INFO HIDUP SEHAT

Kamis, 18 Desember 2014

Surat Pak Pipin Kepada Pak John

Dear Pak John
In respond to your last email today, I prefer to have an option of Master Trainer as follows:

District Master Trainer – this trainer is required to ensure the sustainability of MSS CDP implementation in the district level whether it is financed under existing  the EU/ADB grant program or from other source of fund. The candidate recruited for this trainer is from district senior staff such as School Supervisor, particularly who have experience on MSS CDP implementation such as during SQA, MSS socialization, and grant proposal writing. The portion of number of participants is around 40% of total PNS (government civil servants) participants of the proposed Training of Master Trainers (TOMT) program;

Provincial Master Trainer – this trainer is required  first in the case of shortage of trainers in the district level during MSS CDP implementation, particularly where the CDP implementation in the peak season; secondly this type of trainer will be used in the case of the MSS CDP implementation will be replicated in the other districts within the province financed from any other source of fund. The candidate recruited from Widyaiswara (functional trainer under Provincial Training Center) or senior experience staff at provincial level who will shortly retired, as a reward for them, so that they could be used at any time after they retired, or combination of both. The portion of number of this participants is around 60% of total PNS participants of the proposed TOMT program;

National Master Trainer – this trainer is required / will be used for where the MOEC is willing to replicate or to enlarge the MSS CDP implementation program in the country financed from any source of fund. This trainer will form as national assets for the future of MSS CDP implementation, that could be used widely in the country. The candidate is existing DATs who have experience in the MSS CDP implementation since the commence of MSS CDP such as SQA, facilitate and assist district in writing grant proposal and followed by processing of RAPBD, which part of them is Educational Specialist status in addition to Governance, Planning and Budgeting Specialist Status. From the existing DATs of 4 regions, therefore, we will have around 70 Master Trainers at the national level for implementation of MSS CDP from 2015 onward.
Using an assumption that if we invite 4 participants from each district, and 6 participants from each province, we will produce 600 Master Trainers for MSS CDP implementation of PNS status, where there will be 34 to 46 Master Trainers in each province in the Region I, and 70 Master Trainers of Consultant status scattered in the country, resulting from TOMT financed under the EU/ADB grant fund.
Thanks for your kind attention and cooperation and looking for the action.
All the best.
 
Endang Pipin Tachyan 


Sabtu, 13 Desember 2014

Uni Eropa Hibahkan Ratusan Miliar Untuk Pendidikan



2f92df74-509d-4313-9c8a-753217c08cbc_169.jpg
Jakarta - Uni Eropa menghibahkan dana Rp 600 miliar untuk program Pengembangan Kapasitas Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar. Program tersebut dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Asian Development Bank (ADB). "Program ini tujuannya untuk melihat berapa banyak sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/12).

Dana tersebut bakal diberikan kepada 110 kabupaten/kota di 16 provinsi yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Setiap daerah akan mendapat sekitar Rp 2,5 miliar untuk mendukung pemenuhan SPM.

Sebenarnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah. "Kami ingin memfasilitasi agar pemda punya kesadaran penuh dan mau memenuhi SPM yang sudah ditetapkan," ujar Hamid. Selama ini, pemerintah daerah belum memahami keberadaan SPM. Bahkan, lanjut Hamid, permasalahan daerah terkait pemenuhan SPM tidak banyak berubah. Padahal dengan otonomi, daerah telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan.

"Masalah kekurangan guru, kualifikasi guru, juga fasilitas belajar yang rusak," katanya. Persoalan sekolah rusak adalah salah satu persoalan yang dianggap tidak pernah selesai. Padahal untuk rehabilitasi sekolah dasar yang rusak, pemerintah pusat mendistribusikan duit Rp 10 triliun kepada pemda. "Kalau soal guru, kementerian tidak bisa bantu karena mengangkat guru adalah kewenangan pemda. Pusat cuma membantu meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru," ujar Hamid.

Minister Counselor/Head of Copperation European Union Franck Viault mengatakan, program yang dimulai sejak tahun 2013 ini tidak hanya menyediakan dana untuk pemda, tapi juga untuk mengetahui persoalan yang terjadi. "Bupati dam wali kota harus bisa mengatasi masalah yang ada karena mereka akan menerima dana untuk memenuhi itu semua," kata Franck.

Sebelumnya telah dilakukan Status Quo Assessment (SQA) sebagai bagian dari PKP-SPM untuk mengidentifikasi isu penting yang memengaruhi SPM. Identifikasi tersebut sesuai dengan 27 Indikator yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Ke-27 indikator di antaranya ketersediaan buku, laboratorium ilmiah, kualifikasi dan kompetensi guru, fasilitas pembelajaran, bahan ajar, dan proses pembelajaran.

Kemendikbud Tetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Kemendikbud Tetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Agama didukung Uni Eropa menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (PPK-SPM) Pendidikan Dasar.

SPM sendiri merupakan alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kewenangannya mewujudkan sekolah/madrasah untuk mencapai standar pendidikan nasional.

"Program ini untuk meningkatkan kesadaran Pemda karena persoalan dasar di daerah tidak berubah. Kita ingin memfasilitasi agar Pemda punya kesadaran penuh dan mereka mau memenuhi SPM," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Hamid mengatakan, sejak Desember 2013 Indonesia dan European Union telah bekerja sama meningkatkan program kapasitas peningkatan daerah dibidang SPM yang difokuskan pada 110 kabupaten di seluruh Indonesia.

"Tujuannya melihat ada seberapa banyak sekolah kita SD dan SMP, MI dan MTS itu yang sudah memenuhi beberapa indikator SPM yang jumlahnya 27. 27 syarat itu sebagian merupakan tugas sekolah dan tugas kabupaten/kota," ujarnya.

Menurutnya, hasil kajian ini akan menjadi data dasar yang menggambarkan situasi terkini tentang pemenuhan syarat utama bagi penyelenggaraan pelayanan minimal pendidikan di tingkat dasar.

"Akan menjadi basis kita untuk memberikan layanan kepada sekolah kita bersama dengan dinas untuk memenuhi standar pelayanan itu. Paling tidak target sampai 2019 di pemerintahan yang baru bisa memenuhi standar pelayanan terutama SD dan MTS," tuturnya.

Hamid menyampaikan, Kemendikbud telah mengeluarkan peraturan yang diperlukan terkait SPM dan terus mendorong implementasinya oleh pemda melalui program sosialisasi SPM secara luas, ditambah penyelenggaraan program besar akselerasi di 110 kab/kota.

"Program ini menyediakan dana bagi 110 kabupaten/kota untuk melatih para pejabat pemerintahan dan guru-guru tentang SPM, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terkait SPM melalui peningkatan kesadaran publik akan standar dalam SPM ini," tutup Hamid.

Kamis, 11 Desember 2014

Kurikulum 2013: Hasil Evaluasi dan Riwayatmu Kini…


Kurikulum 2013 yang pada awalnya disebut-sebut sebagai kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan generasi emas dan digadang-gadang mampu bertahan hingga puluhan tahun ke depan, tampaknya saat ini sedang dipertanyakan keberlangsungannya.

Mendikbud, Anies Baswedan, setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 yang dibentuknya, akhirnya memutuskan 3 (tiga) opsi terhadap nasib Kurikulum  2013, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 179342/MPK/KR/2014 yang ditujukan untuk seluruh Kepala Sekolah di Indonesia. Berikut ini kutipan ketiga opsi tersebut:

Kamis, 04 Desember 2014

Pemikiran Strategi Penyusunan Perencanaan


GUMARAN  (DAT Kalimantan Selatan)

Mohon izin Semuanya, Disela-sela menyusun laporan triwulan IV (atau lebih tepat dwiwulan, karena Desember tdk masuk dalam laporan). setelah lama mempelajari powerpoint yg disampaikan team leader tentang paradigma baru perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran di daerah (dari bappenas, pak Dadang Solihin dan Hasiholan Pasaribu), dan pengalaman mendampingi Tim Teknis PKP-SPM Dikdas menyusun RKA dan persiapan pembahasan RAPBD, maka saya tergelitik utk membuat tulisan tentang perencanaan pembangunan nasional di daerah terutama di Kalimantan Selatan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua

Siklus pembahasan RAPBD

Setiap tahun hampir tidak berubah. Langkah pertama adalah masa penjaringan aspirasi, populer dengan istilah jaring asmara (aspirasi masyarakat). Legislatif (DPRD) menjaring aspirasi melalui kunjungan kerja Komisi DPRD, reses Anggota, penyampaian aspirasi rakyat secara langsung, unjuk-unjuk rasa, rapat-rapat dengar pendapat, forum-forum dialog, proposal kelompok masyarakat dan media massa. Terkait dengan PKP-SPM maka saat inilah proses SQA dimulai. Eksekutif menjaring aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai musrenbang tingkat provinsi. Aspirasi itu dijaring berjenjang dari bawah, bottom-up.
Siklus Musrenbang, KUA, PPAS, kemudian berakhir pada RAPBD, sebenarnya secara filosofis sudah benar. Kalau penjaringan aspirasi rakyat itu jujur, tidak direkayasa, dan rakyat yang menyampaikan aspirasi juga jujur (artinya, bukan kepentingan pribadi atau kelompok dibungkus laksana kepentingan rakyat), maka apa yang menjadi kebutuhan rakyat pasti tertuang dalam KUA, PPAS dan RAPBD.

Rabu, 03 Desember 2014

Sampai Juga ke Muaraenim


                              Susiandriani
Dengan adanya of from the Job yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan, dan giliran itu tiba pada Ibu Susiandriani, dan dengan demikian maka berarti saya yang menggantikannya sebagai DAT untuk bulan Desember ini. Dengan demikian maka akhirnya sampai juga saya ke Kabupaten Muaraenim. Di jalan saya hanya menebak nebak saja kira kira seperti apa bahasa muaraenim itu, dan hari itu juga saya sempat mendengar percakapan menggunakan bahasa Muaraenim. Yang saya tangkap adalah bahasa Muaraenim sepertinya lebih mirip kepada bahasa Baturaja Ogan Komering Ulu.
Bahasa daerah Muaraenim sangat meyakinkan bahwa Sumatera Selatan adalah merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu.Dan itu bisa dilihat dari lagu yang berjudul Cikmina di bawah ini.



Semula Lampung adalah bagian daru Sumsel, Lampung hanya sebuah Kresidenan, dan bahasa Palembang bagi saya adalah sesuatu yang tak asing bagi saya, namun sejauh itu saya tak mampu membedakan antara bahasa daerah Muaraenim dengan bahasa daerah lainnya di lingkungan Sumsel.
ini. Di Lampung sejatinya banyak penduduk asal daerah daerah Sumsel seperti asal Baturaja, Muaraenim, Lahat, Prabumulih, Lubuklinggau, Musibanyuasin dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak menampakkan adanya perbedaan itu, dan bahkan sebagian dari mereka berlindung di balik bahasa Palembang Kota. Saya baru dapat membedakan antara satu dengan yang lain setelah saya berkumnyng langsung ke daerah itu.


Senin, 24 November 2014

Ballada Nasib Guru



MENYAMBUT Hari Guru 25 November, Imam Asyrofi, guru di Bandar Lampung, menulis Balada Nasib Guru, ia sebar ke teman-temannya lewat SMS dengan pesan agar balada itu disebar ke para guru. 
Oleh temannya, balada itu diunggah ke media sosial Facebook, langsung dapat tanggapan dan komentar ramai, terutama dari kalangan guru. Tulisan Imam dimaksud seperti berikut ini;

Balada Nasib Guru 
- Berhasil dalam tugas sudah tradisi 
- Tak berhasil sanksi menanti 
- Loyalitas harga mati 
- Tidak loyal dimutasi 
- Pulang cepat dimarahi 
- Datang cepat tak dihargai 
- Sertifikasi jam tak mencukupi dikebiri 
- Hidup kaya dicurigai 
- Kalau miskin salah sendiri 
- Mau dilantik mesti usaha sana-sini 
- Potongan bank dan koperasi tiap bulan sudah menanti 
- Naik gaji cuma janji 
- Baru menikmati hasil sertifikasi ada jadwal uji kompetensi... 

Sebarkan ke semua guru biar mereka tahu nasibnya sendiri. “Selamat Hari Guru Nasional 25 Nobember 2014.” Hidup guru! Allahu Akbar! (Imam Asyrofi) Tanggapan dan komentar di Facebook secara umum menyambut baik balada Imam. 

Ada yang mengucapkan selamat Hari Guru dan menyeru hidup guru seperti dari Arifin Rahman, yang ditimpali Leny Yoseva dengan ‘@pak arifin.....guru itu pencetak cendekiawan. Banggalah jadi guru!’ Dijawab Arifin Rahman, ‘Saya sangat bangga jadi guru. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan saya guru SD... Hidup guru!’ 

Guru profesi mulia, pengabdiannya besar bobot ibadahnya. Karena itu, sejak dulu Umar Bakri—julukan buat guru dalam lagu Iwan Fals—meski pergi mengajar dengan sepeda butut tetap selalu tekun dan penuh semangat menjalankan tugasnya. 

Kemuliaan profesi dan pengabdian yang tulus itu sewajarnya pula untuk dihormati oleh masyarakat, termasuk oleh para guru itu sendiri. Proporsi kedudukan yang terhormat itulah yang mendorong hadirnya lagu Umar Bakri Iwan Fals maupun Balada Nasib Guru Imam Asyrofi. 

Semua itu hadir demi menjunjung martabat profesi guru dari realitas yang masih butuh penyempurnaan. Artinya, baik masyarakat—terutama pemerintah—maupun kalangan guru sendiri agar terus berusaha memperbaiki dan menyempurnakan kinerja profesi guru lewat penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya. 

Semakin baiknya kinerja guru membawa harapan lebih baik bagi generasi masa depan bangsa! 

Selamat Hari Guru!***