INFO HIDUP SEHAT

Jumat, 16 Januari 2015

SNMPTN Jangan Diskriminatif



Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan, jangan ada diskriminasi pada penerimaan mahasiswa baru. Nasir mengatakan, proses seleksi melalui SNMPTN 2015 prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan nilai ujian nasional (UN) akan tetap dipertimbangkan sambil menunggu perkembangan kredibilitas UN itu.
Seluruh PTN diwajibkan untuk ikut dalam SNMPTN dengan memberikan peluang minimal 50 persen dari jumlah kursi yang ada. Total PTN yang mengikuti SNMPTN tercatat sebanyak 63 PTN dengan jumlah kursi sekitar 152 ribu. Sementara, ada 13 PTN baru hasil peleburan PTS yang akan melakukan seleksi dengan pendampingan khusus.
Nasir mengatakan bahwa selain SNMPTN, seleksi mahasiswa baru akan dilakukan melalui Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dengan presentase 30 persen dan jalur mandiri 20 persen. Dengan tiga mekanisme seleksi tersebut, ia berharap, semua kebutuhan siswa untuk masuk ke PTN bisa terakomodasi dengan baik.
Nasir meminta agar sekolah memberikan data yang akurat terkait prestasi dan nilai siswa yang mendaftar melalui SNMPTN ini. Sebab, jika terbukti ada kecurangan maka hak siswa untuk diterima di PTN bisa dibatalkan dan sekolah akan diberikan sanksi keras.
Sementara itu akademisi Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Musliar Kasim mengatakan, untuk melihat kualitas suatu perguruan tinggi dapat diketahui dari minat calon mahasiswa saat mendaftar. Pihaknya mengatakan, tak perlu menggunakan ukuran yang rumit, seperti peringkat perguruan tinggi atau rangking yang dibuat sejumlah lembaga. Cukup pakai cara yang sederhana, liat sejauh mana minat calon mahasiswa ingin belajar di perguruan tinggi itu.
Sumber : Republika

Kamis, 15 Januari 2015

Web, DAT Wajib Kunjung.

Team Leader Region 1 Endang Pipin Tachyan wilayah kerja meliputi Lampung, Sumsel, Sumut, Kasel dan Kalbar mewajibkan seluruh anggota DAT (District Sdvissory Team) untuk menjadikan Education News Minitoring Cervice yang diterbitkan oleh ACDP Indonesia. Education Sector Analitycal and Cavasity Development Cervice.Itu adalah sebuah web atau yang berisikan masalah pendidikan di Indonesia.

Dengan memanfaatkan template yang ditawartkan oleh wordpres yang nampaknya masih dalam proses, karena memang nampak tampilan belum maksimal tetapi jangan ditanya tentang isinya, adalah sangat lengkapnya. Jika tidak silap dalam memeriksa blog ini melakukan posting pertama pada tanggal 8 April 2014 mengenai Kurikulum 2013

Ada tiga ruang yang telah dibuka pada blog ini pettama adalah beranda, yang berisikan posting pasting blog ini, kedua adalah 'about Us' dan yang ketiga adalah 'tentang kami', bisa ditebak bilik kedua dan ketiga pasti isinya sama. Posting Blog ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi melampirkan kliping dari berbagai media tulis, sebagai sumbernya. Pada bagian atas terdapat judul dan anak judul Blog yang dilengkapi dengan dua buah foto, yaitu foto sekolah alam atau belajar di luar dan foto belajar di kelas.

Belum banyak foto foto yang dapat dikomunikasikan dengan pengunjung, tetapi informasi tercantum dibilah kanan. Pada bilah kanan itu terdapat logo logo pihak yang menyuplai dana penerbitan blog ini yaitu Australian AID dan Uni Eropa serta logo ADP Indonesia. Itulah kira kira sebagai identitas pengelola Blog ini.

Pada bilah kanan itu juga dilengkapi dengan pencantuman lima posting yang banyak dibuka oleh para pengunjung blog ioni.Dan juga pembaca dimanjakan dengan beberapa link dari blog ini anda dapat klik web pilihan anda.

Blog yang menanmpung semua aspek pendidikan ini membagi postingnya menjadi beberapa kategori antara lain yaitu : and ACDP, Australian AID, Australian AID,EU and ACDP Education Activities, Basic Education, BOS, Curiculum, Early Childhood Education, Education and Rural Areas, Education Low and Policy, Emploment and Education, EU, Examination Policy,  Financing/ Bugeting, Gender in Education, Information Communication and Technology, Islamic/ Madrasah Education, Other, regional, Scholarship, School Base Management, School Building, School Fees, School Healt  and Nutrition,  Skills Development and Youth Employment, Teachers, Technical Education, Uncategozed, Vocasional Education. Nampak jelas bahwa blog ini akan menampung segala problem pendidikan kita. Ibarat toko Blog ini adalah Toserba, toko serba ada.

Pada bilah bawah selain tersedia fasilitas untuk shar baik melalu Twiter maupun facebok juga disiapkan box komentar. dngan demikian maka poating posting yang ada pada blog ini dapat dijadikan tautan yang dapat kita kirim kepada group atau teman facebuk atau twiter. Selaku salah seorang admin pada Group DAT DAS REgion I insya Allah kita akan mempublikasikan postingan ACDP Indonesia Education baik yang bahasa Inggria maupun bahjasa Indonesia.

Selaku anggota DAT atau bahkan guru memang selayaknya dianjurkan untuk membaca blog ini, saya juga menganjurkan untuk membacanya setiap hari, karena pada blog ini mencantumkan berbagai berita atau pendapat (opini) yang dimuat pada oleh berbagai media cetak, dengan demikian kita tidak perlu mencari cari lagi karena memang sudah tersedia di Blog ini. Sebaiknya Blog ini memberikan fasilitas untuk menampung pengikut. Dan mereka para pengikut selalu terkrim tentang apa yang diposting di blog ini.

Tetapi yang perlu saya sarankan kepada admin atau siapapun yang berkompeten menentukannya, adalah perlu saya saya sampaikan bahwa blog ini nampaknya sebagai blog yang dikelola secara kurang profesional, sehingga terkesan blog ini kurang memperhatikan segi estetika. Memang itu kurang penting bila kita lebih mengutamakan kontennya. Tetapi segi keindahan juga mesti kita pertimbangkan, setidaknya seperti web milik ACDP Organitation, yang memanfaatkan fasilitas secara maksimal, sehingga nampak lebih memenuhi kaidah estetaika.

Rabu, 14 Januari 2015

UN Results Taken into Account




Although it is planned to only be for mapping and no longer a determinant of student graduation, the result of national exams in the high school level would still be counted as one of the components for entrance assessment into state universities.  This acknowledgement of the national exam reflects continuity of learning outcomes from school to higher education.
Minister of Research, Technology, and Higher Education (Menristek Dikti) Muhammad Nasir said his party agreed to still use UN as material for consideration for entrance into state universities (PTN).
Provisions pertaining new student admissions into undergraduate programs in state universities (PTN) have been set in the Regulation of Menristek Dikti Number 2 Year 2015.  New student admissions could be conducted through the achievement path which is free of registration fee or called national selection for entrance into state universities (SNMPTN), or a written test whose registration cost is borne by the government and prospective students, namely the joint selection for entrance into state universities (SBMPTN), as well as through the independent path.
Nasir expects the proportion of assessment of UN results for consideration to enter PTN could be around 10 percent.   This proportion is determined for uniformity because the joint SNMPTN is conducted by Kemenristek Dikti.
Separately, Committee Chairman of SNMPTN/SBMPTN 2013 Rochmat Wahab said to date there has not been any discussion and decision among leaders of state universities (PTN) in regards recognition of 2015 National Exam results after it is no longer the determinant for student graduation. Determination of UN result proportion for consideration upon entrance into PTN still needs to be further deliberated.
Rochmat added there has yet to be a discussion concerning UN 2015 implementation between Kemendikbud and the Rectors Council of PTN Indonesia. Implementation of the previous UN involved universities to ensure UN credibility.
Despite its implementation being continuously tinted with issues of fraud, UN scores are believed to still be credible since it is more spread out; as compared to only relying on report card grades that might have been hoisted.###

Senin, 22 Desember 2014

Mendikbud Janjikan Perbaikan Pendidikan Daerah Pelosok



Jakarta, 23 Nopember  - Perhatian pemerintah kepada guru-guru di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada guru-guru tersebut.
"Ke depan kita akan berikan perhatian jauh lebih besar perhatian itu dalam beberapa bentuk," ujar Anies di Kantor Radio Republik Indonesia, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Menteri Anies berjanji akan merancang beberapa program agar guru-guru di daerah perbatasan dan di pulau-pulau lebih diperhatikan. Diantaranya tunjangan kepada guru-guru, fasilitas sekolah dan meningkatkan materi bahan ajar.
"Sering kali materi yang mereka berikan itu terlambat. Saya sudah lama mengelola sekolah-sekolah di pelosok dan merasakan sekali beratnya," cerita Anies.
Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat tersebut mengaku perbedaan antara guru-guru di kota dan di pelosok daerah memang jauh berbeda. Ia mencontohkan minimnya peralatan sekolah-sekolah di pelosok untuk menggelar upacara bendera.

Kamis, 18 Desember 2014

Surat Pak Pipin Kepada Pak John

Dear Pak John
In respond to your last email today, I prefer to have an option of Master Trainer as follows:

District Master Trainer – this trainer is required to ensure the sustainability of MSS CDP implementation in the district level whether it is financed under existing  the EU/ADB grant program or from other source of fund. The candidate recruited for this trainer is from district senior staff such as School Supervisor, particularly who have experience on MSS CDP implementation such as during SQA, MSS socialization, and grant proposal writing. The portion of number of participants is around 40% of total PNS (government civil servants) participants of the proposed Training of Master Trainers (TOMT) program;

Provincial Master Trainer – this trainer is required  first in the case of shortage of trainers in the district level during MSS CDP implementation, particularly where the CDP implementation in the peak season; secondly this type of trainer will be used in the case of the MSS CDP implementation will be replicated in the other districts within the province financed from any other source of fund. The candidate recruited from Widyaiswara (functional trainer under Provincial Training Center) or senior experience staff at provincial level who will shortly retired, as a reward for them, so that they could be used at any time after they retired, or combination of both. The portion of number of this participants is around 60% of total PNS participants of the proposed TOMT program;

National Master Trainer – this trainer is required / will be used for where the MOEC is willing to replicate or to enlarge the MSS CDP implementation program in the country financed from any source of fund. This trainer will form as national assets for the future of MSS CDP implementation, that could be used widely in the country. The candidate is existing DATs who have experience in the MSS CDP implementation since the commence of MSS CDP such as SQA, facilitate and assist district in writing grant proposal and followed by processing of RAPBD, which part of them is Educational Specialist status in addition to Governance, Planning and Budgeting Specialist Status. From the existing DATs of 4 regions, therefore, we will have around 70 Master Trainers at the national level for implementation of MSS CDP from 2015 onward.
Using an assumption that if we invite 4 participants from each district, and 6 participants from each province, we will produce 600 Master Trainers for MSS CDP implementation of PNS status, where there will be 34 to 46 Master Trainers in each province in the Region I, and 70 Master Trainers of Consultant status scattered in the country, resulting from TOMT financed under the EU/ADB grant fund.
Thanks for your kind attention and cooperation and looking for the action.
All the best.
 
Endang Pipin Tachyan 


Sabtu, 13 Desember 2014

Uni Eropa Hibahkan Ratusan Miliar Untuk Pendidikan



2f92df74-509d-4313-9c8a-753217c08cbc_169.jpg
Jakarta - Uni Eropa menghibahkan dana Rp 600 miliar untuk program Pengembangan Kapasitas Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar. Program tersebut dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Asian Development Bank (ADB). "Program ini tujuannya untuk melihat berapa banyak sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/12).

Dana tersebut bakal diberikan kepada 110 kabupaten/kota di 16 provinsi yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Setiap daerah akan mendapat sekitar Rp 2,5 miliar untuk mendukung pemenuhan SPM.

Sebenarnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah. "Kami ingin memfasilitasi agar pemda punya kesadaran penuh dan mau memenuhi SPM yang sudah ditetapkan," ujar Hamid. Selama ini, pemerintah daerah belum memahami keberadaan SPM. Bahkan, lanjut Hamid, permasalahan daerah terkait pemenuhan SPM tidak banyak berubah. Padahal dengan otonomi, daerah telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan.

"Masalah kekurangan guru, kualifikasi guru, juga fasilitas belajar yang rusak," katanya. Persoalan sekolah rusak adalah salah satu persoalan yang dianggap tidak pernah selesai. Padahal untuk rehabilitasi sekolah dasar yang rusak, pemerintah pusat mendistribusikan duit Rp 10 triliun kepada pemda. "Kalau soal guru, kementerian tidak bisa bantu karena mengangkat guru adalah kewenangan pemda. Pusat cuma membantu meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru," ujar Hamid.

Minister Counselor/Head of Copperation European Union Franck Viault mengatakan, program yang dimulai sejak tahun 2013 ini tidak hanya menyediakan dana untuk pemda, tapi juga untuk mengetahui persoalan yang terjadi. "Bupati dam wali kota harus bisa mengatasi masalah yang ada karena mereka akan menerima dana untuk memenuhi itu semua," kata Franck.

Sebelumnya telah dilakukan Status Quo Assessment (SQA) sebagai bagian dari PKP-SPM untuk mengidentifikasi isu penting yang memengaruhi SPM. Identifikasi tersebut sesuai dengan 27 Indikator yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Ke-27 indikator di antaranya ketersediaan buku, laboratorium ilmiah, kualifikasi dan kompetensi guru, fasilitas pembelajaran, bahan ajar, dan proses pembelajaran.

Kemendikbud Tetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Kemendikbud Tetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Agama didukung Uni Eropa menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (PPK-SPM) Pendidikan Dasar.

SPM sendiri merupakan alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kewenangannya mewujudkan sekolah/madrasah untuk mencapai standar pendidikan nasional.

"Program ini untuk meningkatkan kesadaran Pemda karena persoalan dasar di daerah tidak berubah. Kita ingin memfasilitasi agar Pemda punya kesadaran penuh dan mereka mau memenuhi SPM," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Hamid mengatakan, sejak Desember 2013 Indonesia dan European Union telah bekerja sama meningkatkan program kapasitas peningkatan daerah dibidang SPM yang difokuskan pada 110 kabupaten di seluruh Indonesia.

"Tujuannya melihat ada seberapa banyak sekolah kita SD dan SMP, MI dan MTS itu yang sudah memenuhi beberapa indikator SPM yang jumlahnya 27. 27 syarat itu sebagian merupakan tugas sekolah dan tugas kabupaten/kota," ujarnya.

Menurutnya, hasil kajian ini akan menjadi data dasar yang menggambarkan situasi terkini tentang pemenuhan syarat utama bagi penyelenggaraan pelayanan minimal pendidikan di tingkat dasar.

"Akan menjadi basis kita untuk memberikan layanan kepada sekolah kita bersama dengan dinas untuk memenuhi standar pelayanan itu. Paling tidak target sampai 2019 di pemerintahan yang baru bisa memenuhi standar pelayanan terutama SD dan MTS," tuturnya.

Hamid menyampaikan, Kemendikbud telah mengeluarkan peraturan yang diperlukan terkait SPM dan terus mendorong implementasinya oleh pemda melalui program sosialisasi SPM secara luas, ditambah penyelenggaraan program besar akselerasi di 110 kab/kota.

"Program ini menyediakan dana bagi 110 kabupaten/kota untuk melatih para pejabat pemerintahan dan guru-guru tentang SPM, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terkait SPM melalui peningkatan kesadaran publik akan standar dalam SPM ini," tutup Hamid.