INFO HIDUP SEHAT

Minggu, 17 Agustus 2014

Why Sending Late Proposal ?.



Dr.Endang Pipin Tachyan as Team Leader Region 1 includes Lampung, South Sumatra, North Sumatra, South Kalimantan and West Kalimantan, South Sumatra was to come related to the emergence of yet have not anticipated the emergence of proposals from the District Empat Lawang, Musi Rawas and Oku Timur. Explained that for the Oku Timur has been completed, but not yet delivered, but for Empat Lawang and Musi Rawas obtained very little information.
The arrival of the Team Leader is to seek information "Why Sending Late Proposal?" What the hell is actually the cause of the delay. When the delay caused by a lack of information from the DAT Team Leader will add the information needed, when there is not yet understood it will be explained, if the lack of motivation it will be given the motivation and a variety of other explanations. Approximately what will be the Team Leader.

E. Selamet as DAT also offered explanations though the actual affliction, which is for the District Four star anise due to mutations in the middle of the officials in preparation of proposals, while in Musi Rawas turns out the person is very busy with other duties. So the proposal is rarely touched.



Jumat, 15 Agustus 2014

Program Pengembangan Kapasitas SPM Dikdas

Program PKP SPM DIKDAS REGION 1

Latar Belakang
UU No. 22 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemeriuntah Kabupaten/ Kota. Lebih lanjut UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasi  perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap wartga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kabupaten/ Kota  yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran  wajib diperhatikan prinsip prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas ketercapaian yang daopat diselenggarakan secara bertahap.

SPM Pendidikan Dasar telah diatur dalam

Daftar Kabupaten/ Kota Yang menerima Dana Hibah Untuk Program pengembangan Kapasistas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Region 1. 
Provinsi Sumatera Selatan:  (1. Kab. Empat Lawang, 2.Kab. Ogan Ilir, 3.Kab. OKU Timur, 4. Ogan Komering Ilir, 5. Kab Musi Rawas, 6.Kota Palembang, 7. Kab. Muara Enim, 8. Kab. Musi Banyuasin}.
Prov. Sumatera Utara:   (9. Kab.Nias Barat, 10. Kab. Nias Utara, 11. Kab. Gunung Sitoli 12. Kab. Labuhan Batu Selatan 13. Kab. Dairi, 14. Kab. Labuhan Batu Utara, 15. Kab. Labuhan Batu , 16. Kab. Nias Selatan, 17. Kab. Samosir).
Prov. Lampung:  (18. Kab Pesawaran, 19. Kab.Pringsewu, 20. Kab. Tulangbawang Barat, 21. Kab.Lampung Utara, 22. Kab.Lampung Tengah, 23. Kab. Lampung Timr, 24. Kab. Lampung Barat.
Prov. Kalimantan Barat:  (24. Kab. Kayong Utara, 25. Kab. Kubu Raya, 26. Kab. Landak, 27. Kab. Melawi, 28. Kab. Sambas, 29. Kab. Pontioanak, 30. Kab. Ketapang, 31 Kab. Ketapang).
Prov. Kalimantan Selatan : (32. Kab. Huku Sungai Tengah, 33. Kab. Hulu Sungai Selatan,  34. Kab. Banjar, 35. Kab. Barito Kuala, 36. Kab. Hulu Sungai Utara, 37. Kota Banjarmasin, 38. Kab. BanjarBaru).

Provinsi Region Lainnya :

Kamis, 14 Agustus 2014

Serius Mempersiapkan Sekretariat SPM Dikdas

Aneka ragam kemampuan daerah mempersiapkan segala sesuatunya untuk dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelaynan Minimal Pendidikan Dasar (PKP SPM Dikdas)  yang nanti akan dilaksanakan pada Tahun Anggran 2015 dan 2015 dan selanjutnya program yang dilaksanakan oleh daerah masing masing adalah berdasarkan data SPM yang akan ditingkatkan menjadi SNP, ternyata sangat tergantung kepada tenaga yang ditunjuk oleh daerah, bagi daerah daerah yang mengalami keterlambatan mempersiapkan segala sesuatunya, yang paling parah adalah bila terjadi pergantian personal.
Tetapi yang terbanyak adalah bila personal yang ditunjuk ternyata memiliki kesibukan yang luar biasa sehingga mengalami kesulitan untuk focus melaksanakan persiapan program SPM ini, pengan masalah PKP SPM seolah dipaksakan dicelah celah kesibukan itu, sehingga ketika kita harus membicarakan masalah program ini ternyata sudah sekian orang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari yang bersangkutan.

Selasa, 12 Agustus 2014

BMPS Pusat - Badan Musyawarah Perguruan Swasta - melaksanakan SPM DIKDAS

European Higher Education Fair 2011 (Jakarta & Medan)

Gagal Pengarsipan Pasca Pilot Proyek SPM Dikdas Tahun 2011 Di Sekayu.

Riiing ...  telepon dari ujung sana, setelah ku angkat, ternyata beliau adalah Mr. Jon Strain, adalah orang penting di ADB yang sedang mencurahlan perhatian kepada Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan pada sejumlah SD/MI dan SMP/MTS yang tersebar di 110 Kabupaten Kota  di 13 Provinsi untuk tahun 2015/2016 atas dukungan dana ADB. Keterlibatan saya dalam kagiatan ini adalah sebagai Tenaga Districk Advissory Team (DAT) saya tergabung sebagai Tenaga Education Specialist di PT Tetira yang juga ikut ambil bagian dalam Program ini bersama ADB. Untuk region 1 meliputi Lampung, Sumsel, Sumut, Kalsel dan Kalbar.

Setelah saling bertegur sapa dengan tenaga asing yang sudah mahir berbahasa Indonesia ini, beliau menanyakan apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekayu siap menjadi mentor dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Kabupaten Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Saya beranikan menjawab apa adanya kepada orang penting yang mengucurkan dana hibah ADB yang berasal dari Dana Milik Eropa Yunion ini. Memang sekilas kejujuran ini mengecewakan karena Bagi Kabupaten sekayu telah menerima dana bantuan penyelenggaraan pilot proyek tahun sebelumnya. Apakah dana yang sudah dikucurkan itu ternyata sia sia. Tidak, saya katakan tidak !.