pendidikan memang tidak laku dijual sebagai komoditas politik karena jangka waktunya lama. Akan tetapi, upaya menaikkan mutu secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai karya mulia bagi siapa pun yang memerintah adalah perlu! Kesimpulannya, banyak jalan menuju mutu, UN bukan satu-satunya! Namun, secara moral dan faktual, sekolah dan guru harus siap mempertanggungjawabkan mutu karena masyarakat yang akan menilainya. Kan jadi tidak repot dan stres!

* Hadiwaratama, Anggota Kelompok Studi Pendidikan Berkualitas Ganeshana, Bandung

Sumber: Kompas, Sabtu, 5 Desember 2009

Kamis, 03 Desember 2009

UN JALAN TERUS.

Amiroh

Berita yang dilansir oleh media tentang adanya larangan oleh MA untuk menyelenggarakan UN tidak urung mengejutkan berbagai pihak, terutama para praktisi pendidikan.UN atau tidak UN bagi seorang praktisi pendidikan akan sangat berbeda. Pelaksanaan UN ini yang diselenggarakan setiap tahun ini mengakibatkan kesibukan yang luar biasa bagi aktivitas pembelajaran di sekolah sekolah, maka ketika UN akan dihapuskan suasana sekolah itu akan berubah drastis.

Berita yang hanya sepotong sepotong ini tidak urung mendatangkan kontroversi sehingga pihak MA sendiri merasa perlu menjelaskan kepada insan pers bahwa MA memang tidak pernah melarang pelaksanaan UN. MA hanya meminta agar Depdiknas menyempurnakan sistem pendidikan. Namun walaupun demikian Direktur LBH tetap meminta agar UN segera dihentikan karena masih dalam keputusan MA terdapat kalimat bahwa Depdiknas harus memperbaiki sarana dan prasarananya sebelum UN di laksanakan, dengan kata lain UN dilarang.

Wacana yang simpangsiur ini bagi para praktisi pendidikan bukan sekedar menambah wacana dan wawasan, tetapi semakin membingungkan karena pelaksanaan UN sudah didepan mata, tidak mungkin pihak sekolah akan mampu melaksanakan ujian pengganti UN dengan persiapan yang singkat tampa sosialisasi. Sosialisasi ujian pengganti UN tidak cukup diselenggarakan dalam wwaktu satu tahun. Karena berdasarkan pengalaman yang telah lalu berbagai perubahan yang mendadak bukan akan memudahkan para peserta didik iuntuk mengikuti ujian, bahkan sebaliknya justeru dapat memicu kegagalan.

Kita menghimbau semua pihak yang berkompeten agar tidak gegabah melakukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan UN ini, apalagi perubahan itu bersiafat diametral. Yang paling bijak adalah melakukan berbagai penyempurnaan yang menciptakan kenyamanan para siswa dalam mengikuti UN sehingga dapat mengurangi efek psikologis yang selama ini dirasakan berat oleh peserta didik.

DPD DESAK UN DIKAJI ULANG

DPD Desak UN Dikaji Ulang
Jakarta, Kompas - Desakan agar ujian nasional tahun 2010 tidak dipakai sebagai syarat kelulusan siswa terus menguat. Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak persoalan pendidikan.

Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (2/12). DPD menilai, jika ujian nasional (UN) berlangsung, harus ada perubahan dengan tidak menjadikan hasil UN sebagai penentu kelulusan siswa.

Hasil UN hanya dipakai untuk memetakan pencapaian standar-standar pendidikan nasional di semua sekolah. ”Makna pendidikan sekarang tereduksi menjadi pencapaian-pencapaian yang bersifat material atau kognitif semata,” kata Sulistiyo, Ketua Komite III DPD.

Menurut Sulistiyo, DPD mendapat banyak masukan dari daerah yang meminta supaya UN ditinjau ulang, tidak menjadikannya sebagai penentu kelulusan siswa. DPD juga menyayangkan jika hasil UN digembar-gemborkan sebagai prestasi pemerintah daerah.

”Kondisi itu mengakibatkan adanya konspirasi tingkat kelulusan siswa,” kata Wahidin Ismail, anggota DPD dari Papua Barat.

Di tempat terpisah, Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, menyayangkan terus tertundanya Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan Nasional. Padahal, masyarakat saat ini sedang diliputi oleh tanda tanya dengan pilihan-pilihan pelaksanaan UN: tetap dilaksanakan sebagai penentu kelulusan, dilaksanakan tetapi bukan sebagai penentu kelulusan, atau tidak dilaksanakan.

Sementara itu, para pengamat pendidikan, seperti HAR Tilaar, Winarno Surakhmat, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto, Abduhzen, dan Direktur Institute for Education Reforms Utomo Dananjaya, mendesak persoalan UN dibereskan. Pemerintah diminta untuk kembali kepada wewenangnya dalam melakukan evaluasi kendali mutu, bukan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan UN telah menyebabkan pendidikan sebagai proses pembudayaan mandul karena guru-guru terjebak hanya menyukseskan UN. Oleh karena itu, hasil UN cukup untuk pemetaan dan seleksi masuk ke jenjang berikutnya.

Nuh mengatakan, tidak perlu lagi memperdebatkan UN dalam ranah perlu atau tidak perlu dilakukan. ”Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menciptakan UN yang kredibel. Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan UN mulai tahun depan,”ujar Nuh. (ELN)

Sumber: Kompas, Kamis, 3 Desember 2009

MA TAK LARANG UJIAN NASIONAL

Jakarta, Kompas - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Nurhadi menegaskan, Mahkamah Agung tidak pernah melarang pelaksanaan ujian nasional di dalam putusan kasasinya. Mahkamah Agung hanya meminta pemerintah meninjau sistem pendidikan nasional.

Dalam kaitannya dengan ujian nasional (UN), Mahkamah Agung (MA) juga memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah konkret mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik akibat UN tersebut.

Penegasan itu disampaikan Nurhadi, Selasa (1/12), dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta. Nurhadi menjelaskan isi putusan kasasi MA yang sempat menimbulkan perdebatan belakangan ini.

Nurhadi menyatakan bahwa MA sama sekali tak pernah mengeluarkan putusan yang isinya harus menghentikan pelaksanaan UN. Pasalnya, penghentian pelaksanaan UN tidak pernah diajukan oleh penggugat.

”Dalam gugatan, tidak ada yang minta ujian nasional dihentikan. Mereka minta koreksi atas kelalaian pemerintah yang disebutkan dalam petitum-nya,” ujar Nurhadi.

Majelis kasasi yang terdiri dari Abbas Said, Mansyur Kertayasa, dan Imam Haryadi menolak permohonan kasasi yang diajukan para tergugat (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan). Majelis kasasi tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan judexfactie (putusan sebelumnya). Pengadilan tingkat banding juga menguatkan putusan tingkat pertama.

Pengadilan menyatakan, pemerintah telah lalai memenuhi kewajiban dan hak warga yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan. Pengadilan memerintahkan tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap se-Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.

Mengenai tolok ukur perbaikan, Nurhadi menjelaskan, pengadilan tidak menentukan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. ”Yang menentukan parameter bukan pengadilan, tetapi pemerintah,” ujarnya. Lagi pula, tambah Nurhadi, yang digugat adalah pelaksanaan UN pada tahun 2005 dan 2006.

Hentikan UN

Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat mendesak UN untuk dihentikan karena pemerintah belum memperbaiki sarana-prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan membangun akses informasi ke daerah. Padahal putusan pengadilan menetapkan semua persyaratan itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum UN dilaksanakan. ”Kata-kata ’sebelum’ itu berarti seharusnya tidak ada,” kata Nurkholis dalam diskusi ”Ujian Nasional (UN) dan Kelalaian Pemerintah dalam Memenuhi dan Melindungi Hak Asasi Manusia”, di LBH Jakarta.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno juga mengusulkan agar fungsi evaluasi dikembalikan kepada sekolah karena evaluasi pendidikan adalah ranah akademik, bukan ranah birokrasi. ”Kalau mau meningkatkan mutu pendidikan, kuncinya di guru. Supaya sekolah dipercaya, pemerintah harus mendidik guru-guru menjadi berkualitas dan profesional,” kata Hadi dalam diskusi tersebut.

Hadi berharap pemerintah mematuhi putusan MA dengan meniadakan UN 2010 sampai ada konsolidasi menyeluruh dan menciptakan sistem evaluasi yang lebih baik. ”Jangan ada lagi pembangkangan oleh negara terhadap putusan pengadilan karena akan menjadi contoh negatif bagi generasi muda,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan bahwa UN untuk SMP dan SMA sebaiknya mengakomodasi format ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di tingkat SD. ”Standar kelulusan ditentukan sendiri oleh sekolah dan daerah juga punya hak menentukan soal,” ujarnya. (ANA/ELN/LUK/JON)

Sumber: Kompas, Rabu, 2 Desember 2009

DESAIN BESAR PENDIDIKAN

Desain Besar Pendidikan
-- Doni Koesoema A*

PENDIDIKAN bukan obat mujarab bagi berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa ini. Meski demikian, dengan mendesain kebijakan pendidikan secara baik dan sinambung, hal itu mampu memberi sumbangan yang bermakna bagi perubahan tatanan masyarakat.

Sayang, kebijakan pendidikan kita lebih banyak didasari perilaku reaktif untuk memenuhi kebutuhan sesaat dan sering kontraproduktif bagi dunia pendidikan sendiri. Mendesain kebijakan pendidikan secara integral merupakan keharusan.

Mengawali tugasnya sebagai Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh melempar dua wacana penting, masalah integrasi evaluasi pendidikan dan pentingnya mendesain pendidikan yang mampu membentuk karakter budaya, bukan sekadar membentuk siswa menjadi individu yang santun, tetapi juga memiliki keingintahuan intelektual yang bermuara pada keunggulan akademis. Integrasi pendidikan dan pembentukan karakter merupakan titik lemah kebijakan pendidikan nasional kita selama ini.

Jika dua hal ini ingin menjadi sasaran Mendiknas, mau tidak mau harus berani mengkritisi kembali aneka macam kebijakan pendidikan yang telah lalu. Ada beberapa kebijakan pendidikan warisan Mendiknas sebelumnya yang harus ditelaah kembali karena tidak didasari sikap pikir jangka panjang, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan reaksioner sesaat.

Tiga keprihatinan

Pertama, perubahan kebijakan proporsi pendidikan untuk menciptakan lebih banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dibandingkan dengan sekolah menengah atas (SMA) dengan rasio 70-30. Kebijakan ini amat reaksioner, tidak memerhatikan kepentingan jangka panjang kebutuhan nasional bangsa akan lahirnya generasi peneliti dan tenaga-tenaga terdidik secara akademis.

Di banyak tempat, perubahan rasio ini telah mematikan SMK-SMK swasta yang sudah mengalami krisis siswa sejak beberapa tahun. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan berkurang karena matinya sekolah-sekolah kejuruan swasta akibat gelojoh pemerintah dalam mendirikan SMK hingga ke pelosok.

Perlu diingat, banyaknya pengangguran terdidik dari perguruan tinggi ataupun lulusan SMA tak akan serta-merta diatasi dengan mendirikan SMK. Masalah pengangguran bukan soal utama dunia pendidikan, tetapi persoalan politik ekonomi yang kurang mampu memberikan keadilan bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Sekolah tidak memiliki tanggung jawab menciptakan lapangan pekerjaan. Tugas mereka adalah mendidik dan membentuk mereka menjadi individu yang cerdas sehingga mereka menjadi lebih bermartabat dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, perubahan proporsi ini akan memperkecil kesempatan siswa masuk perguruan tinggi (PT). Pada masa depan, PT memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kinerja penelitian dan keilmuan yang dimiliki. Kita akan kehilangan banyak dokter, peneliti, ilmuwan, dan lainnya karena kebijakan pendidikan kita lebih mengarahkan siswa pada akuisisi kemampuan dan keterampilan teknik, sedangkan refleksi filosofis intelektual yang memiliki rigoritas akademis kian berkurang.

Kedua, perubahan proporsi kebijakan ini tidak didasari cara berpikir integral, bukan hanya tentang keberlanjutan kompetensi akademis, tetapi juga pemahaman akan fungsi evaluasi itu sendiri.

Dari segi keberlanjutan kompetensi akademis, menciptakan lebih banyak SMK, sementara lupa mengintegrasikannya dengan membangun akademi atau politeknik sesuai kompetensi yang dibutuhkan, hanya akan menciptakan tenaga kerja murah dan hanya menguntungkan perusahaan swasta karena mereka tak perlu membiayai ongkos pelatihan untuk perekrutan karyawan yang baru, sementara beban seperti ini ditanggung negara.

Perubahan proporsi SMA-SMK dianggap merupakan bagian tugas Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan pendirian pendidikan setingkat akademi merupakan bagian kinerja Ditjen Pendidikan Tinggi. Dua direktorat jenderal ini harus bekerja sama menciptakan program pendidikan yang sinambung sehingga mereka yang masuk SMK memiliki kesempatan melanjutkan ke politeknik atau akademi yang setingkat dengan PT. Melulu membangun SMK tanpa dibarengi pengembangan politeknik dan akademi hanya akan melahirkan tenaga kerja murah.

Dari segi evaluasi, ujian nasional (UN) SMK dan SMA bermasalah. Hasil UN tidak akan bisa dipakai untuk melanjutkan ke PT karena tujuan evaluasi yang dibutuhkan oleh SMK/SMA dan PT amat berbeda. Dengan demikian, UN hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara. Negara dan rakyat ditipu karena telah mengalokasikan uang untuk membuat evaluasi yang salah sasaran. Keinginan pemerintah untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tentang kebijakan UN menunjukkan bahwa pengambil kebijakan ini tuli dengan suara rakyatnya sendiri.

Ketiga, pembentukan karakter bangsa dalam konteks pendidikan harus bermuara pada keunggulan akademis. Tugas utama sekolah adalah membentuk anak-anak yang cerdas, pintar, kritis, yang mampu memahami tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.

Mengajarkan kesantunan, tata krama, membentuk siswa menjadi anak yang saleh dan rajin berdoa, tentu menjadi bagian integral kinerja pendidikan, tetapi ini bukan tugas utama sekolah. Ini adalah tugas semua warga masyarakat Indonesia. Memupuk keingintahuan intelektual, seperti diindikasikan Mendiknas yang baru, merupakan tugas utama sekolah.

Kebijakan pendidikan yang dipikirkan secara matang dan berkesinambungan seharusnya menjadi orientasi bagi pemerintah dalam mendesain pendidikan nasional. Kebutuhan sesaat akan tetap berubah, tetapi menciptakan sebuah generasi yang memiliki keunggulan akademis kiranya menjadi tugas abadi setiap lembaga pendidikan.

Inilah yang seharusnya menjadi desain besar pendidikan nasional kita.

* Doni Koesoema A, Alumnus Boston College Lynch School of Education, Boston, AS

Sumber: Kompas, Selasa, 1 Desember 2009