INFO HIDUP SEHAT

Senin, 07 Juli 2014

Mengembangkan Kurikulum 2013 Sebagai Upaya Untuk Menjadikan Anak Bangsa Yang Cerdas Dan Berkarakter

KURIKULUM adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Pada dasarnya kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia pada isi pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak bangsa sekarang telah berbeda dengan anak bangsa yang sebelumnya, dimana sekarang cenderung kurang menanamkan sikap-sikap yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya, misalnya religius, jujur, adil, sopan dan santun. Hal ini bisa dikarenakan faktor lingkungan, dimana jaman sekarang lebih canggih dan lebih cepat dalam mendapatkan sesuatu dibandingkan dengan jaman dulu. Di lain pihak kemampuan yang dimiliki belum mencukupi untuk bersaing dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disalahgunakan. Dengan tuntutan yang semakin cepat dan kemampuan manusia yang terbatas itulah memungkinkan sikap-sikap yang tertanam adalah sikap yang kurang jujur dan sebagainya. Untuk mengimbanginya maka perlu mengembangkan kurikulum sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikannya memiliki karakter. Kurikulum perlu dikembangkan dalam usaha  pencapaian keberhasilan di dunia pendidikan. Mengantarkan anak bangsa yang mampu bersaing di dunia internasional dengan karakter yang baik.
Keyword: kurikulum, tujuan pendidikan, perubahan anak bangsa, pengembangan kurikulum

Pelatihan Kurikulum 2013 di Bandar Lampung.


Bandarlampung,HL -Sejumlah guru di Bandarlampung, mengikuti pelatihan penerapan kurikulum 2013 oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Lampung.  "Pelatihan kurikulum dilaksanakan Gedung Aula LPMP Lampung, dari tanggal 11 hingga 14 November 2013," kata Kepala Bidang Dinas Pendidikan Dasar (Disdik) Provinsi Lampung, Meladi, Kamis (14/11) kemarin.

Menurut Meladi, pelatihan implementasi kurikulum baru tersebut diperuntukkan bagi kalangan guru-guru mata pelajaran, yakni Matematika, Sejarah, dan Bahasa Indonesia. Menurut dia, pelatihan kurikulum untuk kalangan guru mata pelajaran dikoordinasikan oleh P4TK, sementara pelatihan kepala sekolah ditangani Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPTK).

Senin, 23 Juni 2014

ACARA PELUNCURAN PKP SPM DIKDAS 2014 DI GRESIK

Mempertanyakan Kemungkinan Ketercapaian SPM Dikdas



Harnu NGW

Terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, mengindikasikan perlunya segera dilakukan sosialisasi secara ekstensif dan intensif dimulai dari tingkat Pemerintah Daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan. Semua komponen pelaksana kebijakan utamanya Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama) hendaknya memahami SPM Pendidikan Dasar dan segera mengambil langkah agar target pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar dapat dicapai sesuai dengan agenda Pemerintah yakni tahun 2013. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, menyatakan bahwa Penyusunan SPM Pendidikan Dasar ini didasarkan atas dasar masih banyaknya sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mutu pendidikan. Sementara pemerintah daerah terlihat belum optimal kepeduliannya terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya. Untuk penerapan SPM Pendidikan Dasar, pemerintah daerah hendaknya selama kurun waktu 3 tahun mengalokasikan dana yang memadahi guna untuk menunjang penuntaskan SPM Pendidikan Dasar tersebut. Setelah itu, diharapkan seluruh sekolah sudah bisa menerapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.

SPM Pendidikan Dasar.
Sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu : (1) pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten, dan (2) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Dari 2 (dua) kelompok tersebut ada 27 indikator yakni sebanyak 14 indikator yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator menjadi tanggung jawab satuan pendidikan/sekolah. Indikator SPM Pendidikan Dasar menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut : 

Senin, 16 Juni 2014

Visi Misi Jokowi Dunia Pendidikan Menuju Revolusi Mental

NAMPAKNYA ADA SKENARIO BESAR MENGGANTI UU SISDIKNAS





Semenjak Presiden Sukarno mempidatokan masalah revolusi bangsa Indonesia hingga sekarang nasib kata kata ini semakin tidak jelas. Kini Jakowi mempidatokannya lagi dengan istilah Revolusi Mental. Saya kira apa yang dipidatokan Jakowi selaku Calon Presiden pasti ini tidak lebih dari sekedar menmgambil simpati belaka, dengan kata lain tak akan mampu dilaksanakan, karena revolusi itu adalah perubahan drastis, dan itu justeru adalah sesuatu yang merupakan kelemahan yang paling besar dari Jakowi sendiri yang terkenal santun itu sudah dapat dipastikan tidak akan mampu melakukan revolusi dalam bidang apapun.