Media Indonesia, halaman 13
Mahkamah Konstitusi diimbau segera melakukan sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang Wajib Belajar 12 Tahun yang diajukan tim advokasi Wajar 12 Tahun.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) selaku pemohon sidang uji materi itu mempersoalkan dasar konstitusi Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Mereka memandang program Wajar 9 Tahun yang masih berlangsung sudah tidak layak.
Koordinator Nasional JPPI Abdul Waidl mengutarakan dasar hukum pengajuan uji materi tersebut ialah UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan seseorang disebut anak saat masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Sementara program Wajar hanya diselenggarakan untuk anak hingga 16 tahun.
Sementara itu, kuasa Hukum JPPI Ridwan Darmawan mengatakan, sebelumnya sidang pendahuluan terhadap uji materi sisdiknas sudah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada 7 Oktober 2014 dan 21 Oktober 2014, akan tetapi hingga kini masih dalam Forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). UU tersebut perlu segara dirumuskan agar pemerintah tidak kecolongan momentum bonus demografi.
Senada dengan itu, Abdul Waidl pun mengemukakan perlunya program Wajar 12 Tahun masuk UU Sisdiknas agar pemerintah memberikan dukungan, terutama dalam hal pendanaan. Angka Partisipasi Murni pada 2013 menyebutkan 58,25% penduduk Indonesia berusia 16-18 tahun telah mengenyam pendidikan di SMA dan sederajat. Dengan demikian, masih ada 41,75% penduduk yang tidak bersekolah.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan, saat ini terdapat sekitar 60 juta siswa di Indonesia dengan 340 ribu sekolah dan 3,9 juta guru, dan semua itu tidak bisa diurus secara sentralistis oleh Kemendikbud. Oleh sebab itu, diperlukan peran dan partisipasi masyarakat guna menuntaskan masalah pendidikan.