Sabtu, 17 Oktober 2009

ANALISIS RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

A. Latar Belakang
Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan pada tingkat regional, hal ini disadari sebagai suatu yang tak terhindarkan terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru. Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut diharapkan mampu membawa perubahan dari orientasi lama yang menekankan pada proses ‘sekedar tindakan administrasi’, menuju pada peningkatan yang lebih menekankan pada proses tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (policy making and policy implementation).

Dengan demikian maka proses perencanaan yang tadinya hanya berfokus pada pencapaian kepentingan internal pemerintahan daerah, kini dituntut lebih meluaskan fokusnya kepada kepentingan publik (masyarakat lokal) guna mencapai tujuan kebijakan publik yang bersifat kolektif. Oleh karenanya respon yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah menyikapi adanya tuntutan itu ialah bahwa proses perencanaan pembangunan didaerah hendaknya dilaksanakan dengan mengadopsi nilai-nilai baru sebagai tuntutan masyarakat seperti prinsip pemberdayaan pemerataan, demokratik, desentralistik, transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas.

Hal ini memberikan efek yang positif yaitu dengan terbentuknya dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan. Munculnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk memaksimalkan peran mengurus masyarakatnya tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat, tetapi disisi lain aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Dari sinilah diawali tahap baru dimana manajemen strategik berusaha memperoleh posisinya seirama dengan kompleksitas permasalahan negara. Diberlakukannya undang-undang ini juga merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan hasil guna, dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.

Konsep ini sendiri merupakan sebuah konsep adopsi dari lingkungan militer dinilai cukup berhasil pada awal abad ke-20. Yang kemudian konsep ini diterapkan dalam sistem manajemen, seiring dengan kompleksitas organisasi-organisasi, dan hubungan antar-bangsa yang menjadi lebih kompleks dan global. Ditambah kebutuhan terhadap perencanaan strategis dan manajemen menjadi meningkat pada abad 20-an sejak saat itulah konsep perencanaan strategis mulai diterapkan pada sektor publik. Proses pembangunan sebagai proses yang sistematik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan, dan ini tergantung kepada bahan masukan (input) dari pembangunan, kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Manusia sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare), sedangkan sebagai pelaku pembangunan adalah terjadi suatu aktivitas yang demokratis-partisipatif dari mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga akuntabilitas dan transparansi terjadi secara simultan.

Hal ini semakin memperlihatkan bahwa perubahan lingkungan strategis perlu ditempatkan sebagai bagian integral dan menjadi pertimbangan kebijakan publik. Untuk itulah diperlukan sebuah perencanaan strategis yang dapat mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan, fokus pembangunan serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan Purwanti (2004 : 86) disebutkan kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembangunan meliputi banyak stakeholders yang terlibat, belum siapnya aparatur yang menanganinya, disamping masalah politik yang tidak dapat diabaikan. Rendahnya tingkat partisipasi dari aktor yang berkepentingan, seperti stakeholders dan masyarakat yang akan merasakan pembangunan tersebut secara langsung. Hal ini dipicu oleh pemahaman yang keliru tentang penyusunan renstra yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan kewajiban pemerintah yang berwenang semata.

Dihubungkan dengan berbagai fenomena tersebut ditemukan beberapa permasalahan pembangunan Kota Bandar Lampung yang diakibatkan karena tidak adanya master plan yang jelas dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya yang selama ini lebih mengedepankan sebuah model sistem pembangunan yang mengacu kepada paradigma bahwa pembangunan masyarakat hanya diarahkan kepada pembangunan fisik semata tanpa melihat sisi pemberdayaan masyarakat dalam semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.

Sepanjang periode 1999-2004, sebagian besar daerah merumuskan pernyataan visi dan misi secara subyektif, dan tidak disusun dengan mendasarkan diri pada statistik kondisi nyata daerah serta tidak memperlihatkan arah pembangunan lima tahunan secara konkrit. Akibatnya, visi dan misi cenderung menyerupai obsesi dan fantasi. Ini semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa visi dan misi tidak dituangkan ke dalam rencana pembangunan lima tahunan secara terfokus. (Depdagri, 2005 : 8)

Realitas ini juga dapat kita lihat apabila dilakukan pembandingan antara dokumen renstra Kota Bandar Lampung tahun 2004 dengan tahun 2005. Jelas sekali terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Ditambah pernyataan dari Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekubang) Setdaprov Lampung yang menjelaskan bahwa bagi daerah yang dipimpin kepala daerah yang masih menjabat dalam kurun waktu lebih dari 2-3 tahun dan memiliki renstra, RPJM dapat disusun melalui penyesuaian dokumen RPJM yang masih berlaku. (lampungpost.com)

Hal ini menjadi sebuah pemikiran yang menarik perhatian bila mengingat perkembangan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang mengalami perkembangan setiap tahun. Secara logis, sebagai dokumen yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang mengemban tujuan mensejahterakan masyakarat artinya segala kebutuhan dan keinginan mereka harus termaktub dan difasilitasi sebagai bukti bahwa dokumen rencana strategi (renstra) Kota Bandar Lampung benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Dalam program lima tahun Wali Kota Bandar Lampung, Pemkot mengusung tiga visi utama yang menjadi program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Tetapi berdasarkan Center for Analysis of Information and Development Strategy (Cerdas) justru visi misi saat kampanye Wali Kota terpilih tidak tertuang dalam program dan kegiatan dinas. (lampunginteraktif.com).

Dipilihnya Kota Bandar Lampung menjadi objek penelitian selain hal-hal yang tersebut diatas ialah adanya fakta bahwa Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung. Ini pula yang menjadikan komponen masyarakat selaku stakeholders pembangunan didalamnya menjadi sangat heterogen ketimbang masyarakat di luar Kota Bandar Lampung, yang menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi dan tentunya yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota melalui satu bentuk terobosan baru dengan menerapkan suatu mekanisme atau proses perencanaan yang efektif dan strategis melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang ilmiah (scientific approach), yaitu dengan mengimplementasikan perencanaan strategis yang produk akhirnya adalah berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan.

Disini penulis mencoba merangkum semua permasalahan ini yang akan kemudian disesuaikan dengan disiplin manajemen strategi, khususnya teori penyusunan rencana strategis (renstra). Sehingga dapat terlihat apakah Renstra Pembangunan Kota Bandar Lampung yang kini berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandar Lampung telah benar-benar disusun sesuai dengan jalur dan arah yang benar berdasarkan teori penyusunan renstra, sekaligus sesuai dengan konsep manajemen strategi dalam artian di dalamnya terdapat gambaran komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang kemudian digunakan untuk menurunkan isu-isu kebijakan dan program-program strategis yang akan menjadi panduan bagi dinas/instansi dalam mendesain program-program pembangunan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Download BAB I (full text): Redha Herdianto. Analisis Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan; Studi Atas Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis Kota Bandar Lampung periode 2005-2010. (skripsi). Univ. Lampung 2009.

Tulisan Yang Berkaitan:

1. [jurnal] Analisis Rencana Strategis Pembangunan Kota Bandar Lampung p align=”center”strongANALISIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN /strong br /strongStudi...
2. Isu Strategis Kota Bandar Lampung p align=”justify”Berdasarkan kondisi umum atau potret Kota Bandar Lampung, beberapa...
3. Perda Nomor 3 Tahun 2004 PERATURAN DAERAHKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA...
4. Proses Jaring Aspirasi Masyarakat p align=”justify”strongPROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENSTRA KOTA BANDAR LAMPUNG/strong...
5. Perencanaan Pembangunan Daerah Diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Daerah yakni No. 22/1999 dan No....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Komentar diisi disini